Rekonstruksi Desa Adat Sade: Menjaga Warisan Hidup di Tengah Ancaman Kehilangan Identitas

PRAYA – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa upaya rekonstruksi pascakebakaran yang melanda Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah tidak boleh sekadar berfokus pada pembangunan fisik. Lebih dari sekadar mendirikan kembali rumah-rumah yang hangus, proses pemulihan harus secara fundamental menjaga dan memulihkan sejarah, arsitektur, ruang hidup, dan identitas budaya yang secara esensial menjadikan Sade sebagai sebuah entitas yang unik dan tak tergantikan. Pesan mendalam ini disampaikan Gubernur Iqbal saat melakukan kunjungan langsung ke Desa Adat Sade pada Rabu, 26 Agustus 2026, meninjau langsung area yang terdampak musibah kebakaran.

Kunjungan Empati dan Arahan Strategis Gubernur NTB

Dalam kunjungannya yang penuh empati, Gubernur Iqbal didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta Agathia, dan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri. Rombongan meninjau secara seksama kawasan yang terdampak parah oleh kebakaran, berdialog intensif dengan kepala desa, para tokoh masyarakat adat, serta warga yang saat itu tengah bahu-membahu bergotong royong membersihkan sisa-sisa puing kebakaran. Interaksi ini menjadi fondasi awal untuk menyerap aspirasi dan memahami secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat adat.

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, secara tegas membedakan penanganan Desa Adat Sade dengan penanganan kebakaran pada kawasan permukiman biasa. Ia menekankan bahwa Sade bukan hanya sekumpulan bangunan tempat tinggal, melainkan sebuah situs budaya yang hidup, menyimpan berabad-abad sejarah, tata ruang tradisional yang khas, arsitektur vernakular yang kaya makna, serta pola kehidupan masyarakat Sasak yang lestari. Kebakaran di Sade, menurutnya, adalah tragedi bagi warisan budaya.

“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini adalah kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh nilai budaya. Oleh karena itu, rekonstruksinya bukan hanya membangun rumah layak huni, melainkan membangun kembali situs sejarah ini sedekat mungkin dengan bentuk aslinya, sambil memastikan keberlanjutan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” tegas Miq Iqbal, menggarisbawahi kompleksitas dan keunikan tantangan yang dihadapi.

Mengingat urgensi dan kekhususan status Sade, Gubernur Iqbal meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menentukan model pembangunan maupun skema pembiayaan. Ia menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama dengan masyarakat adat mengenai arah rekonstruksi sebelum langkah konkret diambil. Proses ini, katanya, harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi dan kepemilikan komunitas.

Menurut Gubernur, masyarakat Sade harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam seluruh proses pemulihan. Pemerintah hadir sebagai pendamping, fasilitator, dan penguat kapasitas masyarakat, bukan sebagai pihak yang mengambil alih keputusan vital mengenai masa depan kampung adat mereka. “Yang memiliki desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara, mendengarkan, dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan untuk memulihkannya,” ujarnya, menekankan pentingnya pendekatan bottom-up.

Prinsip Rekonstruksi: Otentisitas dan Mitigasi Bencana

Dalam sesi dialog yang berlangsung hangat, mengemuka kesepahaman awal bahwa rekonstruksi Desa Adat Sade harus dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat yang kuat. Warga tidak hanya akan menjadi penerima manfaat pasif, tetapi secara aktif terlibat sejak tahap penyusunan konsep, perencanaan detail, hingga pelaksanaan pembangunan. Ini mencerminkan komitmen terhadap kearifan lokal dan keberlanjutan budaya.

Prinsip utamanya adalah mengembalikan Sade sedekat mungkin dengan bentuk dan karakter aslinya. Ini berarti rekonstruksi harus mengedepankan penggunaan material tradisional seperti alang-alang untuk atap, bambu dan kayu lokal untuk struktur, serta teknik pembangunan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, rekonstruksi juga harus menjadi momentum krusial untuk memperbaiki aspek keselamatan dan mitigasi kebencanaan, tanpa sedikit pun merusak identitas kultural dan arsitektur kawasan yang telah diakui.

“Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik dan aman. Kita harus memikirkan instalasi hidran, ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem sirkulasi dan akses yang lebih baik untuk penanganan darurat, sehingga apabila terjadi kebakaran serupa di masa depan, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif, meminimalkan risiko kerusakan yang lebih parah,” jelasnya, menyoroti keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

Miq Iqbal juga membuka ruang diskusi untuk penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ulang ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, seluruh opsi tersebut, menurutnya, belum menjadi keputusan final dan harus terlebih dahulu dibahas tuntas serta disepakati bersama oleh seluruh elemen masyarakat adat. Konsensus menjadi kunci utama dalam setiap langkah.

Pengamanan Lokasi dan Penyaluran Bantuan yang Teratur

Gubernur juga menginstruksikan agar kawasan bekas kebakaran untuk sementara tetap diamankan secara ketat. Hal ini penting karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan warga maupun relawan yang beraktivitas di lokasi. Selain itu, bantuan dari masyarakat luas yang terus mengalir diharapkan dapat disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan. Tujuannya adalah agar penanganannya tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan Indonesia yang kaya. Oleh karena itu, wajar jika semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu serta berkontribusi dalam pemulihannya,” kata Miq Iqbal, menegaskan status Sade sebagai warisan bersama.

Gubernur Miq Iqbal juga mengingatkan agar proses pemulihan tidak dilakukan secara tergesa-gesa hanya untuk mengejar agenda pariwisata atau berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB. Meskipun kecepatan pemulihan itu penting, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh mengorbankan keaslian dan nilai sejarah mendalam yang menjadikan Desa Adat Sade begitu istimewa dan memiliki arti khusus di mata dunia.

Latar Belakang Desa Adat Sade: Sejarah, Budaya, dan Pariwisata

Desa Adat Sade, yang terletak di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, adalah salah satu perkampungan tradisional Suku Sasak yang paling terkenal dan masih lestari hingga kini. Desa ini telah menjadi ikon pariwisata budaya NTB, menarik ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Keunikan Sade terletak pada arsitektur rumah adatnya yang disebut "Bale Tani" atau "Bale Lumbung" dengan atap jerami dari daun alang-alang, dinding bambu atau anyaman, serta lantai dari campuran tanah liat dan kotoran kerbau yang dipercaya membuat rumah lebih kuat, hangat, dan mengusir serangga.

Masyarakat Sade masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat leluhur secara kuat, termasuk sistem sosial, upacara adat, dan kerajinan tenun ikat tradisional yang sangat terkenal. Kehidupan sehari-hari di Sade adalah cerminan dari harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Statusnya sebagai desa adat yang "hidup" menjadikannya laboratorium budaya yang tak ternilai, serta sumber pembelajaran tentang kearifan lokal. Diperkirakan ada sekitar 150-200 kepala keluarga yang mendiami desa ini, dengan sebagian besar menggantungkan hidup dari pertanian dan pariwisata. Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu, yang diduga berasal dari tungku dapur tradisional atau korsleting listrik, telah menghanguskan puluhan rumah adat dan lumbung padi, menyebabkan kerugian materiil yang signifikan dan mengancam keberlanjutan warisan budaya ini.

Dampak Kebakaran dan Implikasi Lebih Luas

Kebakaran di Desa Adat Sade tidak hanya menimbulkan kerugian fisik berupa hilangnya puluhan rumah dan harta benda warga. Dampak psikologis dan sosial terhadap masyarakat adat sangat besar, mengingat rumah bukan hanya tempat tinggal tetapi juga bagian integral dari identitas dan warisan leluhur mereka. Secara ekonomi, terganggunya aktivitas pariwisata akibat kebakaran juga akan memukul pendapatan warga yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor ini.

Di tingkat yang lebih luas, kebakaran ini menjadi pengingat pahit akan kerentanan situs-situs warisan budaya terhadap bencana, terutama di tengah minimnya infrastruktur mitigasi yang modern di desa-desa adat. Implikasinya juga menyentuh citra pariwisata NTB sebagai destinasi budaya. Oleh karena itu, penanganan pascabencana di Sade akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah dan nasional terhadap pelestarian warisan budaya Indonesia.

Langkah ke Depan: Perencanaan Komprehensif dan Kolaborasi Multi-Pihak

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Tahap awal meliputi asesmen kerusakan yang detail, pendokumentasian arsitektur dan tata ruang asli, serta perumusan konsep pembangunan kembali yang disepakati bersama. Setelah konsep jelas dan disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan pembiayaan yang komprehensif dan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi.

Sumber pembiayaan diharapkan berasal dari berbagai pos, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta, hingga potensi bantuan dari lembaga-lembaga internasional yang peduli terhadap pelestarian warisan budaya. Transparansi dalam pengelolaan dana akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan efektivitas program.

“Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya, dan bagaimana kita dapat menggalang dukungan secara luas,” tegas Gubernur, menggarisbawahi urgensi perencanaan yang matang sebelum eksekusi.

Bagi Miq Iqbal, membangun kembali Sade bukan sekadar mengganti rumah-rumah yang telah terbakar. Ini adalah misi yang lebih besar: memulihkan ruang hidup masyarakat, melestarikan warisan budaya yang tak ternilai, dan memastikan bahwa ketika Sade kembali berdiri kokoh, ia tidak kehilangan "Sade-nya" – esensi identitas, sejarah, dan kearifan lokal yang menjadikannya istimewa. Upaya ini merupakan panggilan untuk merajut kembali masa lalu dengan masa depan, memastikan bahwa permata budaya Lombok ini terus bersinar. (rl)