DPRD NTB Desak Percepatan Pelantikan Kepala Sekolah Definitif Guna Menjamin Stabilitas dan Mutu Pendidikan di Jenjang Menengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi melayangkan dorongan kuat kepada Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk segera melakukan pelantikan kepala sekolah definitif pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Langkah ini dinilai mendesak mengingat proses seleksi calon kepala sekolah (cakep) telah rampung sejak April 2026, namun hingga memasuki pertengahan Mei, puluhan posisi strategis di berbagai satuan pendidikan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Ketidakpastian kepemimpinan ini dikhawatirkan akan menghambat akselerasi program pendidikan dan stabilitas manajerial di tingkat sekolah.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala sekolah definitif bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan kebutuhan fundamental untuk memastikan roda organisasi sekolah berjalan optimal. Menurutnya, status pelaksana tugas memiliki keterbatasan wewenang yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan pengembangan jangka panjang sekolah. Ia menekankan bahwa semakin lama posisi ini dibiarkan kosong dari pejabat definitif, semakin besar risiko penurunan performa institusi pendidikan di NTB.

Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 37 satuan pendidikan di bawah naungan Pemerintah Provinsi NTB yang masih dipimpin oleh pelaksana tugas. Kondisi ini mencakup berbagai wilayah di 10 kabupaten/kota se-NTB. Meskipun proses asesmen dan seleksi yang melibatkan sekitar 360 peserta telah selesai dilakukan, penundaan pelantikan ini menciptakan tanda tanya besar di kalangan pendidik, orang tua siswa, hingga para pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Urgensi Kepemimpinan Definitif dalam Ekosistem Pendidikan

Kepemimpinan seorang kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kurikulum dan manajemen sekolah. Didi Sumardi menjelaskan bahwa kepala sekolah definitif memiliki legitimasi penuh untuk merancang visi dan misi sekolah secara berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan peran pelaksana tugas yang cenderung bersifat transisional dan terbatas pada tugas-tugas rutin harian. Dalam konteks pendidikan modern, kepala sekolah dituntut untuk menjadi manajer sekaligus pemimpin instruksional yang mampu memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan.

Ketidakpastian jabatan definitif ini berdampak langsung pada psikologi kerja di lingkungan sekolah. Guru dan staf memerlukan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target-target literasi, numerasi, dan kualitas lulusan yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Didi menambahkan bahwa DPRD NTB telah berulang kali mengingatkan Dinas Dikpora (sebutan untuk nomenklatur terkait di NTB) agar tidak menunda-nunda proses ini. Bagi lembaga legislatif, efektivitas anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai di tingkat manajerial sekolah.

Selain aspek manajerial, keberadaan kepala sekolah definitif sangat krusial dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan regulasi keuangan daerah dan pendidikan, pejabat pelaksana tugas seringkali menghadapi kendala administratif saat harus menandatangani dokumen-dokumen keuangan yang bersifat mengikat dan jangka panjang. Hal ini berpotensi menghambat penyerapan anggaran yang seharusnya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah maupun peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Kronologi dan Mekanisme Seleksi Calon Kepala Sekolah

Proses seleksi calon kepala sekolah di Provinsi NTB tahun 2026 telah melalui tahapan yang panjang dan transparan. Dimulai sejak awal tahun, proses ini bertujuan untuk menjaring talenta-talenta terbaik dari kalangan guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi, termasuk kepemilikan sertifikat pendidik dan pengalaman manajerial yang cukup. Sebanyak 360 peserta yang berasal dari berbagai daerah di NTB telah mengikuti rangkaian seleksi yang ketat.

Tahapan pertama meliputi seleksi administrasi untuk memverifikasi kelayakan berkas dan rekam jejak calon. Setelah lolos administrasi, para kandidat diwajibkan mengikuti tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) untuk mengukur kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Tahapan akhir dari proses ini adalah tes wawancara yang dilakukan secara daring (online). Penggunaan teknologi dalam sesi wawancara ini merupakan bentuk adaptasi terhadap efisiensi birokrasi, sekaligus memastikan objektivitas penilaian karena melibatkan tim penguji yang kompeten secara lintas wilayah.

Meskipun seluruh tahapan tersebut telah dinyatakan tuntas pada April 2026, hasil akhirnya masih tertahan di meja pemerintah provinsi. Penundaan ini menjadi sorotan karena seharusnya pengumuman dan pelantikan dilakukan segera setelah hasil asesmen keluar. Kejelasan status 360 kandidat tersebut sangat dinantikan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di 37 sekolah yang saat ini masih dipimpin oleh Plt, serta untuk menggantikan kepala sekolah yang telah memasuki masa pensiun atau habis masa jabatannya.

Kendala Regulasi: Aturan Tiga Periode dan Pemetaan Ulang

Merespons desakan dari pihak legislatif, Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi, memberikan penjelasan terkait alasan di balik keterlambatan pelantikan ini. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bermaksud mengulur waktu, melainkan sedang melakukan telaah mendalam dan pemetaan yang sangat hati-hati terhadap para calon yang ada. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah adanya regulasi yang membatasi masa jabatan kepala sekolah.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk merujuk pada Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, ditegaskan adanya batasan masa jabatan maksimal tiga periode bagi seorang kepala sekolah. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan regenerasi kepemimpinan dan mencegah stagnasi inovasi di satuan pendidikan. Syamsul Hadi mengungkapkan bahwa banyak kepala sekolah petahana yang saat ini sudah memasuki periode ketiga, sehingga secara aturan mereka tidak dapat lagi diangkat kembali di posisi yang sama atau dipindahkan ke sekolah lain sebagai kepala sekolah.

Proses pemetaan ini menjadi rumit karena pemerintah harus memastikan bahwa penempatan kepala sekolah baru tidak melanggar aturan periodisasi tersebut, sembari tetap menjaga kualitas kepemimpinan. Dinas Dikpora NTB harus melakukan penelusuran rekam jejak digital dan administratif terhadap setiap kandidat untuk memastikan tidak ada cacat prosedur saat pelantikan nanti dilakukan. Syamsul menekankan bahwa kehati-hatian ini diambil agar layanan pendidikan tetap maksimal dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Implikasi Terhadap Kualitas Lulusan SMA dan SMK

Kekosongan kepala sekolah definitif di jenjang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) memiliki dampak yang lebih spesifik dibandingkan SMA. SMK sangat bergantung pada kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kepala sekolah definitif memiliki wewenang hukum untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan perusahaan-perusahaan besar guna penempatan praktik kerja lapangan (PKL) siswa maupun keterserapan lulusan.

Jika posisi kepemimpinan di SMK terus dijabat oleh Plt, dikhawatirkan kerja sama strategis dengan industri akan melambat. Pihak industri cenderung lebih percaya diri untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan institusi yang memiliki kepemimpinan stabil. Hal yang sama berlaku untuk SLB (Sekolah Luar Biasa), di mana kebutuhan akan kebijakan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus memerlukan komitmen kuat dari seorang pemimpin yang memiliki kewenangan penuh.

Secara luas, tantangan pendidikan di NTB saat ini mencakup peningkatan skor literasi dan numerasi dalam Asesmen Nasional. Pencapaian target ini memerlukan supervisi akademik yang intensif dari kepala sekolah kepada para guru di kelas. Tanpa kepala sekolah definitif yang fokus pada pengembangan instruksional, dikhawatirkan proses supervisi ini tidak berjalan dengan standar yang diharapkan, yang pada akhirnya akan merugikan siswa dalam persaingan masuk ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.

Harapan dan Langkah Strategis ke Depan

DPRD NTB berharap agar dalam waktu dekat pemerintah provinsi segera mengumumkan hasil seleksi dan menjadwalkan prosesi pelantikan. Didi Sumardi mengingatkan bahwa stabilitas pendidikan adalah kunci bagi pembangunan sumber daya manusia di NTB. Ia menyarankan agar Dinas Dikpora melakukan komunikasi yang lebih terbuka mengenai kendala yang dihadapi agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di ruang publik.

Di sisi lain, publik menantikan komitmen pemerintah untuk menempatkan sosok-sosok yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga memiliki integritas dan visi inovatif. Kepala sekolah yang dilantik nantinya diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam transformasi digital pendidikan di NTB, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mulai merambah dunia sekolah.

Langkah strategis yang perlu diambil segera adalah finalisasi pemetaan berdasarkan aturan tiga periode tersebut dan pengajuan draf pelantikan kepada Gubernur atau Penjabat Gubernur NTB. Dengan tersisanya 37 posisi Plt dan ketersediaan 360 calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pengisian jabatan definitif. Keberhasilan dalam menyelesaikan transisi kepemimpinan ini akan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam memprioritaskan sektor pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan polemik kekosongan kepala sekolah ini dapat segera berakhir. Pendidikan di NTB membutuhkan nakhoda yang pasti untuk mengarahkan sekolah-sekolah menuju standar kualitas yang lebih tinggi, demi masa depan generasi muda yang lebih cerah dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.