Refleksi 30 Tahun Kudatuli: Menjaga Memori Kolektif Perjuangan Demokrasi di NTB

Peringatan tiga dekade Peristiwa 27 Juli 1996, atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), kembali digelar dengan khidmat oleh DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (26/7). Acara yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan NTB ini bukan sekadar seremonial rutin, melainkan sebuah upaya untuk merawat ingatan kolektif bangsa akan harga mahal yang harus dibayar demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Di tengah suasana yang sarat refleksi, hadir berbagai elemen masyarakat mulai dari pengurus partai, aktivis mahasiswa, akademisi, hingga budayawan yang bersatu untuk menolak lupa terhadap praktik represif Orde Baru.

Mengingat Kembali Akar Konflik 27 Juli 1996

Peristiwa Kudatuli merupakan puncak dari akumulasi ketegangan politik yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sejarah mencatat bahwa konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba. Akar permasalahannya bermula dari intervensi kekuasaan terhadap kedaulatan partai. Kongres IV PDI di Medan pada tahun 1993 yang berakhir tanpa pengakuan kepengurusan yang sah menjadi pintu masuk bagi intervensi pemerintah. Situasi semakin memanas dengan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya yang secara de facto mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI.

Namun, rezim Orde Baru yang tidak menghendaki kepemimpinan Megawati kemudian menginisiasi KLB tandingan di Medan. Rekayasa politik ini memicu perpecahan internal yang tajam. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, menjadi simbol perlawanan ketika massa pendukung Megawati memilih untuk tetap bertahan di sana sebagai bentuk protes terhadap dualisme kepengurusan yang diciptakan pemerintah. Puncaknya, pada pagi hari tanggal 27 Juli 1996, terjadi penyerbuan oleh massa pro-KLB Medan yang didukung oleh aparat keamanan, yang kemudian memicu kerusuhan meluas di Jakarta.

Kronologi dan Dampak Represi Politik di Daerah

Penting untuk dicatat bahwa intimidasi terhadap PDI tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan, Jakarta. Dampak dari kebijakan represif tersebut dirasakan hingga ke tingkat akar rumput di daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, dalam pemaparannya menegaskan bahwa penindasan politik di era tersebut merupakan sistem yang terstruktur.

Rachmat mencontohkan kondisi politik di Lombok Timur pada masa itu, di mana PDI berhasil meraih enam kursi di DPRD. Meskipun secara aturan perolehan kursi tersebut memberikan hak bagi PDI untuk menduduki posisi pimpinan dewan, namun hak tersebut secara sepihak dialihkan kepada partai lain oleh penguasa lokal. Bentuk perlawanan yang dilakukan kader PDI saat itu pun sangat heroik dan menantang. Fraksi PDI di DPRD Lombok Timur secara konsisten menyampaikan minderheid nota atau catatan keberatan dalam setiap sidang sebagai bentuk penolakan terhadap kesewenang-wenangan politik yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Analisis Akademis: Kudatuli sebagai Pertarungan Sipil

Dalam perspektif akademis, Kudatuli dipandang bukan sekadar konflik internal partai politik. Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep, menekankan bahwa peristiwa tersebut adalah manifestasi dari pertarungan masyarakat sipil melawan otoritarianisme. Megawati Soekarnoputri, dalam konteks tersebut, berperan sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan yang represif dan tidak demokratis.

Kudatuli menjadi titik balik bagi sejarah politik Indonesia. Peristiwa ini membuka mata publik bahwa partisipasi politik masyarakat dapat dipadamkan dengan kekerasan, namun semangat untuk berubah justru semakin menguat. Hal ini terbukti dengan munculnya gerakan reformasi dua tahun setelahnya pada 1998 yang akhirnya meruntuhkan rezim Orde Baru. Oleh karena itu, Kudatuli dianggap sebagai bagian integral dari sejarah demokrasi nasional yang tidak bisa dipisahkan dari narasi besar perjuangan kemerdekaan berpendapat di Indonesia.

Kesaksian Korban dan Kritik Budayawan

Salah satu momen paling mengharukan dalam peringatan di NTB adalah kesaksian personal dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, I Made Slamet. Ia membagikan pengalaman pahitnya saat menjadi target represi aparat di masa lalu. Rumah kosnya dibakar dan ia sempat ditangkap karena posisinya yang tegas berada di barisan pro-demokrasi. Bagi Made Slamet, bekas luka yang masih tersisa di tubuhnya adalah bukti nyata bahwa demokrasi saat ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan yang diwarnai tetesan darah dan air mata.

Kritik tajam justru datang dari budayawan Kongso Sukoco melalui monolog satir yang dibawakannya. Ia mempertanyakan komitmen negara dalam menyelesaikan warisan sejarah kelam tersebut. Menurutnya, meskipun peringatan Kudatuli terus dilakukan setiap tahun, namun proses hukum yang adil bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan masih jauh dari harapan. Kongso menyentil lambannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan analogi yang satir, menekankan bahwa keadilan adalah hak yang seharusnya tidak diabaikan oleh negara.

Urgensi Menjaga Ingatan bagi Generasi Muda

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga nilai-nilai demokrasi adalah memastikan generasi muda memahami sejarah bangsanya. Satya Ubaya Sakti, Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data, menyatakan bahwa peringatan Kudatuli bagi generasi Z dan milenial bukan sekadar bernostalgia dengan masa lalu. Ini adalah pelajaran krusial tentang bagaimana kebebasan yang dinikmati hari ini lahir dari keberanian orang-orang sebelum mereka untuk menolak ketidakadilan.

Jika sejarah berhenti dipelajari dan diperingati, maka ada risiko besar generasi mendatang akan kehilangan orientasi dan ingatan kolektif tentang pentingnya hak-hak demokratis. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dan aktivis muda dalam forum diskusi seperti ini menjadi sangat vital. Peringatan di NTB ini menegaskan bahwa tugas sejarah bukan hanya mengenang peristiwa, tetapi memastikan bahwa semangat perlawanan terhadap otoritarianisme tetap menyala dalam sanubari generasi penerus.

Implikasi dan Pekerjaan Rumah Bangsa

Hingga tiga dekade berlalu, pesan yang mengemuka dalam forum peringatan di DPD PDI Perjuangan NTB tetap relevan dan mendesak. Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB, Hakam Ali Niazi, menyatakan bahwa demokrasi harus terus dirawat melalui penguatan institusi partai dan partisipasi warga negara yang aktif. Namun, ia juga menegaskan bahwa pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai adalah penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk Kudatuli.

Secara objektif, Kudatuli telah meninggalkan luka sejarah yang mendalam. Implikasi dari peristiwa tersebut telah mengubah peta politik Indonesia secara permanen. Namun, keadilan transisional yang diharapkan oleh para korban masih menjadi utang yang perlu dipenuhi oleh negara. Keberanian untuk menghadapi masa lalu, mengakui kesalahan, dan memberikan keadilan adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Peringatan di NTB ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang statis. Ia dinamis, rapuh, dan membutuhkan pemeliharaan terus-menerus. Dengan menolak lupa pada peristiwa 27 Juli 1996, bangsa Indonesia diingatkan bahwa kekuatan rakyat (people power) adalah elemen paling dasar dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui refleksi kolektif ini, diharapkan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kebangsaan tetap menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Sejarah telah mencatat Kudatuli, kini saatnya generasi masa depan memastikan bahwa demokrasi tetap berdiri tegak di atas fondasi hukum yang adil dan penghormatan terhadap kemanusiaan.