Polda NTB Geledah Kantor Dinas Dikbudpora Bima Terkait Dugaan Pungli dan Pemerasan Tunjangan Guru Terpencil

Mataram – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) pada Kamis, 5 Maret 2026, melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan mendalam terkait dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) dan pemerasan yang dilakukan terhadap guru-guru penerima Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.IK, dalam keterangannya pada Sabtu, 7 Maret 2026, di Mataram, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sengaja mendatangi kantor Dikpora Kabupaten Bima dengan tujuan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga kuat berkaitan erat dengan praktik ilegal tersebut. Tersangka utama dalam kasus ini adalah seorang pejabat di lingkungan Dikbudpora Kabupaten Bima berinisial IR, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK). IR sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Februari 2026.

"Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB tiba di kantor Dikpora dipimpin langsung oleh Kasubdit III Tipidkor Polda NTB AKBP Muhaemin, SH., S.IK., M.IK. Setibanya di sana, tim penyidik langsung menemui Sekretaris Dikpora untuk menunjukkan Surat Perintah (Sprint) Penggeledahan," ujar Kombes Pol FX Endriadi. Ia menambahkan bahwa di lokasi, tim penyidik langsung melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen penting yang ditemukan di ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Proses penggeledahan berjalan dengan cermat dan terstruktur. Tim penyidik bekerja dengan teliti, meneliti satu per satu dokumen yang berhasil diamankan. Setidaknya puluhan dokumen penting yang diduga terkait erat dengan dugaan pungli, pemerasan, dan praktik korupsi terkait tunjangan guru di daerah terpencil telah disita. Setelah proses penyitaan selesai dan berita acara penggeledahan dibuat, tim Ditreskrimsus langsung bertolak dari Bima menuju Polda NTB untuk melanjutkan proses analisis dan pendalaman lebih lanjut terhadap barang bukti yang telah diamankan.

Kronologi Penggeledahan dan Penetapan Tersangka

Peristiwa penggeledahan di kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan puncak dari proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda NTB. Meskipun detail awal mengenai kapan laporan pertama kali diterima atau kapan penyelidikan intensif dimulai tidak diungkapkan secara rinci dalam sumber informasi awal, penetapan tersangka IR pada akhir Februari 2026 menjadi titik krusial yang mengarah pada tindakan penggeledahan.

1. Laporan Awal dan Penyelidikan Intensif: Diduga, Polda NTB menerima laporan atau informasi mengenai adanya praktik pungli dan pemerasan yang dialami oleh para guru penerima TKDT di Kabupaten Bima. Berdasarkan laporan tersebut, Ditreskrimsus Polda NTB memulai tahapan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti awal.
2. Pengumpulan Bukti dan Identifikasi Tersangka: Melalui serangkaian upaya penyelidikan, tim penyidik berhasil mengidentifikasi dugaan keterlibatan pejabat di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Bukti-bukti awal yang terkumpul mengarah pada sosok berinisial IR, Kabid PTK, sebagai terduga pelaku utama.
3. Penetapan Tersangka (Akhir Februari 2026): Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB secara resmi menetapkan IR sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli dan pemerasan terhadap guru penerima TKDT. Penetapan tersangka ini menjadi dasar hukum bagi tindakan hukum selanjutnya.
4. Penggeledahan Kantor Dinas Dikbudpora (5 Maret 2026): Dengan adanya status tersangka dan kebutuhan untuk mengamankan bukti fisik yang lebih komprehensif, tim penyidik yang dipimpin oleh AKBP Muhaemin melakukan penggeledahan di kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Tujuan utama penggeledahan adalah menyita dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus ini, termasuk yang berada di ruang PTK.
5. Penyitaan Dokumen dan Lanjutan Proses Hukum (7 Maret 2026): Pasca-penggeledahan, dokumen-dokumen yang disita dibawa ke Polda NTB untuk dianalisis lebih lanjut. Kombes Pol FX Endriadi memberikan keterangan pers pada tanggal 7 Maret 2026, mengkonfirmasi kejadian penggeledahan dan komitmen Polda NTB untuk menuntaskan kasus ini.

Latar Belakang dan Konteks Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT)

Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk memberikan insentif tambahan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, yang bertugas di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, memiliki akses terbatas, dan kondisi lingkungan yang menantang. Tujuan utama TKDT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi, serta menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas di daerah-daerah terpencil, sehingga pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Kabupaten Bima, seperti banyak kabupaten lain di Indonesia, memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik geografis yang beragam, termasuk daerah-daerah yang secara administratif maupun geografis dikategorikan sebagai daerah terpencil. Guru-guru yang mengabdi di lokasi-lokasi seperti ini seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses transportasi yang sulit, minimnya fasilitas pendukung, hingga tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, TKDT diharapkan menjadi solusi untuk meringankan beban mereka dan memberikan penghargaan atas dedikasi luar biasa yang mereka tunjukkan.

Namun, ironisnya, program yang seharusnya menjadi stimulus positif ini justru diduga disalahgunakan oleh oknum pejabat di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Praktik pungli dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh tersangka IR tidak hanya merampas hak guru, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan pemerataan pendidikan yang ingin dicapai melalui program TKDT. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecewa, ketidakpercayaan, dan demotivasi di kalangan para guru, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran di daerah terpencil.

Data Pendukung Potensial dan Implikasi

Meskipun data spesifik mengenai jumlah guru yang menjadi korban, besaran pungutan liar, atau detail kerugian finansial belum diungkapkan secara rinci oleh pihak kepolisian, skala dugaan praktik ini dapat diperkirakan cukup signifikan mengingat fungsi jabatan tersangka sebagai Kabid PTK yang bertanggung jawab atas pengelolaan guru.

Jika praktik pungli dan pemerasan ini benar terjadi secara sistematis, implikasinya sangat luas dan merugikan:

• Kerugian Finansial Guru: Guru yang seharusnya menerima tunjangan penuh, justru harus kehilangan sebagian dari hak mereka karena dipotong atau diperas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat memberatkan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil dengan biaya hidup yang mungkin lebih tinggi akibat sulitnya akses barang dan jasa.
• Menurunnya Moral dan Motivasi Guru: Perlakuan tidak adil ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan menurunkan moral para guru. Mereka mungkin merasa tidak dihargai atas pengorbanan mereka, yang berpotensi mengurangi semangat mengajar dan dedikasi mereka.
• Potensi Disrupsi Pendidikan: Jika guru merasa tidak dihargai dan terbebani, ini bisa berujung pada penurunan kualitas pengajaran, bahkan potensi guru untuk mengajukan pindah atau berhenti mengajar di daerah terpencil. Hal ini tentu akan mengganggu kelangsungan proses pendidikan di wilayah tersebut.
• Merusak Kepercayaan Publik: Kasus seperti ini merusak citra lembaga pemerintah, khususnya Dinas Dikbudpora, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur sipil negara.
• Potensi Tindak Pidana Korupsi Lebih Lanjut: Selain pungli dan pemerasan, ada kemungkinan praktik ini terkait dengan korupsi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran tunjangan guru.

Tanggapan dan Pernyataan Resmi

Dalam pernyataan resminya, Kombes Pol FX Endriadi, S.IK, menegaskan komitmen kuat dari pihak kepolisian untuk menuntaskan perkara ini. "Penyidik bertekad segera menuntaskan perkara pungli dan pemerasan terhadap hak tunjangan guru daerah terpencil. Pungli ini merugikan nasib guru di Bima, khususnya mereka yang bekerja di daerah terluar atau terpencil," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Polda NTB dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat, khususnya para pendidik yang memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pihak Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dalam hal ini Sekretaris Dinas yang ditemui oleh tim penyidik, diharapkan memberikan dukungan penuh dalam proses penyelidikan. Keterangan dari pihak internal dinas, termasuk mekanisme pencairan dan distribusi TKDT, akan sangat krusial dalam mengungkap seluruh rangkaian praktik yang terjadi.

Analisis Singkat Implikasi yang Lebih Luas

Kasus dugaan pungli dan pemerasan terhadap tunjangan guru terpencil di Bima ini mencerminkan tantangan serius dalam implementasi program-program pemerintah di daerah. Kerapuhan sistem pengawasan dan integritas oknum pejabat di tingkat lokal dapat menjadi celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan memberikan sanksi tegas bagi para pelaku korupsi. Selain itu, mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi para korban, seperti guru, perlu dijamin agar mereka tidak takut untuk bersuara melaporkan praktik-praktik ilegal yang mereka alami.

Keberhasilan Polda NTB dalam mengungkap dan menuntaskan kasus ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi para guru yang menjadi korban, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa praktik pungli dan pemerasan di lingkungan pendidikan tidak akan ditoleransi. Hal ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di sektor pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang paling membutuhkan perhatian dan dukungan. (rl)