Disparekraf NTB Bangun Ekosistem Ekonomi Kreatif Komprehensif, Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan

MATARAM – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi penataan ekosistem ekonomi kreatif secara menyeluruh, mulai dari tahap hulu hingga hilir. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pembinaan pelaku usaha, tetapi juga pada pembangunan sebuah jaringan terintegrasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, akademisi, dan pasar. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang lebih dinamis dan berkelanjutan di NTB.

Pembangunan Hub Ekonomi Kreatif: Pusat Kolaborasi dan Inovasi

Salah satu pilar utama dari penataan ekosistem ini adalah pembangunan hub ekonomi kreatif yang akan dipusatkan di lingkungan kantor Disparekraf NTB, berlokasi di Jalan Majapahit, Kota Mataram. Kantor ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai instansi pemerintahan, melainkan akan ditransformasi menjadi ruang publik yang multifungsi. Ruang-ruang yang tersedia akan didesain untuk memfasilitasi dialog antar pelaku ekonomi kreatif, tempat mencari solusi inovatif, ajang pameran karya, serta wadah untuk membangun kolaborasi strategis.

Menurut Sekretaris Disparekraf NTB, Muhamad Erwan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan pemahaman mengenai peran dan posisi ekonomi kreatif di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan. "Sekarang tahapannya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder. Pemerintah juga harus paham apa itu ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif itu bukan UMKM, tapi UMKM bisa jadi sebagai ekonomi kreatif," jelas Erwan pada Rabu (12/8). Pernyataan ini menegaskan adanya perbedaan fundamental antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan ekonomi kreatif, meskipun keduanya memiliki potensi sinergi yang besar.

Erwan menekankan bahwa ekonomi kreatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata. Keduanya merupakan sektor yang sangat dinamis dan sensitif terhadap perubahan tren, perkembangan teknologi, serta pergeseran selera pasar. Oleh karena itu, pemerintah memposisikan diri bukan sebagai pemain utama, melainkan lebih sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator. "Kami ingin Disparekraf NTB menjadi tempat curhat, berdialog dan berkumpulnya para pelaku ekonomi kreatif. Prinsipnya, datang ke kami dan sampaikan apa yang bisa kami bantu," ujar Erwan, menggambarkan visi Disparekraf sebagai mitra aktif bagi para kreator.

Ekraf Satu Data: Fondasi Pengembangan Berbasis Bukti

Selain membangun hub fisik, Disparekraf NTB juga sedang menggarap inisiatif penting lainnya, yaitu Ekraf Satu Data. Langkah ini dianggap krusial mengingat jumlah pelaku ekonomi kreatif di NTB yang cukup signifikan, namun data yang terstruktur dan terintegrasi masih terbatas. Dengan adanya sistem satu data yang komprehensif, pemerintah diharapkan dapat memperoleh dasar yang kuat untuk merancang strategi pembinaan yang tepat sasaran, mengidentifikasi kebutuhan spesifik para pelaku, serta memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan program-program pemerintah dan peluang pasar yang relevan.

"Kalau sudah bergabung dalam satu data, pembinaan akan lebih mudah. Kami juga akan berdiskusi dengan kabupaten/kota karena masing-masing memiliki produk unggulan yang harus dikembangkan soal ekonomi kreatif ini," ujar Ervan, menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Penataan data ini juga akan memungkinkan Pemerintah Provinsi NTB untuk memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai potensi ekonomi kreatif di seluruh wilayahnya. Hal ini akan berujung pada pengembangan yang tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakter unik dan keunggulan spesifik dari masing-masing daerah di NTB.

Fokus pada Subsektor Pengungkit untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

NTB sendiri memiliki 21 subsektor ekonomi kreatif yang potensial. Namun, Disparekraf NTB tidak berencana untuk mengambil alih seluruh ranah pembinaan yang selama ini telah dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Erwan memberikan contoh subsektor kuliner, yang telah banyak mendapat perhatian dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam strategi pembinaannya, Disparekraf NTB akan memfokuskan diri pada subsektor-subsektor yang memiliki potensi menjadi "pengungkit" bagi subsektor ekonomi kreatif lainnya. Subsektor-subsektor yang menjadi prioritas antara lain fotografi, periklanan, perfilman, animasi, dan musik. "Karena kuliner tanpa periklanan, tanpa fotografer, tanpa perfilman, mungkin sulit berlari cepat. Kita membutuhkan semua itu agar ekonomi kreatif bisa berkembang," jelas Erwan, menggarisbawahi pentingnya sinergi antar subsektor. Pengembangan sektor kuliner, misalnya, akan semakin optimal jika didukung oleh industri kreatif lain seperti desain grafis untuk kemasan, fotografi untuk promosi digital, atau bahkan pembuatan konten video untuk platform media sosial.

Konteks Latar Belakang dan Perkembangan Ekonomi Kreatif di NTB

Upaya penataan ekosistem ekonomi kreatif di NTB ini bukanlah sebuah inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan respons terhadap dinamika perkembangan ekonomi kreatif secara nasional maupun global. Ekonomi kreatif telah diakui sebagai salah satu pilar penting dalam diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing bangsa. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan sektor ini. UU tersebut mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berbasis pada sumber daya warisan budaya, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

NTB, dengan kekayaan budaya, keindahan alam, dan potensi sumber daya manusia yang melimpah, memiliki modal dasar yang kuat untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Sektor pariwisata yang telah menjadi leading sector NTB selama ini, seperti Mandalika yang menjadi tuan rumah ajang balap motor internasional MotoGP dan World Superbike, secara alami dapat bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif. Momen-momen besar seperti ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal untuk menampilkan karya dan produk mereka.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai Rp 1.031 triliun atau sekitar 7% dari total PDB nasional. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di tingkat daerah, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih merata, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Garis Waktu dan Tahapan Implementasi

Meskipun artikel sumber tidak merinci garis waktu yang spesifik, dapat disimpulkan bahwa penataan ekosistem ekonomi kreatif ini merupakan proses berkelanjutan. Tahap awal pembangunan hub ekonomi kreatif dan penyusunan basis data Ekraf Satu Data merupakan langkah fundamental yang akan menjadi pijakan untuk implementasi program-program selanjutnya.

Diperkirakan, setelah tahap awal ini selesai, Disparekraf NTB akan melanjutkan dengan berbagai program pemberdayaan yang lebih terarah, seperti:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Mengadakan workshop dan pelatihan intensif bagi pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan subsektor prioritas.
2. Fasilitasi Akses Pasar: Menyelenggarakan pameran, business matching, dan membantu pelaku untuk masuk ke pasar digital maupun konvensional.
3. Pendampingan Bisnis: Memberikan pendampingan dalam aspek manajemen, keuangan, hak kekayaan intelektual, dan strategi pemasaran.
4. Pengembangan Produk Inovatif: Mendorong kolaborasi antar pelaku untuk menciptakan produk dan layanan kreatif yang unik dan bernilai tambah.
5. Advokasi Kebijakan: Berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi di NTB, seperti universitas dan politeknik, juga akan menjadi kunci dalam proses ini. Akademisi dapat berkontribusi dalam riset pasar, pengembangan kurikulum, serta penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh industri kreatif.

Implikasi dan Dampak Jangka Panjang

Pembentukan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan terintegrasi di NTB diprediksi akan membawa berbagai implikasi positif dalam jangka panjang:

• Peningkatan Daya Saing Daerah: NTB akan semakin dikenal sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga kekayaan kreativitas dan inovasi.
• Penciptaan Lapangan Kerja Baru: Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas, terutama bagi generasi muda yang memiliki bakat dan minat di bidang kreatif.
• Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Pengembangan ekonomi kreatif yang merata di seluruh wilayah NTB diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai tingkatan.
• Pelestarian Budaya Lokal: Ekonomi kreatif dapat menjadi sarana efektif untuk mengemas dan mempromosikan warisan budaya lokal NTB agar lebih dikenal dan diapresiasi oleh pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
• Resiliensi Ekonomi: Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi NTB terhadap gejolak ekonomi global.

Dengan adanya hub ekonomi kreatif dan sistem Ekraf Satu Data, Disparekraf NTB menunjukkan komitmennya untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi kreatif. Pendekatan yang kolaboratif, berbasis data, dan berfokus pada subsektor strategis ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan NTB sebagai pusat ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing di Indonesia. Keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat luas.