DPC PDI Perjuangan Sumbawa Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Praktik Monopoli Izin Pertambangan Rakyat di Lantung

Isu dugaan praktik monopoli lahan dan manipulasi proses Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, kini menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa secara resmi mendesak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan investigasi menyeluruh atas potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat lokal.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah munculnya temuan mengenai ketimpangan nilai ekonomi yang sangat masif dalam proses penguasaan lahan di wilayah pertambangan tersebut. Terdapat indikasi bahwa lahan masyarakat disewa dengan harga murah, yakni sekitar Rp200 juta per hektare, namun setelah izin pertambangan diterbitkan, nilai lahan tersebut melonjak drastis hingga mencapai Rp5 miliar per hektare saat ditawarkan kembali kepada pihak investor. Selisih nilai yang mencapai Rp4,8 miliar per hektare inilah yang menjadi titik tekan investigasi yang diminta oleh pihak PDI Perjuangan.

Kronologi dan Pola Penguasaan Lahan di Lantung

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pola yang diduga terjadi melibatkan serangkaian tahap yang terstruktur. Pertama, pihak tertentu diduga melakukan pendekatan kepada pemilik lahan masyarakat dengan skema sewa jangka panjang. Pada tahap ini, nilai kompensasi yang diterima warga dinilai jauh di bawah nilai ekonomi lahan yang telah memiliki status legalitas pertambangan.

Kedua, setelah lahan terkonsolidasi dalam satu hamparan yang luas, proses pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dilakukan. Secara regulasi, IPR seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi bagi warga lokal. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa skema ini justru disalahgunakan oleh pihak bermodal atau oknum yang memiliki akses kekuasaan untuk "mengunci" lahan tersebut guna kepentingan korporasi atau investor besar.

Ketiga, setelah IPR terbit, nilai jual atau nilai sewa lahan tersebut mengalami apresiasi (peningkatan harga) secara eksponensial. Muncul dugaan kuat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bertindak sebagai makelar lahan atau perantara yang memanfaatkan celah birokrasi dan akses terhadap pengambilan keputusan untuk meraup keuntungan berlipat ganda, sementara masyarakat pemilik lahan asli hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil dari nilai ekonomi tambang yang sesungguhnya.

Analisis Konflik Kepentingan dan Peran Oknum Pejabat

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., dalam pernyataannya pada Sabtu, 15 Agustus 2026, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai dinamika bisnis biasa. Ada aroma konflik kepentingan (conflict of interest) yang sangat kuat, terutama jika terbukti adanya keterlibatan oknum pejabat daerah atau pihak yang memiliki otoritas dalam proses penerbitan izin.

Dalam tata kelola pertambangan, keterlibatan oknum yang memiliki akses terhadap kewenangan pemerintahan sekaligus memiliki kepentingan ekonomi merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika seorang pejabat memfasilitasi penerbitan IPR untuk lahan yang ia atau kolega bisnisnya kuasai, maka terjadi penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Analisis dari sisi hukum administrasi negara menunjukkan bahwa setiap penerbitan IPR harus memenuhi syarat substantif dan administratif yang ketat. Jika ditemukan bahwa proses konsolidasi lahan dilakukan secara paksa atau melalui praktik intimidasi terselubung, maka legalitas IPR tersebut patut dipertanyakan. Penegak hukum harus menelusuri aliran dana dan dokumen perjanjian sewa untuk melihat apakah ada klausul yang tidak adil atau bersifat manipulatif terhadap masyarakat pemilik tanah.

Implikasi Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Sumbawa

Pertambangan rakyat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa, sejatinya memiliki tujuan mulia: memberikan ruang bagi warga lokal untuk mengelola potensi sumber daya alam di daerahnya demi meningkatkan kesejahteraan. Namun, ketika praktik monopoli terjadi, tujuan tersebut bergeser menjadi alat eksploitasi.

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari selisih Rp4,8 miliar per hektare tersebut sangat fantastis. Jika total luas lahan yang dikonsolidasikan mencapai puluhan hektare, maka potensi kerugian atau keuntungan tidak sah yang berputar bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jika uang sebesar itu tidak dinikmati oleh masyarakat, melainkan oleh segelintir elite, maka ketimpangan sosial di wilayah Lantung akan semakin melebar.

Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai dampak lingkungan. IPR yang diterbitkan dengan motif spekulasi bisnis seringkali mengabaikan standar pengelolaan tambang yang aman (good mining practice). Fokus utama pelaku spekulasi biasanya adalah "menjual kembali" izin tersebut kepada investor lebih besar, sehingga aspek keberlanjutan lingkungan dan reklamasi pascatambang sering kali terabaikan karena izin tersebut berpindah tangan sebelum operasional yang benar-benar produktif dimulai.

Desakan kepada Aparat Penegak Hukum

DPC PDI Perjuangan Sumbawa secara tegas meminta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk tidak hanya melihat kasus ini dari aspek administratif atau kelengkapan berkas izin semata. Penyelidikan harus bersifat "follow the money" (mengikuti jejak uang). Penegak hukum diminta memeriksa:

1. Validitas Perjanjian Sewa: Apakah ada paksaan, penipuan, atau ketidakadilan dalam kontrak sewa lahan antara pemilik tanah dengan pihak pengelola.
2. Proses Penerbitan IPR: Siapa saja yang mengajukan, apa hubungan mereka dengan pemilik lahan, dan apakah ada pengaruh dari oknum pejabat dalam mempercepat atau memuluskan perizinan.
3. Hubungan dengan Investor: Menelusuri siapa investor yang akan membeli atau mengelola lahan tersebut dan apa kaitannya dengan pemegang izin awal.
4. Aliran Dana: Melacak transaksi keuangan yang terjadi sejak awal penguasaan lahan hingga munculnya penawaran ke investor besar.

Abdul Rafiq menekankan bahwa pihaknya tidak berniat menghakimi pihak mana pun tanpa dasar. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. "Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta dan dokumen. Jika seluruh proses ternyata sesuai aturan, tentu harus dijelaskan kepada publik. Tetapi apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tindak pidana, maka siapapun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Transparansi sebagai Kunci Penegakan Hukum

Kasus di Lantung ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola IPR. Transparansi dalam proses perizinan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban untuk mencegah terjadinya perampasan hak masyarakat atas tanah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga diharapkan dapat melakukan audit terhadap IPR yang diterbitkan di wilayah tersebut. Audit ini penting untuk memastikan bahwa setiap izin yang keluar memang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi pintu masuk bagi spekulan tanah yang ingin meraup keuntungan di atas penderitaan warga lokal.

Ke depan, masyarakat Sumbawa membutuhkan kepastian hukum. Spekulasi mengenai siapa pihak yang bermain di balik layar hanya akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, langkah proaktif dari aparat penegak hukum untuk membuka kasus ini secara terang-benderang adalah langkah krusial untuk mengembalikan marwah pertambangan rakyat agar tetap berada di jalur yang benar, yakni untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pihak yang memiliki akses kekuasaan.

Dengan adanya desakan dari partai politik tingkat daerah seperti DPC PDI Perjuangan, diharapkan kasus ini segera masuk ke tahap penyelidikan formal, sehingga kebenaran di balik angka-angka selisih nilai lahan yang mencengangkan tersebut dapat terungkap secara objektif di mata hukum.