Veronica Tan Tekankan Sinergi Lintas Kementerian Demi Memperkuat Peran Perempuan dalam Transformasi Ekonomi Restoratif Indonesia

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa penghapusan ego sektoral antar-kementerian merupakan syarat mutlak dalam upaya mendorong pemberdayaan perempuan dan menyukseskan visi ekonomi restoratif di Indonesia. Dalam forum Kunstkring Dialogue yang bertajuk "Forum Ekonomi Restoratif" di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, Veronica menyatakan bahwa pendekatan kerja yang bersifat parsial atau terkotak-kotak tidak akan mampu mencapai target-target krusial pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi perempuan. Menurutnya, isu perempuan bukan sekadar isu sosial, melainkan pilar ekonomi yang memerlukan kolaborasi lintas fungsi dari berbagai kementerian teknis agar dapat memberikan dampak nyata yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Kementerian PPPA mengakui adanya keterbatasan wewenang dan sumber daya operasional jika harus bergerak sendiri tanpa dukungan kementerian lain. Veronica menjelaskan bahwa integrasi kebijakan menjadi kunci utama agar perempuan dapat diposisikan sebagai aktor utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dalam konteks ekonomi restoratif—sebuah model ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memulihkan ekosistem sosial dan lingkungan—perempuan memiliki peran sentral sebagai penjaga tradisi, pengelola sumber daya alam, dan penggerak ekonomi keluarga. Tanpa adanya sinkronisasi program antara Kementerian PPPA, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Perindustrian, potensi besar ini dikhawatirkan akan tetap terpendam dan tidak terkapitalisasi secara maksimal.

Urgensi Ekonomi Restoratif dan Penguatan Akar Rumput

Ekonomi restoratif muncul sebagai antitesis terhadap model ekonomi ekstraktif yang sering kali meninggalkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Dalam forum yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, memberikan perspektif mengenai pentingnya memperkuat seluruh rantai ekonomi desa sebagai fondasi ekonomi nasional. Melalui program SEHATI, pemerintah berkomitmen untuk mendorong swasembada pangan dan ketahanan iklim yang berbasis pada kearifan lokal. Yandri menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa, di mana perempuan sering kali menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi produktif, mulai dari pertanian hingga pengolahan produk turunan.

Program SEHATI dirancang untuk menempatkan perempuan sebagai subjek aktif yang mengelola agensi ekonominya sendiri. Dengan fokus pada ketahanan iklim, program ini mengajak masyarakat desa untuk memproduksi pangan tanpa merusak identitas budaya atau ekosistem setempat. Langkah ini dinilai strategis karena secara langsung menyasar kelompok rentan dan mengubah paradigma bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi yang mandiri. Integrasi antara kelestarian lingkungan dan produktivitas ekonomi inilah yang menjadi inti dari ekonomi restoratif yang diusung oleh pemerintah saat ini.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, turut memberikan penguatan terhadap peran perempuan dalam sektor pariwisata. Menurutnya, perempuan di wilayah pedesaan adalah jantung dari pariwisata restoratif. Mereka berperan ganda sebagai pusat pelestarian lingkungan sekaligus penggerak ekonomi keluarga melalui sektor jasa dan kerajinan. Di banyak desa wisata, keterlibatan perempuan dalam mengelola homestay, kuliner lokal, hingga pemandu wisata berbasis budaya telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga kelestarian alam. Ni Luh menegaskan bahwa kekuatan nyata dari ekonomi restoratif terletak pada bagaimana perempuan desa mampu menyeimbangkan antara eksploitasi ekonomi yang terukur dan konservasi budaya serta lingkungan.

Data dan Konteks Latar Belakang Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai laporan pembangunan manusia, perempuan memegang peranan signifikan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tercatat bahwa lebih dari 60 persen dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, mulai dari akses pembiayaan yang terbatas, kurangnya literasi digital, hingga beban ganda dalam rumah tangga. Inilah yang melatarbelakangi desakan Veronica Tan mengenai pentingnya kebijakan lintas sektoral. Jika Kementerian PPPA fokus pada aspek perlindungan dan regulasi gender, maka Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa harus masuk dalam aspek teknis produksi dan akses pasar.

Secara historis, pembangunan ekonomi di Indonesia sering kali mengesampingkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat desa. Namun, dalam satu dekade terakhir, ada pergeseran paradigma global menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Ekonomi restoratif di Indonesia juga berkaitan erat dengan komitmen nasional dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin mengenai kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang layak. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada agensi perempuan—kemampuan mereka untuk bertindak secara bebas dan memiliki kendali atas sumber daya ekonomi mereka sendiri.

Detail Forum Kunstkring Dialogue dan Pameran Weaving Wonders

Kunstkring Dialogue bukan sekadar forum diskusi biasa, melainkan sebuah wadah kolaboratif yang digagas oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) bekerja sama dengan Penabulu-Oxfam. Dialog ini mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, hingga masyarakat adat untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan ekosistem pendukung bagi inisiatif lokal. Acara ini diselenggarakan secara simultan dengan pameran wastra bertajuk "Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan – Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi" oleh Yayasan Uma Nusantara.

Pameran tersebut menyoroti bagaimana warisan budaya seperti tenun bukan hanya sekadar kain tradisional, tetapi juga instrumen ekonomi yang kuat bagi perempuan di berbagai daerah, seperti di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tenun merepresentasikan perpaduan antara pengetahuan tradisional, pemanfaatan bahan alami, dan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui pameran ini, para pemangku kepentingan diingatkan bahwa ekonomi restoratif memiliki akar yang kuat dalam budaya nusantara, di mana hubungan antara manusia, alam, dan kreativitas dijalin secara harmonis oleh tangan-tangan perempuan.

Forum dialog ini terbagi ke dalam dua sesi utama yang sangat dinamis. Sesi pertama dipandu oleh jurnalis senior Desi Anwar dengan menghadirkan panelis lintas disiplin. Selain para Wakil Menteri, hadir pula Guru Besar Universitas Satya Wacana Daniel Daud Kameo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani. Kehadiran perwakilan dari kementerian kehutanan dan perindustrian memberikan dimensi baru dalam diskusi, yakni bagaimana akses terhadap lahan perhutanan sosial dapat dimanfaatkan oleh kelompok perempuan untuk kegiatan ekonomi yang tidak merusak hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Analisis Implikasi Kebijakan dan Dampak Ekonomi Luas

Implementasi ekonomi restoratif yang berbasis pada agensi perempuan memiliki implikasi luas bagi stabilitas ekonomi nasional. Secara makro, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan diprediksi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap pendidikan, teknologi, dan modal, mereka cenderung menginvestasikan kembali pendapatan mereka ke dalam nutrisi, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Hal ini menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dari sisi lingkungan, keterlibatan perempuan dalam ekonomi restoratif berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim di tingkat lokal. Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh bencana alam atau kekeringan, sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dengan memberikan mereka wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan perhutanan sosial atau program desa mandiri, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun mekanisme adaptasi iklim yang berbasis masyarakat.

Namun, tantangan terbesar tetap pada sinkronisasi data dan program antar-lembaga. Sering kali, program pemberdayaan di satu kementerian tumpang tindih dengan kementerian lain, atau justru meninggalkan celah (gap) yang tidak tergarap. Pernyataan Veronica Tan mengenai "meruntuhkan ego sektoral" adalah panggilan bagi reformasi birokrasi yang lebih berorientasi pada hasil (outcome-based). Koordinasi ini harus mencakup penyederhanaan birokrasi bagi kelompok usaha perempuan di desa, penyediaan skema kredit khusus yang ramah bagi pelaku usaha mikro perempuan, serta pembukaan jalur distribusi yang lebih luas bagi produk-produk berbasis kearifan lokal.

Simbolisme Budaya dalam Penutupan Forum

Rangkaian hari pertama Kunstkring Dialogue ditutup dengan sebuah seremoni yang sarat akan makna simbolis: makan malam bersama dengan menu khas yang disajikan langsung oleh Mama-mama dari Desa Adat Wogo, Kecamatan Golewa, Ngada, Flores, NTT. Sajian kuliner ini bukan sekadar jamuan, melainkan bukti nyata bagaimana pengetahuan tradisional perempuan lokal mampu menghidupkan forum nasional. Kuliner lokal yang menggunakan bahan-bahan organik dan metode memasak turun-temurun menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan ekonomi kreatif dapat berjalan beriringan.

Kehadiran para perempuan dari Flores ini menjadi pengingat bagi para pejabat tinggi negara bahwa kebijakan yang mereka rumuskan di Jakarta harus memiliki dampak nyata bagi mereka yang berada di pelosok negeri. Pengetahuan dan keterampilan perempuan lokal adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan dikembangkan. Melalui pengenalan kekayaan kuliner dan budaya NTT kepada para pembuat kebijakan, diharapkan muncul empati dan pemahaman yang lebih mendalam bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mencabut akar budaya masyarakat.

Secara keseluruhan, forum ini menegaskan satu pesan utama: masa depan ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan terletak pada kemampuan negara untuk memberdayakan perempuannya. Ekonomi restoratif bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dengan agensi perempuan sebagai pilar utama, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam model ekonomi baru yang memanusiakan manusia dan memuliakan alam. Ke depannya, komitmen yang telah dibangun dalam Kunstkring Dialogue diharapkan dapat segera diterjemahkan ke dalam regulasi yang konkret, anggaran yang memadai, dan kerja sama lintas sektoral yang tanpa sekat demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.