Suplai Air Bersih ke Gili Trawangan Segera Pulih Pasca Lobi Gubernur NTB ke Pemerintah Pusat

MATARAM – Ancaman krisis air bersih di kawasan pariwisata super prioritas Gili Trawangan, Lombok Utara, tampaknya akan segera berakhir. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan pasokan air bersih akan kembali mengalir ke salah satu destinasi wisata paling ikonik di Indonesia ini. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, menyusul keberhasilan lobi yang dilakukan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, ke pemerintah pusat.

"Insyaallah sore ini atau besok, air sudah mengalir kembali di Gili Trawangan," ujar Aulia, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi Radar Lombok, Kamis (10/9). Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah mengeluarkan diskresi dengan meminta PT TCN, perusahaan yang mengelola suplai air, untuk segera membuka kembali keran air. Dukungan dari Pemprov NTB turut diberikan melalui surat rekomendasi, meskipun diakui bahwa implementasinya masih dihadapkan pada persoalan regulasi yang dinilai berpotensi tumpang tindih.

Upaya Koordinasi Multi-Pihak Menuju Solusi

Keberhasilan lobi ini merupakan puncak dari serangkaian upaya koordinasi intensif yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan instansi terkait. Menurut Aulia, pada hari yang sama, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB juga turut hadir langsung di lokasi Gili Trawangan. Kehadiran Kapolda bertujuan untuk memberikan jaminan dan meyakinkan PT TCN agar dapat beroperasi kembali dalam melayani kebutuhan air bersih.

"Jadi pada hari ini Pak Kapolda juga hadir di lokasi di Gili Trawangan untuk meyakinkan bahwa silakan TCN beroperasi," tegas Aulia. Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB ini menambahkan bahwa Pemprov NTB, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan sejumlah instansi vertikal, telah membentuk sebuah tim terpadu. Tim ini dibentuk secara khusus untuk mengawal seluruh persoalan terkait suplai air bersih di Gili Trawangan, termasuk dalam hal proses perizinan PT TCN.

Pembentukan tim terpadu ini merupakan hasil dari rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang melibatkan unsur pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta berbagai instansi vertikal, termasuk aparat kepolisian dan kejaksaan. "Sudah. Dalam rapat koordinasi Forkopimda, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, serta beberapa instansi vertikal, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan tergabung dalam tim terpadu untuk mengawal proses ini, termasuk proses perizinan dan sebagainya," ungkapnya.

Ancaman Nyata Terhadap Sektor Pariwisata

Tidak dapat dipungkiri, persoalan kelangkaan air bersih di Gili Trawangan telah menjadi ancaman serius bagi upaya pencapaian target kunjungan wisatawan di NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sendiri telah menyatakan pesimismenya terhadap target kunjungan wisata jika masalah fundamental ini tidak segera terselesaikan. "Ini kan masalah air. Masalah utamanya memang air. Kita masih menunggu kebijakan dari pusat, termasuk diskresi," tutur Aulia.

Dampak dari krisis air ini telah dirasakan secara langsung oleh para pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan. Sejumlah hotel dan restoran dilaporkan terancam mengalami kerugian finansial yang signifikan. Lebih parah lagi, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) juga membayangi para pekerja di sektor ini apabila persoalan air tidak segera diatasi. "Ini masalah air dan merupakan infrastruktur dasar dari sebuah layanan. Pasti memberikan dampak. Itu juga menjadi perhatian kita. Kalau dari perspektif pariwisata, kita berharap air bisa segera dibuka," jelasnya.

Menuju Solusi Jangka Panjang: Regulasi yang Jelas

Aulia menekankan bahwa penyelesaian persoalan air bersih di Gili Trawangan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan sementara atau diskresi. Diperlukan kejelasan regulasi yang mendasari pengelolaan air di kawasan tersebut agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang. "Air merupakan kebutuhan utama dan kebutuhan dasar. Dari perspektif pariwisata, ini harus segera dialirkan. Itu makanya saya memberikan perhatian bagaimana pihak-pihak yang memiliki kewenangan di sektor-sektor ini juga bisa membantu agar kondisi kembali pulih seperti sebelumnya," tegasnya.

Untuk mencapai solusi jangka panjang, persoalan ini juga telah dibawa ke tingkat pemerintah pusat. Bahkan, telah dilakukan pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek, mulai dari konservasi laut, konservasi hutan, hingga perspektif lingkungan yang lebih luas.

"Sudah. Makanya, kemarin ada pertemuan di Menko Infrastruktur bersama Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Ada konservasi laut, konservasi hutan, dan perspektif lingkungan di sana," papar Aulia. Ia mengungkapkan harapan besar agar seluruh pihak dapat segera menemukan titik temu yang harmonis antara kebutuhan infrastruktur dasar bagi sektor pariwisata dengan ketentuan regulasi yang berlaku. "Gili Trawangan merupakan destinasi yang bukan hanya bersifat nasional, tetapi sudah internasional. Tentunya, ini harus menjadi perhatian bersama untuk memenuhi infrastruktur dasar berupa air karena akan berdampak terhadap sektor pariwisata," pungkasnya.

Promosi Pariwisata Tetap Berjalan, Dampak Pembatalan Terjadi

Di tengah situasi yang kurang ideal ini, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh, menyatakan bahwa upaya promosi pariwisata tetap berjalan. BPPD NTB secara aktif mendorong wisatawan untuk tidak hanya memfokuskan kunjungan ke Gili Trawangan, tetapi juga menjelajahi berbagai destinasi menarik lainnya yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga momentum pariwisata NTB secara keseluruhan.

"Bukan kepentingan bisnis, melainkan kepentingan rakyat Indonesia. Saya tidak ingin berbicara pesimistisnya, tetapi saya ingin mendorong agar persoalan Gili Trawangan ini cepat terselesaikan," ujarnya, menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini demi kesejahteraan masyarakat.

Sahlan mengakui bahwa persoalan kelangkaan air bersih di Gili Trawangan memang berdampak pada keputusan wisatawan. Ia melaporkan bahwa setiap hari pasti ada wisatawan yang membatalkan paket wisata yang sudah direncanakan ke Gili Trawangan. Meskipun demikian, masih ada pula sejumlah wisatawan yang tetap memilih untuk berkunjung ke kawasan wisata prioritas di Lombok Utara tersebut.

"Kita belum total berapa jumlahnya. Namun, jelas setiap hari tetap ada yang meminta cancel dari situasi seperti ini," ungkap Sahlan, mengonfirmasi adanya pembatalan yang terjadi secara rutin akibat isu suplai air. Data pasti mengenai jumlah pembatalan masih dalam penghitungan, namun dampaknya terhadap industri pariwisata Gili Trawangan tidak dapat diabaikan. Ke depan, penyelesaian masalah suplai air ini tidak hanya krusial untuk pemulihan citra Gili Trawangan, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata NTB yang telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah.