Urgensi Reformasi Mitigasi Bencana Nasional: Refleksi Mendalam atas Gempa Magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah dan Ancaman Sesar Aktif yang Terabaikan

Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah baru-baru ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan sebuah sinyal keras bagi otoritas terkait mengenai mendesaknya perubahan paradigma dalam strategi mitigasi bencana di Indonesia. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menegaskan bahwa pola penanganan bencana yang selama ini hanya berfokus pada jalur sesar utama harus segera ditinggalkan. Realitas geologis di lapangan menunjukkan bahwa ancaman justru sering kali muncul dari percabangan sesar yang lebih kompleks dan belum terpetakan secara mendalam. Gempa yang melanda Kabupaten Sigi dan sekitarnya ini menjadi bukti nyata bahwa kesiapsiagaan di zona seismik aktif bukan lagi sebuah pilihan kebijakan, melainkan prasyarat mutlak bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah rentan.

Daryono menjelaskan bahwa secara teknis, gempa M6,7 tersebut dikategorikan sebagai gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif. Peristiwa ini menyingkap tabir kerentanan geologis yang mendalam, di mana ancaman tidak hanya bersumber dari jalur utama Sesar Palu-Koro yang legendaris, tetapi juga dari jejaring patahan di sekitarnya yang membentuk kompleksitas tektonik unik. Dalam tinjauan geologi, kawasan Palolo dan Sausu yang terdampak parah merupakan zona tarikan atau yang dikenal dengan istilah pull-apart zone. Zona ini terbentuk akibat dinamika pergerakan Sesar Palu-Koro yang tidak lurus sempurna. Ketidaksempurnaan pada jalur sesar geser ini menciptakan peregangan kerak bumi yang kemudian melahirkan sesar-sesar turun (normal faults), membentuk cekungan atau basin yang dalam skala waktu geologi terisi oleh endapan sedimen.

Fenomena "pull-apart basin" inilah yang menjadi faktor kunci mengapa guncangan gempa di wilayah tersebut bersifat sangat destruktif. Endapan sedimen yang mengisi cekungan tersebut umumnya bersifat lunak dan belum terkompaksi dengan kuat. Saat gelombang seismik merambat melalui material sedimen lunak, terjadi proses amplifikasi atau penguatan gelombang. Akibatnya, bangunan yang berdiri di atas lahan sedimen akan menerima guncangan yang jauh lebih hebat dan berdurasi lebih lama dibandingkan dengan bangunan yang berdiri di atas batuan dasar yang keras (hard rock). Karakteristik geologis ini menjelaskan mengapa kerusakan infrastruktur di Kabupaten Sigi terjadi secara masif meskipun kekuatan gempa berada pada angka menengah-besar.

Kronologi dan Dampak Kerusakan di Kabupaten Sigi

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, dampak dari guncangan ini sangat memprihatinkan. Hingga laporan terakhir pada Sabtu (20/6), tercatat sedikitnya 2.319 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari rusak ringan hingga roboh total. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tetapi juga pada stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Total warga yang terdampak mencapai 8.586 jiwa dari 2.762 kepala keluarga. Angka ini menunjukkan bahwa cakupan bencana mencakup wilayah pemukiman yang cukup padat, di mana struktur bangunan umumnya masih belum memenuhi standar tahan gempa.

Daryono menyoroti bahwa mayoritas bangunan yang hancur adalah struktur "non-rekayasa" (non-engineered buildings), yaitu rumah tinggal yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat tanpa melibatkan perhitungan teknis ketahanan gempa. Hal ini mempertegas bahwa tingkat kerentanan fisik masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Selain pemukiman, infrastruktur vital seperti jalur logistik utama juga mengalami kerusakan serius. Amblasnya jalan-jalan utama tidak hanya menghambat proses distribusi bantuan darurat, tetapi juga mengisolasi desa-desa tertentu, sehingga memperumit proses evakuasi dan penanganan medis bagi korban luka.

Menanggapi situasi kritis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengambil langkah cepat dengan menetapkan status tanggap darurat. Melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 300 2.1/195/BPBD-C-ST/2026, status darurat ini berlaku selama tujuh hari, terhitung sejak 17 hingga 23 Juni. Penetapan status ini memungkinkan pengerahan sumber daya yang lebih luas, termasuk penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pengerahan personil TNI/Polri dalam pembersihan puing, serta percepatan penyaluran logistik dasar seperti tenda, bahan pangan, dan obat-obatan kepada para pengungsi.

Catatan Sejarah dan Persistensi Seismik Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah secara historis memang dikenal sebagai laboratorium gempa dunia karena aktivitas tektoniknya yang sangat tinggi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki persistensi aktivitas seismik yang luar biasa. Daryono merujuk pada rangkaian gempa signifikan yang pernah melanda kawasan ini, mulai dari tahun 1983, 1995, 2005, hingga 2017. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, peristiwa gempa dan tsunami Palu pada tahun 2018 juga menjadi pengingat pahit tentang betapa destruktifnya pergerakan Sesar Palu-Koro.

Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa masyarakat di Sulawesi Tengah secara harfiah hidup di atas kawasan yang sangat dinamis dan labil. Secara tektonik, Sulawesi berada di titik pertemuan tiga lempeng besar dunia: Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Interaksi ketiga lempeng ini menciptakan sistem patahan yang sangat kompleks di daratan Sulawesi. Sesar Palu-Koro sendiri memiliki laju pergeseran (slip rate) yang termasuk salah satu yang tercepat di Indonesia, yakni sekitar 30 hingga 44 milimeter per tahun. Kecepatan pergerakan ini menyebabkan akumulasi energi elastis di kerak bumi berlangsung sangat cepat, yang kemudian dilepaskan dalam bentuk gempa bumi secara periodik.

Namun, fokus yang terlalu besar pada jalur utama Sesar Palu-Koro sering kali membuat kewaspadaan terhadap sesar-sesar sekunder atau percabangan sesar menjadi berkurang. Gempa M6,7 di Sigi ini membuktikan bahwa sesar-sesar "pendamping" di sekitar zona pull-apart memiliki potensi destruksi yang tidak kalah mematikan. Oleh karena itu, pemetaan seismik mikro (microzonation) menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai titik-titik mana saja yang memiliki risiko amplifikasi guncangan paling tinggi.

Analisis Implikasi dan Strategi Mitigasi Masa Depan

Kejadian ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya integrasi data kerawanan bencana ke dalam kebijakan penataan ruang. Pemerintah daerah tidak boleh lagi mengeluarkan izin pembangunan di atas zona sesar aktif atau di wilayah dengan tingkat amplifikasi sedimen yang berbahaya. Daryono menekankan bahwa data geologis harus menjadi panglima dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Membatasi pembangunan di zona merah bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan soal menyelamatkan nyawa manusia di masa depan.

Selain penataan ruang, penguatan standar bangunan tahan gempa harus dilakukan secara masif. Program edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun rumah sederhana yang tahan gempa (seperti bangunan struktur kayu yang fleksibel atau rumah tembok dengan perkuatan kolom yang benar) perlu diintensifkan. Mengingat sebagian besar korban dalam bencana gempa bumi bukan diakibatkan oleh guncangan itu sendiri, melainkan oleh reruntuhan bangunan, maka aspek struktural pemukiman adalah kunci utama dalam pengurangan risiko bencana.

Di sisi lain, rusaknya jalur logistik dalam gempa Sigi ini menggarisbawahi urgensi pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh. Jalur evakuasi alternatif harus direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada satu akses tunggal yang rentan amblas. Konektivitas antarwilayah di zona seismik aktif harus didesain dengan prinsip redundansi, di mana jika satu jalur terputus, masih terdapat jalur lain yang bisa digunakan untuk distribusi bantuan dan mobilisasi warga.

Kesimpulan dan Langkah Strategis

Menghadapi kenyataan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, berada di jalur cincin api dan pertemuan lempeng aktif, kesiapsiagaan harus bertransformasi dari sekadar slogan menjadi aksi nyata yang terstruktur. Akselerasi pemetaan seismik hingga tingkat detail harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah pusat melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi seluruh sesar aktif yang ada, termasuk sesar-sesar kecil yang selama ini belum teridentifikasi.

Kesiapsiagaan masyarakat juga perlu terus diasah melalui simulasi bencana yang rutin dan berkelanjutan. Pengetahuan lokal mengenai tanda-tanda alam dan prosedur evakuasi mandiri harus dipadukan dengan sistem peringatan dini yang modern. Dalam jangka panjang, investasi pada mitigasi bencana akan jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pemulihan dan rekonstruksi pascabencana yang bisa mencapai triliunan rupiah, belum lagi kehilangan nyawa yang tidak dapat dinilai dengan materi.

Gempa Sigi M6,7 adalah pengingat bahwa alam terus bekerja menurut hukumnya sendiri. Sebagai bangsa yang mendiami wilayah "supermarket bencana", satu-satunya jalan untuk bertahan adalah dengan beradaptasi dan membangun ketangguhan (resilience) berbasis ilmu pengetahuan. Transformasi paradigma mitigasi dari responsif menjadi preventif-antisipatif adalah harga mati yang harus dibayar demi menjamin keamanan dan keberlanjutan hidup generasi mendatang di atas tanah Sulawesi yang dinamis ini. Dengan koordinasi yang kuat antara ahli kebumian, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dampak destruktif dari fenomena tektonik di masa depan dapat diminimalisir secara signifikan.