Polemik Pengalihan Jalur Pelebaran Jalan Gerung-Kuripan Picu Kontroversi Anggaran dan Kekhawatiran Warga, DPRD Desak Kajian Ulang

GIRI MENANG – Rencana pembebasan lahan untuk proyek pelebaran jalan strategis di simpang empat Masjid Baital Atiq Gerung hingga Kuripan di Lombok Barat kembali menjadi sorotan tajam. Setelah mengalami penundaan berlarut-larut, kini muncul indikasi adanya skema pengalihan jalur yang mendadak, memicu kekhawatiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat. Kondisi ini tidak hanya menambah kompleksitas proyek infrastruktur vital tersebut, tetapi juga disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama membengkaknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) daerah pada tahun anggaran 2025 yang mencapai angka fantastis Rp 337 miliar. Perdebatan seputar efisiensi anggaran, transparansi proses, dan dampak terhadap masyarakat terdampak kini menjadi fokus utama, mendesak pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan komprehensif.

Krisis Anggaran dan Dugaan Pengalihan Jalur yang Mencurigakan

Angka SILPA sebesar Rp 337 miliar pada tahun 2025 menjadi alarm bagi keuangan daerah Lombok Barat. Jumlah ini, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik, justru tidak terserap secara optimal, dan sebagian besar disinyalir terkait langsung dengan lambatnya realisasi pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Gerung-Kuripan. Keterlambatan proyek infrastruktur berskala besar seperti ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang perencanaan dan eksekusi anggaran.

Di tengah situasi ini, Komisi III DPRD Lombok Barat menemukan adanya "skema baru" dalam pembebasan lahan yang disinyalir melibatkan pengalihan jalur. Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, mengungkapkan bahwa legislatif mengindikasi adanya denah atau jalur baru yang menembus lahan yang belum ada sebelumnya, langsung menuju wilayah bypass. Hal ini sangat kontras dengan rencana awal yang seharusnya memanfaatkan dan memperluas jalur yang sudah eksis. "Kami mendapat data, sebelum jalan yang ada diperluas, justru dibuat jalur baru yang menembus ke arah bypass. Ini memicu pertanyaan besar: mengapa tidak memanfaatkan jalan yang sudah ada? Kami akan turun mencari data, ada apa jalur ini dipindah?" tegas Fauzi, menyuarakan kekhawatiran akan potensi pemborosan anggaran dan praktik yang tidak efisien.

Pengalihan jalur secara mendadak ini, menurut Fauzi, bisa menjadi pemicu utama membengkaknya SILPA. Pembebasan lahan baru selalu menyedot porsi anggaran yang sangat besar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelebaran atau optimalisasi jalur yang sudah ada, terutama jika lahan yang baru harus dibebaskan berada di area strategis atau padat penduduk. Anggota Fraksi PKB ini menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap rencana pembebasan lahan ini. "Kami dari Fraksi PKB akan melakukan kajian ulang, kami akan bahas ulang lagi," janjinya, menekankan komitmen DPRD untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara bijak dan tepat sasaran.

Kronologi dan Latar Belakang Proyek Strategis Gerung-Kuripan

Proyek pelebaran jalan simpang empat Masjid Baital Atiq Gerung – Kuripan bukanlah sekadar proyek jalan biasa. Ruas jalan ini memiliki peran strategis yang sangat vital bagi konektivitas dan perkembangan ekonomi Lombok Barat. Gerung sebagai ibu kota kabupaten, dan Kuripan sebagai salah satu sentra ekonomi dan akses menuju kawasan pariwisata serta pelabuhan, sangat bergantung pada kelancaran arus lalu lintas di jalur ini. Pelebaran jalan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata lokal.

Rencana pelebaran jalan ini telah digagas beberapa tahun silam, sebagai bagian dari masterplan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung visi Lombok Barat yang lebih maju dan sejahtera. Tahapan awal proyek biasanya dimulai dengan studi kelayakan, perencanaan teknis, dan identifikasi lahan yang akan dibebaskan. Pada tahap ini, sosialisasi kepada masyarakat terdampak seharusnya sudah dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi potensi kendala di kemudian hari.

Namun, seperti banyak proyek infrastruktur besar lainnya di Indonesia, proses pembebasan lahan seringkali menjadi titik krusial yang paling menantang. Berbagai kendala bisa muncul, mulai dari negosiasi ganti rugi yang alot dengan pemilik lahan, masalah legalitas kepemilikan, hingga ketidaksesuaian data di lapangan. Keterlambatan dalam tahapan ini dapat berdampak domino pada seluruh jadwal proyek, termasuk penyerapan anggaran.

Dalam kasus ini, penundaan yang terjadi pada tahun anggaran 2025, yang berujung pada SILPA Rp 337 miliar, mengindikasikan adanya masalah serius dalam proses pembebasan lahan. Penemuan adanya "denah baru" atau pengalihan jalur oleh DPRD kemudian menambah lapisan kompleksitas, menunjukkan bahwa ada kemungkinan perubahan signifikan dalam perencanaan teknis di tengah jalan, yang mungkin tidak dikomunikasikan secara transparan kepada semua pihak, termasuk legislatif. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa perubahan jalur ini dilakukan, dan apakah perubahan tersebut melalui kajian ulang yang komprehensif dan persetujuan dari pihak-pihak terkait?

Data Pendukung dan Tantangan Klasik Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan untuk kepentingan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Regulasi ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, musyawarah, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, proses ini seringkali menjadi medan tarik ulur kepentingan yang kompleks.

Biaya pembebasan lahan selalu menjadi komponen terbesar dalam anggaran proyek infrastruktur. Faktor-faktor yang memengaruhi besaran ganti rugi meliputi nilai jual objek pajak (NJOP), lokasi strategis lahan, jenis bangunan dan tanaman di atasnya, serta potensi keuntungan ekonomi yang hilang bagi pemilik lahan. Di wilayah perkotaan atau yang sedang berkembang seperti Gerung-Kuripan, nilai tanah cenderung tinggi, membuat biaya pembebasan lahan melonjak signifikan. Tanpa perencanaan yang matang dan negosiasi yang transparan, potensi pembengkakan anggaran sangat tinggi.

Fenomena SILPA yang mencapai Rp 337 miliar di Lombok Barat merupakan indikator yang mengkhawatirkan. SILPA, atau sisa lebih penggunaan anggaran, adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja pada akhir tahun anggaran. Meskipun dalam batas tertentu dapat dimaklumi, SILPA yang terlalu besar, apalagi dikaitkan dengan proyek strategis, menunjukkan adanya ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan atau pelayanan publik lainnya, tidak dapat dimanfaatkan, mengakibatkan terhambatnya laju pembangunan daerah dan hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, SILPA yang besar dari sektor pembebasan lahan mengisyaratkan adanya masalah serius dalam manajemen proyek atau kendala di lapangan yang tidak diantisipasi dengan baik.

Membandingkan dengan proyek serupa, tantangan pembebasan lahan bukan hal baru. Proyek pembangunan Islamic Center di Lombok Barat, yang juga disebutkan oleh Sekda, kemungkinan besar juga menghadapi dinamika serupa dalam proses pengadaan lahannya. Di tingkat nasional, berbagai proyek jalan tol, bandara, hingga bendungan seringkali tersandung masalah pembebasan lahan, yang berujung pada penundaan jadwal proyek dan pembengkakan biaya. Pengalaman ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi yang lebih proaktif dan transparan dalam setiap tahapan pengadaan tanah.

Tanggapan Resmi dari Berbagai Pihak dan Suara Masyarakat

Menyikapi polemik ini, Pj. Sekda Lobar H. Ahmad Saikhu memberikan konfirmasi bahwa proses pembebasan lahan, termasuk untuk proyek pelebaran jalan dan Islamic Center, masih terus berjalan sesuai tahapan. "Masih tetap berjalan sesuai dengan timeline kita," ungkapnya. Saikhu menjelaskan bahwa saat ini proses telah memasuki tahap perhitungan tim penilai independen (appraisal), yang bertugas menentukan nilai ganti rugi yang wajar bagi pemilik lahan. Ia menepis isu penundaan atau pengalihan jalur yang beredar, menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan. "Prosesnya tetap jalan sesuai, memang ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan agar pelaksanaannya sesuai aturan dan tepat sasaran," tambahnya. Pernyataan Sekda ini mengindikasikan bahwa jika ada perubahan, hal tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya penyempurnaan teknis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas proyek.

Di sisi lain, Komisi III DPRD Lombok Barat, melalui Ketua Fauzi, tetap pada pendiriannya untuk melakukan kajian ulang secara mendalam. Mereka berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mendapatkan penjelasan detail mengenai denah baru dan alasan di balik pengalihan jalur tersebut. DPRD menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, terutama untuk proyek yang melibatkan dana sebesar ini. Mereka juga ingin memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada studi kelayakan yang komprehensif dan bukan karena kepentingan tertentu.

Sementara itu, suara dari masyarakat terdampak menjadi krusial dalam polemik ini. Warga yang rumah atau lahannya terancam digusur oleh proyek pelebaran jalan telah lama hidup dalam ketidakpastian. Mereka menuntut kepastian mengenai besaran ganti rugi yang adil dan wajar, serta informasi yang transparan mengenai proses relokasi jika diperlukan. "Kami hanya ingin kepastian, jangan sampai kami dirugikan dengan adanya perubahan jalur mendadak ini. Nilai ganti rugi harus sesuai dan tidak sewenang-wenang," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, mencerminkan kekhawatiran kolektif akan potensi ketidakadilan. Mereka juga berharap agar pemerintah daerah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan dialog, sehingga setiap keputusan tidak menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari. Komunikasi yang efektif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai kesepahaman dan meminimalkan konflik.

Implikasi Jangka Panjang dan Tantangan ke Depan

Polemik pengalihan jalur dan pembengkakan SILPA ini membawa implikasi jangka panjang yang signifikan bagi Lombok Barat. Dari sisi ekonomi, penundaan proyek pelebaran jalan akan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Arus lalu lintas yang padat, biaya logistik yang tinggi, dan aksesibilitas yang terbatas dapat mengurangi daya saing daerah. Selain itu, ketidakpastian proyek dapat menunda potensi investasi baru yang bergantung pada infrastruktur jalan yang memadai.

Secara sosial, ketidakpastian yang dialami oleh warga terdampak dapat menimbulkan keresahan dan potensi konflik sosial. Jika proses pembebasan lahan tidak ditangani dengan adil, transparan, dan partisipatif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terkikis. Isu ganti rugi yang tidak sesuai atau proses relokasi yang tidak memadai seringkali menjadi pemicu utama protes dan penolakan dari masyarakat.

Dari aspek tata kelola pemerintahan, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang kuat antarlembaga. Keputusan strategis seperti pengalihan jalur proyek seharusnya melalui proses perencanaan yang matang, persetujuan dari berbagai pihak terkait, dan komunikasi yang terbuka kepada publik. Kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta minimnya informasi kepada masyarakat, dapat memicu dugaan adanya praktik tidak transparan atau bahkan penyimpangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah ke depan perlu segera diambil. Pertama, DPRD harus secara serius melaksanakan kajian ulang yang dijanjikan, mungkin dengan melibatkan auditor independen atau tim ahli untuk meninjau ulang semua aspek teknis dan anggaran dari proyek ini. Kedua, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, melalui Pj. Sekda dan dinas terkait, harus lebih proaktif dan transparan dalam menjelaskan setiap tahapan dan perubahan dalam proyek kepada publik dan legislatif. Forum dialog terbuka dengan masyarakat terdampak harus terus digalakkan untuk mendengarkan aspirasi dan mencari solusi terbaik. Ketiga, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Lombok Barat untuk mencegah terulangnya SILPA yang besar dan masalah serupa di masa mendatang.

Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini tidak hanya akan menentukan kelanjutan proyek pelebaran jalan Gerung-Kuripan, tetapi juga akan menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama mencari solusi terbaik yang mengedepankan keadilan, efisiensi anggaran, dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh warga Lombok Barat.