Komitmen Perlindungan Anak di Ruang Digital: Komdigi Pantau Penyesuaian Sistem Roblox dan TikTok Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi mengonfirmasi bahwa dua platform raksasa dunia, Roblox dan TikTok, saat ini tengah melakukan proses penyesuaian sistem secara bertahap guna mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PP Tunas. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen tertulis yang telah diserahkan oleh kedua manajemen platform tersebut kepada Pemerintah Indonesia, sebagai respons atas desakan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan protektif bagi pengguna usia anak-anak di tanah air.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, dalam keterangan resminya pada Sabtu (11/4), mengungkapkan bahwa posisi Roblox dan TikTok saat ini dikategorikan dalam status "kooperatif sebagian". Hal ini menandakan bahwa meskipun kedua perusahaan telah menunjukkan itikad baik melalui pernyataan komitmen resmi, implementasi teknis di lapangan masih dalam proses pengerjaan dan belum sepenuhnya memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh regulasi terbaru tersebut. Pemerintah menegaskan akan terus melakukan pemantauan ketat terhadap setiap perkembangan teknis guna memastikan bahwa fitur-fitur perlindungan yang dijanjikan benar-benar berfungsi secara efektif.

Menakar Kepatuhan Platform Global Terhadap PP Tunas

Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah regulasi digital di Indonesia. Peraturan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya risiko keamanan siber yang menyasar anak-anak, mulai dari paparan konten pornografi, perjudian daring, perundungan siber (cyberbullying), hingga praktik eksploitasi seksual anak secara daring (grooming). Dalam konteks ini, Komdigi bertindak sebagai otoritas pengawas yang memiliki wewenang untuk mengevaluasi sejauh mana Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengintegrasikan fitur perlindungan anak ke dalam algoritma dan antarmuka layanan mereka.

Hingga laporan terbaru dirilis, terdapat dinamika kepatuhan yang bervariasi di antara para pemain besar industri teknologi. Meta, perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dilaporkan telah lebih dulu memenuhi seluruh kewajiban yang diamanatkan oleh PP Tunas. Meta dianggap telah berhasil mengintegrasikan sistem verifikasi usia yang lebih ketat, enkripsi perlindungan bagi akun anak, serta kontrol orang tua yang komprehensif sesuai dengan standar nasional Indonesia.

Di sisi lain, Google justru menghadapi situasi yang lebih krusial. Pada 9 April 2026, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama kepada Google. Sanksi ini diberikan karena Google dianggap belum memenuhi standar kepatuhan yang memadai dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pemerintah memberikan tenggat waktu yang sangat singkat, yakni hanya tujuh hari sejak teguran dikeluarkan, bagi Google untuk melakukan perbaikan menyeluruh atau menghadapi sanksi yang lebih berat, termasuk kemungkinan pembatasan layanan atau denda administratif yang signifikan.

Tekanan Terhadap Roblox dan TikTok: Antara Komitmen dan Implementasi

Roblox dan TikTok menjadi sorotan utama karena profil pengguna kedua platform ini didominasi oleh anak-anak dan remaja. Roblox, sebagai platform permainan daring dan pembuatan gim, memiliki risiko tinggi terkait interaksi sosial antar-pengguna yang tidak terkontrol. Sementara itu, TikTok dengan algoritma "For You Page" (FYP) seringkali dikritik karena potensi paparan konten yang tidak sesuai usia jika sistem penyaringan tidak bekerja secara optimal.

Alexander Sabar menekankan bahwa komitmen tertulis saja tidak cukup. Pemerintah menuntut adanya perubahan nyata dalam arsitektur sistem kedua platform tersebut. Penyesuaian yang sedang dilakukan mencakup beberapa aspek krusial, antara lain:

1. Sistem Verifikasi Usia yang Akurat: Mengharuskan platform untuk memiliki metode yang lebih valid dalam menentukan usia pengguna guna memastikan anak-anak tidak mengakses konten dewasa.
2. Fitur Kontrol Orang Tua (Parental Tools): Memberikan akses penuh bagi orang tua untuk memantau durasi penggunaan, membatasi interaksi dengan orang asing, dan menyaring jenis konten yang dapat diakses oleh anak.
3. Moderasi Konten Berbasis AI dan Manusia: Meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi dan menghapus konten negatif yang secara spesifik menargetkan atau melibatkan anak-anak.
4. Mekanisme Pelaporan yang Responsif: Memastikan bahwa laporan terkait pelanggaran terhadap anak ditangani dalam waktu singkat dengan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Alexander memberikan peringatan keras bahwa status "kooperatif sebagian" ini memiliki batas waktu. "Apabila kewajiban tersebut belum terpenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, statusnya dapat ditingkatkan ke tahap pemeriksaan atas dugaan pelanggaran," tegasnya. Tahap pemeriksaan ini merupakan langkah hukum formal yang dapat berujung pada sanksi berat, mulai dari pengumuman publik mengenai ketidakpatuhan hingga pemutusan akses (blokir) sementara atau permanen di wilayah hukum Indonesia.

Latar Belakang dan Urgensi PP Nomor 28 Tahun 2026

Lahirnya PP Tunas tidak lepas dari data statistik yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet anak terbesar di dunia. Berdasarkan data dari berbagai lembaga riset komunikasi, lebih dari 80 persen anak usia 10-18 tahun di Indonesia sudah aktif menggunakan media sosial dan platform permainan daring setiap hari. Namun, tingginya penetrasi digital ini tidak dibarengi dengan tingkat literasi digital dan keamanan yang memadai.

Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, tercatat kenaikan kasus eksploitasi anak di ruang digital sebesar 25 persen. Hal ini mencakup kasus penipuan bermodus "in-game purchase", penyebaran data pribadi anak, hingga konten tantangan (challenge) berbahaya yang viral di media sosial. Pemerintah menyadari bahwa regulasi yang ada sebelumnya, seperti UU ITE, memerlukan aturan turunan yang lebih spesifik untuk melindungi kelompok rentan, yaitu anak-anak.

PP Nomor 28 Tahun 2026 mewajibkan setiap PSE untuk menyerahkan hasil penilaian mandiri (self-assessment). Penilaian ini menjadi dasar bagi Komdigi untuk menentukan profil risiko dari setiap layanan. Jika sebuah platform dianggap memiliki risiko tinggi terhadap keamanan anak, maka standar pengawasan yang diterapkan akan jauh lebih ketat dibandingkan platform dengan risiko rendah.

Indikator Keberhasilan dan Dampak Luas Bagi Ekosistem Digital

Keberhasilan implementasi PP Tunas tidak hanya diukur dari seberapa cepat platform teknologi menyerahkan dokumen kepatuhan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Alexander Sabar menggarisbawahi dua indikator utama yang menjadi tolok ukur pemerintah:

Pertama, tingkat kepatuhan teknis platform digital dalam menerapkan sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan fitur keamanan yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna di Indonesia. Pemerintah menginginkan agar fitur-fitur tersebut tidak hanya tersedia di pasar global, tetapi juga disesuaikan dengan konteks sosial dan bahasa Indonesia.

Kedua, adalah penurunan angka kasus negatif di ruang digital. Pemerintah menargetkan adanya penurunan signifikan dalam statistik eksploitasi, perundungan siber, dan paparan konten pornografi atau judi pada anak. Jika regulasi ini berjalan efektif, ruang digital Indonesia diharapkan menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi ancaman bagi masa depan mereka.

Langkah tegas Komdigi terhadap perusahaan raksasa seperti Google, TikTok, dan Roblox juga memberikan sinyal kuat kepada pelaku industri teknologi lainnya. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar konsumen yang pasif, tetapi menjadi negara yang berdaulat dalam mengatur standar keamanan digital bagi warga negaranya. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong inovasi dalam teknologi keamanan digital (Safety Tech) di dalam negeri, di mana pengembang lokal dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi perlindungan anak yang lebih relevan dengan budaya nasional.

Reaksi Pemangku Kepentingan dan Harapan Publik

Langkah pemerintah ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk organisasi perlindungan anak dan pakar keamanan siber. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut baik ketegasan Komdigi, namun tetap mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan transparan. KPAI mendorong agar masyarakat juga dilibatkan dalam proses pemantauan, sehingga setiap celah keamanan yang ditemukan oleh publik dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Di sisi lain, para pengamat industri teknologi menilai bahwa tantangan terbesar bagi platform seperti Roblox dan TikTok adalah menyeimbangkan antara pengalaman pengguna (user experience) dengan protokol keamanan yang ketat. Penyesuaian sistem seringkali membutuhkan biaya operasional yang besar dan perubahan algoritma yang kompleks. Namun, dengan populasi pengguna yang sangat besar di Indonesia, kepatuhan terhadap regulasi lokal menjadi keharusan strategis bagi perusahaan-perusahaan tersebut agar tetap dapat beroperasi di pasar terbesar Asia Tenggara ini.

Menjelang tenggat waktu yang diberikan kepada Google dan masa transisi bagi Roblox serta TikTok, publik menanti bukti nyata dari komitmen tersebut. Keamanan anak di dunia maya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau platform semata, melainkan hasil dari sinergi regulasi yang kuat, teknologi yang bertanggung jawab, dan pengawasan orang tua yang aktif. Dengan adanya PP Tunas, Indonesia tengah membangun fondasi bagi masa depan digital yang lebih beradab dan aman bagi generasi mendatang.

Pemerintah melalui Komdigi menegaskan akan terus memberikan informasi terbaru kepada publik mengenai status kepatuhan para PSE ini. Transparansi ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam memilih platform yang aman bagi anak-anak mereka, sekaligus memberikan tekanan sosial bagi perusahaan teknologi untuk senantiasa menempatkan keselamatan pengguna di atas keuntungan bisnis semata. Akhir dari proses penyesuaian ini akan menentukan apakah Roblox dan TikTok akan tetap menjadi bagian dari keseharian anak-anak Indonesia atau harus menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat di masa depan.