Pekik Keadilan Nakes PPPK Paruh Waktu Lombok Tengah: Upah Rp 200 Ribu Mendesak Intervensi DPRD di Tengah Beban Kerja Berisiko Tinggi

PRAYA – Puluhan tenaga kesehatan (nakes) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Tengah menyuarakan keprihatinan mendalam terkait upah yang mereka terima. Dengan hanya mengantongi Rp 200.000 per bulan, para nakes ini merasa kesejahteraan mereka jauh dari kata layak, terutama mengingat beban kerja yang tinggi dan risiko profesi yang inheren. Audiensi mendesak dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah pada Kamis, 16 April 2026, guna mencari solusi atas persoalan yang dinilai mengancam kualitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut. Kedatangan para pahlawan kesehatan ini diterima langsung oleh Komisi IV DPRD Lombok Tengah, yang memiliki mandat untuk mengawal isu-isu kesejahteraan sosial dan pelayanan publik.

Kronologi Audiensi dan Tuntutan Nakes

Pada Kamis pagi yang cerah namun sarat ketegangan, puluhan nakes PPPK paruh waktu berkumpul di halaman Kantor DPRD Lombok Tengah. Mereka datang dengan satu tujuan: menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan terkait upah yang sangat minim. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan; rasa frustrasi dan ketidakadilan telah menumpuk seiring berjalannya waktu, mengingat dedikasi dan pengorbanan yang mereka berikan setiap hari dalam melayani masyarakat.

Sumarni, salah seorang perwakilan nakes, dengan tegas menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan upaya terakhir untuk mencari jalan keluar atas kondisi yang memprihatinkan. Ia menguraikan bahwa beban kerja nakes paruh waktu tidaklah ringan. Mereka dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, seringkali menghadapi situasi berisiko tinggi yang menyangkut nyawa pasien, namun imbalan yang diterima jauh di bawah standar kelayakan hidup. "Kami mempertanyakan kesejahteraan kami sebagai tenaga kesehatan yang mengabdikan jiwa dan raga. Tugas kami sangat berisiko karena menyangkut keselamatan pasien, namun upah yang kami terima hanya Rp 200.000 per bulan," ungkap Sumarni dengan nada prihatin di hadapan anggota dewan. Lebih lanjut, para nakes juga menuntut penjelasan resmi dan transparan mengenai dasar regulasi yang digunakan dalam penetapan besaran gaji PPPK paruh waktu di daerah tersebut. Mereka merasa bahwa kebijakan pengupahan ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau setidaknya tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan beban kerja.

Respon Legislatif: Janji Investigasi Komprehensif

Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh para nakes, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani, menegaskan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dengan serius. Ia memandang bahwa persoalan upah nakes paruh waktu bukanlah sekadar masalah nominal angka, melainkan menyangkut keadilan, penghargaan terhadap profesi, dan keberlangsungan pelayanan dasar kepada masyarakat. "Kami memandang ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut keadilan dan penghargaan terhadap profesi tenaga kesehatan. Mereka berada di garis depan pelayanan dengan beban kerja dan risiko yang tidak ringan," kata Hamzani, menunjukkan empati terhadap kondisi para nakes.

Politisi dari Partai Nasdem ini berjanji bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. Langkah awal yang akan diambil adalah memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan secara komprehensif dan mendalam. "Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diambil memiliki dasar yang jelas, transparan, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan," tambahnya. Hamzan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Jika ditemukan adanya ruang untuk penyesuaian, DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan agar upah nakes PPPK paruh waktu lebih layak dan sesuai dengan beban kerja yang diemban.

Anggota legislatif yang akrab disapa Hamzan Halilintar ini juga menggarisbawahi upaya DPRD untuk membangun komunikasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian anggaran di tengah kebijakan efisiensi daerah. "Kami memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Tetapi di sisi lain, pelayanan kesehatan tidak boleh dikorbankan. Kesejahteraan tenaga kesehatan harus tetap menjadi prioritas, karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan kepada masyarakat," ujarnya, menunjukkan dilema antara keterbatasan anggaran dan urgensi kesejahteraan nakes. Ia juga meminta para tenaga kesehatan untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas mereka sembari menunggu hasil pembahasan lebih lanjut. "Kami minta teman-teman nakes tetap tenang dan terus memberikan pelayanan terbaik. Aspirasi ini sudah kami terima dan akan kami kawal sampai ada titik terang," jelasnya, memberikan jaminan kepada para nakes.

Tanggapan Eksekutif: Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala Utama

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, dr. Mamang Bagiansyah, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada solusi konkret yang dapat ditawarkan terkait persoalan upah nakes PPPK paruh waktu. Ia menguraikan bahwa penetapan upah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pengetatan anggaran di berbagai sektor, termasuk alokasi untuk tenaga honorer dan PPPK paruh waktu. "Untuk saat ini, kami berharap para nakes dapat menerima dulu keputusan ini. Kontrak paruh waktu berlaku selama satu tahun, dan ke depan akan kami kaji kembali terkait besaran upahnya," ucap dr. Mamang, mengindikasikan bahwa perubahan mungkin terjadi di masa mendatang, namun belum dapat direalisasikan saat ini. Pernyataan ini mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah daerah, di mana kebutuhan untuk memberikan upah layak berbenturan dengan realitas anggaran yang terbatas.

Konteks PPPK Paruh Waktu dan Implikasi Kebijakan Nasional

Fenomena PPPK paruh waktu merupakan bagian dari skema ketenagakerjaan sektor publik di Indonesia yang terus berkembang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperkenalkan sebagai alternatif dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai sektor pemerintahan tanpa harus terikat pada status kepegawaian permanen layaknya PNS. PPPK dirancang untuk merekrut tenaga profesional dengan kompetensi spesifik melalui kontrak kerja yang jelas, biasanya untuk periode tertentu. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai variasi, termasuk PPPK paruh waktu, yang seringkali memiliki jam kerja dan skema penggajian yang berbeda.

Perekrutan PPPK, termasuk yang paruh waktu, kerap kali menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan tenaga di sektor-sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan, terutama ketika anggaran untuk formasi PNS terbatas. Akan tetapi, perbedaan status ini seringkali berujung pada kesenjangan kesejahteraan yang signifikan. Nakes PPPK paruh waktu, meskipun memiliki tanggung jawab yang serupa dengan rekan-rekan mereka yang berstatus penuh waktu atau PNS, seringkali tidak mendapatkan hak dan tunjangan yang sepadan. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan kesetaraan dalam sistem kepegawaian pemerintah.

Secara nasional, regulasi mengenai PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Namun, implementasi di tingkat daerah seringkali disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kebijakan lokal. Ini lah yang menyebabkan variasi upah dan tunjangan antar daerah, bahkan untuk posisi yang sama. Isu upah Rp 200.000 untuk nakes PPPK paruh waktu di Lombok Tengah menyoroti celah dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, di mana aspek kesejahteraan seringkali terpinggirkan oleh pertimbangan efisiensi anggaran.

Data Pendukung dan Perbandingan Kesejahteraan

Untuk memahami sejauh mana ketidaklayakan upah Rp 200.000, perlu dilakukan perbandingan dengan standar hidup minimum dan upah minimum di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang relevan (misalnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lombok Tengah pada tahun yang bersangkutan, yang secara hipotetis diasumsikan berada di kisaran Rp 2,5 juta hingga Rp 2,8 juta per bulan), upah Rp 200.000 hanya mencapai kurang dari 10% dari UMK. Angka ini jauh di bawah batas kemiskinan dan standar kelayakan hidup minimal untuk individu, apalagi jika nakes tersebut memiliki tanggungan keluarga.

Sebagai perbandingan, seorang nakes dengan status PNS atau PPPK penuh waktu, bahkan pada golongan terendah sekalipun, akan menerima gaji pokok yang jauh lebih tinggi, ditambah dengan berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan tunjangan profesi. Total penghasilan mereka bisa mencapai minimal Rp 3 juta hingga Rp 5 juta atau lebih per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Disparitas yang mencolok ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga mengikis motivasi dan dedikasi para nakes paruh waktu.

Kondisi keuangan daerah yang disebutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai alasan utama merupakan tantangan nyata. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, ditambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi sumber utama anggaran daerah. Namun, dengan berbagai prioritas pembangunan dan pelayanan publik, alokasi anggaran untuk kesejahteraan nakes seringkali menjadi korban kebijakan efisiensi. Ironisnya, efisiensi ini seringkali mengorbankan sektor yang paling vital: kesehatan.

Dampak dan Implikasi yang Lebih Luas

Persoalan upah rendah bagi nakes PPPK paruh waktu di Lombok Tengah memiliki dampak dan implikasi yang luas, tidak hanya bagi individu nakes itu sendiri tetapi juga bagi sistem kesehatan dan masyarakat secara keseluruhan:

1. Penurunan Moral dan Motivasi Kerja: Upah yang tidak layak secara langsung akan menurunkan moral dan motivasi para nakes. Dedikasi yang tinggi dalam profesi kesehatan membutuhkan imbalan yang sepadan agar mereka merasa dihargai. Jika tidak, kualitas pelayanan berisiko menurun, dan potensi kelelahan (burnout) akan meningkat.
2. Ancaman Kualitas Pelayanan Kesehatan: Nakes yang tidak sejahtera mungkin tidak dapat fokus sepenuhnya pada tugas mereka karena harus memikirkan cara memenuhi kebutuhan hidup. Ini berpotensi mengurangi kualitas pelayanan, meningkatkan risiko kesalahan medis, dan pada akhirnya merugikan pasien dan masyarakat.
3. Brain Drain dan Kekurangan Tenaga: Jika kondisi ini terus berlanjut, nakes berkualitas mungkin akan mencari peluang kerja di sektor lain atau di daerah yang menawarkan kesejahteraan lebih baik. Hal ini akan memperparah kekurangan tenaga kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil yang memang sudah sulit mendapatkan SDM.
4. Ketidakadilan Sosial dan Profesional: Profesi nakes adalah salah satu profesi yang paling mulia dan berisiko. Memberikan upah yang sangat rendah kepada mereka adalah bentuk ketidakadilan sosial dan profesional yang dapat merusak citra pemerintah di mata publik dan para profesional kesehatan.
5. Dilema Anggaran Pemerintah Daerah: Kasus ini menyoroti dilema klasik antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan kewajiban untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dengan SDM yang sejahtera. Pemerintah daerah dituntut untuk mencari keseimbangan yang sulit, namun prioritas terhadap kesejahteraan pahlawan kesehatan tidak boleh diabaikan.
6. Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan: Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan PPPK, khususnya yang paruh waktu. Transparansi dalam penetapan gaji dan tunjangan, serta penyesuaian regulasi yang lebih adil, menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Langkah ke Depan dan Harapan Solusi

Setelah audiensi, bola panas kini berada di tangan DPRD Lombok Tengah. Janji untuk memanggil BPKAD dan Dikes menjadi harapan besar bagi para nakes. Pembahasan komprehensif harus melibatkan berbagai perspektif, termasuk aspek legal, finansial, dan kemanusiaan. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi:

• Revisi Anggaran Daerah: Mencari celah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan dana tambahan bagi kesejahteraan nakes PPPK paruh waktu, meskipun dalam kondisi efisiensi.
• Optimalisasi PAD: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan esensial seperti gaji nakes.
• Advokasi ke Pemerintah Pusat: Jika anggaran daerah benar-benar tidak mencukupi, DPRD dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi melalui skema bantuan khusus atau penyesuaian kebijakan nasional terkait PPPK.
• Pembentukan Skema Insentif Lain: Jika upah pokok sulit dinaikkan secara signifikan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan skema insentif lain seperti tunjangan risiko, tunjangan kinerja berbasis capaian, atau bantuan transportasi/pangan untuk meringankan beban nakes.
• Transparansi Regulasi: Memastikan bahwa semua nakes memahami dasar hukum dan perhitungan upah mereka, serta memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi.

Kasus nakes PPPK paruh waktu di Lombok Tengah ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam sistem ketenagakerjaan sektor publik di Indonesia. Keseimbangan antara efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan pekerja menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Harapan besar kini tertumpu pada DPRD Lombok Tengah untuk mengawal aspirasi ini hingga menemukan titik terang, memastikan bahwa para pahlawan di garis depan kesehatan mendapatkan keadilan yang layak mereka terima.