Proyek Jalur Dua Kopang-Praya Lombok Tengah Tersendat: Anggaran Rp 700 Miliar dan Status Prioritas Jadi Penentu

Rencana ambisius Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk merealisasikan pembangunan jalur dua yang membentang dari Kecamatan Kopang hingga Biao, Kota Praya, kini menghadapi kenyataan pahit. Proyek infrastruktur vital ini, yang diharapkan mampu mendongkrak konektivitas dan perekonomian daerah, dilaporkan tersendat tanpa kepastian kapan akan dilanjutkan. Meskipun pra-studi kelayakan (FS) telah rampung dikerjakan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 700 miliar khusus untuk pembebasan lahan menjadi ganjalan utama, menjadikannya terdepak dari daftar proyek prioritas daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, H Lalu Wiranata, secara terbuka mengakui bahwa kelanjutan pembangunan jalur dua Praya-Kopang masih belum jelas. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut belum masuk dalam agenda prioritas pembangunan daerah saat ini. "Jadi rencana pembangunan jalur dua Praya-Kopang ini masih sampai perhitungan awal untuk pembebasan lahan dan belum ada lanjutan dari yang dulu. Karena kita masih baru menghitung nilai pembebasan, jadi belum dapat kita pastikan kapan dimulai karena anggaran belum ada," ungkap H Lalu Wiranata pada Senin (6/4). Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa perencanaan awal memang sudah matang di tingkat studi, namun eksekusi terbentur pada ketersediaan dana, khususnya untuk akuisisi lahan yang menjadi prasyarat fundamental.

Latar Belakang dan Urgensi Proyek

Kecamatan Kopang dan Kota Praya merupakan dua titik strategis di Lombok Tengah. Kopang, yang terletak di bagian utara, menjadi salah satu pintu gerbang menuju wilayah pedalaman dan sentra pertanian, sementara Praya adalah ibu kota kabupaten yang berfungsi sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan perdagangan. Ruas jalan yang menghubungkan keduanya saat ini mayoritas masih berupa jalan satu jalur dengan lebar terbatas. Kondisi ini seringkali menyebabkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Visi pembangunan jalur dua ini tidak hanya sekadar pelebaran jalan, melainkan sebuah upaya terintegrasi untuk menciptakan koridor ekonomi baru. Lalu lintas barang dan jasa dari Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, yang menghubungkan Lombok dengan Sumbawa, menuju Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, yang menjadi gerbang utama ke Bali dan pulau Jawa, seringkali melintasi jalur ini. Dengan adanya jalur dua, diharapkan arus logistik menjadi lebih lancar, waktu tempuh lebih singkat, dan biaya transportasi dapat ditekan. Hal ini secara langsung akan berdampak pada efisiensi distribusi barang dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai juga krusial bagi pengembangan sektor pariwisata. Meskipun Lombok Tengah dikenal dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, konektivitas antarkawasan masih menjadi pekerjaan rumah. Jalur Kopang-Praya dapat berfungsi sebagai rute alternatif atau pendukung untuk distribusi wisatawan yang ingin menjelajahi wilayah lain di Lombok, termasuk potensi wisata di bagian utara kabupaten.

Hambatan Utama: Anggaran dan Prioritas Daerah

Kendala utama yang menghentikan laju proyek ini adalah masalah anggaran. Dengan estimasi Rp 700 miliar hanya untuk pembebasan lahan, angka tersebut merupakan beban yang sangat signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah. Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah, ditambah dengan prioritas lain yang lebih mendesak, membuat alokasi dana sebesar itu menjadi tidak memungkinkan dalam waktu dekat. Pembebasan lahan sendiri adalah proses yang kompleks dan sensitif, melibatkan negosiasi dengan ribuan pemilik tanah, pengukuran, penilaian, dan pembayaran kompensasi yang adil sesuai ketentuan undang-undang. Proses ini seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik.

H Lalu Wiranata menjelaskan bahwa ada banyak tahapan yang harus dilalui, namun tanpa ketersediaan anggaran, Pemda tidak bisa melangkah lebih jauh. "Pemangkasan anggaran ini membuat kita mundur dulu. Nanti mungkin tahun 2028 coba kita ajukan lagi," tambahnya, menunjukkan bahwa harapan untuk proyek ini belum sepenuhnya padam, melainkan ditunda dan akan diusulkan kembali di kemudian hari. Penundaan hingga tahun 2028 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk menata kembali keuangan, atau berharap adanya perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang lebih mendukung.

Strategi Mengusulkan sebagai Proyek Strategis Nasional (ProSN)

Melihat besarnya kebutuhan anggaran dan keterbatasan APBD, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana untuk mengajukan pelebaran jalan Kopang-Praya ini agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (ProSN). Dengan status ProSN, berbagai pendanaan, baik dari APBN maupun skema pembiayaan lainnya, dapat ditanggung oleh pemerintah pusat. Ini adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemerintah daerah untuk proyek-proyek skala besar yang melampaui kapasitas anggaran lokal.

Namun, persaingan untuk menjadi ProSN sangat ketat. Pemerintah pusat memiliki kriteria yang jelas dan prioritas nasional yang harus dipenuhi. Wiranata menyebutkan beberapa program yang saat ini masuk ProSN, antara lain:

• Penanggulangan Kemiskinan: Tiga item, seperti optimalisasi pelaksanaan penentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sekolah rakyat, dan pembangunan tiga juta rumah. Ini menunjukkan fokus pada kesejahteraan dasar masyarakat.
• Ketahanan Pangan: Meliputi pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Ini mencerminkan upaya menjamin ketersediaan pangan nasional.
• Kesehatan: Jaminan Kesehatan Nasional (UHC) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menekankan pada akses layanan kesehatan dan gizi masyarakat.
• Pendidikan: Perluasan akses pendidikan melalui perbaikan sekolah.

Kriteria ProSN umumnya mencakup dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memiliki nilai strategis nasional. Jalur Kopang-Praya, meskipun penting secara regional, harus mampu menunjukkan kontribusi yang lebih luas agar dapat bersaing dengan program-program prioritas nasional yang telah disebutkan. Argumentasi yang kuat perlu disiapkan, menyoroti bagaimana peningkatan infrastruktur ini akan mendukung konektivitas nasional, pariwisata berskala internasional (terkait Mandalika), dan efisiensi logistik regional yang berimbas pada rantai pasok nasional.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Tertunda

Penundaan pembangunan jalur dua ini membawa implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan bagi Lombok Tengah. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan daerah berpotensi tertunda. Jalur yang sempit dan kurang memadai akan terus menjadi hambatan bagi kelancaran distribusi barang, meningkatkan biaya logistik bagi pelaku usaha, dan mengurangi daya tarik investasi di sektor-sektor yang bergantung pada infrastruktur jalan.

"Sekarang saja beberapa truk pengangkut barang banyak yang melalui jalur tersebut. Makanya ini kita perjuangkan meski untuk anggaran secara umum belum bisa disampaikan, karena belum dilakukan penghitungan. Ini masih tahap pengusulan, semoga bisa direspons positif pemerintah pusat," tambah Wiranata. Kepadatan lalu lintas truk pengangkut barang di jalan yang tidak dirancang untuk volume tersebut juga mempercepat kerusakan jalan, membutuhkan biaya perawatan yang lebih tinggi, dan memperburuk kondisi lalu lintas.

Secara sosial, masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur Kopang-Praya akan terus merasakan dampak kemacetan dan risiko kecelakaan. Keterbatasan akses jalan juga dapat menghambat mobilitas warga untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dan pajak dari sektor terkait juga akan tertunda.

Wiranata menegaskan keyakinannya bahwa pembangunan jalan ini tidak hanya berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga diyakini akan mampu meningkatkan PAD Lombok Tengah. "Peningkatan infrastruktur jalan itu pasti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dan pelebaran jalan Biao-Kopang ini layak menjadi proyek strategis nasional," tutupnya. Optimisme ini menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya mencari solusi pendanaan.

Kronologi Singkat Rencana Pembangunan:

• Beberapa tahun lalu: Ide pembangunan jalur dua Kopang-Praya mulai digagas sebagai bagian dari rencana pengembangan infrastruktur daerah.
• Sebelumnya: Pra-studi kelayakan (FS) untuk proyek ini telah rampung dikerjakan, mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan teknis awal.
• Estimasi Anggaran: Kebutuhan anggaran sekitar Rp 700 miliar diidentifikasi khusus untuk pembebasan lahan yang terdampak pelebaran jalan.
• Saat Ini (April 2024): Proyek dinyatakan tersendat karena belum masuk prioritas daerah dan terbentur masalah anggaran yang sangat besar.
• Rencana Masa Depan (Tahun 2028): Pemkab Lombok Tengah berencana untuk kembali mengajukan proyek ini, kemungkinan sebagai Proyek Strategis Nasional (ProSN), untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Upaya dan Prospek Masa Depan

Meskipun menghadapi penundaan, komitmen Pemkab Lombok Tengah untuk merealisasikan proyek ini tetap kuat. Langkah strategis untuk mengusulkannya sebagai ProSN menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami pentingnya dukungan dari pusat untuk proyek berskala besar. Proses pengusulan ProSN akan memerlukan studi kelayakan yang lebih mendalam, termasuk analisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.

Selain mengandalkan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat mengeksplorasi skema pembiayaan alternatif lainnya, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau mencari dukungan dari lembaga keuangan internasional. Namun, opsi-opsi ini juga memerlukan perencanaan yang matang dan daya tarik investasi yang kuat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan dapat turut serta memberikan dukungan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat, mengingat proyek ini memiliki dampak regional yang signifikan. Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat akan menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan ini. Dengan upaya kolektif dan argumentasi yang kuat mengenai urgensi dan manfaat strategisnya, harapan untuk melihat jalur dua Kopang-Praya terwujud di masa depan tetap terbuka lebar.

Penundaan ini menjadi pengingat akan kompleksitas pembangunan infrastruktur, terutama di daerah dengan keterbatasan anggaran. Namun, juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan, advokasi, dan mencari solusi inovatif agar visi pembangunan dapat terus berjalan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.