Mori Hanafi Dinilai Memiliki Modal Politik Komplet untuk Menatap Pilgub NTB 2029

Panggung politik Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menghangat meski pemilihan gubernur baru akan digelar pada 2029 mendatang. Analisis mendalam yang dirilis oleh Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menempatkan Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi, sebagai kandidat dengan modal politik paling mengilap. Berdasarkan kajian strategis yang dipaparkan di Mataram, Senin (1/6/2026), Mori dinilai memiliki profil yang paling relevan untuk menjawab tantangan pembangunan NTB di masa depan yang semakin kompleks.

Rekam Jejak dan Evolusi Kepemimpinan Mori Hanafi

Perjalanan karier politik Mori Hanafi merupakan sebuah proses evolusi yang panjang dan terukur. Ia bukan merupakan figur yang muncul secara instan di permukaan politik lokal. Rekam jejaknya mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari legislatif tingkat daerah hingga nasional. Sebagai mantan Wakil Ketua DPRD NTB, ia memahami anatomi anggaran dan kebijakan daerah secara mendalam.

Kapasitasnya semakin teruji saat ia memutuskan melangkah ke panggung nasional sebagai anggota DPR RI. Perpindahan ini memberikan Mori akses langsung ke pusat pengambilan kebijakan di Jakarta, sebuah aset krusial bagi daerah yang masih sangat bergantung pada alokasi anggaran dan regulasi dari pemerintah pusat. Kepercayaan yang diberikan oleh Partai NasDem untuk memimpin DPW di NTB menjadi bukti bahwa ia memiliki kemampuan manajerial dan konsolidasi organisasi yang diakui di level nasional.

Dalam pandangan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, kombinasi antara pengalaman di legislatif daerah, DPR RI, dan posisi ketua partai merupakan "modalitas lengkap". Seorang pemimpin NTB di masa depan, menurut Didu—sapaan akrab Bambang—tidak cukup hanya mengandalkan popularitas semata. Tantangan NTB ke depan memerlukan sosok yang memiliki jejaring nasional yang kuat agar mampu menarik investasi, mempercepat hilirisasi industri, serta mengawal proyek-proyek strategis nasional masuk ke Bumi Gora.

Tantangan Strategis NTB dan Kebutuhan Pemimpin Masa Depan

NTB saat ini berada pada persimpangan jalan dalam hal pembangunan ekonomi. Transisi dari ekonomi berbasis komoditas primer menuju hilirisasi industri memerlukan kepemimpinan yang memiliki visi makro. Tantangan seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia (IPM), serta penguatan konektivitas antar-pulau menuntut pemimpin yang mampu melakukan negosiasi di level kementerian.

Analisis Mi6 menekankan bahwa posisi Gubernur NTB 2029 harus diisi oleh figur yang mampu berperan sebagai "negosiator efektif". Artinya, gubernur tidak boleh hanya menjadi administrator yang menunggu instruksi pusat, tetapi harus mampu menjadi inisiator yang mampu memperbesar posisi tawar daerah dalam peta ekonomi nasional. Pengalaman Mori di DPR RI dinilai menjadi poin plus, karena ia telah terbiasa berhadapan dengan dinamika kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga negara.

Uji Nyali di PON 2028: Barometer Kepemimpinan

Salah satu aspek yang disoroti oleh pengamat adalah peran Mori Hanafi sebagai Ketua KONI NTB. Posisi ini bukan sekadar jabatan organisasi olahraga, melainkan sebuah panggung ujian manajerial yang sangat krusial. NTB, bersama dengan Nusa Tenggara Timur (NTT), telah ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2028.

PON 2028 merupakan mega proyek yang akan melibatkan koordinasi lintas sektoral, manajemen anggaran yang besar, serta ekspektasi publik yang tinggi. Jika Mori mampu mengorkestrasi perhelatan tersebut dengan sukses—termasuk dalam aspek manajemen venue, prestasi atlet, dan efisiensi anggaran tanpa membebani APBD secara berlebihan—maka hal ini akan menjadi leverage politik yang sangat signifikan bagi elektabilitasnya. Keberhasilan dalam memimpin hajat nasional di NTB akan menjadi bukti nyata kapasitas manajerialnya di mata masyarakat luas.

Mendobrak Sekat Geografis dalam Demokrasi Modern

Dalam diskursus politik lokal, seringkali muncul sentimen kewilayahan yang mempertanyakan asal-usul geografis seorang calon pemimpin. Dalam konteks NTB, diskursus mengenai "Putra Daerah" dari Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa seringkali menjadi komoditas politik. Namun, Mi6 secara tegas menyatakan bahwa cara pandang tersebut sudah tidak relevan dalam bingkai demokrasi modern.

Didu menegaskan bahwa demokrasi harus diukur berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak. Persoalan asal-usul dari Bima atau wilayah manapun tidak boleh menjadi penghambat bagi seseorang untuk mengabdi kepada seluruh rakyat NTB. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu bekerja lintas batas, melayani seluruh warga tanpa memandang identitas kedaerahan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah paradigma pemilih dari politik identitas menuju politik berbasis kinerja dan kompetensi.

Regenerasi dan Karakter Petarung

Di tengah arus regenerasi politik, Mori Hanafi dianggap sebagai jembatan yang efektif antara generasi senior dan generasi baru. Usianya yang relatif muda jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh senior lainnya, namun memiliki kematangan organisasi yang setara dengan politisi kawakan, menempatkan Mori di posisi yang unik.

Karakter "petarung" yang disematkan kepadanya merujuk pada daya tahannya dalam berbagai dinamika politik yang penuh tekanan. Politik adalah arena di mana figur seringkali jatuh saat situasi tidak menguntungkan. Mori dinilai sebagai sosok yang memiliki persistensi tinggi, mampu bertahan di tengah arus kompetisi yang keras, dan tetap mampu membangun konsensus. Kemampuan menjaga soliditas internal di partai politik merupakan bukti bahwa ia memiliki manajemen konflik yang matang.

Pentingnya Pilkada Langsung untuk Legitimasi

Dalam kesempatan yang sama, Mi6 juga mengeluarkan pernyataan tegas terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Mi6 menolak keras wacana pemilihan gubernur melalui DPRD atau sistem penunjukan. Menurut mereka, legitimasi politik seorang kepala daerah hanya bisa lahir dari mandat langsung rakyat melalui kotak suara.

Pemilihan secara langsung adalah bentuk kedaulatan tertinggi. Tanpa proses pemilihan yang melibatkan partisipasi publik secara luas, dikhawatirkan akan terjadi krisis legitimasi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan di masa depan. Dukungan terhadap pemilihan langsung ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kualitas demokrasi di NTB agar tidak mengalami kemunduran.

Implikasi Terhadap Peta Politik 2029

Meskipun pemilihan Gubernur NTB masih berselang beberapa tahun lagi, munculnya nama Mori Hanafi sebagai figur yang relevan menunjukkan bahwa peta politik 2029 mulai terbentuk. Kehadiran figur yang memiliki jejaring nasional dan pengalaman manajerial di tingkat pusat diprediksi akan menjadi standar baru bagi kandidat lain yang akan ikut berkompetisi.

Para pengamat politik melihat bahwa partai-partai lain tentu akan merespons dengan memunculkan kandidat-kandidat yang memiliki profil serupa. Persaingan ini diprediksi akan membawa dampak positif bagi publik, karena akan ada adu gagasan dan visi pembangunan yang lebih komprehensif.

Sebagai kesimpulan, posisi Mori Hanafi saat ini berada dalam baris terdepan dalam percakapan politik menuju Pilgub NTB 2029. Namun, keberhasilan langkah politiknya akan sangat bergantung pada bagaimana ia memanfaatkan momentum PON 2028 dan kemampuannya dalam melakukan konsolidasi di seluruh wilayah NTB. Masyarakat NTB kini menantikan pemimpin yang mampu membawa daerah ini ke tingkat kemajuan yang lebih tinggi, dengan standar kepemimpinan yang berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar janji-janji kampanye.

Data dan rekam jejak yang telah dikumpulkan sejauh ini menunjukkan bahwa Mori Hanafi memiliki fondasi yang kuat. Tinggal bagaimana ia merawat fondasi tersebut dan memperluas dukungan publik agar dapat dikonversi menjadi kemenangan pada 2029 nanti. Dalam politik, waktu adalah sumber daya, dan bagi Mori, setiap tahapan ke depan adalah kesempatan untuk membuktikan apakah ia benar-benar sosok yang dibutuhkan NTB untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif.