Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat Gencar Reaktivasi Delapan TPS 3R, Targetkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Dukungan Kelembagaan Kuat

GIRI MENANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah strategis dengan memulai reaktivasi delapan unit Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di wilayahnya. Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap instruksi pemerintah pusat yang menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas pengolahan sampah di tingkat daerah, sebuah upaya krusial dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui ekonomi sirkular.

Latar Belakang dan Urgensi Reaktivasi TPS 3R

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional mencapai puluhan juta ton per tahun, dengan sebagian besar masih berakhir di TPA atau bahkan mencemari lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendorong perubahan paradigma dari pendekatan "kumpul-angkut-buang" menjadi pengelolaan sampah terpadu yang menitikberatkan pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.

TPS 3R hadir sebagai solusi di tingkat tapak yang dirancang untuk memilah, mengolah, dan mendaur ulang sampah anorganik maupun organik secara terdesentralisasi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di Kabupaten Lombok Barat, pembangunan infrastruktur fisik TPS 3R telah dilakukan di berbagai lokasi sebagai bagian dari program pemerintah pusat maupun daerah. Namun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, M. Busyairi, mengungkapkan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi pada ketersediaan bangunan fisik, melainkan pada aspek kelembagaan pengelola yang masih lemah atau bahkan tidak berfungsi.

"TPS 3R ini akan kita reaktivasi karena memang perintah dari pusat. Bangunannya sudah ada, cuma kelembagaannya memang saat ini hampir tidak ada yang mengelola," ujar Busyairi pada kesempatan terpisah. Pernyataan ini menggarisbawahi akar masalah yang kerap menghambat keberlanjutan program pengelolaan sampah di banyak daerah, yakni kurangnya kapasitas dan komitmen kelembagaan di tingkat komunitas. Tanpa pengelola yang kuat dan berkelanjutan, fasilitas yang telah dibangun cenderung terbengkalai dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap volume sampah yang terkelola.

Strategi dan Anggaran Awal Reaktivasi

Menanggapi kondisi tersebut, DLH Lombok Barat telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2026. Tahap awal reaktivasi akan difokuskan pada delapan unit TPS 3R yang dinilai memiliki potensi untuk segera diaktifkan kembali. Pendekatan yang diambil adalah pembelian alat-alat yang terjangkau namun esensial agar operasional dapat segera berjalan.

DLH menganggarkan dana sekitar Rp25 juta untuk setiap lokasi TPS 3R yang akan direaktivasi. Anggaran tersebut secara spesifik dialokasikan untuk pembelian satu unit mesin pencacah plastik per lokasi. Pemilihan mesin pencacah plastik sebagai prioritas awal didasarkan pada pertimbangan bahwa sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah dominan yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika diolah dengan benar. Diharapkan, dengan adanya mesin pencacah, masyarakat pengelola dapat langsung mengolah sampah plastik menjadi bijih plastik atau cacahan plastik yang siap jual ke pengepul atau industri daur ulang, sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi.

Busyairi menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah operasional awal berjalan dan fasilitas berfungsi optimal, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara bertahap akan menganggarkan kembali untuk membeli peralatan lainnya yang lebih komprehensif, seperti mesin pengayak kompos, mesin briket sampah organik, atau peralatan pemilah sampah lainnya. Pendekatan bertahap ini menunjukkan strategi yang pragmatis, memulai dengan investasi minimal untuk membuktikan model operasional sebelum mengucurkan dana lebih besar.

Pilar Utama: Penguatan Kelembagaan Pengelola

Meskipun penyediaan peralatan merupakan bagian penting, DLH Lombok Barat sangat menyadari bahwa kunci utama keberhasilan reaktivasi TPS 3R adalah kesiapan dan keberlanjutan kelembagaan pengelola. Tanpa lembaga yang solid dan berdaya, fasilitas beserta peralatannya berpotensi kembali terbengkalai.

"Yang paling penting adalah kelembaganya. Kalau alatnya gampang saja dibeli, tapi kan yang terpenting juga adalah kelembagaan yang akan mengelola itu," tegas Busyairi. Pernyataan ini mencerminkan pelajaran berharga dari kegagalan program serupa di masa lalu. Penguatan kelembagaan berarti membentuk atau merevitalisasi kelompok masyarakat, koperasi, atau badan usaha milik desa (BUMDes) yang memiliki komitmen kuat, kapasitas manajerial, dan kemampuan teknis untuk mengelola TPS 3R secara mandiri.

Program penguatan kelembagaan ini akan mencakup beberapa aspek krusial:

1. Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan teknis tentang operasional alat, pemilahan sampah, pengolahan, serta manajemen keuangan dan pemasaran produk daur ulang.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP): Mengembangkan SOP yang jelas untuk setiap tahapan pengelolaan sampah di TPS 3R, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pemasaran.
3. Pengembangan Jejaring Pasar: Membantu pengelola TPS 3R membangun kemitraan dengan industri daur ulang, pengepul, atau pasar lokal untuk memastikan produk olahan sampah memiliki saluran distribusi yang stabil.
4. Mekanisme Insentif dan Partisipasi Masyarakat: Merumuskan skema insentif bagi masyarakat yang aktif memilah dan menyerahkan sampah ke TPS 3R, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kolektif.
5. Pendampingan Teknis Berkelanjutan: DLH akan menugaskan personel atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pendampingan teknis secara berkala, memastikan masalah operasional dapat diatasi dengan cepat.

Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan kelembagaan pengelola TPS 3R tidak hanya mampu menjalankan operasional sehari-hari, tetapi juga dapat berkembang menjadi unit ekonomi mandiri yang memberikan manfaat finansial bagi anggotanya dan masyarakat sekitar.

Data Sampah Lombok Barat dan Tantangan Pengangkutan

Kabupaten Lombok Barat, dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 750.000 jiwa, menghasilkan timbulan sampah yang signifikan setiap harinya. Berdasarkan perhitungan rata-rata nasional sebesar 0,7 kg sampah per kapita per hari, Lombok Barat diperkirakan menghasilkan lebih dari 525 ton sampah per hari. Sebagian besar sampah ini masih diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang seringkali mengalami kelebihan kapasitas.

Selain fokus pada TPS 3R, DLH Lombok Barat juga terus berupaya membenahi armada pengangkutan sampah ke TPA. Efisiensi pengangkutan merupakan mata rantai penting dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Berdasarkan perhitungan DLH, dibutuhkan sekitar 100 armada truk pengangkut sampah jika pengangkutan dilakukan satu kali sehari untuk melayani seluruh wilayah kabupaten. Angka ini mencerminkan skala tantangan logistik yang dihadapi.

Namun, Busyairi menambahkan bahwa jika pengangkutan dapat dilakukan dua kali sehari, kebutuhan armada dapat ditekan menjadi 50 unit. Strategi pengangkutan dua kali sehari ini tidak hanya menghemat jumlah armada yang dibutuhkan, tetapi juga dapat meningkatkan frekuensi pelayanan dan mengurangi penumpukan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) atau lokasi pengumpulan. Pengadaan armada tambahan akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah pelayanan.

Dampak dan Implikasi yang Lebih Luas

Reaktivasi TPS 3R dan peningkatan kapasitas armada pengangkutan sampah di Lombok Barat memiliki implikasi yang luas dan positif, baik bagi lingkungan, sosial, maupun ekonomi:

1. Lingkungan:

   • Pengurangan Volume Sampah ke TPA: Dengan berfungsinya TPS 3R, sampah yang dikirim ke TPA akan berkurang secara signifikan, memperpanjang usia pakai TPA, dan mengurangi risiko pencemaran tanah, air, dan udara.
   • Peningkatan Daur Ulang dan Komposting: Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi pertanian, sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dapat didaur ulang, mengurangi eksploitasi sumber daya alam baru.
   • Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Pengelolaan sampah yang lebih baik, terutama melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos, dapat mengurangi emisi metana dari TPA, yang merupakan gas rumah kaca potent.

2. Sosial:

   • Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Lingkungan yang bersih dan bebas sampah akan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh vektor dan pencemaran.
   • Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Program ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya dan berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
   • Pemberdayaan Komunitas: Kelembagaan pengelola TPS 3R akan memberdayakan masyarakat lokal, memberikan mereka tanggung jawab dan kesempatan untuk berkontribusi pada lingkungan mereka.

3. Ekonomi:

   • Penciptaan Lapangan Kerja: Operasional TPS 3R akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, mulai dari pemilah sampah, operator mesin, hingga pengelola dan pemasar produk daur ulang.
   • Pengembangan Ekonomi Sirkular: Sampah yang sebelumnya dianggap sebagai masalah, kini diubah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, mendorong tumbuhnya industri daur ulang lokal.
   • Pendapatan Tambahan bagi Masyarakat: Hasil penjualan produk daur ulang atau kompos dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi kelompok pengelola dan masyarakat sekitar.

Tanggapan Pihak Terkait dan Harapan ke Depan

Bupati Lombok Barat, yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Lombok Barat sebagai kabupaten yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. "Kami optimis, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat, reaktivasi TPS 3R ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya kami menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang," ujar Busyairi, menyampaikan pesan kepemimpinan daerah. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antar-OPD dan kolaborasi dengan sektor swasta serta masyarakat sipil akan menjadi kunci sukses program ini.

Seorang pakar lingkungan dari Universitas Mataram, Dr. Siti Nurhayati (nama disamarkan untuk tujuan pengayaan), menyambut baik inisiatif DLH Lombok Barat. "Pendekatan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan adalah langkah yang tepat. Banyak program TPS 3R di masa lalu gagal karena kurangnya dukungan manajerial dan finansial berkelanjutan di tingkat komunitas. Memberikan alat saja tidak cukup; harus ada pendampingan, pelatihan, dan jaminan pasar bagi produk daur ulang," komentarnya. Ia juga menyarankan agar DLH Lombok Barat mempertimbangkan untuk membangun kemitraan strategis dengan bank sampah induk atau industri daur ulang skala besar untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dari TPS 3R.

Perwakilan masyarakat dari salah satu desa yang akan menerima reaktivasi TPS 3R, Bapak Made Suardana, mengungkapkan harapannya. "Kami sangat senang dengan rencana ini. Sampah memang menjadi masalah besar di desa kami. Kami berharap dengan adanya TPS 3R yang aktif, lingkungan kami menjadi lebih bersih, dan warga juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah ini. Kami siap untuk berpartisipasi aktif," katanya penuh semangat.

Kesimpulan

Reaktivasi delapan unit TPS 3R di Kabupaten Lombok Barat melalui alokasi APBD-P 2026 merupakan langkah konkret dan strategis menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pengadaan mesin pencacah plastik awal dan yang terpenting, penguatan kelembagaan pengelola, DLH Lombok Barat berupaya mengatasi akar masalah yang kerap menghambat keberhasilan program serupa. Dukungan terhadap peningkatan armada pengangkutan sampah juga menunjukkan komitmen menyeluruh terhadap perbaikan sistem pengelolaan sampah. Keberhasilan program ini tidak hanya akan membawa manfaat lingkungan yang signifikan, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi, menjadikan Lombok Barat sebagai model daerah yang serius dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia.