Menguak Akar Masalah Swasembada Gula Nasional: Peran Sentral Kepala Desa dan Tantangan Permodalan di Dompu

Ambisi besar Indonesia untuk mencapai swasembada gula nasional, dengan Kabupaten Dompu di Indonesia Timur sebagai salah satu tulang punggung utamanya, ternyata tidak hanya bergantung pada kapasitas pabrik pengolahan atau luasnya hamparan perkebunan tebu. Di balik target produksi yang menggiurkan, terdapat fondasi krusial yang sering terabaikan, yaitu peran strategis Kepala Desa (Kades) sebagai motor penggerak di lini terdepan, serta kompleksitas masalah akses permodalan yang menghantui para petani. Sebuah analisis mendalam menunjukkan bahwa tanpa pemberdayaan Kades yang komprehensif dan reformasi sistem permodalan yang inklusif, cita-cita swasembada gula nasional di Dompu berpotensi tetap menjadi mimpi belaka.

Latar Belakang: Ambisi Nasional dan Potensi Dompu di Tengah Tantangan Industri Gula

Indonesia, sebagai salah satu negara konsumen gula terbesar di dunia, telah lama berjuang untuk mencapai kemandirian dalam produksi komoditas vital ini. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa konsumsi gula nasional terus meningkat, sementara produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, sehingga ketergantungan pada impor menjadi keniscayaan. Untuk mengatasi defisit ini, pemerintah telah mencanangkan program percepatan swasembada gula, dengan target ambisius untuk tidak lagi mengimpor gula pada tahun 2024 atau 2025. Salah satu strategi utama adalah revitalisasi pabrik gula dan perluasan area tanam tebu, khususnya di wilayah-wilayah potensial seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Kabupaten Dompu.

Kabupaten Dompu, dengan kondisi geografis dan iklim yang mendukung, telah lama diidentifikasi sebagai salah satu lumbung tebu potensial di Indonesia Timur. Keberadaan lahan yang luas dan historisitas pertanian tebu di daerah ini memberikan dasar kuat bagi Dompu untuk menjadi pusat produksi gula yang signifikan. Namun, potensi ini tidak akan terwujud optimal tanpa penanganan serius terhadap isu-isu struktural dan sosial yang mengakar di tingkat petani. Selama beberapa dekade, industri tebu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga global, konversi lahan, produktivitas rendah, hingga masalah kesejahteraan petani. Di sinilah letak urgensi untuk melihat lebih dekat bagaimana faktor-faktor mikro di tingkat desa dapat menjadi penentu keberhasilan program makro.

Kepala Desa: Sang "Jenderal Lapangan" Kunci Kepercayaan Petani

Mantan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, dengan tegas menggarisbawahi bahwa Kepala Desa adalah "jenderal lapangan" yang sesungguhnya dalam upaya memajukan industri tebu. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah pengakuan atas posisi unik Kades yang berada paling dekat dengan masyarakat akar rumput. Kades tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin komunitas, mediator konflik, dan motor penggerak pembangunan di wilayahnya.

Dalam konteks industri tebu, peran Kades menjadi sangat vital dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah atau korporasi dengan realitas di tingkat petani. Krisis kepercayaan adalah masalah utama yang menghambat petani tebu. Sistem kemitraan yang ada seringkali dianggap "abu-abu" dan menakutkan bagi petani kecil. Ketidakjelasan dalam skema pembagian hasil, proses penimbangan, dan jadwal pembayaran kerap menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak aman. Di sinilah Kades dapat berperan sebagai:

1. Mediator dan Fasilitator: Kades memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik warganya, lahan, dan dinamika sosial setempat. Mereka dapat memediasi negosiasi antara petani dan perusahaan, memastikan hak-hak petani terpenuhi, serta menjelaskan secara transparan skema kemitraan.
2. Jembatan Informasi: Kades adalah sumber informasi terpercaya bagi petani. Mereka dapat menyosialisasikan program-program pemerintah, inovasi pertanian, serta prosedur kemitraan yang benar, sehingga petani tidak merasa berjalan dalam kegelapan.
3. Penggerak dan Motivator: Dengan kapasitas kepemimpinan lokal, Kades mampu memotivasi warganya untuk terlibat aktif dalam budidaya tebu, memastikan disiplin tanam, dan mendorong penerapan praktik pertanian terbaik.
4. Pengawal Kebijakan: Kades dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pertanian tebu, seperti subsidi pupuk atau pendampingan teknis, benar-benar sampai kepada petani yang berhak dan tepat sasaran.

Mengingat peran krusial ini, desakan H. Syahrul Parsan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera meningkatkan kapasitas manajerial para pemimpin desa ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah "harga mati." Pelatihan kepemimpinan, manajemen proyek pertanian, literasi keuangan, dan pemahaman hukum terkait kemitraan adalah investasi yang harus dilakukan untuk memperkuat Kades sebagai ujung tombak program swasembada gula. Tanpa Kades yang kompeten dan berintegritas, program sebesar apapun akan kesulitan menembus hambatan di lapangan.

Jeratan Permodalan dan Trauma Perbankan: Hambatan Nyata di Lapangan

Selain masalah kepercayaan, "kerikil dalam sepatu" yang paling menyakitkan bagi petani tebu di Dompu adalah akses modal yang timpang. Pertanian tebu memerlukan investasi awal yang signifikan, mulai dari pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, hingga biaya operasional selama masa tanam yang panjang (sekitar 10-12 bulan). Bagi petani kecil, akses terhadap modal seringkali menjadi penentu kelangsungan usaha mereka.

Sayangnya, praktik "jalur orang dalam" dalam penyaluran kredit perbankan atau dana kemitraan menjadi momok yang melanggengkan ketidakadilan. Petani produktif yang berada di luar lingkaran pengurus komunitas atau kelompok tertentu sering kali terpinggirkan, sementara dana justru mengalir kepada pihak-pihak yang memiliki koneksi atau pengaruh. Akibatnya, mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk menghasilkan justru tidak mendapatkan dukungan.

Situasi ini diperparah dengan trauma perbankan akibat kasus kredit fiktif di masa lalu. Berbagai kasus penyalahgunaan dana, di mana kredit diajukan atas nama petani tetapi tidak pernah sampai kepada mereka, telah membuat perbankan sangat berhati-hati, bahkan cenderung menutup diri. Sistem penyaluran dana melalui pengurus komunitas, yang awalnya dimaksudkan untuk mempermudah akses, terbukti rawan penyalahgunaan. Ironisnya, ketika terjadi gagal bayar (macet) akibat ulah segelintir oknum, dampaknya menyasar seluruh anggota komunitas, termasuk mereka yang sama sekali tidak mencicipi kucuran dana tersebut. Ini menciptakan efek domino yang merusak kepercayaan dan menghambat akses modal bagi petani jujur.

H. Syahrul Parsan mengecam praktik ini dengan mengatakan, "Bank seharusnya menjadi penjaga pintu yang kuat, bukan malah menutup pintu bagi seluruh petani hanya karena ulah segelintir oknum pengurus." Pernyataan ini menyoroti perlunya perbankan untuk mengevaluasi kembali model penyaluran kredit mereka. Alih-alih melakukan generalisasi risiko dan menutup keran kredit, bank perlu mengembangkan mekanisme mitigasi risiko yang lebih cerdas dan inklusif. Ini bisa meliputi:

• Verifikasi Independen: Memastikan setiap petani yang mengajukan kredit diverifikasi secara independen, bukan hanya melalui rekomendasi pengurus komunitas.
• Literasi Keuangan: Memberikan edukasi keuangan kepada petani agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka terkait kredit.
• Pengawasan Ketat: Memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana, mungkin melalui sistem pelaporan berkala atau kunjungan lapangan.
• Model Kredit Berbasis Kinerja: Mengembangkan skema kredit yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan siklus panen tebu, dengan pembayaran yang terkait langsung dengan hasil produksi.

Studi Kasus Dompu: Membandingkan Petani TRK dan TRM

Data di lapangan secara gamblang menunjukkan perbedaan mencolok antara Petani Tebu Rakyat Kredit (TRK) dan Petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM), yang menggarisbawahi pentingnya dukungan modal dan pendampingan. Kedua kelompok petani ini menghadapi biaya produksi yang relatif serupa, yakni sekitar Rp44 juta per hektare. Namun, hasil akhirnya sangat kontras.

Petani TRK, yang mendapatkan dukungan modal dan pendampingan, mampu meraup keuntungan bersih hingga Rp38,6 juta per hektare. Sementara itu, Petani TRM yang berjuang sendirian, hanya mengantongi keuntungan sekitar Rp26,4 juta per hektare. Selisih Rp12,2 juta per hektare ini bukanlah angka yang kecil; ia merupakan cerminan nyata dari dampak positif dukungan terstruktur.

Apa yang membuat Petani TRK lebih unggul?

1. Akses Modal Terjamin: Petani TRK mendapatkan modal yang cukup untuk membeli bibit unggul, pupuk berkualitas, herbisida, dan biaya tenaga kerja pada waktu yang tepat. Ini memungkinkan mereka menerapkan praktik budidaya terbaik tanpa terkendala finansial.
2. Pendampingan Teknis: Mereka kemungkinan besar mendapatkan pendampingan dari penyuluh pertanian atau agronomis perusahaan mitra. Pendampingan ini meliputi pemilihan varietas tebu yang tepat, jadwal pemupukan yang akurat, pengendalian hama dan penyakit, serta teknik panen yang efisien.
3. Disiplin Sistem Kemitraan: Kemitraan yang terstruktur seringkali menyertakan jaminan pasar (off-take agreement) dan standar kualitas yang jelas, sehingga petani TRK memiliki kepastian penjualan dan harga. Transparansi dalam penimbangan dan pembayaran juga cenderung lebih terjamin dalam skema ini.

Sebaliknya, Petani TRM menghadapi berbagai tantangan:

• Keterbatasan Modal: Seringkali terpaksa menggunakan bibit kualitas rendah, menunda pemupukan, atau tidak mampu membeli pestisida yang diperlukan, yang berdampak langsung pada produktivitas.
• Kurangnya Pengetahuan Teknis: Tanpa pendampingan, mereka mungkin mengandalkan praktik tradisional yang kurang efisien atau tidak adaptif terhadap kondisi lahan dan iklim terbaru.
• Akses Pasar dan Harga: Harus berjuang mencari pembeli, rentan terhadap fluktuasi harga, dan mungkin menghadapi praktik penimbangan yang kurang transparan.
• Risiko Mandiri: Seluruh risiko gagal panen atau kerugian ditanggung sepenuhnya oleh petani.

Selisih keuntungan Rp12,2 juta per hektare ini membuktikan bahwa dukungan modal yang disertai pendampingan teknis dan disiplin sistem kemitraan jauh lebih efektif daripada membiarkan petani berjuang sendirian. Jika dikalikan dengan ribuan hektare lahan tebu di Dompu, angka ini menjadi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.

Perspektif Akademisi: Kelayakan Sosial dan Pembagian Keuntungan yang Adil

Prof. Lalu Wiresapta Karyadi (Prof. Wire), seorang Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mataram, mengingatkan pemerintah pusat agar tidak hanya melihat Dompu dari kacamata makro, seperti target produksi dan investasi besar. Ia menyoroti pentingnya analisis kelayakan sosial yang komprehensif. "Petani kita butuh makan harian, sementara tebu adalah tanaman yang membutuhkan kesabaran karena masa panennya lama," ulas Prof. Wire.

Pernyataan ini menggarisbawahi realitas ekonomi petani kecil yang tidak bisa menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan penghasilan. Siklus panen tebu yang panjang menjadi tantangan besar jika tidak diimbangi dengan skema dukungan yang menjamin pendapatan harian atau bulanan petani. Oleh karena itu, Prof. Wire menyarankan adanya skema pembagian keuntungan (profit sharing) yang jelas dan adil antara perusahaan swasta dan pemerintah daerah. Model ini penting agar program swasembada gula tidak hanya dianggap sebagai "proyek pusat" yang sekadar numpang lewat, tanpa memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Profit sharing yang transparan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya:

• Pendapatan Berjenjang: Pembayaran di muka atau cicilan selama masa tanam, yang kemudian dipotong dari hasil panen.
• Dana Cadangan Komunitas: Sebagian kecil keuntungan disisihkan untuk dana desa atau komunitas yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak petani atau pengembangan infrastruktur lokal.
• Keterlibatan Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah mendapatkan bagian keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali dalam program kesejahteraan petani, subsidi pertanian, atau pengembangan infrastruktur pendukung.

Prof. Wire juga menekankan bahwa petani adalah makhluk rasional yang akan bergerak dan berpartisipasi jika aspek ekonomi mereka terjamin. Oleh karena itu, transparansi dalam penimbangan tebu, sistem pembayaran yang cepat dan tepat waktu, serta penguatan lembaga desa adalah langkah-langkah yang tak bisa ditunda. Transparansi penimbangan bisa dilakukan dengan menggunakan timbangan digital yang dapat diakses petani, sementara sistem pembayaran cepat dapat memanfaatkan teknologi perbankan modern untuk transfer langsung ke rekening petani. Penguatan lembaga desa, termasuk koperasi petani yang sehat dan akuntabel, akan menjadi fondasi bagi kemitraan yang lebih berkeadilan.

Rekomendasi dan Langkah Strategis Menuju Swasembada Berkelanjutan

Untuk mewujudkan cita-cita swasembada gula di Dompu dan menjadikannya model bagi daerah lain di Indonesia Timur, beberapa langkah strategis perlu segera diimplementasikan:

1. Pemberdayaan Kepala Desa yang Holistik:

   • Pelatihan Intensif: Mengembangkan kurikulum pelatihan yang mencakup manajemen pertanian, literasi keuangan, mediasi konflik, dan hukum kemitraan untuk Kades dan perangkat desa.
   • Delegasi Wewenang: Memberikan wewenang yang lebih besar kepada Kades dalam pengawasan program pertanian, penyaluran bantuan, dan mediasi kemitraan.
   • Dukungan Anggaran: Mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung kegiatan pertanian, seperti pembangunan irigasi kecil, pengadaan alat pascapanen, atau program pendampingan petani lokal.

2. Reformasi Sistem Permodalan yang Inklusif:

   • Model Kredit Berbasis Risiko Individual: Perbankan perlu mengembangkan model penilaian kredit yang lebih granular, meminimalkan ketergantungan pada pengurus komunitas, dan fokus pada kelayakan individu petani.
   • Jaminan Kredit Pemerintah: Pemerintah dapat menyediakan jaminan kredit bagi petani kecil yang memenuhi syarat untuk mengurangi risiko perbankan.
   • Kredit Mikro Pertanian: Mendorong lembaga keuangan mikro atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk menyalurkan kredit mikro dengan skema pembayaran yang fleksibel sesuai siklus panen.
   • Pengawasan Ketat: Memperkuat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait untuk mencegah praktik "jalur orang dalam" dan kredit fiktif.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kemitraan:

   • Kontrak Kemitraan Jelas: Menyusun kontrak kemitraan yang mudah dipahami oleh petani, dengan klausul yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, harga, penimbangan, dan jadwal pembayaran.
   • Sistem Penimbangan Terbuka: Mewajibkan penggunaan timbangan digital yang terkalibrasi dan transparan, dengan kehadiran perwakilan petani saat penimbangan.
   • Pembayaran Tepat Waktu: Menerapkan sistem pembayaran yang cepat, idealnya melalui transfer bank langsung ke rekening petani setelah panen dan penimbangan.

4. Diversifikasi Pendapatan Petani (opsional, untuk ketahanan):

   • Meskipun fokus pada tebu, pemerintah dapat mendorong diversifikasi usaha sampingan petani (misalnya, budidaya tanaman pangan jangka pendek di lahan lain atau ternak) untuk memastikan pendapatan harian atau bulanan selama menunggu panen tebu.

5. Sinergi Multi-Pihak:

   • Membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, perbankan, akademisi, dan masyarakat desa untuk menciptakan ekosistem industri tebu yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Implikasi Jangka Panjang: Dompu Manis untuk Semua

Jika Kades diberikan wewenang dan kapasitas yang memadai untuk mengawal ekosistem industri tebu dari hulu ke hilir – mulai dari perencanaan tanam, akses modal, pendampingan teknis, hingga proses panen dan pembayaran – cita-cita swasembada gula nasional bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas. Dompu memiliki potensi besar untuk menjadi "manis" bagi semua pihak.

Implikasinya akan sangat luas:

• Peningkatan Kesejahteraan Petani: Petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih adil dan stabil, meningkatkan pendapatan keluarga dan kualitas hidup.
• Perekonomian Lokal Bergeliat: Aliran dana yang lebih besar di tingkat desa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
• Ketahanan Pangan Nasional: Kontribusi Dompu terhadap produksi gula nasional akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan impor, dan menstabilkan harga gula di pasar domestik.
• Pemberdayaan Komunitas: Dengan Kades yang kuat dan lembaga desa yang berfungsi optimal, komunitas akan lebih berdaya dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri.
• Model Pembangunan Inklusif: Dompu dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia Timur tentang bagaimana sinergi antara kebijakan makro dan pemberdayaan mikro dapat menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegagalan untuk mengatasi masalah-masalah struktural ini, terutama terkait peran Kades dan akses permodalan, akan berujung pada terulangnya siklus kemiskinan petani, rendahnya produktivitas, dan kegagalan mencapai target swasembada gula. Oleh karena itu, investasi pada sumber daya manusia di tingkat desa dan reformasi sistem keuangan yang adil adalah prasyarat mutlak untuk memastikan Dompu benar-benar menjadi lumbung gula nasional yang makmur, bukan hanya bagi pemilik modal, tetapi terutama bagi para petani yang tangannya berlumur tanah.