Tokoh Islam Tiongkok Bantah Diskriminasi, Tegaskan Kebebasan Beribadah dan Harmoni Antarumat Beragama

BEIJING – Wakil Ketua Umum Asosiasi Agama Islam Tiongkok, Jin Rubin, secara tegas membantah adanya perlakuan diskriminatif terhadap umat Islam dalam menjalankan ibadah di negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Muhibah Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) di kantornya, Beijing, pada Jumat, 18 September 2026. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Dr. TGH. Badrun, ini terdiri dari perwakilan berbagai ormas Islam terkemuka di NTB, termasuk Pimpinan Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU), PW Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), serta pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) NTB.

Jin Rubin menyatakan bahwa Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki komitmen kuat untuk mendukung kegiatan keagamaan dan menjaga keharmonisan antarumat beragama. "Kami bisa beribadah dengan baik. Jadi, kami di sini baik-baik saja," ujarnya, menekankan bahwa kehidupan beragama di Tiongkok berjalan lancar dan harmonis. Ia menambahkan bahwa keharmonisan ini bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama. Pemerintah Tiongkok diakuinya memberikan pengakuan terhadap keberagaman dan mendukung pengembangan seluruh agama, termasuk Islam.

Berbeda dengan sistem keagamaan di Indonesia yang secara resmi mengakui enam agama, Tiongkok menjamin hak representasi bagi setiap kelompok agama untuk melakukan dialog dan hidup berdampingan secara harmonis. Dalam struktur pemerintahan Tiongkok, terdapat sebuah komite khusus di bawah Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) yang secara spesifik menangani urusan etnis dan agama. Komite ini melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan pemimpin agama, termasuk perwakilan umat Islam, dalam diskusi isu-isu kenegaraan dan pemberian masukan kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Jin Rubin menjelaskan bahwa beberapa pimpinan organisasi keagamaan di Tiongkok juga memegang posisi penting dalam struktur pemerintahan, seperti menjadi wakil ketua komite atau anggota Kongres Rakyat Nasional (NPC). Dirinya sendiri saat ini terdaftar sebagai Anggota Kongres Rakyat Nasional ke-14. Asosiasi Agama Islam Tiongkok, sebagai satu-satunya organisasi Islam yang diakui oleh negara, secara konsisten mengimbau umat Islam untuk mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku, mendukung sistem politik yang ada, serta menjadi warga negara yang baik demi menjaga kedamaian dan ketenteraman bersama. "Kami senantiasa mengimbau dan mendidik umat Muslim lokal untuk memegang teguh prinsip mencintai negara sekaligus menjalankan ajaran agama (Hubbul Wathan minal Iman)," tegasnya, didampingi oleh sejumlah pengurus asosiasi tersebut.

Sejarah Islam di Tiongkok dan Peran Asosiasi Agama Islam

Dalam kesempatan dialog tersebut, Jin Rubin juga memaparkan sejarah panjang masuknya Islam ke Tiongkok. Islam pertama kali hadir di Tiongkok pada tahun 651 Masehi, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, melalui utusan yang dikirim ke Negeri Tirai Bambu. Perkembangan lebih lanjut terjadi seiring kedatangan para pedagang Arab dan Persia melalui Jalur Sutra dan Jalur Rempah Maritim. Para pedagang ini kemudian menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan menjadi cikal bakal komunitas Muslim Tiongkok.

Saat ini, populasi Muslim di Tiongkok diperkirakan mencapai sekitar 20 juta jiwa, yang tersebar di 10 suku minoritas Islam, termasuk Hui, Uighur, Kazakh, Tatar, Uzbek, dan Salar. Jin Rubin menekankan bahwa Islam di Tiongkok senantiasa berpegang teguh pada prinsip lokalisasi dan integrasi dengan budaya Tiongkok.

Asosiasi Agama Islam Tiongkok mencatat keberadaan sekitar 35.000 masjid dan lebih dari 57.000 imam di seluruh Tiongkok. Selain itu, terdapat 10 institusi pendidikan tinggi Islam, termasuk di Beijing, Urumqi (Xinjiang), dan Kunming, yang bertugas membina tokoh agama dan tenaga pengajar. Jin Rubin menyoroti bahwa masjid-masjid bersejarah dengan usia lebih dari seribu tahun masih terpelihara dengan baik, seperti Masjid Niujie di Beijing yang berusia sekitar 1.026 tahun, Masjid Huaisheng di Guangzhou, dan Masjid Agung Xi’an.

Pemerintah Tiongkok memberikan dukungan signifikan untuk pembangunan tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Dukungan ini mencakup alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan masjid-masjid bersejarah serta fasilitas ibadah lainnya. Pembangunan gedung perkantoran, perpustakaan, institut keagamaan, hingga asrama mahasiswa juga mendapat dukungan penuh dari anggaran pemerintah, yang mencapai ratusan juta yuan.

Hubungan Islam Indonesia-Tiongkok: Akar Sejarah dan Kerjasama Masa Depan

Jin Rubin juga menggarisbawahi hubungan historis yang kuat antara umat Islam di Tiongkok dan Indonesia. Ia menyebutkan bahwa persahabatan antara komunitas Muslim kedua negara memiliki akar yang dalam, berawal dari Jalur Sutra Maritim kuno. Titik awal hubungan yang lebih modern dapat ditelusuri kembali ke Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Saat itu, Wakil Ketua Asosiasi Agama Islam Tiongkok, Imam Da Pusheng, hadir sebagai penasihat urusan Islam mendampingi Perdana Menteri Zhou Enlai. Peristiwa ini menjadi fondasi penting bagi pertukaran resmi antara kedua negara.

Hubungan bilateral ini terus berkembang. Asosiasi Agama Islam Tiongkok telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Delegasi dari organisasi-organisasi Islam Indonesia ini telah berulang kali melakukan kunjungan ke Tiongkok. Mantan Presiden Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga tercatat pernah beberapa kali berkunjung ke Tiongkok dan disambut hangat di ruang pertemuan asosiasi tersebut.

Kehidupan Beragama di NTB dan Potensi Kerjasama

Menanggapi penjelasan Jin Rubin, Ketua MUI NTB, Dr. TGH. Badrun, memperkenalkan gambaran kehidupan beragama di NTB. Ia menyampaikan bahwa meskipun mayoritas penduduk NTB beragama Islam (mencapai 90,87 persen), hak-hak dan ritual ibadah umat beragama lain tetap terayomi dengan baik. Semangat toleransi ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi, persatuan, dan persaudaraan dalam membangun bangsa.

TGH. Badrun mendorong penguatan kerja sama internasional antara umat Islam di Tiongkok dan di NTB. Ia melihat potensi besar dalam bidang pendidikan, mengingat NTB memiliki perguruan tinggi Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Kerjasama dapat dijajaki dengan Institut Islam Tiongkok dalam bentuk pertukaran mahasiswa, dosen, serta kolaborasi penelitian. "Hubungan baik antar-sesama ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, serta kami mengundang saudara-saudara di sini untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat," harap TGH. Badrun.

Kunjungan ke Institut Agama Islam Tiongkok

Sebelumnya, rombongan Muhibah Ormas Keagamaan NTB juga berkesempatan mengunjungi Institut Agama Islam Tiongkok (China Islamic Institute), yang berlokasi di kompleks yang sama dengan Asosiasi Agama Islam Tiongkok di Distrik Xicheng, Beijing. Rombongan diajak berkeliling kampus dan menyaksikan langsung suasana perkuliahan mahasiswa setempat.

Saat ini, Institut Agama Islam Tiongkok memiliki sekitar 300 mahasiswa. Kurikulum yang diajarkan meliputi studi Al-Qur’an, Hadis, Fiqih, Bahasa Arab, dan Sejarah Islam. Selain itu, terdapat pula mata kuliah umum, pendidikan kebangsaan, serta penyelarasan budaya Tiongkok.

Kunjungan muhibah ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi, meningkatkan pemahaman timbal balik mengenai praktik keagamaan, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara komunitas Muslim di Indonesia dan Tiongkok di masa mendatang.