Masa Depan Manis Dompu: Melangkah Menjadi Sentra Produksi Gula Nasional dengan Dukungan Kebijakan dan Kemitraan Strategis

MATARAM – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), semakin memantapkan posisinya sebagai calon sentra produksi gula nasional yang signifikan. Peningkatan jumlah petani tebu pemula yang terus bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun menjadi indikator kuat bahwa komoditas ini telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat. Potensi besar ini didukung oleh ketersediaan lahan tidur yang melimpah, kebijakan strategis pemerintah, serta sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak swasta, menandai era baru bagi ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor gula.

Latar Belakang dan Potensi Ekonomi Tebu di Dompu

Dompu, sebuah kabupaten di bagian timur Pulau Sumbawa, NTB, dikenal dengan lanskap pertaniannya yang subur. Selama bertahun-tahun, sebagian besar lahan pertanian di Dompu didominasi oleh komoditas jagung. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, tebu mulai menunjukkan geliatnya sebagai alternatif komoditas yang menjanjikan, terutama dengan adanya dukungan dari pihak swasta dan inisiatif pemerintah daerah.

Fenomena peningkatan jumlah petani tebu pemula di Dompu bukanlah kebetulan semata. Ini adalah refleksi dari keberhasilan program kemitraan dan edukasi yang dilakukan, serta bukti konkret bahwa budidaya tebu mampu memberikan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi petani. Ketersediaan lahan tidur yang sangat banyak di Dompu, diperkirakan mencapai puluhan ribu hektar, menjadi modal utama yang belum termanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan ini, yang selama ini dibiarkan kosong, kini memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi perkebunan tebu produktif, membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

Transformasi Dompu menjadi sentra produksi gula tidak hanya akan menguntungkan petani lokal tetapi juga memberikan kontribusi vital bagi ketahanan pangan nasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, masih menghadapi tantangan dalam mencapai swasembada gula. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kebutuhan gula nasional terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industri, sementara produksi dalam negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi permintaan tersebut, menyebabkan ketergantungan pada impor. Dengan demikian, pengembangan perkebunan tebu di Dompu sejalan dengan platform kebijakan strategis nasional terkait ketahanan pangan, yang menempatkan komoditas gula sebagai prioritas.

Dukungan Politik dan Kebijakan Strategis: Sinergi Pusat dan Daerah

Komitmen untuk mengembangkan tebu di Dompu semakin diperkuat oleh dukungan politik yang solid dari tingkat daerah hingga pusat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Ir. Muttaqun, mengonfirmasi bahwa tebu telah masuk dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ini adalah langkah krusial karena masuknya tebu dalam RPJMD memastikan alokasi anggaran dan program kerja yang terencana untuk mendukung pengembangan komoditas ini.

“Sudah kami sampaikan dalam RPJMD baik di kabupaten maupun provinsi untuk masuk dalam program tahun ini,” tegas Muttaqun, menegaskan prioritas legislatif terhadap pengembangan tebu. Ia menambahkan bahwa peluang tebu untuk masuk sebagai komoditas unggulan daerah kategori hortikultura sangat terbuka lebar. Muttaqun dan rekan-rekan legislatif di tingkat kabupaten berkomitmen penuh untuk memperjuangkan aspirasi ini.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, alasan utama tebu selalu konsisten disuarakan adalah karena komoditas ini masuk dalam program kedaulatan pangan yang digaungkan oleh Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Kedaulatan pangan menjadi salah satu pilar utama visi pemerintahan baru, dan gula adalah salah satu komoditas strategis di dalamnya. Muttaqun juga menyoroti fakta bahwa perkebunan tebu di Dompu sudah diawali oleh pihak swasta, yakni PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS), yang telah mendirikan pabrik gula. Kehadiran pihak swasta ini, yang kini menggandeng petani sekitar dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai mitra dalam mengelola perkebunan tebu, patut didukung penuh oleh semua pihak. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperluas areal perkebunan tebu di Dompu dan memastikan kejelasan status arealnya.

“Kami ingin tebu tidak hanya dimanfaatkan potensinya tapi juga harus bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Dompu,” tegas Muttaqun, menekankan aspek kesejahteraan yang menjadi inti dari pengembangan ini.

Dukungan politik ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa kepala daerah yang terpilih, baik di Provinsi NTB maupun Kabupaten Dompu, secara politik berada dalam "satu perahu besar" dengan Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto. Keselarasan visi politik ini diharapkan akan sangat memudahkan "perkawinan" kepentingan kebijakan antara pusat dan daerah, terutama terkait dengan upaya akselerasi ketahanan gula nasional. Sinergi ini dapat mempercepat proses perumusan kebijakan, penyaluran bantuan, dan investasi yang diperlukan untuk menjadikan Dompu sebagai pusat produksi gula yang tangguh.

Peran Swasta dan Kemitraan: Katalisator Ekonomi Kerakyatan

Keberadaan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Dompu merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan industri tebu di daerah tersebut. PT SMS tidak hanya mendirikan pabrik gula, tetapi juga mengimplementasikan model kemitraan yang inklusif dengan petani lokal dan bahkan melibatkan TNI dalam pengelolaan perkebunan. Model kemitraan ini terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat, memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani, serta meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam budidaya tebu.

Anggota DPRD NTB lainnya, Marga Harun, secara terpisah menilai bahwa tebu saat ini telah masuk dalam kategori industri pertanian yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan di Dompu. Ia secara langsung mengamati bagaimana pengembangan perkebunan tebu yang dikelola PT SMS bersama petani sekitar telah berhasil menaikkan taraf hidup masyarakat.

“Berkah lainnya dengan keberadaan perkebunan tebu di Dompu adalah ikut berkontribusi mengurangi angka pengangguran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut terdongkrak. Ini menurut pandangan saya,” kata Marga Harun, menyoroti dampak multi-dimensi dari investasi tebu ini. Kehadiran pabrik gula dan perkebunan tebu skala besar menciptakan ribuan lapangan kerja, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga proses pengolahan di pabrik. Ini merupakan solusi konkret untuk mengatasi masalah pengangguran di daerah.

Mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) NTB itu berpendapat bahwa sudah selayaknya perkebunan tebu mendapat perhatian yang sama dengan komoditas unggulan Dompu lainnya, seperti jagung. Hal ini salah satunya didasari oleh lonjakan pertumbuhan perkebunan tebu yang cukup signifikan, menunjukkan potensi masa depan yang cerah. Putra daerah asal Dompu ini juga menganggap bahwa sejauh ini upaya pemerintah kabupaten untuk mendorong perkembangan komoditas tebu dalam rangka mengembangkan aspek ekonomi masyarakat sudah cukup maksimal.

Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Tebu Dompu

Meskipun potensi tebu di Dompu sangat besar, beberapa tantangan perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pengembangan komoditas ini. Salah satu tantangan krusial yang diidentifikasi oleh Marga Harun adalah perlunya menghadirkan bibit-bibit unggul.

“Saya rasa yang dibutuhkan saat ini adalah perlu menghadirkan bibit-bibit unggul agar bisa menambah gairah masyarakat untuk tidak hanya fokus berkebun jagung tapi juga tebu sehingga perkembangan ekonomi daerah bisa bergerak di banyak komoditi,” jelasnya. Ketersediaan bibit unggul tidak hanya akan meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, serta kualitas rendemen gula yang dihasilkan. Hal ini memerlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta kerja sama dengan lembaga-lembaga pertanian dan universitas.

Selain bibit unggul, kejelasan status areal lahan juga menjadi isu penting yang disoroti oleh Muttaqun. Konflik lahan atau ketidakjelasan hak kepemilikan dapat menghambat investasi dan perluasan perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memfasilitasi sertifikasi lahan dan penyelesaian sengketa agar petani dan investor memiliki kepastian hukum.

Marga Harun, sebagai putra Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib masa depan tebu di daerahnya. Ia akan mendorong agar pemerintah pusat segera membuat regulasi untuk menindaklanjuti kebijakan penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional.

“Jadi bukan hanya simbolis saja menetapkan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional tapi minimal daerah itu mendapatkan manfaat dari penetapan ini,” ujarnya. Penetapan sebagai Kawasan Tebu Nasional harus diikuti dengan insentif fiskal, dukungan infrastruktur, dan program-program konkret yang dirancang untuk mempercepat pengembangan industri gula di Dompu. Regulasi yang jelas akan menarik lebih banyak investor dan memastikan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Garis Waktu Perkembangan dan Harapan ke Depan

Perjalanan Dompu menuju sentra gula nasional dapat digambarkan melalui garis waktu sebagai berikut:

• Awal Mula (Pra-2020-an): Dompu dikenal sebagai sentra jagung, dengan lahan tidur yang luas dan belum banyak termanfaatkan untuk komoditas lain.
• Inisiasi Swasta (Masa Lalu hingga Kini): PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) memulai investasi dengan mendirikan pabrik gula dan mengembangkan perkebunan tebu, membentuk kemitraan dengan petani dan TNI.
• Pertumbuhan Petani Tebu (Beberapa Tahun Terakhir): Jumlah petani tebu pemula meningkat signifikan, merasakan manfaat ekonomi langsung dari budidaya tebu dan kemitraan dengan PT SMS.
• Dukungan Legislatif dan Kebijakan Daerah (Saat Ini): Pembahasan dan pengusulan tebu untuk masuk dalam draf RPJMD 2025-2029 di tingkat kabupaten dan provinsi, menunjukkan komitmen politik yang kuat.
• Sinergi Politik (Masa Depan Dekat): Keselarasan visi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan akan mempercepat implementasi kebijakan dan alokasi sumber daya.
• Penetapan Kawasan Tebu Nasional (Masa Depan): Harapan akan penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional oleh pemerintah pusat, diikuti dengan regulasi dan insentif yang konkret.
• Pengembangan Berkelanjutan (Jangka Panjang): Peningkatan produktivitas melalui bibit unggul, perluasan areal tanam, dan penguatan infrastruktur untuk mencapai swasembada gula nasional.

Implikasi Luas: Peningkatan PAD dan Pembangunan Berkelanjutan

Perkebunan tebu diharapkan tidak hanya menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi kerakyatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini secara parsial, tetapi juga menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar untuk Dompu. Peningkatan PAD ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Dampak ekonomi dari pengembangan industri tebu akan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas. Selain lapangan kerja langsung di sektor pertanian dan industri pengolahan, akan muncul juga sektor-sektor pendukung seperti transportasi, logistik, perdagangan, dan jasa. Peningkatan pendapatan petani akan mendorong konsumsi lokal, yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dompu.

Dalam jangka panjang, Dompu berpotensi tidak hanya menjadi penyuplai gula untuk NTB dan wilayah Indonesia Timur, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam industri gula nasional. Hal ini akan memperkuat posisi Dompu sebagai daerah agraris yang modern dan berdaya saing, dengan diversifikasi komoditas yang kuat.

Muttaqun dan Marga Harun, bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, menyerukan sinergi dan koordinasi. “Buat para rekan anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mari kita sama-sama berkoordinasi untuk bersinergi menyambut penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional karena ini adalah berkah buat semua,” tandas Muttaqun. Seruan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan visi besar Dompu sebagai sentra gula nasional, demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan Indonesia.