Konflik Internal PPP NTB Memanas Muzihir Copot Muhammad Akri dari Jabatan Ketua Fraksi DPRD NTB

Gejolak internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencuat ke permukaan dan mencapai titik didih baru. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB, Muzihir, secara resmi mengambil langkah tegas dengan mencopot Muhammad Akri dari posisinya sebagai Ketua Fraksi PPP di DPRD Provinsi NTB serta keanggotaannya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Keputusan ini menjadi kulminasi dari ketegangan panjang yang melibatkan legitimasi kepengurusan partai di tingkat wilayah.

Surat keputusan mengenai pergantian posisi strategis tersebut telah ditandatangani oleh Muzihir pada tanggal 20 Mei 2026. Langkah ini bukan sekadar rotasi internal biasa, melainkan sebuah manuver politik yang menunjukkan retakan serius dalam soliditas partai berlambang Ka’bah tersebut di Bumi Gora.

Akar Konflik dan Tuduhan Terhadap Muhammad Akri

Perselisihan ini berhulu pada perbedaan pandangan terkait legalitas kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026–2031. Muzihir menuding Muhammad Akri sebagai tokoh kunci di balik munculnya surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen. Surat tersebut berisi instruksi pencabutan SK kepengurusan Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB dan Sitti Ari sebagai Sekretaris DPW.

Muzihir menilai bahwa tindakan Akri yang tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026–2031 merupakan bentuk pembangkangan terhadap struktur partai yang sah. Dalam pandangan Muzihir, legitimasi kepengurusan yang ia pimpin sudah sesuai dengan mekanisme internal partai, meski terdapat dinamika administratif di tingkat pusat.

Kronologi dan Langkah Strategis DPW PPP NTB

Pasca penandatanganan surat pencopotan, DPW PPP NTB segera bergerak cepat dengan melayangkan surat resmi kepada pimpinan DPRD Provinsi NTB. Langkah ini bertujuan agar perubahan struktur fraksi dapat segera diproses secara administratif di lingkungan legislatif.

Dalam usulan pergantian tersebut, Muzihir direncanakan akan mengambil alih posisi Ketua Fraksi PPP. Sementara itu, posisi Sekretaris Fraksi yang sebelumnya dijabat oleh Marga Harun akan diisi oleh Sitti Ari. Selain itu, keanggotaan Muhammad Akri di Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB akan digantikan oleh Sitti Ari.

Namun, Muzihir menjelaskan bahwa tidak semua jabatan strategis Akri bisa langsung diganti. Posisi Muhammad Akri sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB tetap tidak tersentuh untuk saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh adanya aturan tata tertib DPRD yang mengatur bahwa pergantian pimpinan komisi baru dapat dilakukan setelah masa jabatan berjalan minimal 2,5 tahun. "Ketua Komisi I tetap jatah PPP, namun untuk pergantian personil, kami terikat pada aturan periode masa kerja," ujar Muzihir.

Bantahan Terkait Rumor Dualisme Kepengurusan

Di tengah publik, muncul spekulasi mengenai keengganan Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, untuk membacakan surat masuk dari DPW PPP dalam rapat paripurna. Rumor tersebut menyebutkan bahwa keengganan itu didasari oleh kekhawatiran akan adanya dualisme kepengurusan di tubuh PPP.

Muzihir secara tegas menepis narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono. Terkait adanya surat yang ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) dan bukan oleh Sekretaris Jenderal (Taj Yasin Maimoen), Muzihir berargumen bahwa hal tersebut adalah praktik administratif yang lazim dan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah.

"Kepengurusan kami sah. Jika surat dari DPW tidak dibacakan dalam rapat paripurna, kami siap mengambil langkah hukum dengan menggugat Ketua DPRD NTB karena dianggap menghambat fungsi administratif partai di lembaga legislatif," tegasnya dengan nada tinggi.

Ancaman Sanksi Berat dan Potensi PAW

Konflik ini tidak berhenti pada pencopotan jabatan fraksi. Muzihir memberikan peringatan keras kepada Muhammad Akri bahwa manuver yang dilakukan dapat berujung pada sanksi yang lebih berat. Jika Akri tetap konsisten dengan sikapnya yang tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB 2026–2031, maka partai akan mempertimbangkan langkah pemecatan sebagai kader.

Konsekuensi dari pemecatan tersebut adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatan anggota DPRD NTB. "Jika terus melawan dan tidak mengakui pengurus DPW yang sah, kami tidak ragu mengusulkan pemecatan ke DPP dan memproses PAW yang bersangkutan dari jabatan anggota dewan," pungkas Muzihir.

Konteks Politik dan Implikasi Terhadap Fraksi PPP

Dinamika internal PPP NTB ini diprediksi akan berdampak pada performa fraksi dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di DPRD NTB. Fraksi merupakan representasi partai di parlemen; ketika terjadi konflik internal yang tajam, fungsi fraksi seringkali menjadi tidak efektif.

Secara politis, langkah Muzihir dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi kekuasaan untuk mengamankan posisi DPW dari intervensi atau resistensi pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan kepengurusan saat ini. Di sisi lain, bagi Muhammad Akri, posisi ini menempatkannya pada pilihan sulit antara tetap bertahan dengan keyakinan politiknya atau tunduk pada keputusan DPW guna menyelamatkan karier politiknya di parlemen.

Publik NTB kini menanti respons dari pihak DPRD NTB, khususnya mengenai bagaimana pimpinan dewan menyikapi surat yang dilayangkan oleh Muzihir. Jika pimpinan DPRD menerima usulan tersebut, maka secara otomatis posisi Muhammad Akri di fraksi akan hilang. Namun, jika DPRD memilih untuk bersikap netral atau menunggu klarifikasi dari DPP PPP di Jakarta, maka konflik ini kemungkinan besar akan terus berlarut dan berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas di tingkat akar rumput partai.

Analisis Stabilitas Partai Menjelang Agenda Politik

Konflik internal seperti yang terjadi pada PPP NTB bukan sekadar urusan personal, melainkan indikator kesehatan organisasi partai. Dalam konteks politik NTB yang dinamis, soliditas partai adalah kunci untuk menghadapi agenda-agenda besar ke depan. Terpecahnya suara di tingkat fraksi akan melemahkan posisi tawar partai dalam setiap pengambilan keputusan di DPRD NTB.

Keberhasilan kepengurusan Muzihir dalam mengelola krisis ini akan sangat bergantung pada bagaimana ia merangkul kembali anggota-anggota yang berseberangan tanpa harus menempuh jalur ekstrem seperti PAW. Namun, jika pola penyelesaian konflik yang dipilih adalah melalui jalur sanksi administratif, maka potensi gesekan di tingkat bawah (konstituen) perlu diantisipasi agar tidak menggerus elektabilitas partai pada kontestasi politik mendatang.

Langkah selanjutnya kini berada di tangan pimpinan DPRD NTB dan DPP PPP. Apakah DPP akan mengeluarkan instruksi baru yang menengahi, atau justru membiarkan DPW NTB menyelesaikan persoalannya sendiri melalui mekanisme organisasi, akan menjadi penentu akhir dari drama politik di internal PPP NTB ini. Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Akri belum memberikan tanggapan resmi terkait pencopotan jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPW PPP NTB tersebut.