Kawasan pertambangan di wilayah Lantung, Kabupaten Sumbawa, kini menjadi sorotan tajam setelah mencuatnya indikasi praktik monopoli lahan dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa secara resmi mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan investigasi mendalam terhadap alur perizinan dan transaksi lahan yang dinilai sangat janggal. Isu ini bermula dari temuan adanya disparitas harga tanah yang sangat ekstrem dalam skema konsolidasi lahan untuk kepentingan pertambangan. Berdasarkan informasi yang berkembang, lahan masyarakat di wilayah tersebut disewa dengan harga sekitar Rp200 juta per hektare. Namun, sesaat setelah izin pertambangan diterbitkan, lahan tersebut ditawarkan kembali kepada investor dengan nilai mencapai Rp5 miliar per hektare. Selisih sebesar Rp4,8 miliar per hektare inilah yang memicu kecurigaan adanya praktik spekulasi tanah sistematis yang melibatkan pihak-pihak dengan akses kekuasaan. Kronologi dan Pola Transaksi Lahan Praktik yang dilaporkan terjadi di Lantung ini mengikuti pola klasik dalam konflik agraria dan pertambangan. Prosesnya diduga dimulai dengan pendekatan kepada pemilik lahan untuk menyewakan tanah mereka dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar setelah izin tambang keluar. Setelah tanah terkonsolidasi dan status izin pertambangan (IPR) didapatkan, nilai ekonomis lahan tersebut melonjak tajam karena adanya kepastian hukum untuk eksploitasi mineral. Kecurigaan utama tertuju pada proses transisi dari penguasaan lahan oleh masyarakat ke tangan investor. DPC PDI Perjuangan Sumbawa menyoroti bahwa jika praktik ini dibiarkan, maka semangat dasar dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat lokal justru bergeser menjadi instrumen untuk memuluskan kepentingan korporasi atau segelintir elite yang memiliki akses terhadap perizinan. Urgensi Penelusuran Berbasis Dokumen Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai transaksi bisnis biasa. Terdapat dimensi hukum dan etika publik yang dilanggar apabila ditemukan adanya keterlibatan oknum pejabat dalam proses tersebut. "Kami meminta agar aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh. Kita perlu melihat bukti perjanjian sewa, aliran dana, serta siapa sebenarnya yang menginisiasi konsolidasi lahan ini. Jika ada oknum pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk mempermudah perizinan demi keuntungan pribadi atau kelompok, ini adalah tindak pidana serius," ujar Abdul Rafiq dalam keterangannya pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Lebih jauh, pemeriksaan harus mencakup: Verifikasi keabsahan dokumen perizinan IPR di Lantung. Penelusuran identitas pemilik modal (investor) dan hubungannya dengan pemegang izin awal. Investigasi aliran dana dari investor ke pihak-pihak yang diduga melakukan makelar tanah. Analisis mengenai potensi kerugian negara atau masyarakat akibat pengalihan nilai ekonomi yang tidak transparan. Implikasi Terhadap Pertambangan Rakyat Pertambangan rakyat, menurut regulasi yang berlaku, didesain untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal agar dapat mengelola sumber daya alam di daerahnya sendiri. Namun, skema yang terjadi di Lantung menunjukkan gejala adanya "penunggang bebas" yang memanfaatkan celah regulasi. Dampaknya sangat sistemik. Pertama, masyarakat pemilik tanah asli akan kehilangan potensi keuntungan jangka panjang karena tanahnya telah disewa dengan harga murah. Kedua, kredibilitas pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengelola perizinan akan menurun di mata publik. Ketiga, konflik agraria berpotensi muncul di kemudian hari jika masyarakat merasa dibohongi oleh skema transaksi yang tidak transparan. Jika luas lahan yang dikonsolidasikan mencapai puluhan hektare, maka potensi keuntungan yang diperebutkan dapat menembus angka ratusan miliar rupiah. Besarnya nominal ini menjadi daya tarik bagi pihak-pihak yang memiliki akses terhadap birokrasi perizinan untuk melakukan intervensi. Tantangan Penegakan Hukum Langkah DPC PDI Perjuangan Sumbawa untuk melibatkan KPK dan institusi penegak hukum pusat bukan tanpa alasan. Seringkali, kasus pertambangan di daerah melibatkan jejaring kekuasaan yang kompleks, sehingga penanganan oleh aparat lokal seringkali terbentur pada hambatan struktural atau konflik kepentingan. "Kami tidak menuduh siapapun secara prematur. Namun, indikasi yang ada cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan objektif. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan koridor hukum, maka itu harus dijelaskan ke publik agar tidak ada fitnah. Namun, jika ditemukan pelanggaran, tidak boleh ada toleransi. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu," tegas Abdul Rafiq. Aparat penegak hukum diharapkan untuk tidak hanya terpaku pada aspek legalitas administratif perizinan, tetapi juga melakukan investigasi pada aspek "di balik layar". Transaksi "di bawah tangan" yang sering kali menjadi bagian dari proses perizinan di Indonesia seringkali sulit dibuktikan hanya dengan melihat dokumen formal. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi-saksi dari pihak masyarakat yang menyewakan tanah menjadi kunci utama untuk membuka tabir mafia tanah ini. Harapan akan Transparansi Masyarakat Sumbawa kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum. Transparansi adalah kata kunci dalam penyelesaian kasus ini. Mengingat pertambangan adalah sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, pengawasan publik menjadi sangat krusial. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri sejauh ini diharapkan dapat bersikap kooperatif dengan menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh penyidik. Jika terdapat kejanggalan dalam prosedur perizinan di tingkat daerah, maka evaluasi terhadap tata kelola pertambangan di Sumbawa harus segera dilakukan secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, kasus di Lantung bukan sekadar persoalan sengketa harga tanah, melainkan potret nyata dari tantangan tata kelola sumber daya alam di daerah. Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi di atas penderitaan atau ketidaktahuan masyarakat, maka tindakan tegas merupakan harga mati untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan hukum di Indonesia. DPC PDI Perjuangan Sumbawa berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi memastikan bahwa kekayaan alam Sumbawa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan untuk memperkaya segelintir pihak yang berkuasa. Post navigation Menteri Perdagangan Budi Santoso Resmi Ditunjuk Sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat Definitif
