MATARAM – Kehebohan melanda jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bima Kota menyusul beredarnya informasi mengenai pengamanan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba), AKP M, oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengamanan yang diduga terjadi pada Selasa malam (3/2) ini sontak mengaitkan AKP M dengan pengembangan kasus peredaran narkoba yang sebelumnya telah menyeret oknum anggota polisi berinisial Bripka K beserta istrinya. Hingga berita ini dikonfirmasi, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda NTB mengenai detail kasus maupun status hukum AKP M. Wakapolres Bima Kota, Kompol Herman, secara singkat membenarkan adanya penanganan perkara oleh Polda NTB. Namun, ia menekankan bahwa kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. "Masih dalam penyelidikan," ujar Kompol Herman melalui pesan singkat WhatsApp, memberikan jawaban minimalis atas pertanyaan awak media. Pernyataan ini mempertegas bahwa proses hukum sedang berjalan dan belum mencapai kesimpulan akhir. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa AKP M diamankan pada Selasa malam dan langsung dibawa ke Markas Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum pengamanan tersebut dilakukan, tim dari Ditresnarkoba Polda NTB dilaporkan sempat melakukan penggeledahan di ruangan Satuan Resnarkoba Polres Bima Kota. Penggeledahan ini diduga kuat menjadi bagian dari upaya pengumpulan bukti terkait dugaan keterlibatan AKP M. Penggeledahan Ruangan dan Temuan Barang Bukti Diduga Terkait Narkotika Dari penggeledahan di ruangan Satuan Resnarkoba Polres Bima Kota, beredar kabar bahwa tim Polda NTB berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan peredaran narkotika. Barang bukti yang disebutkan meliputi bong, klip plastik kosong yang lazim digunakan untuk kemasan narkotika jenis sabu, serta beberapa poket sabu. Namun, hingga kini, pihak Polres Bima Kota belum memberikan keterangan resmi terkait temuan spesifik tersebut, menambah lapisan misteri pada kasus ini. Menanggapi pertanyaan mengenai temuan barang bukti, Kompol Herman kembali memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan kasus sepenuhnya berada di tangan Polda NTB. "Belum bisa kami sampaikan. Masih penyelidikan. Silakan konfirmasi langsung ke Polda," tegasnya, mengarahkan awak media untuk mencari informasi langsung dari sumber yang berwenang. Keberadaan AKP M di Mataram, Polda NTB Bungkam Terkait dengan keberadaan AKP M saat ini, Kompol Herman memberikan sedikit klarifikasi. Ia menyatakan bahwa AKP M tidak berada di Polres Bima Kota. Menurutnya, yang bersangkutan tengah melaksanakan kegiatan di Mataram. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa AKP M tidak lagi berada di Bima Kota sejak diamankan. Namun, detail mengenai "kegiatan" yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan, Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj, belum memberikan tanggapan apapun terhadap konfirmasi yang telah disampaikan oleh Radar Lombok. Keengganan atau belum tersedianya pihak Polda NTB untuk memberikan pernyataan resmi menimbulkan pertanyaan dan spekulasi lebih lanjut di kalangan publik dan media. Sikap diam dari pihak kepolisian di tingkat provinsi ini memperpanjang ketidakpastian mengenai perkembangan kasus ini. Konteks Latar Belakang dan Implikasi Kasus Kasus ini menjadi sorotan tajam mengingat posisi AKP M sebagai pucuk pimpinan di Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota. Satuan ini memiliki mandat utama untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Dugaan keterlibatan petinggi di satuan anti-narkoba sendiri menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap integritas penegakan hukum di lapangan. Sebelumnya, Polres Bima Kota sendiri telah menangani kasus peredaran narkoba yang melibatkan oknum anggota polisi, Bripka K, beserta istrinya. Pengamanan AKP M diduga merupakan pengembangan dari kasus tersebut, mengindikasikan adanya jaringan peredaran narkoba yang lebih luas dan mungkin melibatkan oknum-oknum di dalam institusi kepolisian itu sendiri. Kasus ini berpotensi mengungkap adanya ‘musuh dalam selimut’ yang justru memperparah masalah peredaran narkoba, bukan memberantasnya. Peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah NTB, terus menjadi perhatian serius. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan tren peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya, dengan berbagai jenis narkotika seperti sabu dan ganja menjadi yang paling dominan. Keberhasilan penindakan kasus narkoba sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kasus yang melibatkan petinggi satuan anti-narkoba ini memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya terhadap kredibilitas Polres Bima Kota, tetapi juga terhadap citra Kepolisian Daerah NTB secara keseluruhan. Garis Waktu Peristiwa yang Terungkap Selasa malam (3/2): Beredar luas informasi mengenai pengamanan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, AKP M, oleh Ditresnarkoba Polda NTB. Diduga kuat, pengamanan ini terkait dengan pengembangan kasus narkoba yang melibatkan Bripka K dan istrinya. Sebelum pengamanan: Tim dari Polda NTB dilaporkan melakukan penggeledahan di ruangan Satuan Resnarkoba Polres Bima Kota. Selama penggeledahan: Muncul kabar ditemukannya barang bukti berupa bong, klip plastik kosong, dan beberapa poket sabu di ruangan tersebut. Rabu (4/2): Wakapolres Bima Kota, Kompol Herman, membenarkan adanya penanganan perkara oleh Polda NTB dan menyatakan kasus masih dalam tahap penyelidikan. Ia juga mengarahkan konfirmasi lebih lanjut ke Polda NTB. Direktur Resnarkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj, belum memberikan tanggapan resmi. Analisis Singkat Implikasi Kasus Kasus pengamanan AKP M ini bukan hanya sekadar berita penangkapan seorang pejabat kepolisian, melainkan sebuah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi dalam pemberantasan narkoba. Jika dugaan tersebut terbukti benar, ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem pengawasan internal kepolisian dan potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak upaya penegakan hukum. Implikasi lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap kepercayaan publik. Masyarakat menaruh harapan besar pada institusi kepolisian, terutama pada satuan yang bertugas memberantas narkoba. Kasus seperti ini dapat mengikis kepercayaan tersebut, membuat masyarakat ragu terhadap komitmen aparat dalam memberantas narkoba secara tuntas. Selain itu, pengungkapan kasus ini secara transparan dan akuntabel oleh Polda NTB akan menjadi ujian bagi institusi. Publik akan menantikan bagaimana proses penyelidikan dan penegakan hukum akan berjalan, apakah akan ada upaya untuk menutupi atau justru diungkap secara tuntas demi menegakkan keadilan dan membersihkan citra institusi. Keterbukaan informasi, meskipun masih dalam tahap penyelidikan, sangat penting untuk meredam spekulasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai upaya pemberantasan narkoba yang sedang berlangsung. Kasus ini juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan internal dan pembinaan etika profesi di kalangan anggota kepolisian. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang atau terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa institusi kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Dengan demikian, penanganan kasus AKP M ini tidak hanya menjadi urusan internal kepolisian, tetapi juga menjadi perhatian publik yang luas. Hasil akhir dari penyelidikan dan proses hukum selanjutnya akan menjadi penentu bagaimana kasus ini akan dikenang dan bagaimana dampaknya terhadap upaya pemberantasan narkoba di NTB secara keseluruhan. Seluruh pihak terkait, terutama Polda NTB, diharapkan segera memberikan keterangan resmi yang komprehensif untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Post navigation Polda NTB Gelar Aksi Distribusi Air Bersih di Kota Bima, Atasi Krisis Kebutuhan Dasar Masyarakat
