Terganjal Anggaran Rp 700 Miliar, Mega Proyek Jalur Dua Kopang-Praya Lombok Tengah Tersendat: Pemkab Berharap Jadi Proyek Strategis Nasional 2028

PRAYA – Ambisi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk merealisasikan pembangunan jalur dua yang membentang dari Kecamatan Kopang hingga Biao di Kota Praya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Proyek infrastruktur vital yang digadang-gadang akan menjadi urat nadi ekonomi baru di wilayah tersebut, dilaporkan tersendat setelah pra-studi kelayakan (Feasibility Study/FS) rampung dikerjakan. Besarnya kebutuhan anggaran, khususnya untuk pembebasan lahan yang diperkirakan mencapai Rp 700 miliar, menjadi batu sandungan utama yang menyebabkan proyek ini terpaksa ditunda tanpa kepastian waktu. Efisiensi anggaran daerah menjadi alasan klasik yang mengganjal laju pembangunan, mendorong pemerintah daerah untuk melirik skema pendanaan dari pemerintah pusat melalui Proyek Strategis Nasional (ProSN).

Hambatan Anggaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, H Lalu Wiranata, secara terbuka mengakui bahwa realisasi jalur dua Praya-Kopang belum dapat dipastikan. Dalam keterangannya pada Senin (6/4), Wiranata menjelaskan bahwa rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar proyek prioritas daerah. "Jadi rencana pembangunan jalur dua Praya-Kopang ini masih sampai perhitungan awal untuk pembebasan lahan dan belum ada lanjutan dari yang dulu. Karena kita masih baru menghitung nilai pembebasan, jadi belum dapat kita pastikan kapan dimulai karena anggaran belum ada," ungkap H Lalu Wiranata. Pernyataan ini menegaskan posisi proyek yang masih dalam tahap awal perencanaan, jauh dari eksekusi fisik, akibat kendala finansial yang masif. Angka Rp 700 miliar yang dibutuhkan hanya untuk pembebasan lahan mencerminkan skala proyek yang besar dan kompleksitas dalam akuisisi tanah di tengah kepadatan permukiman dan lahan produktif. Angka tersebut belum termasuk biaya konstruksi fisik jalan yang diperkirakan akan jauh lebih besar, bisa mencapai triliunan rupiah. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah, yang harus dialokasikan untuk berbagai sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dasar, membuat proyek sebesar ini sulit untuk dibiayai secara mandiri.

Latar Belakang dan Urgensi Proyek Infrastruktur

Jalur Kopang-Biao, Praya, bukan sekadar ruas jalan biasa. Lokasinya yang strategis menjadikannya poros penting dalam konektivitas regional Pulau Lombok. Ruas jalan ini berpotensi menjadi jalur alternatif utama bagi arus lalu lintas barang dan jasa yang menghubungkan dua pelabuhan penting di Nusa Tenggara Barat, yakni Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur dan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat. Saat ini, banyak truk pengangkut barang yang sudah memanfaatkan jalur ini, meskipun kondisi jalannya belum optimal untuk menampung volume lalu lintas yang terus meningkat.

Peningkatan kapasitas jalan menjadi jalur dua akan secara signifikan memperlancar distribusi logistik, mengurangi waktu tempuh, dan menekan biaya operasional transportasi. Bagi Lombok Tengah, pembangunan ini tidak hanya akan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, sektor pertanian dapat mendistribusikan hasil panen lebih efisien, industri lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dan pariwisata, khususnya di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akan semakin terintegrasi dengan wilayah lain di Lombok. Selain itu, Lalu Wiranata juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Tengah. Peningkatan aktivitas ekonomi yang didorong oleh infrastruktur jalan yang memadai akan berujung pada peningkatan pajak daerah, retribusi, dan investasi yang masuk. Ini adalah dampak domino positif yang diharapkan dapat memicu kemajuan daerah secara menyeluruh.

Perjalanan Proyek: Dari Gagasan hingga Penundaan Strategis

Gagasan untuk melebarkan jalur Kopang-Praya menjadi dua lajur sebenarnya bukan hal baru. Wacana ini telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan pesatnya pembangunan dan peningkatan aktivitas di Lombok Tengah, terutama setelah penetapan KEK Mandalika sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Kebutuhan akan jalur alternatif yang lebih cepat dan efisien untuk mendukung mobilitas dari dan menuju Mandalika, serta sebagai bagian dari rencana induk pengembangan infrastruktur NTB, menjadi dasar kuat bagi usulan proyek ini.

Tahap awal, yaitu pra-Feasibility Study (FS), telah berhasil diselesaikan. Studi ini tentu mencakup analisis awal mengenai kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan proyek, serta perkiraan biaya awal termasuk pembebasan lahan. Penyelesaian pra-FS menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merencanakan proyek ini. Namun, keputusan untuk menunda proyek ini diambil setelah mengevaluasi kapasitas anggaran daerah. "Pemangkasan anggaran ini membuat kita mundur dulu. Nanti mungkin tahun 2028 coba kita ajukan lagi," kata Wiranata, mengindikasikan bahwa penundaan ini bersifat strategis, bukan pembatalan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan tahun 2028 sebagai waktu yang realistis untuk kembali mengajukan proyek ini agar dapat dipertimbangkan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (ProSN). Periode antara sekarang hingga 2028 akan dimanfaatkan untuk persiapan lebih lanjut, termasuk melengkapi studi kelayakan yang lebih mendalam dan melakukan lobi ke pemerintah pusat.

Memahami Proyek Strategis Nasional (ProSN) dan Harapan Daerah

Proyek Strategis Nasional (ProSN) adalah program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor. Proyek-proyek yang masuk dalam kategori ProSN mendapatkan prioritas dalam pendanaan, baik melalui APBN, pinjaman luar negeri, maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Syarat untuk menjadi ProSN tidaklah mudah; proyek harus memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional atau regional, memiliki studi kelayakan yang komprehensif, dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Lalu Wiranata menyebutkan beberapa contoh ProSN yang saat ini menjadi fokus pemerintah, seperti penanggulangan kemiskinan dengan tiga item utama: optimalisasi pelaksanaan penentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, program sekolah rakyat, dan pembangunan tiga juta rumah. Di sektor ketahanan pangan, ProSN meliputi pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Sisi kesehatan juga mendapat perhatian melalui program UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan perluasan akses pendidikan melalui perbaikan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat berharap agar proyek pelebaran jalan Biao-Kopang dapat diakui sebagai ProSN. Dengan status ini, sebagian besar pendanaan, terutama untuk pembebasan lahan dan konstruksi, dapat ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga meringankan beban APBD. Argumentasi utama yang akan diajukan adalah peran strategis jalan ini dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar logistik nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional.

Dampak Penundaan dan Implikasi Lebih Luas

Penundaan pembangunan jalur dua Kopang-Praya memiliki beberapa implikasi. Pertama, secara ekonomi, potensi peningkatan mobilitas barang dan jasa yang seharusnya sudah bisa dinikmati akan tertunda. Hal ini berarti pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti logistik, perdagangan, dan pariwisata mungkin tidak seoptimal yang diharapkan. Pelaku usaha yang mengandalkan jalur ini untuk distribusi produk mereka akan terus menghadapi tantangan efisiensi dan biaya operasional yang lebih tinggi.

Kedua, dari sisi sosial, penundaan ini dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang telah menaruh harapan besar pada proyek ini. Peningkatan kualitas jalan biasanya juga diikuti dengan peningkatan keselamatan berlalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan. Kondisi jalan yang belum optimal, terutama dengan volume truk yang meningkat, berpotensi menimbulkan masalah lalu lintas dan kecelakaan.

Namun, penundaan ini juga memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan persiapan yang lebih matang. Proses studi kelayakan yang lebih komprehensif, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang mendalam, perencanaan tata ruang yang terintegrasi, dan skema pembebasan lahan yang adil dan transparan, dapat dilakukan dengan lebih cermat. Ini penting untuk memastikan bahwa ketika proyek dimulai, pelaksanaannya akan berjalan lancar dan minim konflik.

Tantangan dan Peluang Menuju 2028

Menuju target pengajuan kembali di tahun 2028, Pemkab Lombok Tengah menghadapi beberapa tantangan. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua persyaratan untuk menjadi ProSN dapat terpenuhi. Ini termasuk studi kelayakan yang sangat detail, kesiapan lahan yang jelas, serta dukungan politik dan teknis dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peran pemerintah provinsi akan sangat krusial dalam mengadvokasi usulan ini ke pemerintah pusat.

Selain itu, tantangan dalam pembebasan lahan akan tetap menjadi isu sentral. Angka Rp 700 miliar menunjukkan bahwa proses ini akan melibatkan banyak pihak, membutuhkan negosiasi yang cermat, dan kompensasi yang adil sesuai ketentuan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat sejak awal dalam perencanaan dan sosialisasi akan sangat penting untuk meminimalkan potensi konflik.

Di sisi lain, peluang yang terbuka jika proyek ini berhasil menjadi ProSN sangatlah besar. Selain dorongan ekonomi dan peningkatan PAD, pembangunan jalur dua ini dapat memicu pengembangan wilayah baru di sepanjang koridor jalan. Kawasan yang sebelumnya kurang terjangkau dapat menjadi pusat pertumbuhan baru, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan aksesibilitas juga akan memperkuat konektivitas pariwisata antara Mandalika, Senggigi, dan Gili Trawangan, menjadikan Lombok sebagai destinasi yang lebih terintegrasi dan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Komitmen dan Optimisme Pemerintah Daerah

Meskipun menghadapi penundaan, komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memperjuangkan proyek jalur dua Kopang-Praya tetap kuat. Lalu Wiranata menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya agar proyek ini dapat direspons positif oleh pemerintah pusat. "Peningkatan infrastruktur jalan itu pasti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dan pelebaran jalan Biao-Kopang ini layak menjadi proyek strategis nasional," pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan optimisme bahwa dengan perencanaan yang matang, dukungan yang kuat dari pemerintah provinsi, dan argumentasi yang solid mengenai urgensi dan dampak positifnya, proyek ini pada akhirnya akan mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Keberhasilan dalam menjadikan proyek ini sebagai ProSN akan menjadi tonggak penting bagi pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Lombok Tengah, membuka gerbang menuju kemajuan yang lebih pesat di masa depan. Selama menunggu realisasi, koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat akan menjadi kunci utama untuk mewujudkan impian konektivitas yang lebih baik di Pulau Seribu Masjid ini.