Tantangan dan Peluang Dompu Menuju Swasembada Gula Nasional: Antara Komitmen Pusat yang Progresif dan Dukungan Anggaran Daerah yang Masih Terbatas

MATARAM – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki posisi strategis dan potensi luar biasa untuk menjadi pilar utama dalam mewujudkan swasembada gula nasional. Dengan penetapan sebagai Kawasan Tebu Nasional pada tahun 2024 dan beroperasinya pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (PT SMS) di Doroncanga, harapan akan kebangkitan industri gula di wilayah ini membumbung tinggi. Namun, di balik prospek cerah tersebut, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang antara visi ambisius pemerintah pusat dan dukungan konkret di tingkat daerah, khususnya dalam hal alokasi anggaran dan program pendampingan yang berkelanjutan. Petani tebu di Dompu kini lebih banyak mengandalkan semangat kemandirian mereka, sembari menanti uluran tangan pemerintah yang lebih nyata.

Dompu sebagai Jantung Swasembada Gula Nasional

Penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional pada tahun 2024 bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah pengakuan atas potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung budidaya tebu. Lokasi geografis Dompu, dengan hamparan lahan yang luas dan karakteristik tanah yang subur, menjadikannya kandidat ideal untuk pengembangan komoditas tebu skala besar. Kehadiran PT SMS dengan pabrik gulanya di Doroncanga semakin memperkuat posisi Dompu. Pabrik ini, dengan kapasitas giling yang signifikan, merupakan investasi vital yang dirancang untuk mengolah tebu dari petani lokal, mengubah bahan baku mentah menjadi gula siap konsumsi, dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor gula.

Visi pemerintah pusat, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, sangat progresif. Fokus utama adalah menghentikan ekspor bahan baku mentah dan mendorong pengolahan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian ekonomi. Tebu, bersama dengan kelapa, kakao, kopi, dan vanili, menjadi komoditas prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian. Kebijakan ini merupakan peluang emas bagi NTB, khususnya Dompu, untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus kontributor penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala serius, terutama terkait sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kapasitas dukungan di tingkat provinsi.

Kesenjangan Dukungan Anggaran dan Tantangan Petani

Muhammad Riadi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, mengungkapkan keprihatinannya terkait minimnya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. "Kalau kita bicara anggaran dari pemerintah Provinsi NTB selama ini belum pernah ada yang kita lokasikan ke sana," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi fakta bahwa, meskipun Dompu ditetapkan sebagai kawasan strategis, alokasi dana khusus dari APBD Provinsi NTB untuk pengembangan tebu belum terealisasi dalam beberapa tahun terakhir. Bantuan yang pernah diterima petani, seperti bibit tebu, sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 2012, 2022, atau 2023. Hal ini menciptakan kesan bahwa program pengembangan tebu di Dompu masih sangat bergantung pada inisiatif dan pendanaan dari pemerintah pusat, tanpa dukungan kuat dari tingkat provinsi.

Kondisi ini tentu saja berdampak langsung pada petani tebu di lapangan. Mereka menghadapi tantangan klasik yang menghambat produktivitas dan keberlanjutan usaha. Biaya operasional yang tinggi menjadi momok utama, mulai dari pembelian pupuk, upah tenaga kerja, hingga biaya transportasi hasil panen. Riadi menyoroti masalah pupuk, "Tebu ini kan belum mendapat pupuk subsidi. Yang mendapat pupuk subsidi kan padi, jagung." Kebijakan pupuk bersubsidi yang belum mencakup tebu menempatkan petani tebu pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan petani komoditas pangan lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan beban biaya produksi tetapi juga berpotensi mengurangi motivasi petani untuk memperluas lahan atau meningkatkan intensifikasi budidaya.

Selain pupuk, masalah transportasi juga menjadi krusial. Jarak dari lahan tebu ke pabrik PT SMS di Doroncanga bisa jadi cukup jauh, membutuhkan armada angkut yang memadai dan infrastruktur jalan yang baik. Riadi menyebut perlunya koordinasi dengan dinas perhubungan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan, yang mengindikasikan bahwa masalah logistik tidak hanya terbatas pada jalan darat tetapi juga mungkin melibatkan jalur laut untuk daerah-daerah tertentu. Tanpa sistem transportasi yang efisien dan terjangkau, biaya logistik akan semakin membebani petani, mengurangi margin keuntungan mereka, dan berpotiko menyebabkan pasokan tebu ke pabrik menjadi tidak stabil.

Visi Jangka Panjang dan Kebutuhan Strategi Konkret

Ketika ditanya mengenai strategi utama dan target luas lahan tebu dalam lima tahun ke depan, Riadi mengakui bahwa detailnya belum dapat dipaparkan secara rinci. "Saya belum lihat di Renstra (rencana strategis) yang sekarang ini," ujarnya, menunjukkan bahwa perencanaan strategis di tingkat provinsi untuk pengembangan tebu masih dalam tahap penyusunan atau belum sepenuhnya terintegrasi. Ketiadaan Renstra yang jelas ini bisa menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan program jangka panjang yang terarah dan terukur.

Saat ini, strategi yang diandalkan adalah program pendampingan teknis bagi petani oleh penyuluh pertanian lapangan. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu rakyat melalui penerapan praktik budidaya yang lebih baik, pengelolaan hama dan penyakit, serta pemilihan varietas unggul. Meskipun penting, pendampingan teknis saja tidak cukup tanpa dukungan finansial, akses ke input produksi yang terjangkau, dan jaminan pasar yang stabil.

Riadi justru mengapresiasi semangat kemandirian yang ditunjukkan petani tebu Dompu. Semangat ini menjadi modal sosial yang sangat berharga, namun tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan eksternal yang kuat. Ia juga menyoroti rencana ekspansi lahan tebu di luar Dompu, seperti di Labangka, Sumbawa, yang menunjukkan adanya potensi perluasan area tanam di NTB, meskipun data pastinya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Ekspansi ini penting untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai bagi pabrik gula dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar.

Penguatan Kelembagaan Petani Melalui Koperasi

Salah satu harapan besar dari petani adalah pembentukan koperasi resmi. Riadi menjelaskan tahapan pembentukan koperasi yang terstruktur. Pemerintah akan membina petani terlebih dahulu dalam bentuk Kelompok Tani (Poktan), kemudian ditingkatkan menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). "Begitu jadi Gapoktan, akan lebih gampang dia menjadi koperasi. Itu area bermainannya dinas koperasi," jelasnya. Ia menegaskan, Gapoktan tebu akan didorong untuk segera membentuk koperasi. "Itu kebanggaan tersendiri buat penyuluh. Semua penyuluh menginginkan hal seperti itu," tambahnya.

Pembentukan koperasi memiliki implikasi positif yang sangat luas. Koperasi dapat berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk:

1. Meningkatkan posisi tawar: Petani dapat bernegosiasi secara kolektif untuk harga tebu yang lebih baik, pembelian pupuk dan input lainnya secara massal dengan harga lebih murah, serta akses ke modal.
2. Mengelola logistik: Koperasi dapat mengatur transportasi tebu ke pabrik secara lebih efisien, mengurangi biaya individual petani.
3. Akses ke pembiayaan: Koperasi lebih mudah mengakses kredit dari lembaga keuangan dibandingkan petani individu.
4. Penyebaran informasi dan teknologi: Koperasi dapat menjadi pusat informasi dan pelatihan bagi anggotanya mengenai praktik budidaya terbaik.
5. Pengembangan nilai tambah: Di masa depan, koperasi bahkan bisa terlibat dalam pengolahan tebu skala kecil atau produk turunan lainnya.

Penguatan kelembagaan melalui koperasi akan menjadi tulang punggung bagi kemandirian petani dan keberlanjutan industri tebu di Dompu. Ini adalah langkah krusial yang dapat menjembatani kesenjangan antara dukungan pemerintah dan kebutuhan petani di lapangan.

Analisis Implikasi dan Rekomendasi Masa Depan

Situasi di Dompu mencerminkan dilema klasik dalam pembangunan pertanian di Indonesia: antara ambisi nasional yang tinggi dan tantangan implementasi di tingkat daerah. Potensi gula di Dompu tidak hanya menjanjikan peningkatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani, tetapi juga kontribusi signifikan terhadap target swasembada gula nasional, yang pada gilirannya akan menghemat devisa negara dari impor.

Implikasi Ekonomi: Jika potensi Dompu dimaksimalkan, pabrik gula akan beroperasi penuh, menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Pendapatan petani akan meningkat, daya beli masyarakat meningkat, dan sektor-sektor pendukung seperti transportasi dan perdagangan akan tumbuh. Sebaliknya, jika pasokan tebu tidak stabil, pabrik berisiko mengalami kerugian, bahkan penutupan, yang akan berdampak negatif pada investasi dan kesejahteraan petani.

Implikasi Sosial: Penguatan petani melalui Poktan, Gapoktan, dan Koperasi akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan rasa memiliki di kalangan masyarakat petani. Mereka akan lebih berdaya dalam menghadapi tantangan pasar dan kebijakan.

Tantangan Utama yang Harus Diatasi:

1. Sinkronisasi Kebijakan dan Anggaran: Perlu ada koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam merumuskan dan mengalokasikan anggaran yang spesifik dan berkelanjutan untuk pengembangan tebu di Dompu.
2. Akses Pupuk Bersubsidi: Kebijakan pupuk bersubsidi perlu ditinjau ulang agar dapat mencakup komoditas strategis seperti tebu, atau setidaknya dicarikan skema subsidi alternatif yang dapat meringankan beban petani.
3. Infrastruktur Pendukung: Peningkatan kualitas jalan menuju lahan tebu dan kapasitas pelabuhan untuk transportasi hasil panen adalah investasi krusial.
4. Rencana Strategis yang Detail: Pemprov NTB perlu segera menyusun Renstra pengembangan tebu yang komprehensif, dengan target luas lahan, produksi, dan program pendukung yang jelas untuk jangka menengah (5 tahun).
5. Peningkatan Kapasitas SDM: Pendampingan penyuluh perlu diperkuat, dan pelatihan-pelatihan bagi petani tentang praktik budidaya modern, manajemen usaha, dan penguatan kelembagaan harus digalakkan.
6. Jaminan Pasar dan Harga: Meskipun ada pabrik gula, perlu ada mekanisme yang menjamin harga tebu yang adil bagi petani dan kepastian serapan hasil panen.

Peluang yang Harus Dimanfaatkan:

1. Komitmen Pusat: Dukungan kuat dari Kementerian Pertanian dan Presiden Prabowo merupakan modal politik yang besar.
2. Keberadaan Pabrik: Pabrik gula PT SMS adalah infrastruktur pengolahan yang sudah ada, tinggal dioptimalkan pasokan bahan bakunya.
3. Antusiasme Petani: Semangat kemandirian petani adalah fondasi yang kokoh untuk program pengembangan.
4. Potensi Lahan: Dompu masih memiliki potensi lahan yang luas untuk ekstensifikasi penanaman tebu.

Dengan kelembagaan petani yang kuat dan kemandirian yang terus dipupuk, serta dukungan anggaran dan program yang konkret dari pemerintah provinsi, kapasitas produksi pabrik gula yang sudah ada dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, mimpi Dompu sebagai penyangga gula nasional tidak lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang berkontribusi nyata pada kemajuan ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia. Langkah-langkah strategis yang terpadu dan berkelanjutan adalah kunci untuk mengubah potensi besar ini menjadi prestasi yang membanggakan.