Dinamika politik di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan pergerakan yang menarik meski pemilihan gubernur baru akan dihelat pada 2029. Nama Mori Hanafi, politisi senior yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai NasDem NTB, mencuat ke permukaan sebagai figur yang dinilai memiliki modal politik paling mumpuni untuk berkompetisi. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 secara eksplisit menempatkan Mori sebagai kandidat yang paling relevan dengan kebutuhan strategis NTB di masa depan, mengingat kompleksitas tantangan pembangunan yang akan dihadapi daerah tersebut dalam lima tahun ke depan. Analisis dari Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, atau yang akrab disapa Didu, memberikan perspektif bahwa kepemimpinan NTB ke depan menuntut lebih dari sekadar popularitas elektoral. Menurutnya, NTB membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan navigasi kebijakan di tingkat nasional, memiliki jaringan luas, serta memiliki rekam jejak yang teruji dalam mengonsolidasikan kekuatan politik. Mori Hanafi dianggap memenuhi kriteria tersebut melalui akumulasi pengalaman panjangnya di berbagai jenjang pemerintahan dan organisasi. Rekam Jejak dan Evolusi Politik Mori Hanafi Perjalanan karier Mori Hanafi bukanlah sesuatu yang instan. Sebagai seorang politisi, ia telah menapaki berbagai tangga kekuasaan yang membentuk kapasitas manajerial dan politiknya. Sebelum duduk di kursi Senayan sebagai anggota DPR RI, Mori telah lama berkecimpung di legislatif tingkat daerah, termasuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan daerah, dinamika penganggaran, serta hubungan eksekutif-legislatif yang kerap menjadi titik krusial dalam pembangunan. Selain itu, keterlibatannya sebagai kandidat dalam kontestasi Pilkada NTB sebelumnya memberikan pengalaman lapangan yang sangat berharga. Ia tidak hanya memahami peta kekuatan politik di tingkat akar rumput, tetapi juga mengerti psikologi pemilih di berbagai wilayah NTB. Saat ini, perannya sebagai Ketua DPW Partai NasDem NTB menempatkan dirinya sebagai salah satu nahkoda partai politik yang strategis. Jabatan ini, menurut pengamat, berfungsi sebagai laboratorium kepemimpinan yang menguji kemampuan Mori dalam membangun konsensus, mengelola konflik internal, serta menggerakkan mesin partai dalam kompetisi yang kompetitif. Menakar Pengaruh PON 2028 sebagai Leverage Politik Salah satu poin krusial dalam analisis politik Mi6 adalah posisi Mori Hanafi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Peran ini diprediksi akan menjadi faktor penentu yang signifikan menjelang Pilgub 2029. Hal ini dikarenakan NTB, bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. PON merupakan ajang multi-cabang olahraga berskala nasional yang melibatkan ribuan atlet, ofisial, dan jurnalis dari seluruh penjuru Indonesia. Kesuksesan penyelenggaraan PON 2028 akan menjadi panggung besar bagi Mori untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan manajerialnya di hadapan publik nasional maupun lokal. Jika Mori mampu mengelola event tersebut dengan sukses—baik dari sisi prestasi atlet daerah maupun efisiensi penyelenggaraan—maka citra kepemimpinannya akan meningkat secara signifikan. Keberhasilan dalam melibatkan sektor swasta untuk menekan beban APBD dan APBN dalam penyelenggaraan PON juga dapat menjadi bukti nyata kemampuan negosiasi dan jejaring yang dimiliki Mori. Dalam politik, keberhasilan mengelola proyek berskala besar sering kali dikonversi menjadi modal kepercayaan (trust) publik yang sangat kuat menjelang hari pemungutan suara. Transformasi Ekonomi dan Tantangan Kepemimpinan NTB NTB saat ini berada pada persimpangan jalan menuju transformasi ekonomi yang lebih luas. Berbagai isu strategis seperti hilirisasi industri, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan konektivitas wilayah, dan persaingan investasi menjadi pekerjaan rumah yang menanti pemimpin berikutnya. Dalam pandangan Mi6, gubernur NTB mendatang harus mampu melampaui peran sebagai administrator. NTB membutuhkan negosiator yang efektif yang mampu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Akses ke Jakarta menjadi krusial karena sebagian besar kebijakan strategis yang berdampak pada pembangunan daerah, seperti alokasi dana pusat, regulasi investasi, dan proyek strategis nasional (PSN), ditentukan di sana. Mori Hanafi, dengan pengalamannya sebagai anggota DPR RI, dianggap memiliki keunggulan komparatif dalam hal ini. Akses dan pemahamannya terhadap mekanisme kebijakan nasional dapat membantu NTB mendapatkan posisi tawar yang lebih baik dalam memperjuangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan daerah. Debat Kewilayahan dalam Demokrasi Modern Dalam diskursus politik NTB, sering kali muncul isu mengenai asal-usul geografis kandidat, di mana identitas kedaerahan (antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) kerap menjadi variabel pembentuk koalisi. Namun, pengamat politik menilai bahwa cara pandang tersebut kini sudah tidak lagi relevan dengan semangat demokrasi modern. Mori Hanafi yang berasal dari Bima, menurut Mi6, seharusnya tidak dinilai berdasarkan asal-usul wilayahnya, melainkan berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinannya. Demokrasi yang sehat menuntut adanya kesempatan yang setara bagi setiap putra daerah untuk mengabdi. Fokus pada sekat-sekat kewilayahan dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan daerah dengan membatasi ruang bagi munculnya pemimpin berkualitas dari mana pun mereka berasal. Pentingnya regenerasi kepemimpinan juga menjadi catatan penting. NTB membutuhkan perpaduan antara energi generasi muda yang dinamis dengan pengalaman politik yang matang. Mori Hanafi dianggap merepresentasikan profil pemimpin yang berada di usia produktif namun memiliki jam terbang yang cukup tinggi untuk memimpin birokrasi pemerintahan yang kompleks. Menjaga Kedaulatan Rakyat: Pilkada Langsung Terkait dengan mekanisme pemilihan, Mi6 secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat. Wacana yang sesekali muncul mengenai pemilihan gubernur melalui DPRD atau sistem penunjukan dianggap sebagai langkah mundur bagi kualitas demokrasi. Pemilihan langsung menjamin legitimasi politik yang kuat bagi kepala daerah terpilih. Dengan adanya dukungan langsung dari rakyat, gubernur memiliki mandat yang lebih besar untuk menjalankan visi dan misinya. Legitimasi ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan birokrasi dan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin bersifat transformatif namun menuntut keberanian politik. Kesimpulan dan Implikasi Menjelang Pilgub 2029, peta politik NTB diprediksi akan semakin dinamis. Kemunculan nama-nama seperti Mori Hanafi memberikan opsi bagi masyarakat untuk menilai figur berdasarkan kapasitas nyata, bukan sekadar popularitas sesaat. Dengan kombinasi modal politik yang mencakup pengalaman legislatif, jejaring nasional, kapasitas organisasi, dan peran dalam penyelenggaraan event strategis seperti PON 2028, Mori berada dalam posisi yang sangat kompetitif. Tantangan bagi Mori ke depan adalah bagaimana ia mampu menerjemahkan seluruh modal politik tersebut menjadi narasi pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Masyarakat NTB kini semakin kritis dan akan menilai pemimpin berdasarkan kemampuan konkret dalam meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pelayanan publik yang prima. Sebagai penutup, dinamika menuju 2029 masih panjang. Namun, dengan segala variabel yang ada saat ini, Mori Hanafi telah meletakkan fondasi yang cukup solid untuk diperhitungkan sebagai kandidat yang serius. Keberhasilan atau kegagalan tokoh-tokoh dalam merespons tantangan daerah dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi penentu utama bagi publik dalam menentukan siapa yang layak memimpin NTB menuju masa depan yang lebih kompetitif dan sejahtera. Kehadiran figur-figur dengan rekam jejak yang jelas menjadi angin segar bagi kualitas demokrasi di Bumi Gora. Post navigation DPC PPP Lombok Barat Pertegas Disiplin Kader dan Bidik Kursi Pimpinan DPRD pada Pemilu 2029
