Ribuan Warga NTB Gelar Aksi Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Gubernur Beri Peringatan Keras

MATARAM – Puluhan ribu massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur NTB pada Senin, 22 Juni 2026. Aksi ini menjadi wujud dukungan kuat terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang pelaksanaannya di NTB menuai berbagai tanggapan pro dan kontra. Massa menuntut agar program yang dinilai memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat ini tidak dihentikan.

Akar Demonstrasi: Dukungan Penuh untuk Program Strategis Nasional

Koordinator Lapangan Aksi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Muhammad Alamsyah, dalam orasinya menegaskan bahwa program MBG telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat NTB. Ia memaparkan berbagai dampak positif yang ditimbulkan, mulai dari terciptanya lapangan pekerjaan baru, peningkatan signifikan dalam perputaran roda ekonomi lokal, hingga pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih merata bagi anak-anak dan ibu hamil.

"Kami percaya Program MBG merupakan program yang sangat baik dan tidak mungkin dihentikan begitu saja oleh pemerintah," ujar Alamsyah kepada awak media di sela-sela aksi. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan para peserta aksi bahwa program MBG bukan sekadar program populis sesaat, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Alamsyah, yang juga merupakan perwakilan mitra MBG dari Lombok Tengah, menyadari adanya dinamika pandangan yang beragam di tengah masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa aksi ini adalah manifestasi dari komitmen para relawan, pengusaha, dan mitra pelaksana yang secara langsung merasakan dan menyaksikan kebaikan program ini. Mereka hadir untuk memberikan dukungan moral kepada pemerintah agar program yang telah terbukti memberikan manfaat nyata ini dapat terus berjalan tanpa keraguan.

Komitmen Pengawalan dan Pencegahan Penyelewengan

Lebih dari sekadar dukungan, aksi ini juga menegaskan komitmen kuat para peserta untuk mengawal pelaksanaan program MBG di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi, baik dalam hal manipulasi harga bahan baku maupun penurunan kualitas gizi makanan yang disalurkan.

Muhammad Alamsyah secara tegas menyatakan bahwa jika memang pernah terjadi kasus penyelewengan, hal tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mewakili keseluruhan implementasi program. "Secara umum, kami melihat implementasi program ini di lapangan sudah berjalan cukup baik," katanya, seraya berharap program yang sangat bermanfaat ini wajib diteruskan dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk perbaikan.

Dampak Ekonomi yang Fantastis: Perputaran Triliunan Rupiah

Salah satu argumen kuat yang disampaikan oleh para pendukung program MBG adalah potensi ekonomi yang luar biasa besar. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 861 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi secara resmi di seluruh wilayah NTB. Setiap dapur ini diperkirakan memiliki anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per bulan.

Angka ini mengindikasikan bahwa program MBG telah menciptakan perputaran ekonomi yang sangat besar. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, dengan lebih dari 860 dapur yang aktif beroperasi, terdapat perputaran dana segar sekitar Rp860 miliar setiap bulan. Dalam kurun waktu setahun, nilai fantastis ini dapat mencapai lebih dari Rp10 triliun yang berputar dan menghidupkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan.

"Program MBG merupakan salah satu program yang secara langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah. Manfaatnya dirasakan oleh tenaga kerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga masyarakat penerima manfaat yang memperoleh asupan gizi yang lebih baik," jelas Alamsyah. Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Mekanisme Pengawasan Ketat untuk Mencegah Korupsi

Menanggapi tudingan miring dari sejumlah pihak yang menyebut program ini hanya menguntungkan segelintir mitra pelaksana, Alamsyah dengan tegas membantah. Ia menjelaskan bahwa sistem pengelolaan Program MBG telah dirancang dengan pengawasan yang sangat ketat dan berlapis untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Pemilik SPPG atau mitra pelaksana tidak dapat mencairkan anggaran tanpa adanya persetujuan resmi dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) maupun petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, pertanggungjawaban keuangan diperkuat oleh mekanisme pengawasan yang melibatkan akuntan, audit internal, serta pemeriksaan langsung dari lembaga auditor negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dengan sistem pengawasan tersebut, peluang terjadinya kerugian negara sangat kecil," tegasnya, menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar tersalurkan untuk tujuan yang semestinya, yaitu pemenuhan gizi masyarakat.

Gubernur NTB Turun Langsung: Peringatan Keras untuk Praktik Nakal

Merespons gelombang massa yang memadati halaman Kantor Gubernur, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, langsung menemui para perwakilan massa aksi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal tidak hanya mendengarkan aspirasi, tetapi juga melontarkan peringatan keras kepada sejumlah SPPG yang diduga masih melakukan praktik nakal dengan mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku program MBG.

"Kalau nanti ternyata program ini dilanjutkan dan masih teman-teman yang melakukan itu (mark up harga, red). Saya orang pertama bersama Satgas dan BGN yang tangkap dan tutup dapurnya!" ancam Gubernur Iqbal dengan tegas di hadapan para massa aksi. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi di NTB dan menemukan indikasi kuat adanya praktik mencari keuntungan pribadi di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. "Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku. Akhirnya kualitas (makanan) menjadi menurun," ungkap Iqbal dengan nada prihatin.

Ia menekankan bahwa program MBG sama sekali tidak boleh dijadikan ladang haram untuk meraup keuntungan pribadi. Setiap rupiah uang negara yang dialokasikan dalam program tersebut ditujukan sepenuhnya untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak NTB terpenuhi, bukan untuk mempertebal kantong pihak tertentu.

"Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada fenomena di mana teman-teman itu masih memanfaatkan kondisi yang ada, jadi sudah dikasih margin masih mencari margin dari tempat lain, dari bahan baku dan sebagainya, saya sudah sampaikan ke mereka, dan mereka juga harus merubah perilakunya ini," cetusnya.

Gubernur Iqbal memerintahkan kepada seluruh pengelola SPPG tanpa terkecuali untuk segera menghentikan praktik haram mengambil margin di luar ketentuan. Ia meminta para pengelola untuk meluruskan kembali niat mereka dalam menjalankan program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut. "Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat," tekan Gubernur Iqbal.

Aspirasi Disampaikan ke Pusat, Komitmen Pengawalan Tetap Berjalan

Terlepas dari adanya peringatan dan penegasan terkait praktik penyimpangan, Gubernur NTB berjanji di hadapan puluhan ribu massa bahwa dirinya akan mengawal dan menyampaikan seluruh aspirasi Aliansi Rakyat NTB ini langsung ke jajaran pemerintah pusat di Jakarta. Hal ini mengingat posisi Pemerintah Daerah (Pemda) yang merupakan perpanjangan tangan resmi dari pemerintah pusat di daerah.

"Kalau kata pusat itu sesuatu yang penting, jika itu sesuatu yang perlu diamankan, kita amankan. Tapi karena sekarang ada aspirasi ini, harus kita sampaikan ke pusat," pungkas Gubernur. Komitmen ini memberikan harapan bahwa suara masyarakat NTB akan didengar oleh pembuat kebijakan di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan program-program yang prorakyat.

Aksi demonstrasi yang damai ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi dukungan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali tujuan mulia program MBG. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari semua pihak, program ini diharapkan dapat terus berjalan lancar, memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus NTB, dan menjadi contoh keberhasilan program kerakyatan di masa depan.