Pemerintah Provinsi NTB Siapkan Dua Holding BUMD, Revitalisasi Menuju Tata Kelola Unggul dan Daya Saing Nasional

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mematangkan strategi transformatif dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rencana pembentukan dua entitas holding. Inisiatif ambisius ini tidak hanya menandai babak baru bagi BUMD NTB, tetapi juga berpotensi menjadi terobosan signifikan yang dapat diadopsi di tingkat nasional dalam upaya revitalisasi dan restrukturisasi badan usaha strategis daerah. Pembentukan dua holding ini, yang mencakup sektor keuangan dan non-keuangan, merupakan bagian dari visi besar untuk menciptakan BUMD yang lebih sehat, terintegrasi, dan memiliki daya saing kompetitif di era ekonomi modern.

Pembentukan dua holding ini merupakan respons proaktif terhadap tantangan pengelolaan BUMD yang seringkali terfragmentasi dan kurang sinergis. Dengan menyatukan sejumlah BUMD di bawah satu payung holding, diharapkan terjadi efisiensi operasional, penguatan modal, dan optimalisasi fungsi dalam melayani kepentingan publik sekaligus berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang perlunya adaptasi terhadap dinamika ekonomi yang semakin kompleks dan persaingan yang kian ketat antar daerah.

Struktur Holding yang Dirancang: Keuangan dan Non-Keuangan

Dua holding yang digagas Pemerintah Provinsi NTB dirancang dengan spesifikasi sektor yang jelas untuk memastikan fokus dan efektivitas. Holding pertama akan difokuskan pada sektor keuangan. Entitas-entitas yang akan dihimpun di bawah holding ini meliputi Bank NTB Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, dan Jamkrida NTB Syariah. Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam ekosistem keuangan daerah, memungkinkan layanan yang lebih terpadu dan optimalisasi sumber daya keuangan yang ada.

Sementara itu, holding kedua akan dikhususkan untuk sektor non-keuangan. Entitas ini direncanakan akan diberi nama "NTB Capital" dan akan menaungi berbagai perusahaan daerah yang bergerak di luar sektor keuangan, termasuk di dalamnya PT GNE (sebuah perusahaan daerah yang bergerak di berbagai lini bisnis). Pembentukan NTB Capital diharapkan dapat mengkonsolidasikan aset dan kapabilitas perusahaan-perusahaan daerah non-keuangan, mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih strategis, dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) NTB, Izzuddin Mahili, menjelaskan bahwa pembentukan kedua holding ini bukan sekadar perubahan struktural semata. "Ini bukan sekadar membentuk struktur baru, melainkan langkah strategis untuk memastikan BUMD NTB lebih fokus dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah," ujar Izzuddin dalam sebuah diskusi mendalam dengan perwakilan Direktorat BUMD dan BLUD Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 16 April. Pernyataannya menekankan bahwa tujuan utamanya adalah revitalisasi fungsional dan peningkatan kinerja BUMD.

Revitalisasi Sektor Keuangan: Menuju Ekosistem Syariah Terpadu

Dalam upaya memperkuat holding sektor keuangan, Pemerintah Provinsi NTB sedang mempersiapkan langkah-langkah krusial. Salah satu inisiatif penting yang sedang digarap adalah proses konversi BPR NTB menjadi bank syariah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menyelaraskan seluruh instrumen keuangan daerah di bawah prinsip syariah, menciptakan ekosistem keuangan yang kohesif dan sesuai dengan mayoritas preferensi masyarakat NTB yang beragama Islam.

Konversi BPR menjadi bank syariah ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi produk dan layanan keuangan syariah di masyarakat, serta membuka peluang baru untuk pembiayaan dan investasi yang berbasis prinsip syariah. Dengan Bank NTB Syariah sebagai pemimpin, kehadiran BPR NTB Syariah akan melengkapi jangkauan layanan hingga ke tingkat masyarakat yang lebih luas, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, Jamkrida NTB Syariah akan berperan dalam memperkuat jaminan kredit bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga dapat meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Integrasi ketiga entitas ini di bawah satu holding keuangan diharapkan menciptakan sinergi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih efektif dan inklusif.

Penguatan Holding Non-Keuangan: NTB Capital dan Transformasi PT GNE

Di sisi lain, holding non-keuangan yang akan dinamai NTB Capital juga mendapatkan perhatian serius. Pemerintah Provinsi NTB berupaya keras untuk melakukan penyehatan dan penguatan terhadap PT GNE, salah satu BUMD strategis yang memiliki potensi besar. Penyehatan PT GNE ini menjadi prasyarat penting agar perusahaan tersebut siap dan mampu bergabung dalam NTB Capital. Target pembentukan holding ini adalah pada tahun berjalan, menandakan urgensi dan komitmen pemerintah daerah untuk segera merealisasikan inisiatif ini.

Penyehatan PT GNE tidak hanya terbatas pada perbaikan kinerja keuangan, tetapi juga mencakup restrukturisasi organisasi, peningkatan efisiensi operasional, dan adaptasi model bisnis yang lebih relevan dengan tantangan pasar saat ini. Keberhasilan transformasi PT GNE akan menjadi indikator awal kesuksesan pembentukan NTB Capital dan kemampuan holding ini untuk mengelola serta mengembangkan aset-aset daerah di sektor non-keuangan.

NTB Capital diharapkan dapat menjadi lokomotif investasi daerah, mengelola berbagai lini bisnis yang strategis, dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat NTB. Potensi pengembangan sektor pariwisata, pertanian, energi, hingga infrastruktur dapat dikonsolidasikan dan dikelola secara lebih profesional di bawah payung NTB Capital.

Dukungan Penuh dari Kementerian Dalam Negeri: Inovasi Berpotensi Nasional

Inisiatif strategis Pemerintah Provinsi NTB ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Direktorat BUMD dan BLUD Kemendagri melihat rencana pembentukan dua holding ini sebagai sebuah inovasi yang sangat berpotensi untuk diadopsi sebagai praktik baik (best practice) di tingkat nasional. Dukungan ini memberikan angin segar dan validasi terhadap arah kebijakan yang diambil oleh Pemprov NTB.

Pihak Kemendagri secara konsisten memberikan pendampingan dan masukan teknis dalam proses penyusunan kerangka hukum, regulasi, serta strategi implementasi pembentukan holding. Dukungan ini mencakup aspek legalitas, tata kelola perusahaan, hingga kajian finansial dan operasional. Kehadiran Kemendagri sebagai mitra strategis diharapkan dapat mempercepat proses realisasi dan meminimalkan potensi hambatan dalam implementasinya.

Menurut Izzuddin Mahili, model dua holding yang disiapkan oleh NTB ini membuka peluang besar untuk terciptanya tata kelola BUMD yang lebih efisien, terarah, dan profesional. "Kami melihat ini sebagai sebuah terobosan yang tidak hanya menguntungkan NTB, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia," ungkapnya. Ia menekankan pentingnya percepatan implementasi agar NTB dapat menjadi yang terdepan dalam mengadopsi model pengelolaan BUMD yang inovatif ini, terutama di tengah persaingan antar daerah yang semakin dinamis.

Implikasi dan Potensi NTB sebagai Pelopor

Pembentukan dua holding BUMD ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi Provinsi NTB tetapi juga bagi lanskap pengelolaan BUMD di Indonesia. Jika berhasil direalisasikan lebih awal dan berjalan efektif, NTB berpotensi menempatkan diri sebagai pelopor dalam menerapkan model integrasi BUMD melalui struktur holding. Keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi dan model yang dapat direplikasi oleh provinsi-provinsi lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan BUMD mereka.

Lebih lanjut, model ini diharapkan dapat memperkuat peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah yang sesungguhnya. Dengan tata kelola yang lebih baik, BUMD diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, memberikan layanan publik yang lebih berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB secara keseluruhan.

Izzuddin Mahili secara eksplisit menyoroti pentingnya kecepatan dalam eksekusi. "Yang menjadi perhatian adalah bagaimana NTB bisa bergerak cepat agar tidak didahului daerah lain dalam merealisasikan konsep ini," imbuhnya. Pernyataan ini menggarisbawahi kesadaran akan potensi keunggulan kompetitif yang dapat diraih NTB jika mampu menjadi yang pertama dalam menerapkan model pengelolaan BUMD yang inovatif ini.

Konteks Latar Belakang dan Data Pendukung

Kebutuhan akan reformasi BUMD bukan hal baru di Indonesia. Berbagai studi dan pengalaman menunjukkan bahwa banyak BUMD masih menghadapi masalah klasik seperti inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, kurangnya profesionalisme dalam manajemen, serta ketergantungan pada dana APBD. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat sejumlah BUMD yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD dan perekonomian daerah.

Contoh nyata tantangan BUMD dapat dilihat dari berbagai sektor. Di sektor keuangan, banyak BPR daerah yang masih kesulitan bersaing dengan bank umum. Di sektor non-keuangan, perusahaan daerah seringkali kesulitan berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi inovatif, salah satunya melalui pembentukan holding.

Model holding BUMD telah diadopsi di beberapa negara maju dan menunjukkan hasil yang positif dalam hal penguatan modal, efisiensi operasional, dan peningkatan daya saing. Di Indonesia, beberapa provinsi dan kabupaten/kota juga telah mulai menjajaki atau menerapkan konsep serupa, namun NTB dengan strategi pembentukan dua holding yang mencakup sektor keuangan dan non-keuangan secara spesifik, menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis, digitalisasi, dan tuntutan terhadap keberlanjutan (sustainability) juga menjadi faktor pendorong bagi BUMD untuk bertransformasi. Dengan holding, diharapkan BUMD dapat memiliki skala ekonomi yang lebih besar, kemampuan untuk melakukan investasi strategis, serta akses yang lebih baik terhadap pasar modal dan teknologi terkini.

Potensi Tantangan dan Langkah Antisipatif

Meskipun prospek pembentukan holding BUMD sangat positif, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada tantangan yang dihadapi selama proses implementasi. Beberapa tantangan potensial meliputi:

1. Perubahan Regulasi dan Legalitas: Pembentukan holding membutuhkan penyesuaian berbagai peraturan daerah, akta pendirian, dan perjanjian antar BUMD.
2. Integrasi Sumber Daya Manusia: Penyelarasan struktur kepegawaian, sistem penggajian, dan budaya kerja antar BUMD yang berbeda.
3. Penyehatan Finansial BUMD yang Bermasalah: Memastikan BUMD yang bergabung dalam holding memiliki fundamental keuangan yang sehat atau memiliki rencana penyehatan yang jelas.
4. Dinamika Kepemilikan dan Pengawasan: Menentukan model tata kelola yang efektif untuk holding dan memastikan pengawasan yang independen dan profesional.
5. Persepsi Publik dan Stakeholder: Mengkomunikasikan manfaat dan tujuan strategis pembentukan holding kepada masyarakat, karyawan, dan mitra bisnis.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB perlu terus berkoordinasi erat dengan Kemendagri, membentuk tim kerja yang solid, melakukan kajian mendalam terhadap setiap aspek, serta melibatkan para ahli independen. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi kunci keberhasilan.

Kesimpulan

Pembentukan dua holding BUMD oleh Pemerintah Provinsi NTB merupakan sebuah langkah strategis yang visioner. Dengan fokus pada sektor keuangan dan non-keuangan, NTB berupaya menciptakan ekosistem BUMD yang lebih kuat, terintegrasi, dan profesional. Dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan potensi inovasi ini untuk menjadi praktik baik di tingkat nasional. Keberhasilan implementasi inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi daerah NTB, tetapi juga menempatkan provinsi ini sebagai pelopor dalam reformasi pengelolaan BUMD di Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Percepatan realisasi menjadi krusial agar NTB dapat mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi tata kelola BUMD.