Perpres 111/2025: Evolusi Paradigma Pertahanan Nasional Indonesia Menghadapi Ancaman Non-Militer, Termasuk Penyebaran Budaya LGBTQ

Masuknya frasa "penyebaran budaya LGBTQ" sebagai salah satu ancaman non-militer dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 telah memicu beragam respons dan perdebatan hangat di ruang publik Indonesia. Fenomena ini menandai pergeseran signifikan dalam pemahaman dan pendekatan terhadap konsep pertahanan negara, yang secara historis lebih identik dengan kekuatan militer dan ancaman konvensional. Perpres ini bukan sekadar memasukkan satu isu spesifik, melainkan merefleksikan evolusi paradigma pertahanan Indonesia dalam menghadapi kompleksitas lingkungan strategis abad ke-21 yang semakin dinamis dan multifaset.

Latar Belakang dan Konteks Historis Kebijakan Pertahanan

Secara tradisional, pertahanan negara identik dengan upaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah dari agresi militer negara lain. Doktrin pertahanan seringkali berfokus pada pembangunan kekuatan militer, pengadaan alutsista modern, serta strategi perang konvensional. Namun, seiring perkembangan zaman, lanskap ancaman global telah bertransformasi secara drastis. Fenomena seperti perang informasi, serangan siber, disrupsi teknologi, ketidakstabilan ekonomi global, hingga pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, kini menjadi tantangan nyata yang dapat menggerogoti ketahanan suatu bangsa dari dalam maupun luar.

Di Indonesia, pemahaman komprehensif mengenai pertahanan negara telah lama dikembangkan melalui konsep Ketahanan Nasional. Konsep ini, yang dipopulerkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), memandang ketahanan sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Ketahanan Nasional dibangun melalui integrasi dan keseimbangan dari delapan unsur yang dikenal sebagai Asta Gatra, meliputi unsur geografi (lokasi, kekayaan alam, demografi) dan unsur-unsur sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

Perpres 111/2025: Perluasan Paradigma Pertahanan

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menegaskan bahwa pemerintah Indonesia kini memandang ancaman non-militer sebagai komponen integral dari strategi pertahanan nasional. Penempatan isu "penyebaran budaya LGBTQ" dalam dokumen kebijakan pertahanan ini mengindikasikan bahwa pemerintah melihatnya memiliki implikasi terhadap salah satu unsur ketahanan nasional, khususnya pada gatra sosial budaya.

Penting untuk dicermati bahwa Perpres ini tidak secara eksplisit mendefinisikan "ancaman" atau menguraikan dasar konseptual di balik setiap kategori ancaman yang tercantum. Namun, pilihan frasa "penyebaran budaya LGBTQ" berfokus pada aspek penyebaran budaya, bukan pada identitas individu. Dalam studi sosial, budaya mencakup sistem nilai, norma, simbol, pola interaksi, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap regulasi ini seyogianya diarahkan pada pemaknaan frasa yang dipilih oleh pembentuk kebijakan, serta dampaknya terhadap tatanan sosial budaya bangsa.

Analisis Konseptual: Gatra Sosial Budaya dan Ketahanan Nasional

Gatra sosial budaya memiliki peran krusial dalam Ketahanan Nasional karena berkaitan erat dengan fondasi nilai-nilai yang dianut masyarakat, termasuk agama, pendidikan, institusi keluarga, etika, identitas nasional, dan kohesi sosial. Dalam perspektif Ketahanan Nasional, gatra sosial budaya bukanlah ruang yang statis dan anti-perubahan. Sebaliknya, ia adalah arena yang harus memiliki kapasitas untuk menyaring, mengelola, dan beradaptasi terhadap berbagai dinamika eksternal dan internal agar tetap selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Dari sudut pandang ini, perubahan sosial tertentu dapat memperoleh perhatian dalam kebijakan negara apabila dinilai memiliki potensi implikasi terhadap ketahanan sosial budaya. Munculnya isu-isu sosial baru, termasuk yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dapat dilihat sebagai dinamika yang perlu dikelola agar tidak mengganggu keharmonisan sosial, stabilitas nilai, dan kohesi bangsa. Pemerintah, melalui Perpres ini, tampaknya mengategorikan "penyebaran budaya LGBTQ" sebagai salah satu bentuk dinamika yang perlu diantisipasi dan dikelola dalam kerangka menjaga ketahanan sosial budaya.

Implikasi Perluasan Paradigma Pertahanan

Perubahan paradigma yang tercermin dalam Perpres 111/2025 memiliki konsekuensi signifikan. Pertama, negara tidak lagi hanya berfokus pada ancaman eksternal yang bersifat militeristik. Dinamika internal dan isu-isu sosial budaya yang dianggap berpotensi mengikis ketahanan nasional kini menjadi bagian dari perhatian strategis pertahanan negara. Ini menunjukkan bahwa pertahanan negara modern bersifat lebih holistik dan komprehensif.

Kedua, penanganan ancaman non-militer berbeda dengan ancaman militer. Jika ancaman militer memerlukan respons berupa pengerahan kekuatan bersenjata, ancaman non-militer lebih mengedepankan penguatan daya tahan masyarakat. Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan ATHG menegaskan bahwa berbagai elemen masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media, hingga dunia usaha, memiliki peran dalam menjaga ketahanan nasional sesuai fungsinya masing-masing.

Instrumen penanganan ancaman non-militer mencakup berbagai pendekatan, seperti:

• Pendidikan Karakter: Memperkuat nilai-nilai moral dan etika bangsa sejak dini.
• Literasi Digital: Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi di era digital dan mengantisipasi disinformasi serta propaganda.
• Penguatan Keluarga: Menjaga institusi keluarga sebagai benteng utama pembentukan karakter dan nilai.
• Layanan Kesehatan dan Psikologi: Memberikan dukungan bagi individu dan masyarakat yang mengalami disorientasi atau tekanan sosial.
• Riset Sosial: Melakukan kajian mendalam terhadap fenomena sosial yang berkembang untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
• Dialog Publik: Membuka ruang diskusi yang konstruktif dan inklusif mengenai isu-isu sosial yang sensitif.
• Kebijakan yang Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat: Merancang regulasi yang secara proaktif membangun daya tahan masyarakat terhadap berbagai bentuk disrupsi.

Perdebatan dan Tanggapan Publik

Masuknya isu LGBTQ dalam Perpres pertahanan negara memicu beragam reaksi. Sebagian masyarakat memandang langkah ini sebagai upaya strategis pemerintah untuk melindungi nilai-nilai luhur bangsa dan menjaga keutuhan sosial dari pengaruh yang dianggap negatif. Mereka berargumen bahwa penyebaran budaya yang bertentangan dengan norma dan nilai mayoritas dapat menimbulkan perpecahan sosial dan mengikis identitas nasional.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang menyuarakan keprihatinan. Mereka berpendapat bahwa memasukkan isu LGBTQ dalam kebijakan pertahanan dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender berbeda. Ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengabaikan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Beberapa pihak juga mempertanyakan efektivitas pendekatan pertahanan dalam menangani isu sosial yang kompleks dan sensitif.

Analisis Implikasi Jangka Panjang

Secara kebijakan publik, pendekatan yang diusung Perpres 111/2025 menunjukkan bahwa pertahanan negara modern tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia, kekuatan institusi sosial, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kemampuan membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan global, termasuk transformasi digital dan pergeseran nilai, menjadi indikator utama efektivitas pertahanan nasional.

Perluasan paradigma pertahanan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi ancaman. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi. Dialog yang terbuka, pemahaman yang mendalam mengenai konsep budaya dan dampaknya, serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan, akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa Perpres ini benar-benar berkontribusi pada penguatan ketahanan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak setiap individu.

Diskusi mengenai Perpres 111/2025 seharusnya tidak berhenti pada perdebatan pro-kontra terhadap isu spesifik yang tercantum. Lebih penting lagi, diskusi ini harus berkembang menjadi pemahaman mendalam mengenai bagaimana Indonesia membangun ketahanan nasionalnya dalam menghadapi lanskap ancaman yang semakin kompleks. Dengan terus membuka ruang kajian mengenai bagaimana kebijakan ini diterapkan, efektivitasnya dievaluasi, dan keseimbangannya dengan prinsip negara hukum dijaga, Indonesia dapat memperkuat paradigma pertahanannya secara lebih komprehensif, berbasis pada fondasi Ketahanan Nasional, Asta Gatra, ATHG, dan Sishankamrata, serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman yang terus berubah.