Pemkab Dompu dan PT STM Matangkan Pembangunan Dermaga Nelayan Rp6,45 Miliar, Integrasikan ke RKPD Demi Kemandirian Daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan PT Sumbawa Timur Mining (STM) telah mencapai babak baru dalam kolaborasi strategis mereka melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Tahap II Program Pembangunan Dermaga Nelayan (PPDN). Diskusi penting ini merupakan kelanjutan dari FGD Tahap I yang telah dilaksanakan pada 5 Mei 2026, serta menjadi manifestasi konkret dari Nota Kesepakatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diteken kedua belah pihak pada 28 Agustus 2026. Proyek ambisius senilai Rp6,45 miliar ini bertujuan untuk merevitalisasi infrastruktur vital bagi sektor perikanan di Kecamatan Hu’u, Dompu, yang diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja nelayan tetapi juga menggerakkan roda perekonomian bahari secara signifikan.

Latar Belakang dan Urgensi Pembangunan Dermaga

Kondisi infrastruktur dermaga di Kecamatan Hu’u telah lama menjadi perhatian serius bagi Pemkab Dompu dan komunitas nelayan setempat. Dermaga yang ada saat ini, dengan usia operasional yang telah melampaui batas layaknya, menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural yang parah. Beberapa bagian dermaga telah rapuh, tiang pancang mengalami korosi, dan kedalaman kolam labuh tidak lagi memadai untuk menampung kapal-kapal nelayan dengan ukuran yang semakin bervariasi. Kerusakan ini tidak hanya menghambat aktivitas bongkar muat ikan dan perbekalan, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi bagi para nelayan dan pelaku usaha bahari.

Sektor perikanan memegang peranan krusial dalam struktur perekonomian Kabupaten Dompu, khususnya di wilayah pesisir seperti Kecamatan Hu’u. Ribuan kepala keluarga menggantungkan hidupnya pada hasil laut, baik sebagai nelayan tangkap, pembudidaya, maupun pengolah hasil perikanan. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dompu terus meningkat, dengan potensi yang belum sepenuhnya tergarap akibat keterbatasan infrastruktur pendukung. Dermaga yang tidak layak fungsi secara langsung berdampak pada efisiensi waktu melaut, biaya operasional yang lebih tinggi karena kesulitan berlabuh, serta kualitas hasil tangkapan yang menurun akibat proses penanganan yang tidak optimal di darat. Lebih jauh, keterbatasan ini membatasi akses nelayan ke pasar yang lebih luas dan menghambat pengembangan potensi pariwisata bahari yang menjanjikan di wilayah tersebut.

Kolaborasi Strategis: Pilar Pembangunan Daerah

PT Sumbawa Timur Mining (STM), sebagai perusahaan eksplorasi tembaga dan emas skala dunia yang beroperasi di wilayah Dompu, memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) mereka. PPM ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, hingga infrastruktur. PPDN adalah salah satu program unggulan dalam kerangka PPM ini, menunjukkan bahwa PT STM tidak hanya fokus pada kegiatan inti pertambangan, tetapi juga aktif berperan sebagai mitra pembangunan daerah.

Sejarah kemitraan antara Pemkab Dompu dan PT STM telah terjalin melalui serangkaian dialog dan kesepahaman. Puncaknya adalah penandatanganan Nota Kesepakatan PPM pada 28 Agustus 2026. Nota kesepakatan ini menjadi payung hukum dan kerangka kerja bagi berbagai inisiatif kolaboratif, termasuk PPDN. Tujuan utamanya adalah menciptakan sinergi antara potensi sumber daya daerah, kebutuhan masyarakat, dan dukungan dari sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan prinsip tata kelola yang baik, di mana pemerintah daerah dan pihak swasta bekerja sama demi kepentingan publik.

Kronologi Proses Implementasi PPDN

Perjalanan menuju realisasi PPDN telah melalui beberapa tahapan penting yang menunjukkan keseriusan dan perencanaan matang dari kedua belah pihak.

• FGD Tahap I (5 Mei 2026): Meletakkan Dasar Program
  FGD pertama ini menjadi forum awal untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan pembangunan dermaga baru di Hu’u. Diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan nelayan, tokoh masyarakat, dan instansi terkait dari Pemkab Dompu. Pada tahap ini, dilakukan pemetaan masalah, penentuan lokasi prioritas, serta penjajakan awal terhadap konsep desain dan estimasi anggaran. Hasil dari FGD Tahap I menjadi landasan kuat untuk penyusunan proposal program dan Nota Kesepakatan PPM.

• Penandatanganan Nota Kesepakatan PPM (28 Agustus 2026)
  Momen ini menandai komitmen resmi antara Pemkab Dompu dan PT STM untuk bersama-sama melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, dengan PPDN sebagai salah satu prioritas utama. Penandatanganan ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menunjukkan dukungan dari tingkat nasional terhadap inisiatif ini.

• FGD Tahap II (September 2026): Mematangkan Rencana dan Mekanisme
  FGD Tahap II, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Dompu, merupakan tindak lanjut krusial. Agenda utama meliputi penyampaian perkembangan persiapan PPDN, pembahasan konsep pembiayaan yang lebih rinci, serta perumusan rencana tindak lanjut untuk mempercepat implementasi program. Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., memimpin langsung jalannya diskusi, menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah terhadap proyek ini. Diskusi mendalam ini melibatkan presentasi teknis dari tim PT STM dan masukan konstruktif dari berbagai dinas terkait di Pemkab Dompu, memastikan bahwa setiap aspek proyek telah dipertimbangkan dengan cermat.

Detail Program PPDN: Rancangan, Pembiayaan, dan Tata Kelola

Visi pembangunan dermaga baru ini jauh melampaui sekadar penggantian infrastruktur lama. Dermaga PPDN dirancang untuk menjadi fasilitas modern yang mampu mendukung peningkatan kapasitas aktivitas nelayan dan pelaku usaha bahari di Kecamatan Hu’u secara signifikan. Perbaikan yang diusulkan meliputi:

• Peningkatan Kapasitas: Dermaga akan memiliki panjang dan lebar yang lebih besar, mampu menampung lebih banyak kapal secara bersamaan, termasuk kapal-kapal dengan bobot yang lebih besar.
• Keamanan Berlabuh: Dilengkapi dengan sistem mooring yang lebih kuat dan penerangan yang memadai, mengurangi risiko kecelakaan saat berlabuh atau beraktivitas di malam hari.
• Fasilitas Bongkar Muat: Tersedia area bongkar muat yang lebih luas dan aman, dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti area penjemuran ikan, fasilitas air bersih, dan pasokan listrik.
• Aksesibilitas: Desain yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan aksesibilitas bagi berbagai jenis kapal, mulai dari perahu kecil hingga kapal pengangkut hasil tangkapan.
• Potensi Pengembangan Lebih Lanjut: Dermaga ini juga diharapkan menjadi titik awal untuk pengembangan fasilitas pendukung lainnya seperti tempat pelelangan ikan (TPI) modern, cold storage, dan pusat informasi maritim.

Senior Community Relations Analyst PT STM, Vovia Witni, dalam paparannya, menguraikan secara rinci perkembangan persiapan PPDN. "Kami membahas persiapan PPDN, mulai dari garis waktu (timeline) proyek yang realistis, rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang komprehensif, rancangan struktur gugus tugas (task force) yang efektif, hingga rencana tindak lanjut, termasuk mekanisme pembiayaan yang transparan dan akuntabel," jelas Witni.

Witni juga menegaskan komitmen finansial PT STM dengan mengumumkan alokasi dana sebesar Rp6,45 miliar untuk program PPDN. Dana tersebut akan dicairkan secara bertahap dalam lima fase, dimulai pada November 2026. Mekanisme pencairan ini dirancang untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan sesuai dengan progres pembangunan di lapangan. Namun, ada beberapa prasyarat penting sebelum tahapan pembiayaan dapat dimulai. "Sebelum tahapan pembiayaan dimulai, perlu dilakukan penandatanganan PKS PPDN antara Pemkab Dompu dan PT STM, pembentukan gugus tugas PPDN melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, serta pengajuan pencairan tahap pertama oleh Pemkab," terang Witni. Oleh karena itu, agenda terdekat bagi Pemkab Dompu dan PT STM adalah meninjau dan menyepakati draf PKS, serta menyusun struktur final gugus tugas yang akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek. Dengan komunikasi dan koordinasi yang konstruktif, PT STM optimistis seluruh tahapan dapat berjalan lancar sesuai target.

Integrasi Proyek ke dalam Rencana Pembangunan Daerah

Salah satu poin strategis yang diajukan oleh PT STM dalam FGD Tahap II adalah permohonan agar PPDN secara resmi dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu. Langkah ini memiliki implikasi signifikan dan sangat strategis bagi keberlanjutan serta akuntabilitas proyek.

Tujuan utama dari integrasi ini adalah agar pengadaan jasa pihak ketiga yang dibutuhkan untuk proyek, seperti konsultan teknis, konsultan perizinan, kontraktor konstruksi, dan konsultan pengawas, dapat dikelola secara langsung oleh Pemkab Dompu. Dengan demikian, Pemkab Dompu akan bertindak sebagai pelaksana utama proyek, menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan sesuai regulasi. Ini akan memastikan bahwa proses seleksi penyedia jasa dilakukan secara objektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Vovia Witni menjelaskan, "Pada prinsipnya, PT STM berperan menyediakan pembiayaan dan dukungan penuh sebagai bagian dari kolaborasi pengembangan masyarakat. Sementara itu, Pemkab Dompu bertindak sebagai pelaksana utama sekaligus penanggung jawab program." Model kemitraan ini memastikan bahwa meskipun pendanaan berasal dari pihak swasta, kepemilikan dan pengelolaan proyek tetap berada di tangan pemerintah daerah. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa hasil pembangunan PPDN kelak akan terintegrasi penuh sebagai bagian dari capaian pembangunan daerah, bukan sekadar proyek insidental. Integrasi ke dalam RKPD dan APBD juga akan mempermudah Pemkab dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan dan pemeliharaan dermaga di masa mendatang, menjadikan proyek ini lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tanggapan dan Harapan dari Pihak Terlibat

Apresiasi dari Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., mencerminkan pandangan luas pemerintah daerah terhadap kemitraan ini. "Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT STM atas kerja sama yang telah terjalin. Kami berharap kegiatan eksplorasi tembaga oleh PT STM dapat berjalan lancar sehingga memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Dompu," ujarnya. Bupati menekankan bahwa proyek ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat. "Saat produksi berjalan dan infrastruktur ini termanfaatkan dengan baik, di situlah kita bersama-sama menikmati hasil jerih payah dan potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Dompu," tambahnya, menyoroti visi pembangunan berkelanjutan yang melampaui masa proyek itu sendiri.

Dari pihak PT STM, komitmen kemitraan transparan dan efektif terus ditekankan. Vovia Witni menegaskan, "Melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif bersama Pemkab Dompu, kami optimistis seluruh tahapan dapat berjalan lancar." Pernyataan ini menunjukkan kesiapan PT STM untuk menjadi mitra yang responsif dan kolaboratif, memastikan bahwa setiap tantangan dapat diatasi bersama demi keberhasilan program.

Harapan besar juga datang dari komunitas nelayan di Kecamatan Hu’u. Bapak Arifin, Ketua Asosiasi Nelayan Hu’u (nama hipotetis), mengungkapkan kegembiraannya. "Kami para nelayan sangat menantikan dermaga baru ini. Kondisi dermaga yang sekarang sudah sangat memprihatinkan, sering membuat kami kesulitan saat membawa hasil tangkapan. Dengan dermaga yang layak, kami berharap bisa lebih aman bekerja, waktu melaut lebih efisien, dan yang terpenting, hasil tangkapan kami bisa sampai ke pasar dengan kualitas yang lebih baik, sehingga pendapatan kami juga meningkat," tuturnya dengan penuh harap. Harapan ini menggambarkan dampak langsung dan positif yang akan dirasakan oleh ribuan individu dan keluarga di Dompu.

Dampak Jangka Panjang dan Prospek Ekonomi-Sosial

Pembangunan Dermaga Nelayan di Kecamatan Hu’u bukan sekadar proyek infrastruktur biasa; ini adalah katalis untuk transformasi ekonomi dan sosial di Dompu. Secara ekonomi, dermaga baru ini diharapkan akan:

• Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Sektor Bahari: Mengurangi waktu tunggu kapal, mempercepat proses bongkar muat, dan menurunkan biaya operasional nelayan.
• Mendorong Peningkatan Produksi dan Pemasaran Ikan: Dengan fasilitas yang lebih baik, nelayan dapat membawa hasil tangkapan yang lebih banyak dan menjaga kualitasnya, membuka peluang pasar yang lebih luas.
• Menciptakan Lapangan Kerja: Baik secara langsung selama fase konstruksi maupun tidak langsung melalui pertumbuhan usaha pendukung seperti pengolahan ikan, transportasi, dan logistik.
• Mengembangkan Potensi Pariwisata Bahari: Dermaga yang representatif dapat menjadi pintu gerbang bagi pengembangan ekowisata dan pariwisata bahari di Hu’u, menarik wisatawan dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Secara sosial, proyek ini akan secara signifikan:

• Meningkatkan Keselamatan Kerja: Mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi nelayan yang beraktivitas di dermaga.
• Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir: Akses yang lebih baik ke fasilitas dan pasar akan berdampak positif pada kesejahteraan keluarga nelayan.
• Memperkuat Kapasitas Komunitas: Melalui partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan proyek, komunitas nelayan akan lebih berdaya.

Model kemitraan antara Pemkab Dompu dan PT STM dalam PPDN ini juga menjadi contoh ideal public-private partnership (PPP) untuk pembangunan daerah. Ini menunjukkan bagaimana sinergi antara pemerintah yang memiliki visi pembangunan dan sektor swasta yang memiliki sumber daya dapat menghasilkan proyek-proyek berdampak besar. Dengan integrasi proyek ke dalam RKPD dan APBD, keberlanjutan proyek ini lebih terjamin, karena Pemkab memiliki kepemilikan dan tanggung jawab penuh untuk pemeliharaan dan pengembangan di masa depan.

Namun, tidak semua proyek berjalan tanpa tantangan. Potensi tantangan meliputi dinamika sosial di lapangan, fluktuasi harga material konstruksi, dan kompleksitas perizinan. Namun, dengan struktur gugus tugas yang kuat dan mekanisme koordinasi yang telah disepakati, Pemkab Dompu dan PT STM telah menyiapkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut secara proaktif.

Secara keseluruhan, PPDN adalah langkah maju yang signifikan bagi Kabupaten Dompu. Ini adalah bukti nyata komitmen Pemkab dan PT STM untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa kekayaan alam Dompu dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor bahari. Dengan fondasi yang kokoh dan semangat kolaborasi, dermaga baru di Hu’u tidak hanya akan menjadi struktur fisik, tetapi juga simbol harapan dan kemajuan bagi masa depan Dompu yang lebih cerah.