DPP Partai NasDem Resmi Lantik Pengurus 8 DPC di NTB dan Tunda Penetapan Dua Daerah Strategis

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) sekaligus melantik pengurus untuk delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda pelantikan yang berlangsung di Mataram pada Sabtu (27/6) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa. Langkah ini menandai babak baru dalam konsolidasi internal partai di wilayah NTB guna memperkuat struktur organisasi menjelang berbagai agenda politik daerah mendatang.

Adapun delapan daerah yang kepengurusannya telah definitif adalah Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh Tarmizi, Kabupaten Lombok Utara di bawah komando Kemah Yudiarto, serta Kabupaten Lombok Tengah yang kini dinahkodai oleh Ahmad Samsul Hadi. Selain itu, Nurhasanah dipercaya memimpin DPC Kabupaten Lombok Timur, Fud Syaifuddin untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Syarafudin Jarot di Kabupaten Sumbawa, Andi Bahtiar untuk Kabupaten Dompu, dan Mutmainnah yang memegang mandat sebagai Ketua DPC Kota Bima.

Pelantikan ini menjadi bagian dari agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Partai NasDem NTB. Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPW, kader, serta simpatisan partai yang menyambut optimis pengukuhan struktur baru tersebut sebagai upaya revitalisasi mesin politik di tingkat akar rumput.

Dinamika Seleksi di Kota Mataram dan Kabupaten Bima

Di balik kesuksesan pelantikan delapan DPC tersebut, terdapat dua wilayah yang status kepengurusannya masih dalam tahap pembahasan intensif di tingkat pusat, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Bima. Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi, menjelaskan bahwa meski tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) telah diselesaikan sejak April 2026, keputusan final mengenai siapa yang akan memimpin di dua daerah tersebut belum diketuk palu oleh DPP.

Menurut Mori, keterlambatan penetapan ini bukan disebabkan oleh kebuntuan internal, melainkan bentuk kehati-hatian DPP dalam menyeleksi figur yang dianggap paling kompeten. Proses seleksi di internal NasDem dikenal cukup ketat, dengan melibatkan berbagai indikator penilaian yang komprehensif.

"Kami menyadari bahwa kedua daerah tersebut, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Bima, memiliki karakteristik politik yang sangat dinamis. DPP sedang melakukan penilaian mendalam agar figur yang dipilih nantinya benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan partai serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni untuk menghadapi tantangan ke depan," ujar Mori Hanafi.

Parameter Penilaian Calon Pimpinan DPC

Partai NasDem menerapkan standar tinggi dalam memilih nahkoda di tingkat daerah. Berdasarkan penjelasan Mori Hanafi, terdapat setidaknya lima variabel utama yang menjadi bahan pertimbangan DPP dalam menetapkan calon ketua DPC definitif. Variabel tersebut meliputi kapasitas intelektual, tingkat senioritas dalam organisasi, kapabilitas personal, rekam jejak (track record) selama berorganisasi, serta rekam jejak jabatan politik yang pernah atau sedang diemban oleh kandidat.

Proses penilaian yang berlapis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketua DPC memiliki legitimasi yang kuat di mata konstituen dan mampu membangun soliditas di internal partai. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel tersebut, DPP berupaya meminimalisir risiko friksi internal pasca-penunjukan.

Khusus untuk Kabupaten Bima, terdapat perkembangan signifikan terkait bursa calon ketua. Raihan Anwar, mantan Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Bima yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD NTB, dipastikan tidak lagi masuk dalam bursa kandidat. Mori Hanafi menegaskan bahwa Raihan Anwar telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari proses seleksi.

"Bang Raihan Anwar sudah tidak ikut serta dalam bursa pencalonan. Beliau secara resmi telah menyatakan mundur dari proses seleksi tersebut. Keputusan ini tentu kami hormati sebagai bagian dari proses demokrasi internal yang berjalan di partai," jelas Mori.

Kendati Raihan Anwar mundur, persaingan untuk posisi ketua di Kabupaten Bima tetap berjalan sengit. Beberapa tokoh potensial, termasuk figur yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, disebut-sebut masuk dalam radar penilaian DPP.

Konteks Politik dan Strategi Konsolidasi NTB

Pelantikan dan seleksi pengurus DPC ini merupakan bagian dari strategi besar Partai NasDem dalam menghadapi lanskap politik di NTB. Sebagai salah satu partai yang memiliki basis massa cukup signifikan di wilayah tersebut, NasDem menyadari pentingnya memiliki struktur organisasi yang solid dan responsif.

Rakerwil yang dirangkaikan dengan pelantikan ini menjadi momentum bagi DPW Partai NasDem NTB untuk menyelaraskan visi partai dengan pengurus di daerah. Konsolidasi organisasi dianggap sebagai fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh ke arah pemenangan suara, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Data menunjukkan bahwa NTB adalah wilayah yang sangat kompetitif bagi partai-partai nasional. Kekuatan basis organisasi di setiap kabupaten/kota menjadi kunci dalam mengamankan suara. Oleh karena itu, penunjukan ketua DPC yang mampu mengonsolidasikan basis massa secara efektif menjadi prioritas utama DPP Partai NasDem.

Analisis Implikasi: Mengapa NasDem Sangat Hati-hati?

Pengamat politik menilai bahwa langkah Partai NasDem yang menunda penetapan di dua daerah strategis seperti Kota Mataram dan Kabupaten Bima adalah tindakan taktis. Kota Mataram, sebagai ibu kota provinsi, merupakan barometer politik bagi NTB. Figur yang memimpin NasDem di Mataram diharapkan tidak hanya mampu memenangkan pertarungan kursi legislatif, tetapi juga memiliki profil yang kuat untuk memengaruhi opini publik.

Begitu pula dengan Kabupaten Bima, yang dikenal memiliki basis massa dengan loyalitas tinggi namun dengan dinamika politik yang sangat cair. Pergeseran kepemimpinan di sana sering kali memengaruhi arah dukungan suara secara signifikan. Dengan menerapkan seleksi yang panjang dan komprehensif, NasDem berusaha untuk menghindari kesalahan dalam penempatan figur (misplacement) yang berpotensi merugikan partai di masa depan.

Proses "fit and proper test" yang telah berlangsung sejak April 2026 menunjukkan bahwa NasDem telah melakukan perencanaan jauh-jauh hari. Penundaan yang terjadi saat ini lebih kepada upaya sinkronisasi antara keinginan pusat dengan realitas kebutuhan di lapangan.

Harapan ke Depan

Partai NasDem di NTB kini memasuki fase baru dengan sebagian besar DPC yang sudah memiliki pengurus definitif. Fokus utama setelah pelantikan ini adalah segera melakukan pemetaan kekuatan di masing-masing wilayah. Para ketua DPC yang baru dilantik diharapkan segera melakukan langkah-langkah konsolidasi internal, merangkul berbagai elemen masyarakat, dan memperkuat infrastruktur partai hingga ke tingkat ranting.

Mori Hanafi menekankan bahwa seluruh kader di NTB harus tetap tenang dan fokus pada kerja-kerja partai, sembari menunggu keputusan DPP terkait Kota Mataram dan Kabupaten Bima. "Kita tunggu saja keputusan final DPP. Yang terpenting saat ini adalah menjalankan amanat organisasi bagi delapan DPC yang sudah dilantik, agar segera bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat NTB," pungkasnya.

Dengan berjalannya roda organisasi di delapan kabupaten/kota ini, Partai NasDem menunjukkan keseriusannya dalam melakukan penataan organisasi. Publik kini menanti siapa sosok yang akan dipilih DPP untuk memimpin dua daerah sisa, dan bagaimana dampak penunjukan tersebut terhadap peta kekuatan partai di NTB dalam jangka panjang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pasti mengenai kapan keputusan final untuk Kota Mataram dan Kabupaten Bima akan diumumkan. Namun, sinyal kuat menunjukkan bahwa DPP Partai NasDem akan segera menuntaskan proses ini dalam waktu dekat guna merampungkan struktur organisasi secara nasional.