Polda NTB Geledah Kantor Dikbudpora Bima Terkait Dugaan Pungli dan Pemerasan Tunjangan Guru Terpencil

MATARAM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) melancarkan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga (Dikbudpora) Kabupaten Bima pada Kamis, 5 Maret 2026. Langkah hukum ini diambil menyusul adanya laporan dan penetapan tersangka terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan terhadap para guru yang berhak menerima Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.IK, dalam keterangannya pada Sabtu, 7 Maret 2026, di Mataram, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengamankan bukti-bukti berupa dokumen yang krusial. Dokumen-dokumen ini diduga kuat berkaitan langsung dengan modus operandi yang dilakukan oleh terduga pelaku, seorang pejabat di lingkungan Dikbudpora Kabupaten Bima berinisial IR, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). IR sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB pada akhir Februari 2026.

Tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, dipimpin langsung oleh Kasubdit III Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) Polda NTB, AKBP Muhaemin, SH., S.IK., M.IK., tiba di kantor Dikpora Kabupaten Bima dengan membawa Surat Perintah (Sprint) Penggeledahan yang sah. Setibanya di lokasi, tim segera berkoordinasi dengan pihak sekretariat dinas untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Proses penggeledahan kemudian dilanjutkan dengan fokus pada ruang kerja Bidang PTK, di mana tim penyidik secara cermat melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen penting.

Kronologi Penggeledahan dan Penyelidikan

Penggeledahan yang dilakukan pada 5 Maret 2026 merupakan puncak dari rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda NTB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses ini dimulai setelah adanya laporan resmi mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh IR. Laporan tersebut mengindikasikan adanya praktik pungli dan pemerasan yang ditujukan kepada para guru, khususnya mereka yang bertugas di wilayah terpencil dan berhak menerima TKDT.

Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya, mengemukakan bahwa modus operandi yang diduga dilakukan tersangka IR meliputi pemotongan sebagian tunjangan yang seharusnya diterima utuh oleh para guru, serta indikasi pemerasan dengan dalih berbagai keperluan administrasi atau fasilitas yang tidak semestinya dibebankan kepada penerima tunjangan. Praktik ini diduga telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu, menimbulkan keresahan dan kerugian material serta moril bagi para tenaga pendidik di Kabupaten Bima.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB mulai mengumpulkan bukti awal dan melakukan analisis mendalam. Setelah mengantongi cukup bukti permulaan yang mengarah pada unsur pidana, status IR pun dinaikkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini menjadi dasar hukum bagi Polda NTB untuk melakukan tindakan penggeledahan guna mengamankan bukti-bukti fisik yang lebih kuat.

Pada hari H penggeledahan, tim penyidik Polda NTB tiba di kantor Dikbudpora Bima sekitar pukul 09.00 WITA. Setelah menunjukkan Sprint Penggeledahan kepada Sekretaris Dikpora, proses penyitaan dokumen pun dimulai. Tim bergerak menuju ruang Bidang PTK dan dengan teliti menginventarisasi serta menyita berbagai dokumen yang dinilai relevan dengan kasus dugaan pungli dan pemerasan. Beberapa dokumen yang disita meliputi daftar penerima TKDT, berkas pencairan dana, bukti transfer, surat perintah tugas, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian tunjangan bagi guru di daerah terpencil.

Proses penyitaan berlangsung selama beberapa jam. Setelah seluruh dokumen yang dianggap relevan berhasil diamankan dan dibuatkan berita acara penyitaan yang lengkap, tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB segera meninggalkan Bima dan kembali ke Markas Polda NTB di Mataram untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap barang bukti yang telah disita.

Dampak Dugaan Pungli dan Pemerasan terhadap Guru Terpencil

Praktik pungli dan pemerasan, sekecil apapun nominalnya, memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama bagi para tenaga pendidik yang bekerja di daerah terpencil. Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) sendiri merupakan bentuk apresiasi dan insentif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, memiliki akses terbatas, dan seringkali menghadapi kondisi kerja yang menantang.

Pemberian TKDT ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas di daerah-daerah tersebut, memastikan bahwa kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri dapat setara. Namun, jika tunjangan ini malah menjadi sasaran praktik pungli dan pemerasan, maka esensi dan tujuan dari program tersebut akan tercoreng.

Dampak yang timbul antara lain:

• Kerugian Finansial Guru: Guru yang seharusnya menerima tunjangan secara utuh justru harus merelakan sebagian haknya dipotong atau bahkan diperas. Hal ini tentu mengurangi daya beli mereka dan secara langsung memengaruhi kesejahteraan keluarga. Di daerah terpencil, di mana akses terhadap kebutuhan pokok kadang terbatas dan harga cenderung lebih tinggi, kerugian finansial ini bisa sangat terasa.
• Demotivasi dan Kekecewaan: Praktik ini dapat menimbulkan rasa kecewa yang mendalam di kalangan guru. Mereka yang telah mengabdikan diri di daerah terpencil dengan segala keterbatasan, justru harus menghadapi pungli. Hal ini dapat menurunkan semangat kerja dan motivasi mereka dalam mengajar.
• Ketidakpercayaan terhadap Sistem: Kasus seperti ini dapat mengikis kepercayaan guru terhadap institusi pemerintah dan sistem birokrasi. Jika mereka merasa hak-haknya tidak terjamin dan malah menjadi korban oknum pejabat, maka rasa aman dan keadilan dalam bekerja akan hilang.
• Terhambatnya Program Peningkatan Kualitas Pendidikan: TKDT dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Dengan adanya pungli, dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar atau meningkatkan kapasitas guru bisa saja teralihkan. Hal ini secara tidak langsung dapat menghambat upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
• Citra Buruk Institusi: Tindakan oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pungli dan pemerasan akan mencoreng citra baik Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga, serta pemerintah daerah secara umum.

Kombes Pol FX Endriadi menekankan bahwa penyidik bertekad untuk segera menuntaskan perkara ini. "Penyidik bertekat segera menuntaskan perkara pungli dan pemerasan terhadap hak tunjangan guru daerah terpencil. Pungli ini merugikan nasib guru di Bima, khususnya mereka yang bekerja di daerah terluar atau terpencil," tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi keseriusan Polda NTB dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat, terutama para pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di garis depan pendidikan.

Data Pendukung dan Latar Belakang TKDT

Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) merupakan salah satu program pemerintah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan pelaksanaannya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Besaran TKDT bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah, namun umumnya bertujuan untuk menutupi biaya hidup yang lebih tinggi, kesulitan akses transportasi, dan kondisi lingkungan kerja yang kurang memadai di daerah terpencil. Pemberian tunjangan ini seringkali disertai dengan syarat-syarat tertentu, seperti masa bakti minimal, penilaian kinerja, dan keberadaan guru di lokasi tugas.

Kabupaten Bima, yang terletak di Pulau Sumbawa, NTB, memiliki beberapa wilayah yang masuk kategori daerah terpencil atau sulit dijangkau. Kondisi geografis pulau-pulau kecil dan pegunungan di beberapa bagian wilayahnya, serta akses transportasi yang terbatas, menjadikan para guru yang bertugas di sana layak mendapatkan perhatian khusus melalui TKDT. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) seringkali mencatat jumlah sekolah dan guru yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk yang berada di pelosok.

Dalam konteks ini, penetapan IR sebagai tersangka dan penggeledahan kantor Dikbudpora Bima menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana TKDT. Jika praktik pungli dan pemerasan ini terbukti benar, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap amanat undang-undang dan etika profesi.

Polda NTB, melalui Ditreskrimsus, memiliki mandat untuk memberantas tindak pidana korupsi, termasuk pungli yang seringkali dianggap sebagai bentuk korupsi kecil namun berdampak luas. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan praktik ilegal yang mungkin terjadi dan memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya kembali kasus serupa di masa mendatang.

Tanggapan dan Implikasi Lebih Luas

Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Dikbudpora Kabupaten Bima atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bima terkait penggeledahan dan penetapan tersangka, tindakan hukum yang dilakukan oleh Polda NTB ini tentu akan memicu perhatian publik dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Diperkirakan, akan ada desakan dari berbagai pihak, termasuk organisasi guru, pemerhati pendidikan, dan masyarakat umum, agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan akuntabel. Harapannya adalah keadilan bagi para guru yang menjadi korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Implikasi yang lebih luas dari kasus ini antara lain:

• Evaluasi Sistem Pengelolaan TKDT: Kasus ini dapat mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan dan distribusi TKDT. Perlu ada perbaikan prosedur, pengawasan yang lebih ketat, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh para penerima tunjangan.
• Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal: Dinas Dikbudpora dan instansi pemerintah daerah lainnya perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pelatihan etika birokrasi dan anti-korupsi bagi para pejabat juga menjadi krusial.
• Peningkatan Kesadaran dan Pemberdayaan Guru: Guru-guru di daerah terpencil perlu terus didorong untuk lebih sadar akan hak-hak mereka dan berani melaporkan jika terjadi praktik pungli atau pemerasan. Pembentukan posko pengaduan atau hotline khusus bisa menjadi solusi.
• Peran Media dan Masyarakat Sipil: Peran media dalam memberitakan kasus ini secara objektif dan mendalam, serta peran masyarakat sipil dalam mengawal proses hukum, sangatlah penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.IK, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa hak-hak para guru tidak terampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polda NTB dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat, khususnya para pendidik yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Proses hukum selanjutnya akan terus berjalan, dan masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus yang menyangkut nasib para guru di daerah terpencil ini.