Ombudsman NTB Awasi Ketat Seleksi Jalur Domisili di SMA Favorit Mataram Guna Cegah Maladministrasi dan Pastikan Transparansi Pendidikan

Keputusan pemerintah untuk menerapkan sistem zonasi dan jalur domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) terus menuai perhatian serius dari berbagai lembaga pengawas negara. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB secara proaktif melakukan pemantauan langsung ke sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikategorikan sebagai sekolah favorit di Kota Mataram pada Senin, 6 Juli. Langkah ini diambil segera setelah pengumuman hasil seleksi jalur domisili dirilis, dengan tujuan utama memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari verifikasi hingga daftar ulang, berjalan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip keadilan sosial.

Pengawasan lapangan ini difokuskan pada SMA Negeri 1 Mataram, yang selama ini menjadi barometer pendidikan menengah di ibu kota provinsi tersebut. Kehadiran tim Ombudsman di sekolah tersebut bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan sebuah upaya investigasi preventif untuk mendeteksi potensi maladministrasi. Maladministrasi dalam konteks PPDB sering kali mewujud dalam bentuk manipulasi data kependudukan, praktik "titip-menitip" calon siswa oleh oknum tertentu, hingga kurangnya transparansi dalam proses verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh orang tua calon murid.

Komitmen Pengawasan Ombudsman dalam Menjaga Integritas Pendidikan

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB, Arya Wiguna, menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam mengawal hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan transparan di sektor pendidikan. Menurut Arya, jalur domisili adalah salah satu jalur yang paling rawan terjadi gesekan dan kecurangan karena sangat bergantung pada akurasi data kependudukan. Oleh karena itu, Ombudsman memandang perlu untuk terjun langsung guna mendapatkan gambaran objektif mengenai pelaksanaan di lapangan.

Dalam kunjungannya ke SMAN 1 Mataram, tim Ombudsman melakukan dialog intensif dengan kepala sekolah dan panitia penerimaan siswa baru. Fokus utama dialog tersebut adalah mengenai mekanisme layanan pengaduan yang disediakan oleh sekolah. Ombudsman menekankan bahwa setiap keberatan atau laporan dari masyarakat terkait hasil seleksi harus ditangani secara profesional dan cepat. Selain itu, verifikasi data calon murid menjadi poin krusial yang diperiksa, mengingat maraknya isu mengenai perpindahan domisili "dadakan" atau penggunaan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan masa tinggal minimum yang dipersyaratkan oleh regulasi.

Arya Wiguna menjelaskan bahwa langkah Ombudsman tidak berhenti di tingkat sekolah saja. Untuk memastikan validitas data secara menyeluruh, pihaknya juga melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Sinergi antarlembaga ini dianggap vital untuk membedah kejelasan status domisili calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi. Hal ini bertujuan agar tidak ada siswa yang dirugikan karena tempatnya diambil oleh calon lain yang menggunakan data kependudukan yang tidak sah secara hukum.

Kronologi dan Latar Belakang Pengawasan Jalur Domisili

Pelaksanaan PPDB di NTB tahun ini mengikuti regulasi nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021, yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur setempat. Sistem zonasi dan domisili dirancang untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan tempat tinggal siswa, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan label "sekolah favorit" secara bertahap. Namun, dalam praktiknya, ambisi orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu sering kali memicu tindakan kreatif yang melanggar aturan.

Sejak dimulainya tahapan pendaftaran, Ombudsman NTB telah menerima berbagai masukan dari masyarakat mengenai kekhawatiran akan adanya permainan data. Jalur domisili, yang mengharuskan calon peserta didik bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, menjadi celah yang sering dimanfaatkan. Penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau perpindahan nama anak ke dalam KK kerabat yang tinggal di dekat sekolah favorit menjadi modus operandi yang kerap ditemukan dalam tahun-tahun sebelumnya.

Pada Senin pagi, saat proses daftar ulang mulai dibuka, Tim Ombudsman melakukan observasi terhadap alur pelayanan di SMAN 1 Mataram. Mereka memantau bagaimana panitia melakukan verifikasi berkas asli terhadap data yang diunggah secara daring (online). Arya Wiguna menyatakan bahwa klarifikasi kepada Dikpora NTB diperlukan untuk melihat sejauh mana pengawasan internal yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap sekolah-sekolah di bawah naungannya. Sementara itu, koordinasi dengan Dukcapil dilakukan untuk memastikan bahwa data kependudukan yang digunakan dalam PPDB adalah data yang otentik dan telah memenuhi syarat masa tinggal minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran.

Analisis Data dan Potensi Kerawanan Maladministrasi

Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaksanaan PPDB tahun-tahun sebelumnya, jalur zonasi dan domisili menyumbang persentase terbesar dalam kuota penerimaan, yakni minimal 50 persen dari daya tampung sekolah. Besarnya kuota ini menjadikannya magnet bagi calon siswa, namun sekaligus menjadi titik terlemah jika sistem verifikasi tidak berjalan ketat. Di Kota Mataram, konsentrasi sekolah unggulan yang berada di pusat kota menciptakan tekanan besar pada wilayah zonasi tersebut.

Ombudsman mengidentifikasi beberapa titik rawan maladministrasi yang menjadi fokus pengawasan tahun ini. Pertama adalah penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat atau panitia sekolah dalam memberikan prioritas kepada calon siswa tertentu di luar prosedur resmi. Kedua, ketidakkonsistenan dalam penerapan kriteria seleksi, di mana jarak rumah ke sekolah dihitung secara tidak akurat atau subjektif. Ketiga, pengabaian terhadap pengaduan masyarakat yang merasa dicurangi oleh hasil seleksi.

Data dari Dukcapil Kota Mataram menunjukkan adanya tren peningkatan permohonan pindah alamat atau pembaruan KK menjelang musim penerimaan sekolah. Fenomena ini, jika tidak disikapi dengan verifikasi lapangan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan, dapat mencederai keadilan bagi siswa yang benar-benar tinggal di area zonasi tersebut secara permanen. Oleh karena itu, Ombudsman mendorong agar proses verifikasi tidak hanya bersifat administratif di atas kertas, tetapi juga melibatkan validasi faktual jika ditemukan keraguan pada data calon siswa.

Tanggapan Pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan

Menanggapi kunjungan dan pengawasan dari Ombudsman, pihak SMAN 1 Mataram menyatakan keterbukaannya. Kepala Sekolah menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal menjalankan petunjuk teknis (juknis) PPDB yang telah ditetapkan oleh Dikpora NTB. Verifikasi berkas dilakukan secara berlapis untuk meminimalkan kesalahan manusia maupun manipulasi data oleh pendaftar. Sekolah juga menyediakan loket khusus informasi dan pengaduan bagi orang tua yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai status seleksi anak mereka.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) Provinsi NTB menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman. Pihak dinas mengakui bahwa pengawasan eksternal sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas proses seleksi. Dikpora mengklaim telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk tidak bermain-main dengan aturan dan tetap berpegang pada integritas. Jika ditemukan adanya kecurangan yang melibatkan oknum sekolah, Dikpora berjanji akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Namun, tantangan di lapangan tetap ada. Keterbatasan personel untuk melakukan verifikasi faktual ke setiap alamat calon siswa menjadi kendala utama. Oleh sebab itu, Dikpora mengandalkan sistem integrasi data dengan Dukcapil sebagai benteng pertahanan pertama dalam menyaring validitas domisili peserta didik.

Implikasi Luas dan Harapan Masa Depan Pendidikan di NTB

Langkah tegas Ombudsman NTB dalam mengawal SPMB jalur domisili ini memiliki implikasi yang luas bagi ekosistem pendidikan di daerah. Secara jangka pendek, kehadiran pengawas negara memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses seleksi dilakukan secara adil. Hal ini penting untuk meredam gejolak sosial yang sering muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil PPDB.

Secara jangka panjang, pengawasan ini mendorong transformasi budaya birokrasi di sekolah dan dinas terkait. Sekolah dipaksa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap keputusannya. Selain itu, fenomena "perburuan" sekolah favorit yang memicu kecurangan domisili memberikan sinyal kuat kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Selama disparitas kualitas antar sekolah masih tinggi, maka tekanan terhadap jalur domisili dan zonasi di sekolah-sekolah tertentu akan terus terjadi setiap tahunnya.

Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat menindaklanjuti temuan atau saran dari Ombudsman dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB. Perbaikan sistem aplikasi pendaftaran yang lebih terintegrasi dengan data kependudukan secara real-time, serta penguatan kapasitas panitia sekolah dalam melakukan verifikasi, menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai penutup, Arya Wiguna menegaskan bahwa Ombudsman akan terus memantau proses ini hingga tahapan daftar ulang selesai sepenuhnya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi pungutan liar atau praktik kecurangan lainnya. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, dan proses untuk mendapatkannya haruslah didasarkan pada prinsip kejujuran dan keadilan, tanpa ada ruang bagi praktik-praktik koruptif yang merusak mental generasi penerus bangsa di masa depan. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan SPMB di NTB tahun ini dapat menjadi model bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.