Polda NTB Terapkan Scientific Crime Investigation dalam Mengungkap Kasus Kematian Mahasiswi Unram Nadya Dwi Rhamadany

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) terus mengintensifkan upaya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan yang menimpa Nadya Dwi Rhamadany (NDR), seorang mahasiswi Universitas Mataram yang ditemukan meninggal dunia secara tragis di kamar kosnya. Hingga saat ini, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB menyatakan bahwa proses hukum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi guna memastikan keadilan bagi korban serta menjamin tegaknya supremasi hukum tanpa adanya kesalahan prosedur. Fokus utama penyidikan kini tertuju pada pemenuhan alat bukti yang sah menurut undang-undang agar penetapan tersangka nantinya memiliki landasan hukum yang tak tergoyahkan di persidangan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Arisandi, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sekitar 70 persen alat bukti yang dibutuhkan untuk mengurai benang merah kematian mahasiswi asal Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut. Meski progres penyidikan menunjukkan hasil yang signifikan, kepolisian menegaskan tidak akan terburu-buru dalam menetapkan status tersangka. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya error in persona atau kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku, yang dapat mencederai integritas sistem peradilan pidana.

Kronologi Penemuan dan Latar Belakang Peristiwa

Peristiwa memilukan ini bermula pada Minggu, 17 Mei lalu, ketika jenazah Nadya Dwi Rhamadany ditemukan di dalam kamar kosnya yang berlokasi di wilayah Kota Mataram. Nadya, yang dikenal sebagai mahasiswi aktif di Universitas Mataram (Unram), ditemukan dalam kondisi yang memicu kecurigaan adanya tindak kekerasan atau intervensi pihak luar sebelum kematiannya. Penemuan ini segera menggegerkan rekan-rekan sesama mahasiswa dan warga sekitar, mengingat kawasan kos-kosan tersebut biasanya cukup kondusif.

Berdasarkan data yang dihimpun, Nadya merupakan perantau dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tengah menempuh pendidikan tinggi di ibu kota provinsi. Sebagai mahasiswi yang jauh dari orang tua, kematiannya menjadi pukulan berat bagi keluarga dan komunitas daerah asalnya. Sejak hari pertama penemuan jenazah, tim forensik dan identifikasi dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram yang kemudian di-backup oleh Polda NTB telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara menyeluruh guna mengamankan barang bukti fisik yang ada di lokasi.

Kematian NDR tidak hanya menjadi isu kriminalitas biasa, tetapi juga memicu perhatian luas terkait keamanan mahasiswa di lingkungan kos-kosan. Universitas Mataram sebagai institusi tempat korban bernaung juga menyatakan keprihatinan mendalam dan berharap pihak kepolisian dapat segera menuntaskan kasus ini demi memberikan rasa aman bagi ribuan mahasiswa lainnya yang tinggal di sekitar kampus.

Penerapan Metode Scientific Crime Investigation (SCI)

Dalam menghadapi kasus yang memiliki keterbatasan saksi mata, Polda NTB menerapkan metode Scientific Crime Investigation (SCI). Kombes Pol Arisandi menekankan bahwa di era modern ini, pengungkapan perkara pidana tidak boleh lagi hanya mengandalkan asumsi atau pengakuan semata, melainkan harus berbasis pada bukti-bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

SCI melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari kedokteran forensik, toksikologi, hingga digital forensik. Dalam kasus Nadya, penyidik melakukan pendalaman terhadap hasil autopsi untuk menentukan penyebab pasti kematian serta waktu kematian secara akurat. Selain itu, pemeriksaan terhadap jejak digital pada perangkat komunikasi milik korban dan saksi-saksi potensial menjadi kunci penting dalam memetakan aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal dunia.

"Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Harus menggunakan scientific crime investigation, tidak boleh hanya asumsi," tegas Kombes Pol Arisandi. Penggunaan teknologi dalam melacak keberadaan seseorang melalui koordinat GPS, pemeriksaan sidik jari laten di TKP, hingga analisis DNA merupakan bagian dari upaya sistematis kepolisian untuk menyusun puzzle peristiwa yang terjadi di dalam kamar kos tersebut.

Tantangan Penyidikan dan Penguatan Alat Bukti

Salah satu kendala utama yang dihadapi tim penyidik Ditreskrimum Polda NTB adalah minimnya saksi yang melihat langsung peristiwa (eyewitness). Lokasi kejadian yang berada di ruang privat (kamar kos) seringkali menjadi hambatan dalam menemukan saksi mata yang dapat memberikan keterangan kronologis secara langsung. Namun, hal ini justru memacu penyidik untuk lebih jeli dalam mencari alat bukti pendukung lainnya.

Sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus NDR, kepolisian memprioritaskan penguatan pada keterangan ahli dan bukti petunjuk. Bukti petunjuk ini bisa berasal dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi tidak langsung dengan barang bukti fisik yang ditemukan di lapangan.

Kombes Pol Arisandi menjelaskan bahwa sinkronisasi antara penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan hakim di persidangan nantinya sangat bergantung pada kualitas alat bukti yang dikumpulkan saat ini. "Minimal memang dua alat bukti. Tapi tidak cukup hanya penyidik yang yakin. Penuntut umum juga harus yakin, dan nantinya hakim juga harus diyakinkan di persidangan," jelasnya. Dengan progres yang sudah mencapai 70 persen, pihak kepolisian kini sedang berfokus pada sisa 30 persen yang mencakup detail-detail krusial untuk mengunci identitas pelaku secara absolut.

Perlindungan Hak Tersangka dan Prinsip Kehati-hatian

Dalam pernyataannya, Polda NTB juga menyinggung mengenai pentingnya menjamin hak-hak tersangka di masa depan. Dalam prinsip hukum pidana Indonesia, seseorang dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (presumption of innocence). Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan melalui gelar perkara yang objektif dan didukung oleh fakta-fakta yang solid.

Langkah hati-hati ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum tidak cacat sejak awal. Jika terjadi kesalahan dalam penetapan tersangka, hal tersebut tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat menyebabkan pelaku yang sebenarnya tetap bebas berkeliaran. Polda NTB berkomitmen bahwa setiap langkah yang diambil selalu berada dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Formulasi dakwaan yang kuat bermula dari penyidikan yang cermat. Dengan tidak adanya ketergesaan, diharapkan berkas perkara yang nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB (tahap I) sudah lengkap dan tidak dikembalikan oleh jaksa karena kekurangan syarat formil maupun materiil (P-19).

Reaksi Keluarga dan Dukungan Masyarakat

Keluarga Nadya Dwi Rhamadany di Sumbawa Barat terus memantau perkembangan kasus ini dengan harapan besar agar keadilan segera tegak. Kehilangan seorang putri yang sedang menuntut ilmu di tanah rantau merupakan tragedi yang sangat membekas. Dukungan dari masyarakat NTB, khususnya komunitas mahasiswa, terus mengalir melalui media sosial dengan tagar keadilan untuk Nadya.

Masyarakat berharap kepolisian tidak hanya mengungkap siapa pelakunya, tetapi juga mengungkap motif di balik kejadian tersebut. Apakah kasus ini berkaitan dengan tindak pidana murni, motif asmara, atau faktor lain, semuanya diharapkan akan terbuka secara transparan setelah penyidikan rampung. Transparansi kepolisian dalam menyampaikan progres penyidikan, seperti yang dilakukan Kombes Pol Arisandi, diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Analisis Implikasi dan Dampak Luas

Kasus kematian Nadya Dwi Rhamadany membawa implikasi yang lebih luas bagi keamanan sosial di Nusa Tenggara Barat. Pertama, kasus ini menjadi pengingat bagi para pemilik rumah kos untuk meningkatkan standar keamanan, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan sistem pengawasan tamu yang lebih ketat. Kurangnya bukti visual dari CCTV di sekitar lokasi kejadian seringkali menjadi titik lemah dalam pengungkapan kasus kriminal di pemukiman padat.

Kedua, dari sisi penegakan hukum, keberhasilan Polda NTB dalam mengungkap kasus ini menggunakan metode SCI akan menjadi preseden penting dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan profesional, yang mengandalkan ilmu pengetahuan daripada metode konvensional yang rentan terhadap gugatan praperadilan.

Ketiga, peristiwa ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap mahasiswa perantau. Pemerintah daerah dan institusi pendidikan perlu bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi para pelajar. Program-program sosialisasi mengenai kewaspadaan mandiri serta penyediaan layanan pengaduan darurat yang responsif menjadi kebutuhan mendesak bagi komunitas akademik di Mataram.

Langkah Menuju Tahap Pelimpahan Perkara

Saat ini, tim penyidik Ditreskrimum Polda NTB terus bekerja maraton untuk melengkapi berkas perkara. Sisa 30 persen bukti yang dicari meliputi keterangan tambahan dari beberapa ahli serta finalisasi hasil laboratorium forensik. Setelah semua unsur dalam pasal-pasal yang disangkakan terpenuhi, kepolisian akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka secara resmi.

Kombes Pol Arisandi memastikan bahwa pihaknya akan memberikan informasi terbaru kepada publik jika sudah ada perkembangan signifikan. Komitmen untuk mengungkap perkara ini secara terang benderang menjadi janji kepolisian kepada keluarga korban dan masyarakat NTB. "Kita pasti bantu untuk mengungkap perkara ini. Tapi penyidik harus betul-betul matang dalam pengumpulan alat bukti," tandasnya mengakhiri penjelasan mengenai perkembangan terkini kasus NDR.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis ilmiah, diharapkan tabir gelap yang menyelimuti kematian Nadya Dwi Rhamadany segera tersingkap, membawa pelaku ke hadapan meja hijau, dan memberikan ketenangan bagi jiwa korban serta keluarga yang ditinggalkan. Kasus ini tetap menjadi prioritas utama Polda NTB sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat.