Gubernur NTB: Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Kolaborasi Terintegrasi Hingga ke Tingkat Desa

Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya tidak dapat lagi dijalankan secara parsial atau terfragmentasi. Beliau menekankan pentingnya sebuah pendekatan holistik yang dibangun di atas fondasi kolaborasi, sinkronisasi data yang akurat, serta orkestrasi pembangunan yang terintegrasi secara menyeluruh hingga ke tingkatan terkecil, yaitu desa. Penegasan ini disampaikan secara lugas oleh Gubernur saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Desa Berdaya Tematik tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Kegiatan yang mengusung tema krusial, "Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia," merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat pembangunan desa. Pembangunan desa ini dipandang sebagai pilar utama yang akan menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Gubernur Iqbal secara gamblang menyampaikan visinya bahwa desa tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai objek penerima manfaat pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki kapasitas untuk menggerakkan masyarakatnya secara mandiri dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

"Saya memiliki keyakinan yang mendalam bahwa upaya membangun bangsa yang kokoh dan berdaya harus dimulai dari titik paling fundamental, yaitu desa. Jika desa mampu bangkit dan maju, maka secara otomatis daerah dan pada akhirnya negara pun akan ikut maju dan sejahtera," ujar Gubernur dalam pidato pembukaannya, menggarisbawahi filosofi pembangunan dari bawah ke atas.

Analisis Kegagalan Program Sebelumnya dan Solusi Integrasi

Gubernur Iqbal mengidentifikasi akar permasalahan yang selama ini menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan di desa. Ia memaparkan bahwa berbagai inisiatif bantuan dari pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah (NGO) internasional, hingga sektor swasta, seringkali belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pola pelaksanaan program yang berjalan secara sporadis, tanpa adanya koordinasi yang memadai dan tanpa arah pembangunan yang terintegrasi.

"Selama ini, program-program bantuan seringkali masuk ke desa secara sendiri-sendiri, tidak saling terhubung satu sama lain, tidak ada sinkronisasi data yang memadai, dan yang paling krusial, tidak ada pihak yang mengorkestrasi seluruh upaya tersebut. Akibatnya, potensi sumber daya yang ada menjadi terfragmentasi dan efektivitasnya berkurang drastis," jelasnya. Menyadari kekosongan ini, Pemerintah Provinsi NTB mengambil peran sentral untuk hadir dan memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang menyentuh desa bergerak dalam satu irama dan satu arah yang jelas.

Melalui Program Desa Berdaya Tematik ini, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk melakukan serangkaian langkah konkret. Pertama, adalah proses verifikasi dan validasi data kemiskinan yang mendalam dan akurat untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Kedua, adalah pemetaan persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh setiap desa, sehingga intervensi yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal. Ketiga, yang tak kalah penting, adalah upaya menghubungkan berbagai sumber bantuan, pendanaan, dan keahlian dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, agar sinergi yang tercipta mampu memberikan dampak yang maksimal dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Program ini secara khusus diarahkan untuk memperkuat tiga pilar utama: ketahanan pangan, yang krusial untuk menjamin ketersediaan bahan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani; kelestarian lingkungan, yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana; serta pengembangan potensi pariwisata desa yang berbasis pada kekuatan dan keunikan lokal masing-masing wilayah. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengatasi kemiskinan, tetapi juga menciptakan desa yang mandiri, lestari, dan berdaya saing.

Tantangan Fiskal dan Komitmen Pembangunan Desa

Gubernur Iqbal mengakui bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat dan peningkatan kebutuhan belanja daerah menjadi beban yang signifikan. Namun demikian, di tengah keterbatasan ini, Pemerintah Provinsi NTB secara tegas mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan yang tidak dapat dikompromikan.

"Ini bukan sekadar program bantuan biasa. Ini adalah ikhtiar fundamental kami untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari akar rumput, dari desa. Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan daerah menjadi lebih inklusif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan," tegasnya.

Komitmen anggaran terhadap program ini sangat signifikan. Gubernur mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 ini, anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang akan disalurkan langsung ke rekening desa diperkirakan mencapai angka sekitar Rp128 miliar. Angka ini belum termasuk program-program lain yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB yang juga menyentuh pembangunan desa, serta dukungan dari berbagai mitra pembangunan lainnya. Jika seluruh alokasi anggaran ini dijumlahkan, total dana yang berputar di tingkat desa diproyeksikan akan melebihi Rp500 miliar.

"Tahun ini, melalui skema Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang akan langsung bergulir ke desa-desa. Jika kita tambahkan dengan berbagai program sektoral dari OPD dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya, total akumulasi anggaran yang berpotensi berputar di tingkat desa akan melampaui angka Rp500 miliar. Ini adalah suntikan dana yang sangat besar dan memiliki potensi transformatif jika dikelola dengan baik," paparnya.

Akuntabilitas dan Tata Kelola Dana Desa

Menyadari besarnya alokasi anggaran yang akan mengalir ke desa, Gubernur Iqbal memberikan pesan penting kepada para kepala desa dan lurah se-NTB. Beliau mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Pengelolaan anggaran, sekecil apapun nilainya, harus dilakukan secara amanah, transparan, akuntabel, kreatif, dan yang terpenting, berorientasi pada pencapaian hasil jangka panjang yang berkelanjutan.

Dana yang disalurkan oleh pemerintah, menurut Gubernur, harus mampu berfungsi sebagai katalisator atau pemantik tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dana tersebut harus digunakan untuk memperkuat infrastruktur dasar desa, baik fisik maupun non-fisik, serta membuka dan menciptakan peluang-peluang usaha baru yang memiliki prospek keberlanjutan. "Dana Rp300 juta per desa, misalnya, mungkin terlihat tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang kompleks. Namun, jika dana tersebut mampu diorkestrasi dengan perencanaan yang matang, kolaborasi yang kuat, dan eksekusi yang efektif, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar jumlah nominalnya. Ia bisa menjadi pemantik utama bagi pertumbuhan ekonomi desa yang signifikan," ujarnya.

Gubernur menambahkan bahwa keberhasilan Program Desa Berdaya Tematik ini akan sangat bergantung pada kualitas tata kelola di tingkat desa. Beliau menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengidentifikasi potensi, merumuskan strategi yang tepat, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, dan mengukur dampak dari setiap program yang dijalankan.

Di akhir arahannya, Gubernur Iqbal secara tegas meminta seluruh desa di NTB untuk menunjukkan komitmen dan kapabilitas dalam hal tata kelola pemerintahan dan keuangan desa. Beliau berharap, melalui pengelolaan program yang baik, desa-desa di NTB akan semakin mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, investor, maupun lembaga donor, untuk mendapatkan dukungan program pembangunan yang lebih besar lagi di masa mendatang.

"Tunjukkan kepada dunia bahwa desa-desa di NTB memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi dalam mengelola setiap program pembangunan yang diberikan. Pastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar tersalurkan tepat sasaran, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan NTB yang maju, mandiri, dan sejahtera," pungkasnya, menutup sesi pembukaan dengan semangat optimisme dan ajakan untuk berkolaborasi demi masa depan desa yang lebih baik.

Konteks dan Implikasi Lebih Luas

Rakor Desa Berdaya Tematik 2026 ini digelar dalam konteks upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi NTB untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dengan fokus pada desa, program ini mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan yang kuat di tingkat akar rumput adalah kunci untuk mencapai kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTB, meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masih menjadi isu yang perlu perhatian serius. Program seperti Desa Berdaya Tematik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8).

Implikasi dari program ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dengan memperkuat ketahanan pangan, masyarakat desa akan lebih mandiri dan tidak rentan terhadap gejolak harga pangan. Penguatan kelestarian hutan akan berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, dan penyediaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan pariwisata berbasis lokal akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melestarikan kebudayaan serta warisan lokal.

Keberhasilan program ini juga akan bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa. Kolaborasi yang solid dan terintegrasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi NTB sebagai provinsi yang berdaya saing dan sejahtera, dimulai dari desa.