Pengadilan Negeri Mataram Eksekusi Tiga SPBU di Lombok Utara, Diwarnai Protes dan Saling Dorong

Mataram, 15 April 2024 – Pengadilan Negeri (PN) Mataram pagi tadi, Rabu (15/4), melaksanakan eksekusi terhadap tiga objek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lombok Utara. Objek eksekusi meliputi SPBU yang berlokasi di Pemenang Timur, SPBU Tanjung, dan SPBU Kayangan. Pelaksanaan eksekusi ini diwarnai dengan upaya penghalangan oleh pihak terkait yang berdalih proses hukum belum sepenuhnya selesai, bahkan sempat terjadi aksi saling dorong dengan petugas keamanan sebelum akhirnya situasi dapat dikendalikan dan penetapan eksekusi tetap dibacakan.

Setelah penetapan eksekusi dibacakan oleh juru sita pengadilan, petugas melanjutkan tahapan penyitaan barang-barang yang berada di lokasi SPBU Pemenang Timur. Barang-barang yang disita mencakup berbagai aset seperti meja, kursi, alat pemadam api ringan (APAR), hingga stok bahan bakar minyak (BBM) yang masih tersimpan dalam tangki penampungan. Proses penyitaan ini merupakan bagian dari prosedur hukum untuk mengamankan aset yang menjadi objek sengketa.

Latar Belakang Eksekusi: Lelang Aset Akibat Kredit Macet

Menurut keterangan Anak Agung Nyoman Diksa, juru sita yang bertugas dalam eksekusi tersebut, tindakan ini dilaksanakan berdasarkan perintah langsung dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Perintah tersebut dikeluarkan setelah adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Iwan Antawijaya, yang menjabat sebagai Direktur PT Praya Energi Gas. PT Praya Energi Gas sendiri merupakan pemenang lelang dari aset-aset SPBU tersebut yang diselenggarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.

Diksa menjelaskan lebih lanjut bahwa ketiga SPBU yang dieksekusi tersebut sebelumnya diagunkan sebagai jaminan kredit di Bank Bukopin. Namun, pemilik lama SPBU tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak bank. Akibatnya, Bank Bukopin mengajukan permohonan lelang aset melalui KPKNL untuk menutupi tunggakan kredit tersebut. "Objek ini dijadikan jaminan kredit di Bank Bukopin. Karena tidak mampu membayar, pihak bank mengajukan lelang. Hasilnya, pemenang lelang adalah Direktur PT Praya Energi Gas," ujar Diksa.

Dengan dilaksanakannya eksekusi ini, kepemilikan sah atas ketiga SPBU tersebut secara resmi beralih kepada PT Praya Energi Gas. Seluruh aset yang terkait, termasuk tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, kini menjadi hak milik pemenang lelang. "Pemenang lelang berhak atas tanah beserta apa pun yang tumbuh di atas lahan tersebut," tegas Diksa, menggarisbawahi pengalihan kepemilikan secara menyeluruh.

Protes dan Klaim Cacat Prosedural dari Pihak Ketiga

Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi ini menuai protes keras dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. Fuad, selaku kuasa hukum pihak ketiga, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi ini cacat prosedural. Ia menyoroti bahwa eksekusi tetap dipaksakan meskipun gugatan perlawanan dari pihak ketiga, yang terdaftar dengan Perkara Nomor 63/Pdt.Bth/2026/PN Mtr sejak 23 Februari 2026, belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum berkekuatan hukum inkrah.

Menurut Fuad, gugatan perlawanan tersebut telah didaftarkan sekitar satu bulan sebelum penetapan eksekusi diterbitkan oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap proses hukum yang semestinya. Selain itu, Fuad juga mengkritisi proses lelang yang dinilai memiliki cacat formil. Ia mengungkapkan bahwa harga lelang untuk ketiga SPBU tersebut jauh di bawah nilai pasar yang sebenarnya. Rinciannya adalah SPBU Pemenang Timur dilelang seharga Rp2,34 miliar, SPBU Tanjung senilai Rp3,91 miliar, dan SPBU Kayangan dengan harga Rp1,05 miliar.

Fuad berpendapat bahwa pengadilan seharusnya lebih mempertimbangkan potensi kerugian hukum dan dampak sosial ekonomi yang signifikan jika eksekusi ini tetap dipaksakan. Ia menekankan bahwa SPBU Pemenang Timur dan SPBU Tanjung memiliki peran krusial sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat. "Eksekusi ini berpotensi merugikan pihak ketiga, mengganggu kegiatan usaha masyarakat, berdampak pada pekerja, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa memengaruhi iklim investasi di Lombok Utara," ungkap Fuad.

Tuntutan Penundaan dan Imbauan Keadilan

Atas dasar kekhawatiran tersebut, pihak Fuad mendesak agar pelaksanaan eksekusi ini ditunda hingga seluruh proses hukum yang sedang berjalan dapat terselesaikan dengan tuntas. Mereka juga meminta agar instansi terkait melakukan evaluasi kembali terhadap prosedur yang telah ditempuh dalam pelaksanaan lelang dan eksekusi ini.

"Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap tindakan," tegas Fuad, seraya berharap agar penyelesaian sengketa ini dapat mengutamakan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

Pertimbangan Ketua Pengadilan dan Dinamika Hukum

Menanggapi klaim adanya upaya hukum lanjutan, Anak Agung Nyoman Diksa menegaskan bahwa hal tersebut telah menjadi pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Menurutnya, penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti kuat yang dinilai layak oleh Ketua Pengadilan. "Kalau ada bukti kuat, eksekusi bisa ditunda. Tetapi Ketua Pengadilan memerintahkan agar eksekusi tetap dilaksanakan," jelas Diksa, mengindikasikan bahwa berdasarkan kajian Ketua Pengadilan, bukti yang diajukan belum cukup untuk menunda eksekusi.

Dinamika hukum yang terjadi menunjukkan adanya tarik-menarik antara upaya penegakan putusan lelang yang telah berkekuatan hukum bagi pemenang lelang, dengan upaya perlawanan dari pihak ketiga yang merasa hak-haknya terancam. Kasus ini menyoroti kompleksitas sengketa kepemilikan aset yang melibatkan perbankan, lelang negara, dan gugatan perlawanan, yang seringkali menimbulkan implikasi luas bagi berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum.

Implikasi Sosial dan Ekonomi Eksekusi SPBU

Eksekusi tiga SPBU di Lombok Utara ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang patut diperhitungkan. SPBU, khususnya di daerah seperti Pemenang Timur dan Tanjung, seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi yang vital bagi masyarakat sekitar. Keberadaan SPBU tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar bagi kendaraan, tetapi juga mendukung berbagai usaha mikro dan kecil yang bergantung pada mobilitas dan operasional transportasi.

Jika operasional SPBU terganggu atau terhenti akibat eksekusi, hal ini dapat berdampak langsung pada mata pencaharian para pekerja SPBU, pedagang kecil di sekitarnya, hingga petani yang membutuhkan bahan bakar untuk alat pertanian mereka. Selain itu, ketidakpastian hukum yang timbul dari sengketa semacam ini juga berpotensi menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif di Lombok Utara, di mana investor mungkin akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya jika proses hukum terasa tidak pasti atau berisiko.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga dampak nyata yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat dan geliat ekonomi lokal. Upaya mediasi atau pencarian solusi alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, sambil tetap menghormati prinsip kepastian hukum, akan menjadi kunci untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Pengadilan Negeri Mataram dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat meninjau kembali setiap tahapan proses agar keadilan dapat tercapai tanpa menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan.