SEMMI NTB Kecam Kelalaian Pemprov dan DPRD NTB dalam Penanganan Korban Banjir Bandang Bima yang Masih Memprihatinkan

BIMA – Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rizal Ansari, melayangkan kecaman keras terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Sikap kedua lembaga legislatif dan eksekutif tingkat provinsi ini dinilai minim kepedulian dan lamban dalam merespons kondisi para korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, pada 2 Februari 2025 lalu. Hingga kini, lebih dari tujuh bulan pasca-bencana, kondisi para pengungsi dan kerusakan infrastruktur vital di wilayah terdampak dilaporkan masih sangat memprihatinkan, tanpa adanya solusi nyata yang memadai dari pemerintah provinsi.

Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi tersebut tidak hanya merenggut tujuh nyawa warga, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Infrastruktur krusial, termasuk jembatan penghubung antar desa yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta jalan provinsi yang merupakan akses utama mobilitas, mengalami kerusakan parah. Selain itu, puluhan rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus deras, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Menurut Muhammad Rizal Ansari, situasi di lokasi pengungsian hingga saat ini masih jauh dari kata layak. Sebagian besar korban terpaksa bertahan hidup di tenda-tenda darurat yang didirikan seadanya atau di bangunan yang rusak akibat terjangan banjir. Kondisi ini diperparah dengan minimnya bantuan logistik dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," tegas Muhammad Rizal Ansari dalam keterangannya kepada pers. Ia menambahkan bahwa perhatian yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan dewan perwakilan rakyat terkesan sporadis dan tidak mencerminkan skala urgensi penanganan pasca-bencana.

Kronologi dan Dampak Bencana

Bencana banjir bandang di Wera dan Ambalawi terjadi pada awal Februari 2025, sebuah periode yang biasanya ditandai dengan curah hujan tinggi di wilayah NTB. Namun, pada hari kejadian, intensitas hujan dilaporkan meningkat drastis, menyebabkan luapan air dari sungai-sungai yang melintasi kedua kecamatan tersebut. Aliran air yang deras dan membawa material lumpur serta puing-puing bangunan menerjang permukiman warga dengan kecepatan tinggi.

Dampak langsung dari banjir bandang ini sangat tragis. Tujuh korban jiwa tercatat dalam insiden tersebut, sebuah angka yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain korban jiwa, kerugian materiil juga sangat besar. Data awal yang dihimpun mencatat kerusakan pada infrastruktur publik dan privat. Jembatan penghubung antar desa, yang vital untuk aktivitas sehari-hari, hancur lebur, memisahkan akses antar dusun dan desa. Jalan provinsi yang menjadi jalur distribusi barang dan mobilitas warga juga mengalami kerusakan parah, membuat akses menjadi sulit dan berbahaya.

Tidak kurang dari puluhan rumah warga dilaporkan rata dengan tanah atau terseret arus. Ribuan warga terpaksa mengungsi, kehilangan segalanya. Fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah juga dilaporkan mengalami kerusakan, menambah beban psikologis dan sosial bagi masyarakat yang terdampak.

Kondisi Terkini: Hidup dalam Ketidakpastian

Lebih dari setengah tahun berlalu, optimisme untuk kembali ke kehidupan normal pasca-bencana bagi warga Wera dan Ambalawi masih terasa jauh. Muhammad Rizal Ansari menyoroti bahwa banyak warga yang masih bergantung pada bantuan dari berbagai pihak, baik lembaga swadaya masyarakat, komunitas, maupun uluran tangan pribadi.

"Kondisi di lokasi banjir masih sangat memprihatinkan. Warga masih tinggal di tenda-tenda darurat. Bayangkan, di bawah terik matahari dan potensi hujan susulan, mereka harus bertahan hidup tanpa kepastian kapan akan kembali memiliki rumah layak huni," ujar Rizal. Ia juga menekankan bahwa bantuan yang diterima selama ini belum mencukupi kebutuhan dasar, apalagi untuk memulai kembali proses rekonstruksi kehidupan.

Lambannya Rehabilitasi Infrastruktur

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh PW SEMMI NTB adalah lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Jembatan penghubung, yang merupakan prioritas utama untuk memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi, hingga kini belum menunjukkan progres perbaikan yang signifikan. Padahal, jembatan tersebut bukan hanya akses bagi warga Wera dan Ambalawi, tetapi juga bagi masyarakat di wilayah sekitarnya yang bergantung pada jalur tersebut.

Kerusakan parah pada jalan provinsi juga menjadi hambatan utama. Akses yang sulit menyulitkan distribusi bantuan logistik, termasuk kebutuhan pokok seperti pangan, obat-obatan, dan material bangunan. Mobilitas masyarakat untuk mencari nafkah, berobat, atau sekadar bersilaturahmi menjadi sangat terbatas, memperparah kondisi ekonomi warga yang sudah terpuruk akibat bencana.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," seru Muhammad Rizal Ansari, menyuarakan kekecewaan dan tuntutan warga. Ia menambahkan bahwa kehadiran para wakil rakyat dan pejabat pemerintah di lokasi bencana seharusnya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diikuti dengan aksi nyata dan tindak lanjut yang terukur.

Tuntutan dan Desakan kepada Pemerintah

Menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, PW SEMMI NTB melayangkan beberapa tuntutan dan desakan kepada Pemprov NTB dan DPRD NTB.

Pertama, mereka mendesak agar Pemprov NTB dan DPRD NTB segera turun langsung meninjau lokasi bencana secara komprehensif. Kunjungan ini diharapkan bukan sekadar kunjungan sporadis, melainkan untuk memahami secara mendalam skala kerusakan dan kebutuhan riil para korban.

Kedua, percepatan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang memadai dan memastikan proses perbaikan jembatan penghubung serta jalan provinsi berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dan transparan.

Ketiga, penyaluran bantuan bagi warga terdampak harus ditingkatkan dan diperluas. Bantuan ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup dukungan untuk pembangunan kembali rumah, bantuan modal usaha, serta program-program pemulihan psikososial bagi korban.

Keempat, PW SEMMI NTB menuntut adanya akuntabilitas dari pemerintah dalam setiap tahapan penanganan bencana. Mereka meminta agar pemerintah dapat memberikan laporan perkembangan yang transparan kepada publik mengenai alokasi anggaran, realisasi bantuan, dan progres rekonstruksi.

Implikasi Jangka Panjang dan Seruan untuk Kepedulian Kolektif

Kelalaian dalam penanganan pasca-bencana seperti yang disuarakan oleh PW SEMMI NTB memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan. Jika infrastruktur vital tidak segera dipulihkan, geliat ekonomi di Kabupaten Bima, khususnya di wilayah Wera dan Ambalawi, akan semakin terhambat. Keterisolasian akibat rusaknya akses dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, terganggunya distribusi hasil bumi, dan meningkatnya biaya logistik.

Selain itu, kondisi pengungsian yang berkepanjangan dapat menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan psikologis yang lebih kompleks. Anak-anak yang kehilangan akses pendidikan formal, perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi, serta lansia yang membutuhkan perawatan khusus, semuanya berisiko mengalami dampak negatif yang lebih parah jika tidak segera mendapatkan penanganan yang memadai.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, termasuk banjir, gempa bumi, dan longsor. Oleh karena itu, investasi dalam sistem peringatan dini, infrastruktur mitigasi bencana, serta mekanisme penanganan pasca-bencana yang efektif dan responsif menjadi sangat krusial.

Pernyataan Muhammad Rizal Ansari bukan sekadar kritik, melainkan sebuah seruan untuk membangkitkan kesadaran kolektif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, akan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi musibah. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari respons cepat saat kejadian, tetapi juga dari keberlanjutan upaya pemulihan dan bagaimana pemerintah mampu mengembalikan harapan serta kehidupan normal bagi para korban.

PW SEMMI NTB berharap agar desakan mereka dapat menjadi katalisator bagi pemerintah provinsi dan DPRD NTB untuk segera bertindak nyata, menunjukkan kepedulian yang tulus, dan bekerja keras untuk memulihkan kondisi warga Wera dan Ambalawi agar tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan. Langkah konkret dan komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan sangat dinantikan oleh masyarakat yang terdampak bencana ini.