Konflik Internal PPP NTB Memanas Muzihir Copot Muhammad Akri dari Jabatan Ketua Fraksi DPRD NTB

Gejolak internal di tubuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai titik didih baru. Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, secara resmi melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur fraksi partai di DPRD Provinsi NTB dengan mencopot Muhammad Akri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi PPP. Keputusan ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan buntut dari perseteruan panjang mengenai legitimasi kepengurusan partai di tingkat wilayah yang melibatkan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Langkah tegas yang diambil Muzihir tertuang dalam surat resmi tertanggal 20 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Muzihir menegaskan bahwa Muhammad Akri tidak lagi diperkenankan menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Posisi yang ditinggalkan Akri rencananya akan diisi oleh Muzihir sendiri sebagai Ketua Fraksi, sementara posisi sekretaris fraksi akan dialihkan kepada Sitti Ari, yang juga akan menggantikan posisi Akri di keanggotaan Banggar.

Akar Konflik: Sengketa Legitimasi Kepengurusan

Perseteruan ini berakar pada ketidaksepahaman mengenai legalitas kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031. Ketegangan memuncak ketika muncul surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen, yang berisi instruksi pencabutan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Muzihir sebagai Ketua DPW dan Sitti Ari sebagai Sekretaris DPW.

Muhammad Akri dituding oleh kubu Muzihir sebagai aktor utama yang memfasilitasi terbitnya surat tersebut. Bagi Muzihir, sikap Akri yang secara terbuka tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB hasil periode 2026-2031 merupakan bentuk pembangkangan yang tidak bisa ditoleransi. Muzihir menilai bahwa langkah Akri merupakan upaya sistematis untuk mendelegitimasi kepemimpinannya di NTB.

Namun, di sisi lain, konflik ini mencerminkan dinamika yang lebih kompleks di internal PPP secara nasional. Meskipun Muzihir menegaskan bahwa PPP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekjen Taj Yasin Maimoen, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan interpretasi mengenai tanda tangan sah dalam SK. Muzihir mengakui bahwa dalam beberapa SK terbaru, tanda tangan yang tertera bukanlah milik Sekjen, melainkan Wakil Sekjen. Ia berargumen bahwa hal tersebut tetap sah secara administratif dan organisatoris, namun kubu penentang di NTB tampaknya menggunakan celah ini untuk menggugat keabsahan kepengurusannya.

Kronologi Ketegangan di DPRD NTB

Ketegangan ini kini merambah ke ranah institusional di DPRD Provinsi NTB. Sebagai langkah administratif, Muzihir telah menyerahkan surat pencopotan Akri kepada Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Harapannya, surat tersebut segera dibacakan dalam rapat paripurna sebagai bentuk pengesahan perubahan komposisi fraksi.

Namun, terdapat rumor yang beredar di lingkungan legislatif bahwa Ketua DPRD NTB bersikap hati-hati atau bahkan enggan membacakan surat tersebut. Keengganan ini ditengarai muncul karena adanya kekhawatiran akan dualisme yang masih membayangi PPP. Jika surat tersebut dibacakan dan ternyata di kemudian hari SK kepengurusan Muzihir dinyatakan tidak sah oleh pihak berwenang, maka keputusan tersebut bisa memicu sengketa hukum atau administratif yang lebih panjang di DPRD.

Muzihir merespons rumor tersebut dengan nada ancaman yang cukup keras. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum dengan menggugat Ketua DPRD NTB jika surat usulan perubahan fraksi tersebut tidak segera diproses atau dibacakan dalam rapat paripurna. Baginya, secara hukum tata negara dan aturan internal partai, kepengurusannya adalah pihak yang sah yang diakui oleh DPP.

Batasan Aturan dalam Perombakan Jabatan

Meskipun Muzihir memiliki otoritas penuh untuk merombak fraksi, ia tetap terbentur pada aturan tata tertib DPRD terkait posisi jabatan komisi. Muhammad Akri saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB. Menurut regulasi yang berlaku, pergantian pimpinan komisi hanya dapat dilakukan setelah masa jabatan berjalan minimal 2,5 tahun.

Muzihir mengakui batasan tersebut. Ia menegaskan bahwa untuk saat ini, posisi Ketua Komisi I akan tetap dipertahankan sebagai jatah PPP, namun ia tidak dapat langsung mengganti Akri dari posisi tersebut karena terikat aturan durasi masa jabatan. Hal ini menciptakan situasi "gantung" di mana Akri tetap memimpin komisi namun sudah tidak lagi memiliki dukungan politik dari struktur DPW PPP NTB yang dipimpin oleh Muzihir.

Ancaman Sanksi Berat: PAW dan Pemecatan

Tidak berhenti pada pencopotan dari fraksi, Muzihir melontarkan peringatan keras kepada Akri. Jika manuver politik Akri yang tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB terus berlanjut, Muzihir mengancam akan mengusulkan pemecatan Akri sebagai kader partai. Jika pemecatan tersebut terealisasi, langkah selanjutnya adalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatan anggota DPRD NTB.

Ancaman ini merupakan langkah yang sangat serius. PAW adalah senjata pamungkas partai untuk mendisiplinkan anggota dewan yang dianggap membangkang. Namun, proses PAW juga memerlukan tahapan panjang, termasuk verifikasi oleh DPP PPP dan mekanisme administratif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta sekretariat DPRD.

Analisis Implikasi Politik

Dinamika internal PPP NTB ini memberikan beberapa implikasi penting bagi konstelasi politik lokal di NTB:

1. Stabilitas Fraksi: Perpecahan ini berpotensi mengganggu kinerja Fraksi PPP di DPRD NTB. Jika terjadi kebuntuan komunikasi, suara PPP dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat legislatif bisa terpecah atau kehilangan arah, yang pada akhirnya merugikan citra partai di mata konstituen.
2. Efektivitas Legislasi: Ketidakpastian posisi Ketua Komisi I yang diisi oleh pihak yang sedang berseteru dengan ketua wilayah dapat memperlambat proses pembahasan kebijakan yang menjadi tanggung jawab komisi tersebut.
3. Ujian bagi DPP PPP: Kasus ini menjadi ujian bagi DPP PPP dalam mengelola konflik di daerah. Apakah DPP akan membiarkan konflik ini berlarut-larut, atau akan mengambil langkah mediasi untuk menyatukan kembali faksi-faksi yang bertikai? Ketiadaan intervensi yang tegas akan membuat polarisasi semakin dalam.
4. Kepercayaan Publik: Konflik internal partai yang mengemuka ke publik seringkali berdampak pada elektabilitas. Di tengah persiapan menghadapi agenda politik mendatang, PPP NTB harus segera menyelesaikan masalah internalnya agar tidak kehilangan dukungan dari basis massa tradisional mereka.

Kesimpulan

Konflik di DPW PPP NTB saat ini bukan sekadar persaingan individu, melainkan cerminan dari tantangan tata kelola organisasi partai politik di Indonesia. Dengan posisi Muzihir yang berkeras pada keabsahan kepengurusannya dan ancaman sanksi bagi pihak yang membangkang, bola panas kini berada di tangan Ketua DPRD NTB dan DPP PPP.

Langkah Muzihir yang mencopot Muhammad Akri adalah upaya untuk mengamankan garis komando partai di tingkat legislatif. Namun, keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada seberapa solid dukungan yang ia miliki di tingkat pusat dan bagaimana ia mampu menavigasi aturan hukum yang membatasi kewenangannya. Bagi publik NTB, yang terpenting adalah agar konflik internal ini tidak mengorbankan tanggung jawab para wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Situasi ini diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa hari ke depan, terutama menjelang rapat paripurna DPRD NTB berikutnya. Semua pihak kini menanti apakah surat dari DPW PPP NTB akan dibacakan, yang akan menjadi sinyal kuat mengenai pihak mana yang memegang kendali atas "restu" institusional di tingkat daerah.