Dua Santri Korban Pembakaran di Lombok Tengah Terancam Tanpa Jaminan BPJS Kesehatan, LPSK Ambil Alih Biaya Perawatan Medis Akibat Implikasi Hukum

Kasus tragis yang menimpa dua santri Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, memasuki babak baru yang kompleks terkait penjaminan biaya pengobatan. Ahmad Deven Ramdan (14) dan Sahid Al Hudri (14), yang merupakan korban dugaan pembakaran, kini tidak lagi dapat mengklaim biaya perawatan medis mereka melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, meskipun kepesertaan mereka masih aktif. Keputusan ini diambil berdasarkan regulasi yang menyatakan bahwa korban tindak pidana menjadi tanggung jawab atau dijamin oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan BPJS Kesehatan. Kondisi ini menyoroti kerumitan sistem jaminan sosial dan perlindungan hukum di Indonesia, sekaligus mendorong koordinasi lintas lembaga untuk memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi.

Latar Belakang Insiden Tragis dan Kondisi Korban

Peristiwa memilukan yang menjadi akar permasalahan ini terjadi pada tanggal 13 Desember 2025. Dugaan pembakaran di Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy menyebabkan tiga santri menjadi korban, dengan satu di antaranya meninggal dunia dan dua lainnya, Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri, mengalami luka parah. Sejak insiden tersebut, kedua santri malang ini telah menjalani serangkaian perawatan intensif dan masih dalam proses pemulihan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Luka bakar yang mereka alami membutuhkan penanganan medis jangka panjang dan biaya yang tidak sedikit, menimbulkan beban berat bagi keluarga korban yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi fisik dan psikologis mereka pasca-insiden tentu menjadi prioritas utama, namun aspek finansial pengobatan kini menjadi tantangan tersendiri.

Penjelasan Dinas Sosial: Aktivasi BPJS Terkendala Status Hukum

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah, Masnun, pada Senin (6/7), mengonfirmasi bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan kedua santri tersebut sebenarnya masih aktif. Namun, ia menjelaskan bahwa kendala muncul karena kasus ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) sebagai tindak pidana. "Sebenarnya kepesertaan BPJS keduanya masih aktif. Tapi tidak bisanya diklaim menggunakan BPJS karena sudah ada aturan yang membuat pihak BPJS tidak berani mengeluarkan klaim," ungkap Masnun. Aturan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 52, yang secara detail menjelaskan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Salah satu poin krusial dalam pasal tersebut adalah bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan, melainkan menjadi tanggung jawab lembaga lain yang relevan, dalam hal ini LPSK.

Masnun menegaskan bahwa meskipun Pemda Lombok Tengah melalui Dinsos tetap memfasilitasi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), status hukum kedua korban sebagai saksi dan korban tindak pidana telah mengubah mekanisme penjaminan. "Tapi proses pemulihan kedua santri ini masih tetap dilakukan karena mereka mendapatkan penjamin dari LPSK," tambahnya, memberikan kepastian bahwa perawatan tidak akan terhenti. Pernyataan ini sekaligus meluruskan adanya kekhawatiran di masyarakat bahwa hanya satu korban yang diperhatikan, sementara korban lain diabaikan. Masnun secara tegas menyatakan bahwa kedua korban akan terus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah.

Peran Sentral Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Perpindahan penjaminan biaya pengobatan dari BPJS Kesehatan ke LPSK memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi warga negaranya yang menjadi korban tindak pidana. LPSK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Mandat utama LPSK adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk di dalamnya adalah bantuan medis dan rehabilitasi.

Dalam konteks kasus Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri, peran LPSK menjadi sangat vital. Setelah kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana dan ditangani oleh APH, secara otomatis mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari LPSK. Bantuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari bantuan medis, rehabilitasi psikologis, hingga bantuan restitusi atau kompensasi jika diperlukan. Keputusan ini memastikan bahwa meskipun BPJS Kesehatan tidak dapat mengklaim biaya, hak-hak dasar kedua santri untuk mendapatkan perawatan medis tidak terabaikan. Mekanisme pengajuan bantuan kepada LPSK biasanya melibatkan proses asesmen untuk menentukan jenis dan tingkat bantuan yang dibutuhkan, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan terkait. Kehadiran LPSK diharapkan dapat mengurangi beban finansial yang mendera keluarga korban dan memungkinkan mereka fokus pada proses pemulihan.

Dampak Finansial pada Keluarga dan Upaya Koordinasi Dinsos

Kepala Dinsos Lombok Tengah, Masnun, tidak menampik bahwa kondisi ini telah membebani keluarga korban. "Keluarga korban sampai berutang untuk biaya pengobatan mereka," ujarnya, menggambarkan betapa beratnya tekanan finansial yang dihadapi. Situasi ini menggarisbawahi urgensi intervensi dari berbagai pihak. Menanggapi kondisi tersebut, Dinsos Lombok Tengah telah mengambil langkah proaktif dengan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan kembali dengan BPJS Kesehatan, untuk mencari solusi sinergis.

Koordinasi dengan Baznas merupakan langkah strategis untuk menggalang dukungan kemanusiaan. Baznas, sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang tertimpa musibah. Diharapkan, melalui kerja sama ini, sebagian dari beban finansial keluarga korban dapat diringankan, misalnya melalui bantuan langsung tunai, bantuan biaya pengobatan, atau kebutuhan dasar lainnya. Dinsos juga telah beberapa kali meninjau langsung kondisi kedua korban dan memberikan bantuan sembako serta kebutuhan lainnya, menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan dukungan moral dan material. Upaya koordinasi ini tidak hanya terbatas pada penjaminan biaya pengobatan, tetapi juga mencakup pemantauan perkembangan kesehatan dan pemulihan psikologis kedua santri.

Garis Waktu Peristiwa dan Penanganan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah kronologi singkat terkait kasus ini:

• 13 Desember 2025: Insiden dugaan pembakaran terjadi di Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy, Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang. Insiden ini menyebabkan tiga santri menjadi korban, dengan satu meninggal dunia dan dua lainnya, Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri, mengalami luka parah.
• Desember 2025 – Juni 2026: Kedua korban menjalani perawatan intensif dan proses pemulihan di RSUD Provinsi NTB. Aparat penegak hukum memulai penyelidikan terhadap insiden tersebut. Selama periode ini, biaya pengobatan kemungkinan masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau keluarga secara mandiri.
• Akhir Juni – Awal Juli 2026: Muncul permasalahan terkait klaim BPJS Kesehatan untuk biaya pengobatan kedua santri, setelah kasus ini secara resmi ditangani sebagai tindak pidana oleh APH. BPJS Kesehatan tidak dapat melanjutkan penjaminan berdasarkan Perpres 82/2018.
• 6 Juli 2026: Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Masnun, memberikan konfirmasi resmi mengenai pengalihan penjaminan biaya pengobatan dari BPJS Kesehatan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dinsos juga mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Baznas dan BPJS Kesehatan, serta memberikan bantuan langsung kepada keluarga korban.

Implikasi yang Lebih Luas dan Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor

Kasus yang menimpa Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri ini bukan hanya sekadar masalah penjaminan kesehatan individu, tetapi juga menyoroti sejumlah implikasi yang lebih luas dalam sistem perlindungan sosial dan hukum di Indonesia. Pertama, ini menunjukkan adanya celah pemahaman di masyarakat mengenai batasan cakupan BPJS Kesehatan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana. Banyak masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa ada lembaga khusus seperti LPSK yang memiliki mandat untuk menangani korban kejahatan.

Kedua, kasus ini menekankan pentingnya koordinasi yang solid dan efektif antarlembaga pemerintah. Dinsos, BPJS Kesehatan, LPSK, APH, Pemda, hingga lembaga filantropi seperti Baznas, harus bekerja secara sinergis untuk memastikan tidak ada korban yang terabaikan karena alasan birokrasi atau regulasi yang tumpang tindih. Mekanisme rujukan dan transfer informasi antarlembaga harus berjalan lancar agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat dan komprehensif.

Ketiga, insiden ini juga menjadi pengingat akan kerentanan anak-anak, khususnya santri yang berada jauh dari pengawasan langsung keluarga, terhadap berbagai bentuk kejahatan. Perlindungan anak di lingkungan pesantren menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, mulai dari pengelola pesantren, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Aspek rehabilitasi tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga psikologis, mengingat trauma yang mungkin dialami oleh korban. LPSK, bersama dengan dinas terkait seperti Dinsos dan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), perlu memastikan bahwa kedua santri mendapatkan dukungan psikososial yang memadai untuk membantu mereka pulih sepenuhnya dari pengalaman traumatis tersebut.

Pemerintah daerah, melalui Dinsos Lombok Tengah, telah menunjukkan komitmen kuat untuk terus memantau perkembangan kedua anak tersebut dan memastikan mereka mendapatkan perhatian penuh. Masnun secara tegas meluruskan bahwa baik Ahmad Deven Ramdan maupun Sahid Al Hudri, keduanya akan terus diperhatikan dan didukung dalam proses pemulihan mereka. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi korban dan memberikan harapan akan keadilan serta pemulihan yang menyeluruh.

Masa Depan Penanganan dan Harapan untuk Korban

Dengan pengalihan penjaminan kepada LPSK, diharapkan seluruh kebutuhan medis dan rehabilitasi kedua santri dapat terpenuhi tanpa kendala finansial yang signifikan bagi keluarga. Proses hukum yang sedang berjalan juga diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik insiden tragis ini dan membawa pelaku ke meja hijau, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Bagi Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri, perjalanan pemulihan mereka masih panjang. Dukungan dari keluarga, pesantren, pemerintah, dan masyarakat sangat krusial untuk membantu mereka kembali pulih, baik secara fisik maupun mental, dan melanjutkan kehidupan mereka dengan semangat baru. Kasus ini menjadi cerminan bahwa sistem perlindungan sosial dan hukum di Indonesia terus berupaya untuk beradaptasi dan memberikan respons terbaik bagi warga negaranya yang menjadi korban kejahatan.