Wakil Ketua DPR RI Perjuangkan Peningkatan Signifikan Program Pertanian dan Infrastruktur Pedesaan di Lombok, Alokasi P3TGAI Melonjak 610 Persen

MATARAM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Hj. Sari Yuliati, menegaskan komitmennya yang kuat dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen ini terwujud nyata melalui dukungan substansial terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026, yang mengalami lonjakan luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi P3TGAI pada tahun 2026 mencapai 135 titik, melonjak drastis dari hanya 19 titik pada tahun sebelumnya, yang berarti peningkatan sekitar 610 persen.

Pernyataan tegas ini disampaikan Sari Yuliati saat menghadiri acara seremonial Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, dengan berbagai kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Mataram, pada Selasa, 23 Juni 2026. Sebagai legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II, Sari Yuliati turut menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh kelompok P3A yang telah ditetapkan sebagai penerima program P3TGAI Tahun 2026. Ia menekankan bahwa program ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan para petani di seluruh Pulau Lombok.

Investasi Jangka Panjang untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Dalam sambutannya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sari Yuliati menggarisbawahi bahwa P3TGAI bukan sekadar proyek pembangunan saluran irigasi semata. "Program ini bukan sekadar pembangunan saluran irigasi, tetapi investasi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Air adalah kebutuhan utama pertanian, sehingga keberadaan jaringan irigasi yang baik akan memberikan kepastian bagi petani dalam mengelola lahannya," ujar Sari Yuliati. Ia menambahkan bahwa ketersediaan air yang memadai merupakan fondasi krusial bagi keberhasilan sektor pertanian. Jaringan irigasi yang berfungsi optimal berpotensi meningkatkan indeks pertanaman, menjaga produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara keseluruhan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dan pakta integritas, menurut Sari Yuliati, memiliki makna lebih dari sekadar formalitas administrasi. Ini adalah manifestasi komitmen bersama untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Setiap alokasi anggaran negara yang disalurkan melalui Program P3TGAI harus mampu menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam peningkatan kualitas jaringan irigasi yang secara langsung berdampak positif terhadap produktivitas pertanian masyarakat.

Dampak Ekonomi Luas Melalui Mekanisme Swakelola Masyarakat

Selain manfaat langsung bagi sektor pertanian, Program P3TGAI juga digadang-gadang memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaksanaannya yang mengedepankan swakelola masyarakat. Dalam skema ini, kelompok P3A tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan infrastruktur. Proses pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di tingkat pedesaan dan secara signifikan menggerakkan roda perekonomian lokal.

"Pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan sumber daya setempat akan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Karena itu saya mengajak seluruh kelompok P3A menjaga kualitas pekerjaan dan memegang teguh integritas dalam pelaksanaan program," tegas Sari Yuliati. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

Perjuangan Aspirasi Masyarakat Lombok Mendapat Perhatian Pusat yang Lebih Besar

Dalam kesempatan yang sama, Sari Yuliati memaparkan capaian konkret dari perjuangannya dalam menghadirkan berbagai program pembangunan yang prorakyat di Lombok. Ia menyoroti peningkatan tajam jumlah Program P3TGAI yang berhasil diperjuangkan pada tahun 2026, yaitu sebanyak 135 titik. Angka ini merupakan lompatan besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 19 titik. Peningkatan sebesar sekitar 610 persen ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat Lombok semakin mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

"Terjadi peningkatan sekitar 610 persen. Ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat Lombok terus kami perjuangkan sehingga mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat," ungkapnya dengan nada optimis.

Diversifikasi Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian

Perjuangan Sari Yuliati tidak berhenti pada sektor irigasi. Berbagai program pembangunan lainnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat juga berhasil diperjuangkan. Program-program tersebut meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat lainnya.

Salah satu program yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah bantuan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 350 unit rumah yang berhasil diperjuangkan, pada tahun 2026 jumlahnya melonjak menjadi 2.410 unit rumah. Peningkatan ini mencapai sekitar 600 persen, yang menegaskan komitmen kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tidak hanya di bidang pertanian dan infrastruktur, tetapi juga di sektor sanitasi dan perumahan.

"Peningkatan ini merupakan bentuk nyata komitmen kami untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, baik di bidang pertanian, infrastruktur, sanitasi, maupun perumahan," ujar Sari Yuliati.

Pengawalan Program dan Kolaborasi Lintas Sektoral

Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan, Sari Yuliati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Ia juga menyerukan adanya kolaborasi yang erat antara para kepala desa, pengurus P3A, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menjaga keberhasilan program yang telah diperjuangkan agar mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

"Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena itu saya akan terus memperjuangkan lebih banyak program untuk Pulau Lombok dan sekitarnya dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," jelasnya, menekankan pentingnya orientasi pembangunan yang berpusat pada kebutuhan rakyat.

Peningkatan tajam jumlah Program P3TGAI Tahun 2026 menjadi indikator kuat bahwa pembangunan infrastruktur pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Pulau Lombok kini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, program-program ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pertanian, tetapi juga secara fundamental meningkatkan taraf kesejahteraan para petani di Nusa Tenggara Barat. Momentum ini diharapkan menjadi titik tolak untuk akselerasi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB.