Konflik Internal PPP NTB Memanas Rapat Paripurna DPRD NTB Diwarnai Saling Pecat Antar Petinggi Partai

Dinamika politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai titik didih. Rapat paripurna DPRD NTB yang digelar pada Senin (25/5) di Gedung DPRD NTB, Mataram, yang sejatinya beragendakan penyampaian pendapat Gubernur NTB terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD, berubah menjadi arena konfrontasi terbuka antar faksi di internal PPP. Peristiwa ini menandai eskalasi konflik yang tidak lagi terbatas pada ruang rapat tertutup partai, melainkan telah merambah ke institusi legislatif tingkat provinsi.

Perseteruan ini melibatkan dua kubu utama, yakni kubu Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, dan kubu Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Muhammad Akri. Ketegangan memuncak ketika Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, membacakan dua surat masuk yang saling bertolak belakang, yang berpotensi melumpuhkan efektivitas kerja fraksi PPP di kursi legislatif.

Kronologi Eskalasi Konflik Internal PPP NTB

Konflik ini berpangkal dari langkah Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, yang mengeluarkan keputusan untuk mencopot Muhammad Akri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi PPP di DPRD NTB serta menariknya dari keanggotaan Badan Anggaran (Banggar). Langkah ini dipandang oleh pihak Akri sebagai tindakan sepihak dan tidak sah secara administratif partai.

Sebagai bentuk perlawanan, Muhammad Akri, bersama dengan Sekretaris Fraksi PPP Marga Harun, mengirimkan surat balasan kepada pimpinan DPRD NTB. Surat tersebut berisi pemberhentian Muzihir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Langkah ini diambil Akri dengan mengacu pada surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP bernomor 011/Ex/DPP/V/2026 tertanggal 10 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen.

Dalam surat tersebut, DPP PPP secara tegas mencabut SK Kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031 yang saat itu dipimpin oleh Muzihir dan Sitti Ari sebagai Sekretaris. Akri berargumen bahwa dengan dicabutnya SK tersebut, maka legitimasi Muzihir untuk mengambil kebijakan atas nama DPW PPP NTB telah gugur.

Suasana rapat paripurna sempat memanas ketika terjadi interupsi beruntun dari anggota Fraksi PPP lainnya, seperti Ruhaiman. Dalam interupsinya, Ruhaiman menyayangkan langkah Akri yang dianggap tidak melibatkan unsur pimpinan fraksi dalam pengambilan keputusan besar mengenai pencopotan Wakil Ketua DPRD dari unsur PPP. Sementara itu, Akri dalam pembelaannya menegaskan bahwa Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai di legislatif, sehingga keputusan DPP harus menjadi acuan mutlak bagi operasional partai di gedung dewan.

Konteks Politik dan Legalitas Kepengurusan

Kejadian di rapat paripurna tersebut mencerminkan kerapuhan manajemen organisasi partai di tingkat daerah. Secara legalitas, DPP PPP memegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan dan legitimasi kepengurusan di tingkat wilayah (DPW). Namun, implementasi di lapangan sering kali terbentur pada realitas loyalitas pengurus daerah yang masih mengakui kepemimpinan lama.

Menurut pengamat politik lokal, konflik yang melibatkan dua pucuk pimpinan di fraksi dan DPW ini merupakan residu dari ketidakstabilan komunikasi politik pasca-musyawarah wilayah atau dinamika suksesi kepemimpinan yang belum sepenuhnya diterima oleh seluruh elemen partai. Surat DPP nomor 011/Ex/DPP/V/2026 menjadi instrumen krusial dalam pertarungan ini. Tanpa adanya kejelasan mengenai siapa yang berhak memegang kendali administratif, setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing pihak akan selalu dipertanyakan validitasnya oleh Sekretariat Dewan (Setwan).

Sikap Pimpinan DPRD NTB: Mengedepankan Kondusivitas

Menghadapi kebuntuan yang dipicu oleh dua surat masuk yang saling kontradiktif, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengambil sikap tegas. Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa pimpinan DPRD tidak akan memproses kedua surat tersebut. Isvie menekankan bahwa perselisihan internal PPP harus diselesaikan secara mandiri melalui mekanisme partai, baik melalui Mahkamah Partai maupun mediasi tingkat DPP.

"Kami memutuskan persoalan ini dikembalikan ke internal PPP untuk diselesaikan. Kami tidak akan melakukan pergantian apapun dalam alat kelengkapan dewan (AKD) saat ini demi menjaga kondusivitas dan stabilitas kinerja DPRD NTB," tegas Isvie dalam rapat tersebut.

Sikap pimpinan DPRD ini dianggap sebagai langkah preventif agar dinamika internal satu partai tidak merusak ritme kerja lembaga legislatif secara keseluruhan. Mengingat DPRD NTB saat ini sedang membahas lima Raperda prakarsa yang sangat krusial bagi tata kelola pemerintahan daerah, gangguan yang berasal dari konflik internal fraksi dikhawatirkan dapat memperlambat proses legislasi.

Implikasi Terhadap Kinerja Fraksi PPP

Dampak dari pertikaian ini cukup signifikan bagi fraksi PPP di DPRD NTB. Secara administratif, ketidakpastian kepemimpinan fraksi membuat fungsi koordinasi menjadi lumpuh. Anggota fraksi yang terpecah membuat posisi tawar PPP dalam pengambilan keputusan di tingkat AKD, terutama di Badan Anggaran, menjadi lemah.

1. Terhambatnya Komunikasi Politik: Fraksi yang terpecah akan kesulitan dalam membangun lobi dengan fraksi lain.
2. Krisis Legitimasi: Setiap keputusan yang diambil oleh fraksi, baik itu keputusan administratif maupun keputusan terkait kebijakan publik, akan berpotensi digugat oleh pihak lawan di dalam partai.
3. Potensi Sanksi Internal: DPP PPP kemungkinan besar akan mengambil langkah disipliner lebih lanjut jika konflik ini terus berlarut-larut dan mengganggu citra partai di mata publik NTB.

Analisis Proyeksi Masa Depan

Secara objektif, konflik ini tidak akan selesai hanya dengan membacakan surat di rapat paripurna. Dibutuhkan langkah rekonsiliasi yang bersifat mengikat secara hukum partai. Jika DPP PPP tidak segera mengambil langkah intervensi yang tegas—misalnya dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) yang disepakati bersama atau memfasilitasi islah—maka perpecahan ini berpotensi berlanjut hingga ke ranah hukum atau pengadilan tata usaha negara.

Ketidakhadiran Muzihir dan Sitti Ari dalam rapat paripurna tersebut menjadi indikasi bahwa mereka mungkin sedang menyusun strategi hukum atau politik untuk merespons langkah Akri. Di sisi lain, Akri yang merasa memiliki dukungan penuh dari DPP pusat akan terus menekan agar perubahan struktur di DPRD segera diakui.

Bagi masyarakat NTB, konflik ini menjadi sorotan karena PPP merupakan salah satu partai yang memiliki basis massa yang cukup kuat dan perwakilan yang signifikan di parlemen. Stabilitas partai-partai besar sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa agenda pembangunan daerah tidak terabaikan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Muzihir terkait langkah apa yang akan mereka tempuh pasca-rapat paripurna tersebut. Publik kini menanti apakah mekanisme internal partai mampu menyelesaikan konflik ini, atau apakah intervensi dari pihak luar akan diperlukan untuk mengakhiri kebuntuan yang terjadi di gedung dewan tersebut.

Dalam jangka panjang, PPP NTB perlu mengevaluasi kembali sistem rekrutmen dan manajemen konflik internal mereka. Keberlangsungan partai di masa depan tidak hanya bergantung pada perolehan suara dalam pemilu, melainkan juga pada kemampuan menjaga soliditas di saat badai politik menerpa. Untuk saat ini, DPRD NTB tetap akan berjalan dengan struktur yang ada, sambil menunggu bola panas konflik ini bergulir kembali ke tangan Dewan Pimpinan Pusat PPP di Jakarta.