Forum KSSK NTB Perkuat Sinergi untuk Sukseskan Program Desa Berdaya Melalui Edukasi Literasi Ekonomi dan Keuangan

MATARAM – Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara serius memperkuat sinergi antarlembaga untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui Program Desa Berdaya. Penguatan ini diwujudkan melalui gelaran edukasi literasi ekonomi dan keuangan yang komprehensif di Kantor Bupati Lombok Timur pada Rabu, 16 September 2026. Acara ini merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan desa yang lebih tangguh, produktif, dan berdaya saing di era digital.

Program Desa Berdaya, yang menjadi fokus utama forum ini, menempatkan pemberdayaan masyarakat desa sebagai prioritas utama. Dengan menggabungkan kekuatan berbagai instansi pemerintah yang memiliki mandat di bidang perekonomian dan keuangan, KSSK NTB bertekad untuk membekali masyarakat desa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola potensi lokal secara optimal serta beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern. Edukasi yang diberikan mencakup spektrum yang luas, mulai dari pemahaman dasar tentang layanan keuangan formal, praktik transaksi pembayaran digital yang aman dan efisien, strategi akses pembiayaan yang tepat sasaran, hingga pemahaman mendalam mengenai kewajiban perpajakan dan potensi ekspor bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sinergi Lintas Lembaga untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa

Forum KSSK NTB dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah lembaga strategis di tingkat provinsi. Keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Bea Cukai, serta Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II, menunjukkan komitmen kolektif untuk menyukseskan program ini. Masing-masing lembaga memberikan kontribusi materi edukasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang terintegrasi.

Tujuan utama dari edukasi terpadu ini adalah untuk memperluas cakrawala pemahaman masyarakat desa. Peserta diajak untuk mengenali dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal yang tersedia, memahami pentingnya dan cara kerja sistem pembayaran digital yang kini semakin dominan, mengetahui berbagai opsi akses pembiayaan yang dapat menunjang pengembangan usaha, mengerti dasar-dasar perpajakan yang relevan bagi pelaku ekonomi, serta membuka wawasan mengenai peluang ekspor bagi produk-produk UMKM yang memiliki potensi pasar global.

Potensi Lokal dan Strategi Pengembangan: Studi Kasus Lombok Timur

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam sambutannya, menyoroti kekayaan sumber daya alam yang melimpah di daerahnya, khususnya di sektor pertanian, yang dinilainya masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan guna memperkuat fondasi ekonomi desa. Ia secara spesifik menyebutkan komoditas porang sebagai salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi luar biasa. Porang, menurutnya, tidak hanya mampu memenuhi permintaan pasar domestik yang terus meningkat, tetapi juga memiliki prospek cerah untuk menembus pasar ekspor internasional.

"Kita memiliki potensi alam yang luar biasa, namun untuk mengoptimalkannya, kita perlu meningkatkan kapasitas pelaku usaha kita," ujar Haerul Warisin. Ia menekankan urgensi peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan oleh pasar global. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha harus terus diperkuat, salah satunya melalui penyederhanaan proses ekspor. Peran Bea Cukai dalam mempercepat pelayanan dan perizinan kepabeanan menjadi krusial dalam konteks ini.

Pernyataan Bupati Haerul Warisin menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik. Potensi sumber daya alam saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi yang matang dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, termasuk kemudahan akses terhadap pasar internasional.

Literasi Keuangan sebagai Fondasi Kemandirian

Iskandar Zulkarnain, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB, menambahkan perspektif penting bahwa penguatan ekonomi desa tidak bisa hanya bertumpu pada kekayaan alam semata. "Masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai peluang dan pengelolaan ekonomi," tegas Iskandar. Ia percaya bahwa peningkatan literasi ekonomi akan menjadi katalisator bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha secara lebih inovatif dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Pernyataan Iskandar ini menggarisbawahi peran krusial literasi keuangan dalam membangun pondasi ekonomi yang kuat di tingkat desa. Tanpa pemahaman yang memadai tentang cara mengelola keuangan, mengidentifikasi peluang investasi, dan memahami risiko, potensi ekonomi lokal akan sulit untuk diwujudkan secara maksimal.

Program Desa Berdaya: Langkah Strategis Menuju Desa Mandiri

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas desa agar mampu bergerak menuju kemandirian, produktivitas yang tinggi, dan daya saing yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

"Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan formal, transaksi digital, akses pembiayaan, dan peluang usaha menjadi fondasi dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Ignatius. Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya tentang memberikan bantuan, tetapi lebih kepada pemberdayaan melalui pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tantangan ekonomi masa kini.

Ignatius juga menambahkan bahwa BI NTB secara aktif mendorong pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dan sistem pembayaran digital untuk efisiensi transaksi. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mendorong ekonomi digital dan mengurangi penggunaan uang tunai yang berisiko.

Materi Edukasi Terpadu dari Lembaga Anggota KSSK

Setiap lembaga yang tergabung dalam Forum KSSK NTB memberikan materi edukasi yang spesifik dan relevan dengan tugas serta kewenangannya, menciptakan sebuah rangkaian pembelajaran yang komprehensif bagi masyarakat.

Bank Indonesia (BI) NTB: Melalui Faudarita Umaida Ulfah, Asisten Manajer Unit Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPUR, BI NTB memberikan pemaparan mendalam mengenai berbagai infrastruktur dan instrumen sistem pembayaran yang inovatif. Materi mencakup Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Real Time Gross Settlement (RTGS), BI-FAST, QRIS Cross Border, hingga Kartu Kredit Indonesia (KKI). Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang beragam pilihan sistem pembayaran yang semakin canggih, serta mendorong adopsi transaksi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB: OJK fokus pada literasi dan inklusi keuangan, serta pentingnya kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal. Masyarakat diedukasi mengenai ciri-ciri pinjaman daring (pinjol) ilegal, investasi bodong, dan pentingnya memastikan legalitas serta kesesuaian produk dan layanan keuangan sebelum melakukan transaksi. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB: DJPb memberikan pemahaman mengenai skema pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan UMi Pro. Program ini dirancang sebagai alternatif akses pembiayaan produktif yang terjangkau bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang belum memiliki akses memadai ke lembaga keuangan konvensional. Diharapkan, akses pembiayaan ini dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas bisnis mereka secara terukur dan memperluas kegiatan ekonomi di tingkat desa.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NTB: Meskipun tidak dirinci secara spesifik dalam sumber, DJP NTB umumnya memberikan edukasi terkait kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha, pentingnya pelaporan pajak, serta manfaat kepatuhan pajak bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini penting untuk menanamkan kesadaran perpajakan sejak dini.

Bea Cukai: Bea Cukai memberikan edukasi komprehensif mengenai proses ekspor bagi UMKM. Materi mencakup kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, tahapan-tahapan dalam proses kepabeanan, serta berbagai fasilitas dan kemudahan yang disediakan oleh Bea Cukai untuk mendukung pelaku usaha yang ingin memperluas pasar produk mereka ke mancanegara. Edukasi ini sangat relevan bagi komoditas unggulan seperti porang yang memiliki potensi ekspor tinggi.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): LPS melengkapi rangkaian edukasi dengan materi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan usaha, strategi membangun kebiasaan menabung yang sehat, serta fungsi krusial penjaminan simpanan masyarakat di bank. Pengetahuan ini penting untuk membangun ketahanan finansial individu dan keluarga, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi desa.

Implikasi Jangka Panjang dan Harapan ke Depan

Melalui penyelenggaraan edukasi lintas lembaga yang terpadu ini, Forum KSSK NTB berupaya menghadirkan solusi komprehensif yang menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dalam upaya mengembangkan ekonomi desa. Mulai dari sistem pembayaran yang efisien, akses terhadap layanan keuangan yang aman, opsi pembiayaan yang terjangkau, peluang untuk menjangkau pasar global melalui ekspor, pemahaman akan kewajiban perpajakan, hingga pengelolaan simpanan yang bijak.

Sinergi yang terjalin ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas UMKM secara individu, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat desa terhadap berbagai layanan dan peluang ekonomi yang ada. Dengan demikian, Program Desa Berdaya memiliki potensi besar untuk mendorong lahirnya desa-desa yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga semakin produktif, inklusif, dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah persaingan global. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting kemajuan pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat NTB secara keseluruhan.

Data pendukung mengenai jumlah UMKM di Lombok Timur, pertumbuhan ekonomi desa di NTB dalam beberapa tahun terakhir, atau persentase masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal dapat ditambahkan untuk memperkaya analisis implikasi program ini. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Lombok Timur masih beroperasi secara informal, maka edukasi mengenai legalitas dan akses pembiayaan menjadi semakin krusial. Demikian pula, jika tingkat literasi keuangan masih rendah, maka peran edukasi yang difasilitasi oleh KSSK menjadi sangat vital.

Analisis dampak jangka panjang dari program ini dapat mencakup potensi pengurangan angka kemiskinan desa, peningkatan pendapatan per kapita di daerah pedesaan, dan penguatan ketahanan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal. Selain itu, keberhasilan Program Desa Berdaya di NTB dapat menjadi model yang direplikasi di daerah lain di Indonesia, memperkuat agenda pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.