RUPS Jamkrida NTB Syariah Berhentikan Direktur Utama Lalu Taufik Mulyadi, Fokus Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah

MATARAM – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang digelar pada Kamis, 4 Juni 2026, secara resmi memberhentikan Lalu Taufik Mulyadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Keputusan ini diambil setelah agenda utama rapat, yaitu pembahasan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Buku 2025, selesai dilaksanakan dan disetujui oleh para pemegang saham. Pemberhentian ini, meski disampaikan dengan hormat, ternyata menyisakan kejutan bagi Lalu Taufik Mulyadi sendiri, yang mengaku tidak mendapatkan informasi sebelumnya mengenai adanya agenda pergantian direksi.

RUPS yang diselenggarakan di Ayom Hotel, Jalan Udayana, Kota Mataram, ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, yang bertindak sebagai perwakilan pemegang saham utama. Menurut Lalu Taufik Mulyadi, agenda rapat awalnya berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang meliputi evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan selama tahun buku 2025.

“Alhamdulillah, seluruh laporan pertanggungjawaban diterima dengan baik oleh pemegang saham,” ungkap Lalu Taufik Mulyadi setelah rapat. Ia menambahkan bahwa setelah LPJ disahkan, rapat sempat diskors selama kurang lebih 30 menit. Namun, ketika rapat kembali dibuka, agenda bergeser secara mendadak dengan pengumuman pergantian Direktur Utama dan pemberhentian dirinya.

“Setelah skorsing sekitar setengah jam, tiba-tiba diumumkan pergantian Direktur Utama dan saya diberhentikan dengan hormat. Namun, saya tetap bersyukur karena LPJ yang menjadi tanggung jawab saya diterima dengan baik oleh pemegang saham,” jelasnya.

Lalu Taufik Mulyadi menegaskan bahwa keputusan pergantian pimpinan sepenuhnya berada di tangan pemegang saham sebagai pemilik sah perusahaan. Ia menyatakan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan rasa syukur.

“Kalau pemegang saham memiliki kebijakan untuk memberhentikan saya, tidak ada masalah. Itu hak pemegang saham. Saya tetap bersyukur dengan segala kondisi yang ada,” tegasnya.

Capaian Strategis Selama Kepemimpinan

Meskipun masa jabatannya berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan, Lalu Taufik Mulyadi mengklaim bahwa selama kepemimpinannya, PT Jamkrida NTB Syariah berhasil menuntaskan sejumlah agenda strategis yang krusial bagi perkembangan perusahaan. Dua prioritas utama yang berhasil dicapai adalah proses konversi perusahaan menjadi entitas syariah sepenuhnya dan pemenuhan modal ekuitas minimum sebesar Rp50 miliar.

Proses konversi menjadi syariah merupakan langkah penting untuk menyelaraskan operasional perusahaan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang sejalan dengan visi pembangunan ekonomi syariah di Provinsi NTB. Sementara itu, pemenuhan ekuitas minimum menjadi syarat penting agar perusahaan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan jaminan yang lebih kuat bagi para nasabahnya, terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemenuhan ekuitas ini dilakukan melalui skema inbreng (penyertaan modal) senilai Rp17 miliar.

“Alhamdulillah ada dua agenda besar yang berhasil diselesaikan. Pertama proses konversi, kedua pemenuhan ekuitas Rp50 miliar melalui inbreng Rp17 miliar. Saya cukup puas dengan capaian itu,” ujarnya.

Menurut Lalu Taufik Mulyadi, keberhasilan menyelesaikan kedua agenda strategis ini telah membangun fondasi yang kuat bagi keberlanjutan bisnis Jamkrida NTB Syariah. Perusahaan kini memiliki posisi yang lebih baik untuk terus berkontribusi dalam mendukung pembiayaan sektor usaha, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Penunjukan Pelaksana Tugas dan Alasan Perubahan Kepemimpinan

Berdasarkan keputusan RUPS, pemberhentian Lalu Taufik Mulyadi berlaku efektif sejak 4 Juni 2026. Untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama, RUPS menunjuk Komisaris Independen, Lalu Purnawan, untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan tanpa jeda.

“Bunyinya tadi diberhentikan per hari ini. Jadi secara resmi saya sudah tidak menjabat apa pun di perusahaan. Saya juga sudah pamit dari kantor,” kata Lalu Taufik Mulyadi, mengkonfirmasi statusnya pasca-RUPS.

Dalam penjelasan yang disampaikan saat rapat, para pemegang saham mengemukakan bahwa pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Provinsi NTB. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara berbagai lembaga keuangan syariah daerah, termasuk Bank NTB Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, dan PT Jamkrida NTB Syariah.

“Alasan yang disampaikan adalah untuk memperkuat ekosistem syariah dan sinergi lembaga keuangan daerah. Saya menghormati keputusan tersebut,” tutur Lalu Taufik Mulyadi.

Penguatan sinergi ini dipandang penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kokoh dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui dukungan terhadap UMKM.

Latar Belakang Karier dan Apresiasi

Lalu Taufik Mulyadi memiliki rekam jejak yang cukup panjang di PT Jamkrida NTB. Ia pertama kali bergabung dengan perusahaan sebagai Direktur pada September 2018 hingga 2021. Setelah itu, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Direktur pada periode 2021-2024. Puncaknya, sejak tahun 2024, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

Menutup masa tugasnya, Lalu Taufik Mulyadi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama masa kepemimpinannya. Ucapan terima kasih ditujukan kepada pemerintah daerah, mitra kerja, para pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam pengembangan perusahaan.

“Bersama kita telah membangun ekosistem penjaminan syariah yang tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTB, khususnya UMKM. Saya menitipkan hubungan baik yang telah terjalin ini kepada pimpinan baru PT Jamkrida NTB Syariah,” pungkasnya.

Konteks dan Implikasi Perubahan Kepemimpinan

Perubahan kepemimpinan di PT Jamkrida NTB Syariah ini terjadi di tengah upaya Provinsi NTB untuk terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai lembaga penjaminan, Jamkrida memegang peranan vital dalam ekosistem keuangan daerah, khususnya dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM yang seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Konversi perusahaan menjadi syariah dan pemenuhan modal ekuitas merupakan langkah strategis yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Keberhasilan Lalu Taufik Mulyadi dalam menyelesaikan kedua agenda ini patut diapresiasi sebagai kontribusi signifikan terhadap visi tersebut.

Namun, keputusan RUPS untuk melakukan pergantian Direktur Utama, meskipun disampaikan sebagai upaya penguatan ekosistem dan sinergi, dapat memunculkan berbagai interpretasi. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki hak penuh untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategis demi kepentingan terbaik perusahaan. Di sisi lain, perubahan mendadak ini bisa menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika internal atau adanya pertimbangan lain yang tidak sepenuhnya diungkapkan ke publik.

Penunjukan Lalu Purnawan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama memberikan waktu bagi pemegang saham untuk melakukan proses seleksi dan penunjukan Direktur Utama definitif. Periode transisi ini krusial untuk memastikan bahwa roda organisasi tetap berputar lancar dan program-program strategis yang telah dirancang dapat terus berjalan tanpa hambatan.

Penguatan sinergi antarlembaga keuangan syariah daerah, seperti yang disebutkan sebagai alasan pergantian, adalah sebuah langkah yang sangat positif. Kolaborasi yang kuat antara Bank NTB Syariah, BPR Syariah, dan Jamkrida NTB Syariah dapat menciptakan produk dan layanan keuangan yang lebih komprehensif dan terjangkau bagi masyarakat, terutama UMKM. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah.

Masa depan PT Jamkrida NTB Syariah di bawah kepemimpinan baru, serta bagaimana sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya akan diimplementasikan, akan menjadi fokus perhatian ke depan. Keberhasilan dalam menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang akan sangat bergantung pada visi strategis pimpinan yang baru dan dukungan berkelanjutan dari pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.