Pemerintah Provinsi NTB Lakukan Pemetaan Komprehensif Empat BUMD untuk Mencapai Target Keunggulan dan Keberlanjutan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melancarkan inisiatif strategis untuk memetakan secara mendalam kondisi empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk mentransformasi seluruh perusahaan daerah menjadi entitas yang sehat, kuat, profesional, dan mampu menorehkan pertumbuhan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembenahan internal, tetapi juga mengintegrasikan BUMD ke dalam ekosistem pembangunan daerah yang lebih luas.

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Izzuddin Mahili, menjelaskan bahwa empat BUMD yang menjadi fokus pemetaan ini mencakup tiga perusahaan di sektor keuangan: Bank NTB Syariah, BPR NTB Perseroda, dan Jamkrida NTB Syariah. Satu BUMD lainnya bergerak di sektor aneka usaha, yaitu PT Gerbang NTB Emas (GNE). "Setelah dilakukan diagnosis, masing-masing BUMD kita dudukkan sesuai kondisinya. Ada yang masih stabilisasi, ada yang recovery, dan ada yang sudah masuk tahap pertumbuhan," ujar Izzuddin dalam sebuah keterangan pers yang berlangsung di Kantor Pusat PT BPR NTB Perseroda, Jumat, 25 September 2026.

Strategi Transformasi Berbasis Kondisi Empat BUMD

Pemetaan ini mengklasifikasikan setiap BUMD ke dalam tiga kategori utama: stabilisasi, recovery (pemulihan), dan pertumbuhan. Klasifikasi ini menjadi dasar perumusan strategi intervensi yang spesifik dan terarah untuk masing-masing perusahaan.

PT Gerbang NTB Emas (GNE): Dari Krisis Menuju Bisnis Inti yang Potensial

PT GNE merupakan salah satu BUMD yang sebelumnya menghadapi tantangan signifikan, bahkan terindikasi berada dalam fase corporate distress atau kondisi bisnis yang sangat berat. Berdasarkan laporan yang ada, GNE tercatat memiliki struktur bisnis yang sangat kompleks dengan lebih dari 750 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Keragaman bisnis yang terlalu luas ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat efisiensi dan fokus operasional.

Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi NTB telah mengambil langkah tegas untuk melakukan pembenahan manajemen dan penguatan tata kelola di GNE. Tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi perusahaan dan mengembalikan efektivitas operasionalnya. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah menyederhanakan struktur bisnis GNE. Perusahaan didorong untuk melepaskan lini bisnis yang kurang potensial dan memfokuskan sumber daya pada beberapa bidang usaha yang dinilai memiliki prospek cerah dan berkelanjutan.

"Sekarang sudah banyak yang dihilangkan lapangan usahanya. Pak Gubernur memberikan stressing kepada beberapa usaha potensial saja sebagai bisnis inti," jelas Izzuddin Mahili. Fokus baru ini diarahkan untuk menangkap peluang yang muncul dari kebutuhan pembangunan di NTB. Salah satu contoh konkret adalah keterlibatan GNE dalam sektor distribusi bahan konstruksi, seperti semen dan aspal beton. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat peran GNE dalam ekosistem pembangunan daerah, tetapi juga memungkinkannya untuk meraih keuntungan dari belanja pembangunan yang digelontorkan pemerintah. "Sekarang mereka mulai menyiapkan bahan-bahan konstruksi yang dibutuhkan dalam pembangunan. Ini bagian dari upaya agar peluang ekonomi pembangunan bisa ditangkap BUMD," imbuhnya. Strategi ini mencerminkan upaya untuk menjadikan GNE sebagai mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah.

BPR NTB Perseroda dan Jamkrida NTB Syariah: Tahap Stabilisasi Menuju Pemulihan

Berbeda dengan GNE, dua BUMD sektor keuangan, yaitu BPR NTB Perseroda dan Jamkrida NTB Syariah, masih berada dalam fase stabilisasi. Prioritas utama saat ini adalah mendorong kedua perusahaan ini untuk mencapai tahap pemulihan (recovery).

Untuk BPR NTB Perseroda, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah tingginya tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Selain itu, tata kelola perusahaan masih terus dibenahi pasca-proses merger yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pemerintah Provinsi NTB merancang sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini, termasuk pembagian segmentasi bisnis yang lebih jelas dan proses konversi menuju BPR Syariah. Konversi ini diharapkan dapat memperkuat basis nasabah dan memperluas jangkauan produk dan layanan. "BPR ini masih dalam stabilisasi. Tugasnya sekarang bagaimana kita dorong ke arah recovery," ujar Izzuddin.

Sementara itu, Jamkrida NTB Syariah juga tengah berupaya keluar dari fase stabilisasi menuju pemulihan. Langkah awal yang diambil adalah memperkuat jajaran direksi dan manajemen dengan merekrut tenaga-tenaga profesional yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. "Sekarang kita mengisi dulu. Cari orang-orang profesional. Setelah stabilisasi, kita dorong bergerak ke recovery," katanya. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi Jamkrida NTB Syariah adalah pemenuhan modal inti. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan ini diperkirakan membutuhkan modal inti sebesar Rp75 miliar. Pemenuhan modal ini menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan dalam memberikan jaminan kredit bagi UMKM dan pelaku usaha lainnya.

Bank NTB Syariah: Dari Pemulihan Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Bank NTB Syariah, sebagai salah satu BUMD unggulan, berada pada fase recovery. Namun, Pemerintah Provinsi NTB tidak berpuas diri hanya dengan pencapaian pemulihan. Target ambisius telah ditetapkan agar Bank NTB Syariah dapat melangkah lebih jauh, yakni menuju fase pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth). Berbagai agenda strategis telah disiapkan untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa inisiatif penting yang akan dijalankan meliputi pengembangan Bank NTB Syariah menjadi bank devisa. Status ini akan membuka peluang bagi bank untuk berpartisipasi dalam transaksi mata uang asing dan melayani nasabah internasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan skala bisnis dan pendapatan. Selain itu, terdapat pula rencana untuk menjadikan Bank NTB Syariah sebagai perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering – IPO). Langkah ini tidak hanya akan menyediakan sumber pendanaan baru, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pembentukan holding company juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan sinergi antar BUMD sektor keuangan. "Bank NTB Syariah yang paling tinggi, sudah recovery. Tapi kita tidak mau berhenti di recovery. Yang didorong Pak Gubernur adalah growth," tegas Izzuddin Mahili.

Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Ketat

Untuk memastikan efektivitas strategi yang dijalankan, Pemerintah Provinsi NTB melibatkan berbagai lembaga independen dalam proses evaluasi kinerja BUMD. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta para akademisi. Evaluasi yang dilakukan pada semester pertama tahun 2026 ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang paling objektif mengenai kondisi dan performa masing-masing perusahaan daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan perkembangan positif pada Bank NTB Syariah. BPKP memberikan penilaian kesehatan dengan predikat AA, sementara OJK menempatkan bank ini pada kategori komposit 2. Kategori ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah memiliki profil risiko yang dikelola dengan baik dan memiliki fundamental keuangan yang kuat. Sementara itu, BPR NTB Perseroda juga dilaporkan masih memperoleh penilaian kesehatan yang baik dari BPKP dan berada pada komposit 2 berdasarkan penilaian OJK, menunjukkan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Restrukturisasi BUMD dan Pembentukan Holding Company

Dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi NTB memiliki rencana besar untuk melakukan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan dua kelompok holding company. Kelompok pertama adalah financial holding, yang akan menaungi seluruh BUMD di sektor keuangan. Ini termasuk Bank NTB Syariah, Jamkrida NTB Syariah, dan BPR Syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional di sektor keuangan daerah.

Kelompok kedua adalah non-financial holding, yang akan mengkonsolidasikan BUMD di sektor non-keuangan. PT GNE akan menjadi salah satu entitas di bawah naungan holding ini. Namun, pembentukan holding company ini baru akan direalisasikan setelah seluruh perusahaan daerah mencapai kondisi sehat dan stabil.

"Targetnya 2028 semua harus sehat. Karena proses holding kita rencanakan 2029," tegas Izzuddin. Tenggat waktu ini menunjukkan keseriusan Pemprov NTB dalam memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan secara matang dan berkelanjutan, bukan sekadar restrukturisasi formalitas.

Definisi Kesehatan BUMD yang Komprehensif

Izzuddin Mahili menekankan bahwa ukuran kesehatan BUMD tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan laba semata. Aspek lain yang krusial dalam penilaian kesehatan meliputi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), kondisi keuangan yang stabil dan kuat, kemampuan menjalankan bisnis inti secara efektif, serta hasil evaluasi dari lembaga pengawas independen. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa BUMD tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga memiliki fondasi operasional dan manajerial yang kokoh.

"Makanya kita tidak main-main. OJK dan BPKP kita minta melakukan evaluasi, ditambah akademisi," ujar Izzuddin, menggarisbawahi pentingnya objektivitas dan independensi dalam proses evaluasi. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan membantu Pemprov NTB dalam merumuskan kebijakan yang paling tepat sasaran.

Menjadikan BUMD sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Visi besar di balik pembenahan BUMD NTB adalah untuk menjadikan perusahaan-perusahaan daerah ini tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang signifikan. Dengan BUMD yang sehat, kuat, profesional, dan mampu bertumbuh, diharapkan NTB dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan merata.

"Yang jelas sehat, kuat, profesional, dan semuanya growth. Itu target besar dan sangat diharapkan oleh Pak Gubernur untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Tidak main-main target ini," pungkas Izzuddin Mahili, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB untuk mentransformasi BUMD menjadi aset strategis yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Upaya ini mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan perusahaan daerah, yang berfokus pada efisiensi, profesionalisme, dan kontribusi strategis dalam pembangunan.