Bupati Lobar Cari Sekda, Seleksi Dilakukan Terbuka

GIRI MENANG – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), secara tegas menyatakan komitmennya dalam mencari Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang benar-benar mumpuni dan berintegritas. Penegasan ini disampaikan menyusul kekosongan jabatan Sekda definitif yang telah berlangsung, memicu urgensi untuk segera mengisi posisi strategis tersebut demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Bupati LAZ, yang dikenal dengan pendekatannya yang lugas dan berorientasi pada hasil, menekankan bahwa proses seleksi kali ini akan sangat berbeda dari praktik-praktik sebelumnya, mengedepankan prinsip meritokrasi dan transparansi yang mutlak.

Dalam pernyataannya kepada awak media pada Senin, 30 Maret 2026, Bupati LAZ menggarisbawahi bahwa kriteria utama dalam pengisian jabatan Sekda definitif adalah kompetensi di atas rata-rata dan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku. Ia menolak keras pendekatan lama yang cenderung mengandalkan "kebiasaan" atau faktor non-kompetensi dalam penentuan posisi kunci tersebut. "Kemampuan Sekda itu harus di atas rata-rata. Dia adalah administrator yang harus mengetahui semua aturan eksekusi. Jangan sampai dia mengambil keputusan yang salah, lalu saya yang jadi beban," ujar Bupati dengan nada serius, menegaskan bahwa posisi Sekda adalah ujung tombak birokrasi yang tidak boleh diisi hanya berdasarkan tradisi atau kepentingan sempit.

Urgensi Posisi Sekda: Jantung Birokrasi Daerah

Posisi Sekretaris Daerah dalam sebuah pemerintahan kabupaten atau kota adalah sangat vital, seringkali disebut sebagai "jantung" birokrasi. Sekda bertindak sebagai koordinator utama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), penentu arah kebijakan administratif, pengelola anggaran daerah, serta jembatan penghubung antara kebijakan politik kepala daerah dan implementasi teknis di lapangan. Tanpa Sekda definitif yang kuat, koordinasi lintas sektor dapat terhambat, efisiensi birokrasi menurun, dan visi pembangunan daerah berisiko tidak terlaksana optimal.

Seorang Sekda bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi seluruh program kerja pemerintah daerah. Mereka juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang sangat strategis, memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan tepat sasaran. Dengan kompleksitas tugas ini, persyaratan yang diajukan Bupati LAZ untuk kompetensi di atas rata-rata dan pemahaman regulasi bukan sekadar retorika, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kesalahan dalam pengambilan keputusan di tingkat Sekda dapat memiliki implikasi luas, mulai dari inefisiensi anggaran, terhambatnya pelayanan publik, hingga potensi pelanggaran hukum yang dapat membebani kepala daerah.

Transparansi dan Keterbukaan: Pintu bagi Talenta Terbaik

Salah satu terobosan penting yang ditekankan Bupati LAZ adalah proses pengisian jabatan tinggi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang kini dilakukan secara transparan dan terbuka. Bupati menjelaskan bahwa pengumuman lowongan jabatan tidak lagi bersifat lokal atau internal, melainkan terintegrasi dengan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional dan sistem karier. "Pengumumannya bukan lokal lagi, tapi masuk dalam sistem ASN nasional dan sistem karier. Jadi, kemungkinan pelamar bisa datang dari mana saja, tidak bisa kita bendung harus dari internal sini saja," jelasnya.

Keterbukaan ini secara signifikan memperluas peluang bagi pejabat eselon II dari berbagai daerah di Indonesia untuk ikut berkompetisi, sepanjang mereka memenuhi syarat dan aturan yang berlaku. Ini adalah langkah maju dalam reformasi birokrasi, memastikan bahwa seleksi didasarkan pada kualifikasi terbaik, bukan kedekatan geografis atau politis. Bupati menegaskan, "Semua pejabat eselon II di Lombok Barat punya peluang. Begitu juga dengan pejabat diluar Lombok Barat."

Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai Peraturan Pemerintah turunannya, yang mendorong meritokrasi dalam sistem kepegawaian. Dengan membuka keran seleksi secara nasional, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berpotensi menarik talenta-talenta terbaik dari seluruh penjuru negeri, yang mungkin memiliki pengalaman dan inovasi dari konteks daerah lain, untuk berkontribusi pada pembangunan Lombok Barat. Ini juga meminimalkan praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi yang seringkali mewarnai proses pengisian jabatan di masa lalu, sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik terhadap proses seleksi.

Kronologi dan Konteks Kekosongan Jabatan

Meskipun artikel asli tidak merinci secara spesifik kapan jabatan Sekda definitif mulai kosong, pernyataan Bupati pada 30 Maret 2026 mengindikasikan bahwa proses pencarian sedang berlangsung atau akan segera dimulai. Umumnya, kekosongan jabatan Sekda dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pensiunnya pejabat sebelumnya, mutasi ke jabatan yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau nasional, atau bahkan karena masalah hukum. Dalam kondisi kekosongan, pemerintah daerah biasanya menunjuk seorang Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) Sekda dari internal birokrasi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Penunjukan Plh/Pj ini bersifat sementara, dan proses seleksi Sekda definitif harus segera dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) seperti Sekda melibatkan beberapa tahapan krusial. Dimulai dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang independen, pengumuman lowongan secara terbuka, pendaftaran dan seleksi administrasi, uji kompetensi (manajerial, teknis, sosial kultural), penulisan makalah, wawancara, hingga penetapan tiga nama terbaik yang kemudian diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati). Setelah itu, Bupati akan memilih satu nama dan mengajukannya untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelum dilantik. Proses ini dapat memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada efektivitas Pansel dan respons dari lembaga terkait.

Dalam konteks Lombok Barat, yang merupakan salah satu daerah penyangga pariwisata utama di Nusa Tenggara Barat, kekosongan jabatan Sekda definitif dapat menimbulkan implikasi terhadap percepatan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi atau pengembangan destinasi wisata baru. Oleh karena itu, percepatan pengisian jabatan dengan figur yang tepat menjadi sangat krusial.

Sekda sebagai "Panglima Perang" Birokrasi: Menolak Kebiasaan Lama

Bupati LAZ lebih lanjut mengibaratkan peran Sekda sebagai "panglima perang" dalam birokrasi. Analogi ini menggambarkan betapa krusialnya kepemimpinan Sekda dalam menggerakkan seluruh lini pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pengalaman dan ketaatan pada aturan hukum menjadi harga mati. Bupati memperingatkan agar calon Sekda tidak terjebak pada pola pikir lama yang seringkali mengabaikan regulasi demi mengikuti tradisi birokrasi yang keliru.

"Saya sudah mengalami hal-hal seperti itu. Ada yang menjawab ‘oh, dari dulu sudah seperti ini Pak’. Nah, ini yang salah. Aturannya harus begini, jangan berpatokan pada kebiasaan lama. Sekda tidak boleh bekerja berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan aturan," tegas Bupati. Pernyataan ini mencerminkan pengalaman pribadi Bupati LAZ dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan dan praktik-praktik birokrasi yang sudah mendarah daging namun tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Reformasi birokrasi membutuhkan pemimpin yang berani mendobrak kebiasaan buruk dan menerapkan standar operasional yang berbasis regulasi, bukan tradisi.

Tantangan Pembangunan Lombok Barat dan Peran Strategis Sekda

Lombok Barat, dengan kekayaan alam dan potensi pariwisatanya, menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Data demografi menunjukkan pertumbuhan penduduk yang signifikan, sementara isu-isu seperti pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi bencana alam tetap menjadi prioritas. Sebagai contoh, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat untuk memastikan infrastruktur yang memadai, promosi yang efektif, serta partisipasi masyarakat lokal yang berkelanjutan.

Sekda definitif yang baru akan mengemban tugas berat untuk menerjemahkan visi Bupati ke dalam program-program konkret, mengelola sumber daya secara efisien, dan memastikan akuntabilitas dalam setiap proyek. Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun, Sekda harus memiliki kapabilitas manajerial dan integritas yang tak diragukan. Misalnya, dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan, irigasi, atau fasilitas publik, Sekda harus memastikan proses tender yang transparan, pelaksanaan yang sesuai standar, dan penyelesaian tepat waktu. Diperlukan seorang "panglima perang" yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menginspirasi dan memimpin jajaran ASN untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Harapan dan Dukungan dari Berbagai Pihak

Hingga saat ini, Bupati LAZ mengaku belum mengantongi nama kandidat tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya pada proses seleksi untuk mencari sosok terbaik demi kemajuan Lombok Barat. "Mana yang terbaik saja, saya belum ada kandidat siapa pun. Ini semata-mata untuk Lombok Barat," paparnya. Komitmen ini diperkuat dengan jaminan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi untuk mendorong nama tertentu. Baginya, siapa pun yang mampu menunjukkan hasil tes terbaik dan rekam jejak yang mumpuni, itulah yang akan dipilih.

Pendekatan Bupati LAZ ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Seorang pengamat kebijakan publik di Mataram, Dr. Rahmawati (nama fiktif, untuk ilustrasi), misalnya, menyambut baik langkah Bupati yang berani membuka seleksi Sekda secara nasional. "Ini adalah indikator kuat dari komitmen kepala daerah terhadap meritokrasi. Dengan sistem terbuka, peluang mendapatkan pemimpin birokrasi yang benar-benar berkualitas dan bebas dari intervensi politik semakin besar," ujarnya. Senada, perwakilan masyarakat sipil di Lombok Barat, Budi Santoso (nama fiktif), menyampaikan harapannya agar Sekda terpilih nantinya adalah sosok yang dekat dengan masyarakat, memahami persoalan di lapangan, dan responsif terhadap aspirasi publik. "Kami berharap Sekda yang baru nanti tidak hanya pintar secara aturan, tetapi juga punya hati untuk melayani masyarakat," kata Budi.

Anggota DPRD Lombok Barat, Bapak Fathurrahman (nama fiktif), juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses seleksi yang transparan. "DPRD akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai koridor hukum dan menghasilkan Sekda yang profesional, yang mampu bersinergi dengan legislatif untuk kemajuan daerah," tuturnya, menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

Implikasi Jangka Panjang dan Penguatan Reformasi Birokrasi

Keterbukaan dan objektivitas dalam proses seleksi Sekda definitif ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin birokrasi yang benar-benar profesional dan memiliki integritas tinggi, tanpa beban balas budi politik atau kepentingan kelompok. Ini akan menjadi preseden positif bagi pengisian jabatan-jabatan strategis lainnya di Lombok Barat di masa mendatang, memperkuat pondasi reformasi birokrasi yang berkesinambungan.

Dalam jangka panjang, penunjukan Sekda yang berlandaskan kompetensi dan integritas akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan anggaran daerah, dan percepatan pencapaian target-target pembangunan. Hal ini juga akan memperkuat citra pemerintah daerah di mata masyarakat dan investor, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif karena adanya kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Pesan Bupati LAZ sangat jelas: Lombok Barat membutuhkan pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berani mengambil keputusan yang benar berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kebiasaan atau tekanan. Proses seleksi Sekda definitif ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat tentang arah reformasi birokrasi di Lombok Barat, menuju pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan melayani.