Bank NTB Syariah Kembali Salurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2026, Targetkan UMKM dan Pekerja Migran Indonesia

MATARAM – Bank NTB Syariah secara resmi mengumumkan kembali perannya sebagai lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2026, menandai sebuah langkah strategis setelah jeda selama kurang lebih delapan tahun. Keputusan ini diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, sebuah kolaborasi yang diharapkan dapat secara signifikan memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepercayaan yang kembali diberikan oleh pemerintah pusat ini merupakan bukti pengakuan terhadap kapasitas dan komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung program pembiayaan berskala nasional. Pada tahun 2026, Bank NTB Syariah mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar. Dana ini akan didistribusikan secara spesifik, dengan Rp30 miliar dialokasikan untuk sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dan Rp10 miliar diperuntukkan bagi pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berencana bekerja di luar negeri maupun yang telah kembali.

Momentum Kebangkitan Penyaluran KUR

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyambut baik kepercayaan ini sebagai peluang sekaligus amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kembalinya Bank NTB Syariah menjadi penyalur KUR adalah momentum penting untuk memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Kami bersyukur Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat. Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat," ujar Nazaruddin dalam keterangan resminya. Ia menambahkan, "Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat."

Penandatanganan PKP ini merupakan puncak dari serangkaian negosiasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian UMKM RI terhadap lembaga keuangan yang berpotensi menjadi mitra penyaluran KUR. Keputusan untuk kembali menunjuk Bank NTB Syariah menunjukkan adanya keyakinan bahwa bank daerah syariah ini mampu menjalankan mandat penyaluran KUR dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dianutnya.

Penguatan Ekosistem Pembiayaan Syariah dan Dukungan PMI

Keberadaan KUR dalam portofolio pembiayaan Bank NTB Syariah dipandang akan semakin memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang selama ini telah dikembangkan oleh bank tersebut. Sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga sektor jasa, akan mendapatkan dukungan permodalan yang lebih memadai.

Penyaluran KUR tidak hanya menyasar pelaku UMKM yang telah berjalan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi usaha-usaha baru untuk berkembang. Sesuai dengan semangat inklusivitas, program KUR ini diharapkan dapat menjangkau berbagai skala usaha, mulai dari ultra mikro hingga menengah, yang selama ini mungkin kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, alokasi khusus sebesar Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi sorotan penting dalam program KUR tahun 2026 ini. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para PMI. Dengan adanya pembiayaan KUR yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah, para PMI diharapkan dapat memperoleh akses permodalan yang aman dan legal untuk berbagai keperluan, seperti biaya persiapan keberangkatan, modal usaha saat kembali ke tanah air, atau bahkan untuk pengembangan usaha keluarga.

Program pembiayaan bagi PMI ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan pinjaman informal yang seringkali berbunga tinggi dan berisiko. Dengan dukungan Bank NTB Syariah, para calon PMI dan PMI purna dapat memiliki opsi pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mendapatkan pendampingan dan edukasi keuangan.

Latar Belakang dan Sejarah Penyaluran KUR

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2007. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Seiring waktu, program KUR terus dievaluasi dan diperbaiki, termasuk perluasan cakupan sektor, penyesuaian suku bunga, dan pelibatan lebih banyak lembaga keuangan.

Bank NTB Syariah sendiri telah memiliki rekam jejak dalam penyaluran KUR di masa lalu. Namun, selama kurang lebih delapan tahun terakhir, bank ini tidak mendapatkan alokasi sebagai penyalur KUR. Periode tersebut bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian kebijakan pemerintah terkait alokasi KUR, evaluasi kinerja penyaluran oleh lembaga keuangan, atau adanya fokus Bank NTB Syariah pada produk dan layanan syariah lainnya.

Kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR pada tahun 2026 ini mengindikasikan bahwa bank tersebut telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian UMKM RI, serta memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam pencapaian target penyaluran KUR nasional.

Data Pendukung dan Potensi Dampak

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencapai lebih dari 60%. Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu lebih dari 97% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, keberadaan program seperti KUR menjadi sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan sektor vital ini.

Di Provinsi NTB sendiri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM NTB, terdapat ratusan ribu unit UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan sangat bergantung pada ketersediaan modal untuk pengembangan.

Dengan plafon Rp40 miliar, penyaluran KUR oleh Bank NTB Syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang terukur, antara lain:

• Peningkatan Skala Usaha: UMKM yang mendapatkan pembiayaan KUR dapat meningkatkan kapasitas produksi, membeli bahan baku lebih banyak, atau mengembangkan lini produk baru.
• Penciptaan Lapangan Kerja Baru: Pertumbuhan usaha yang didukung oleh KUR berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
• Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Dengan usaha yang lebih berkembang, pendapatan pelaku UMKM dan pekerjanya diharapkan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat.
• Peningkatan Inklusi Keuangan: Bagi UMKM yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal, KUR menjadi pintu masuk untuk mendapatkan akses pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.
• Dukungan bagi PMI: Bagi PMI, pembiayaan ini dapat menjadi modal awal untuk memulai usaha mandiri sepulang dari luar negeri atau untuk membiayai proses keberangkatan secara legal dan aman.

Tantangan dan Strategi Penyaluran

Meskipun optimisme tinggi menyelimuti kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR, terdapat pula tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah memastikan proses seleksi dan verifikasi calon penerima KUR berjalan efektif untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan dana tersalurkan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memiliki prospek usaha yang baik.

Selain itu, edukasi dan pendampingan bagi nasabah KUR menjadi kunci keberhasilan program. Bank NTB Syariah, melalui kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan, strategi bisnis, dan pengembangan usaha.

Untuk memaksimalkan potensi penyaluran KUR, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi ini mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah (melalui dinas terkait), asosiasi UMKM, serta lembaga-lembaga lain yang bergerak di sektor pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan program KUR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan, serta memastikan program berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Komitmen Bank NTB Syariah ke Depan

Sebagai bank daerah yang beroperasi dengan prinsip syariah, Bank NTB Syariah memiliki komitmen kuat untuk terus menghadirkan layanan dan produk pembiayaan yang mudah diakses, kompetitif, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Semangat "Amanah untuk Berkah Bermakna" menjadi landasan dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Dengan kembalinya Bank NTB Syariah menjadi penyalur KUR, diharapkan sinergi antara lembaga keuangan syariah dan program pemerintah dapat semakin kuat. Hal ini akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ke depan, Bank NTB Syariah optimis bahwa penyaluran KUR tahun 2026 akan memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap berbagai indikator ekonomi daerah, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.