Realisasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB Capai Rp3,38 Triliun, Fokus Perluasan Akses di Wilayah 3T

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menunjukkan geliat penyerapannya yang masif, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai angka fantastis Rp3,38 triliun hingga 11 September 2026. Dana besar ini dialokasikan untuk mendukung operasional 856 Unit Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang mempekerjakan sekitar 40.490 individu. Besarnya anggaran ini mencerminkan skala program yang menyentuh sekitar 1,86 juta penerima manfaat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menjelaskan bahwa perhitungan anggaran tersebut didasarkan pada asumsi bahwa setiap SPPG melayani rata-rata 2.000 siswa. Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 1,86 juta orang, maka total kebutuhan anggaran untuk program vital ini terus mengalami peningkatan seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat. "Tadi kami menghitung satu SPPG melayani 2.000 siswa. Itu dihitung berdasarkan 1,86 juta penerima manfaat dibagi total SPPG. Kalau dirupiahkan, sekitar Rp3,38 triliun," ungkap Ratih Hapsari pada Selasa, 15 September 2026.

Peningkatan anggaran ini menunjukkan akselerasi yang signifikan dalam penyerapan dana program. Jika dibandingkan dengan catatan sebelumnya pada Mei 2026, DJPb NTB mencatat anggaran yang telah digunakan untuk program perbaikan gizi anak bangsa ini baru berkisar pada angka Rp2,02 triliun. "Artinya, dalam beberapa bulan, nilai anggaran yang terserap untuk MBG meningkat hingga lebih dari Rp1 triliun," ujar Ratih Hapsari, menyoroti percepatan realisasi program dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Diversifikasi Program dan Pendanaan Pemerintah

Selain Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah pusat juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung program-program prioritas lainnya di NTB. Salah satu program yang mendapatkan alokasi anggaran signifikan adalah pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat (SR). Hingga kini, realisasi anggaran untuk program ini tercatat mencapai Rp238,97 miliar. Dana tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung realisasi lima unit Sekolah Rakyat dari target total delapan sekolah yang direncanakan di NTB.

Menariknya, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki skema pendanaan yang berbeda. Anggaran untuk KDMP tidak tercatat sebagai belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan program ini bersumber dari skema pinjaman yang disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Meskipun demikian, Kementerian Keuangan mencatat bahwa transaksi yang berkaitan dengan KDMP di NTB hingga saat ini telah mencapai Rp2,88 miliar.

Dari sisi kelembagaan, program KDMP menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Sebanyak 1.172 unit KDMP dilaporkan telah berbadan hukum, menandakan adanya penguatan struktur dan legalitas organisasi. Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan jumlah KDMP berbadan hukum terbanyak, yaitu mencapai 255 unit. "Lombok Timur terbanyak, sebanyak 255 unit," jelas Ratih Hapsari.

Fokus Perluasan Akses di Wilayah Terpencil

Dalam upaya memastikan pemerataan akses terhadap program gizi, Kepala Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 814 SPPG yang beroperasi secara aktif di NTB. Jumlah ini belum termasuk SPPG yang berada di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil ini, pemerintah telah menyiapkan belasan Kepala SPPG yang akan bertugas membantu penyaluran program MBG.

"Kita tunggu informasi kapan mulainya dari pusat. Itu kan kewenangan pusat. Pencairan dana dan sebagainya itu kewenangan pusat," kata Eko Prasetyo, menekankan bahwa peluncuran dan operasionalisasi program di kawasan 3T masih menunggu arahan dari tingkat pusat.

Eko Prasetyo lebih lanjut menjelaskan bahwa kebutuhan ideal SPPG di kawasan 3T NTB mencapai 126 titik. Seluruh titik tersebut telah teridentifikasi dan didaftarkan oleh calon mitra yang siap berpartisipasi dalam program MBG. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah baru 15 titik yang telah memiliki Kepala SPPG yang siap bertugas. "Yang paling penting adalah memastikan masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam mendapatkan manfaat program MBG," tegasnya, menggarisbawahi prioritas utama program.

Meskipun demikian, Eko Prasetyo menegaskan bahwa belum ada target waktu spesifik kapan seluruh SPPG di kawasan 3T harus selesai dibangun. Fokus utama saat ini adalah bagaimana memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat dari program MBG tanpa terkendala akses.

Tantangan Pembangunan SPPG di Kawasan 3T

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Fathul Gani, membenarkan adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan SPPG di kawasan 3T. Dari total 126 titik SPPG yang dibutuhkan di kawasan 3T NTB, sebagian besar masih dalam tahap pembangunan. Berdasarkan data resmi BGN, sebanyak 102 titik atau sekitar 80,95 persen masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, 16 titik telah dinyatakan siap beroperasi, namun masih ada enam titik yang belum menunjukkan progres pembangunan sama sekali.

Kondisi ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam memastikan pemerataan program MBG di seluruh wilayah NTB, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pulau Sumbawa diidentifikasi sebagai wilayah dengan kebutuhan SPPG 3T paling banyak. Dari total 126 titik yang dibutuhkan di NTB, sebanyak 76 titik atau 60,3 persen berada di Pulau Sumbawa. Sementara itu, Pulau Lombok membutuhkan 50 titik atau 39,7 persen dari total kebutuhan SPPG 3T.

"Wilayah 3T merupakan prioritas. Karena itu, tetap akan diusulkan agar masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan layanan MBG," ujar Fathul Gani, menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan masyarakat di wilayah terpencil dalam mendapatkan hak gizi yang memadai melalui program MBG. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur SPPG di kawasan 3T menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerataan program ini.

Analisis Implikasi dan Prospek Program MBG

Realisasi anggaran sebesar Rp3,38 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis di NTB mengindikasikan skala investasi yang besar dari pemerintah pusat untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Besarnya dana ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang program ini sebagai investasi strategis jangka panjang untuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Peningkatan anggaran yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir juga mencerminkan upaya percepatan implementasi program. Hal ini bisa jadi didorong oleh berbagai faktor, termasuk pencapaian target awal, penyesuaian kebutuhan operasional, atau bahkan penambahan cakupan penerima manfaat.

Fokus pada perluasan akses di wilayah 3T adalah langkah krusial yang patut diapresiasi. Kesenjangan akses terhadap layanan dasar, termasuk gizi, seringkali menjadi tantangan utama di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya SPPG di kawasan 3T, diharapkan anak-anak di wilayah tersebut tidak lagi tertinggal dalam mendapatkan asupan gizi yang memadai, yang sangat penting untuk tumbuh kembang optimal mereka.

Namun, tantangan dalam pembangunan SPPG di kawasan 3T perlu menjadi perhatian serius. Kendala geografis, logistik, serta ketersediaan sumber daya manusia di daerah terpencil dapat menghambat progres pembangunan. Diperlukan strategi yang lebih adaptif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat setempat, serta sektor swasta untuk mempercepat realisasi pembangunan SPPG di wilayah tersebut.

Selain itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang begitu besar. Laporan berkala mengenai realisasi penggunaan dana, dampak program terhadap kesehatan anak, serta evaluasi efektivitas operasional SPPG akan sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Program MBG di NTB, dengan segala kompleksitasnya, menawarkan gambaran tentang upaya serius pemerintah dalam menangani isu gizi anak. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besaran anggaran yang terserap, tetapi yang terpenting adalah bagaimana program ini mampu mentransformasi kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa di seluruh penjuru NTB, termasuk di wilayah yang paling sulit dijangkau. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi program ini dan mencapai tujuan yang diharapkan.