Wakil Ketua DPRD NTB Serukan Penguatan Kendali Inflasi untuk Lindungi Daya Beli Masyarakat

MATARAM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wirajaya, mendesak Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di wilayah tersebut. Permintaan ini dilontarkan menyusul data laju inflasi NTB yang dalam dua bulan terakhir tercatat lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional. Wirajaya menegaskan bahwa inflasi yang tinggi memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap daya beli masyarakat, sehingga diperlukan upaya konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga.

"Kami berharap BI dan TPID segera melakukan upaya pengendalian yang terukur supaya inflasi di NTB tidak melampaui nasional. Kasihan masyarakat, karena beban kenaikan harga akan dirasakan langsung," ujar Lalu Wirajaya pada Selasa, 28 April 2026. Pernyataan ini disampaikan Wirajaya dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan konstituennya.

Latar Belakang dan Kronologi Perkembangan Inflasi NTB

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren inflasi yang mengkhawatirkan di NTB. Pada Maret 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) di NTB mencapai 4,09 persen, melampaui angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48 persen. Situasi ini merupakan kelanjutan dari tren yang sama pada bulan sebelumnya. Pada Februari 2026, inflasi NTB bahkan melonjak ke angka 5,37 persen (yoy), jauh di atas angka inflasi nasional yang saat itu berada di 4,76 persen.

Jika dilihat secara bulanan (month to month/mtm), laju inflasi NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen. Kenaikan harga ini didorong oleh sejumlah komoditas utama. Untuk inflasi tahunan, komoditas yang memberikan andil terbesar meliputi emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, kubis, dan sigaret kretek mesin. Sementara itu, pada inflasi bulanan, lonjakan harga terutama dipicu oleh cabai rawit, kubis, dan daging ayam ras. Fluktuasi harga pada komoditas-komoditas tersebut sangat dirasakan oleh rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah, karena merupakan kebutuhan pokok dan seringkali menjadi bagian dari pengeluaran terbesar.

Strategi Pengendalian Inflasi yang Diusulkan

Menanggapi kondisi tersebut, Lalu Wirajaya menekankan pentingnya penguatan strategi pengendalian inflasi. Ia mengusulkan agar upaya ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan inovatif. Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah melakukan studi komparasi ke daerah lain yang dinilai berhasil dalam menjaga stabilitas harga.

"Kita tidak perlu malu belajar dari daerah lain yang pengendalian inflasinya baik. Program-program yang berhasil bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi NTB," kata politisi Partai Gerindra ini. Ia menambahkan bahwa pembelajaran dari praktik terbaik di daerah lain dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang lebih efektif untuk diterapkan di NTB. Pendekatan ini dianggap lebih efisien dibandingkan menciptakan program dari nol, terutama jika sumber daya yang tersedia terbatas.

Lebih lanjut, Wirajaya juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program pengendalian inflasi yang telah berjalan sebelumnya. Menurutnya, sejumlah inisiatif yang pernah diterapkan oleh TPID NTB di masa kepemimpinan sebelumnya dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan kebijakan ke depan. Ia berharap pimpinan BI saat ini dapat melanjutkan dan bahkan meningkatkan kreativitas dalam merancang program agar pengendalian inflasi menjadi semakin efektif.

"Saya kira sudah ada program dari kepemimpinan sebelumnya yang bisa dicontoh. Pimpinan BI sekarang diharapkan bisa melanjutkan bahkan lebih kreatif lagi agar program pengendalian inflasi semakin efektif," ujarnya. Keberlanjutan program ini penting untuk memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak terhenti hanya karena pergantian kepemimpinan, melainkan menjadi sebuah proses yang terintegrasi dan terus berkembang.

Dampak Inflasi Terhadap Masyarakat dan Perekonomian

Inflasi yang tinggi, seperti yang terpantau di NTB, memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat. Secara umum, inflasi mengikis nilai riil pendapatan dan tabungan masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan, daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini berarti masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya atau untuk berinvestasi.

Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, dampak inflasi bisa sangat memberatkan. Mereka seringkali memiliki alokasi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan dan energi, yang cenderung menjadi komoditas yang paling volatil harganya. Kenaikan harga pada barang-barang ini dapat memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi barang lain yang penting untuk kesejahteraan, seperti pendidikan atau layanan kesehatan. Dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi dan berkelanjutan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

Peran Bank Indonesia dan TPID

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satunya diwujudkan melalui pengendalian inflasi. BI bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjaga pasokan barang dan jasa tetap lancar serta mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

TPID biasanya terdiri dari berbagai instansi pemerintah daerah, seperti dinas perdagangan, pertanian, perhubungan, dan juga melibatkan pelaku usaha serta akademisi. Melalui forum ini, berbagai isu terkait inflasi dibahas, mulai dari pemantauan harga di pasar, analisis penyebab kenaikan harga, hingga perumusan langkah-langkah mitigasi. Beberapa program yang umum dilakukan oleh TPID antara lain:

• Operasi Pasar Murah: Menjual kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar untuk menstabilkan harga dan memberikan alternatif bagi masyarakat.
• Penguatan Ketahanan Pangan: Mendorong produksi pertanian lokal, memastikan ketersediaan pasokan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah yang rentan terhadap gejolak harga.
• Penyaluran Bantuan Sosial: Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan untuk meringankan beban kenaikan harga.
• Pemantauan dan Pengawasan Harga: Melakukan pemantauan rutin terhadap harga-harga komoditas strategis di pasar untuk mendeteksi dini potensi lonjakan harga.
• Kemitraan dengan Pelaku Usaha: Membangun sinergi dengan distributor, pedagang besar, dan petani untuk memastikan kelancaran rantai pasok dan stabilitas harga.

Upaya Lalu Wirajaya untuk mendorong penguatan pengendalian inflasi ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro agar kesejahteraan masyarakat NTB dapat terus terjaga. Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan inflasi.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Dengan semakin dekatnya momen-momen penting dalam kalender ekonomi Indonesia, seperti hari raya keagamaan dan liburan panjang, potensi kenaikan permintaan akan semakin meningkat. Hal ini secara tradisional dapat memicu kenaikan harga pada beberapa komoditas. Oleh karena itu, kewaspadaan dan langkah antisipatif dari BI dan TPID sangat dibutuhkan.

Tantangan lain yang mungkin dihadapi adalah faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian, serta isu-isu logistik yang dapat memperlambat distribusi barang. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang komprehensif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi.

Pesan dari Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, sejatinya merupakan panggilan untuk sinergi yang lebih kuat. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan sebuah upaya kolektif yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan pemahaman bersama akan pentingnya stabilitas harga bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di NTB. Dengan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan NTB dapat kembali mengendalikan laju inflasinya agar tetap berada pada level yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.