Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman di Tengah Eksekusi Lahan Tiga SPBU di Lombok Utara

Mataram, 15 April 2026 – Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) demi memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian sehari-hari, meskipun tengah menghadapi proses hukum terkait eksekusi lahan tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pihak Pertamina menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan serta keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

Pemberitaan mengenai rencana eksekusi lahan terhadap beberapa SPBU di KLU pada hari Rabu, 15 April 2026, telah mendapat respons langsung dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa proses eksekusi lahan yang melibatkan tiga SPBU di wilayah KLU ini didasarkan pada surat resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Pertamina memahami bahwa proses ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan para pihak terkait.

Meskipun menghadapi tantangan hukum ini, Pertamina Patra Niaga secara tegas memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat tidak akan terganggu. Penyaluran BBM tetap berjalan normal dan kebutuhan masyarakat akan terus terpenuhi.

Kronologi dan Konteks Eksekusi Lahan

Proses eksekusi lahan terhadap tiga SPBU di Lombok Utara ini bermula dari adanya sengketa hukum yang telah berjalan. Meskipun detail mengenai sifat sengketa tersebut tidak diungkapkan secara rinci oleh Pertamina, penegasan bahwa proses ini berdasarkan surat dari PN Mataram mengindikasikan adanya keputusan hukum yang mengikat. Eksekusi ini merupakan tahapan lanjutan dari proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Sejarah kepemilikan atau penguasaan lahan oleh pihak pengelola SPBU seringkali menjadi sumber sengketa. Sengketa ini bisa timbul dari berbagai faktor, seperti perselisihan mengenai hak guna lahan, perjanjian sewa yang berakhir, atau bahkan masalah waris yang belum terselesaikan. Dalam konteks bisnis SPBU, lahan yang strategis seringkali memiliki nilai ekonomis tinggi, yang dapat memicu perselisihan jika tidak ada kejelasan hukum yang kuat.

Lombok Utara, sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang di NTB, memiliki potensi peningkatan kebutuhan energi seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu, keberadaan SPBU yang memadai sangat krusial bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah. Proses eksekusi lahan ini, meskipun merupakan masalah hukum internal, berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait ketersediaan pasokan BBM.

Skema Pengalihan Layanan Distribusi Energi

Menyadari potensi dampak terhadap masyarakat, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan strategi mitigasi yang matang. Untuk SPBU yang terdampak langsung oleh proses eksekusi, Pertamina akan menerapkan skema pengalihan penyaluran BBM ke SPBU terdekat yang masih beroperasi normal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, termasuk BBM bersubsidi yang merupakan BBM penugasan pemerintah, tetap dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti.

Ahad Rahedi merinci beberapa SPBU terdekat yang telah disiapkan sebagai alternatif layanan bagi masyarakat di Lombok Utara:

• Untuk Penyaluran Solar:

  • SPBU 5483310 Gunung Sari, yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, dapat menjadi pilihan alternatif dengan jarak tempuh sekitar 28 kilometer dari salah satu SPBU yang terdampak di Lombok Utara.
  • Selain itu, SPBU 5483309 juga dapat diakses dengan jarak sekitar 18 kilometer dari wilayah SPBU lain yang terdampak di Lombok Utara.
  • Jarak tempuh ini, meskipun memerlukan sedikit penyesuaian bagi masyarakat, masih tergolong wajar dan memastikan ketersediaan pasokan solar.

• Untuk Penyaluran Pertalite dan Produk Sejenis:

  

  • SPBU 5483316 Gangga menawarkan opsi yang lebih dekat, dengan jarak tempuh sekitar 10 kilometer dari lokasi SPBU yang terdampak.
  • Sebagai alternatif tambahan, SPBU 5483314 dan SPBU 5483305 yang berjarak relatif dekat satu sama lain (sekitar 1,5 kilometer) juga telah disiapkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan Pertalite dan produk sejenis lainnya.

Dengan adanya beberapa opsi SPBU alternatif di wilayah sekitar, Pertamina meyakini bahwa kebutuhan BBM masyarakat Lombok Utara akan tetap dapat terpenuhi dengan baik. Pengalihan ini dilakukan untuk meminimalkan gangguan pelayanan dan memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari masyarakat.

Imbauan kepada Masyarakat dan Koordinasi Lintas Sektor

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau yang dikenal sebagai panic buying. Pernyataan Ahad Rahedi menekankan bahwa pasokan dan distribusi BBM ke lembaga penyalur tetap berjalan lancar, dan stok BBM dalam kondisi aman.

"Masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying, karena pasokan dan distribusi BBM ke lembaga penyalur tetap berjalan dengan baik. Stok dalam kondisi aman," tegas Ahad Rahedi. Imbauan ini penting untuk mencegah penimbunan BBM yang dapat menimbulkan kelangkaan palsu dan gejolak harga di pasar gelap.

Selain itu, Pertamina telah proaktif menjalin koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi ini mencakup pemerintah daerah setempat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi energi di wilayah Lombok Utara dan sekitarnya dapat berjalan tanpa hambatan, meskipun di tengah situasi hukum yang sedang dihadapi.

Pemantauan operasional di lapangan menjadi salah satu prioritas utama Pertamina. Hal ini mencakup pengawasan terhadap ketersediaan stok BBM di SPBU pengalihan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Langkah-langkah proaktif ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan energi di wilayah tersebut.

Dampak dan Implikasi yang Lebih Luas

Eksekusi lahan SPBU, meskipun merupakan isu hukum spesifik, dapat menimbulkan kekhawatiran lebih luas terkait keberlanjutan operasional penyediaan energi. Bagi masyarakat, terutama yang bergantung pada SPBU yang terdampak, kepastian pasokan BBM adalah prioritas utama. Pengalihan layanan yang dilakukan Pertamina merupakan langkah krusial untuk meredakan kekhawatiran tersebut.

Dari sisi perekonomian, ketersediaan BBM yang lancar sangat vital. Sektor transportasi, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat bergantung pada pasokan BBM yang stabil. Gangguan dalam pasokan, sekecil apapun, dapat berdampak pada biaya operasional dan produktivitas sektor-sektor tersebut.

Kasus seperti ini juga menyoroti pentingnya kejelasan hukum dalam kepemilikan dan pengoperasian aset-aset vital seperti SPBU. Sengketa yang berlarut-larut dapat mengganggu investasi dan operasional, serta menciptakan ketidakpastian bagi konsumen. Pertamina, sebagai penyalur utama, dituntut untuk dapat menavigasi situasi hukum ini sambil tetap menjaga mandat utamanya dalam melayani masyarakat.

Lebih lanjut, transparansi dan komunikasi yang efektif dari Pertamina kepada publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai situasi, langkah-langkah yang diambil, dan imbauan yang tepat, Pertamina dapat meminimalkan potensi kepanikan dan memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pasokan BBM yang dibutuhkan.

Koordinasi lintas sektor yang dilakukan Pertamina menunjukkan bahwa penanganan isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan semata, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah hukum tidak sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat akan energi.

Secara keseluruhan, Pertamina Patra Niaga telah menunjukkan respons yang sigap dan terencana dalam menghadapi situasi eksekusi lahan SPBU di Lombok Utara. Dengan penekanan pada kelancaran distribusi, pengalihan layanan yang efektif, dan komunikasi yang terbuka, perusahaan berupaya memastikan bahwa aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di wilayah tersebut tetap berjalan normal tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan menjadi bukti komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.