Tiga Pabrik Pakan Milik Pemprov NTB Mangkrak, PT Taza Industri Terlilit Tunggakan Rp 3,7 Miliar

MATARAM – Nasib tiga pabrik pakan strategis milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kini menjadi sorotan tajam. Fasilitas yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah ini dilaporkan tidak kunjung beroperasi sejak disewakan kepada PT Taza Industri Internasional. Hasil audit terkini dari Inspektorat NTB mengungkap fakta mengejutkan: perusahaan penyewa tersebut tercatat memiliki tunggakan kewajiban yang fantastis, mencapai Rp 3,7 miliar. Situasi ini memaksa Pemprov NTB untuk mengambil langkah tegas, termasuk melayangkan somasi ketiga sebagai upaya terakhir sebelum menempuh jalur hukum.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, I Gede Putu Ariyadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan hasil audit komprehensif dari Inspektorat NTB. Dokumen tersebut tidak hanya mengungkap besarnya tunggakan, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret kepada BRIDA. "Hasil audit dari Inspektorat sudah kami terima. Ada rekomendasi agar BRIDA merumuskan somasi untuk melayangkan teguran kepada perusahaan penyewa agar segera menyelesaikan kewajibannya," ujar Ariyadi, kemarin. Rekomendasi ini menjadi landasan bagi Pemprov NTB untuk segera menindaklanjuti tunggakan yang membelit aset daerah tersebut.

Kronologi Masalah dan Upaya Penagihan

Permasalahan ini berawal dari perjanjian sewa fasilitas produksi pakan antara Pemprov NTB dengan PT Taza Industri Internasional. Tiga pabrik yang menjadi fokus masalah ini meliputi pabrik pakan ternak (feedmill), pabrik pengolahan benih jagung (corn seeds), dan fasilitas pengering jagung (corn dryer). Ketiga fasilitas ini, yang merupakan aset berharga milik daerah, disewakan dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian dan peternakan NTB.

Namun, sejak awal perjanjian, operasional pabrik-pabrik tersebut dilaporkan tidak pernah berjalan optimal. Kondisi semakin memprihatinkan seiring berjalannya waktu. Laporan terbaru menyebutkan bahwa aliran listrik ke fasilitas-fasilitas tersebut bahkan telah diputus, mengindikasikan kelumpuhan total aktivitas produksi.

Menurut penjelasan I Gede Putu Ariyadi, tunggakan sebesar Rp 3,7 miliar tersebut merupakan akumulasi dari berbagai pos kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT Taza Industri Internasional. Rinciannya mencakup kewajiban pokok sewa yang seharusnya dibayarkan secara berkala, denda keterlambatan pembayaran yang terus menumpuk, serta akumulasi kewajiban lainnya yang belum teridentifikasi secara spesifik dalam laporan awal.

Alasan Mangkrak: Kelayakan Operasional dan Kendala Teknis

Menyikapi pertanyaan mengenai alasan di balik tidak beroperasinya pabrik-pabrik tersebut, Ariyadi merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh pihak penyewa. PT Taza Industri Internasional mengklaim bahwa fasilitas tersebut dinilai tidak memenuhi kelayakan operasional sejak awal disewakan. Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah belum tersedianya fasilitas pendukung krusial seperti silo, yang sangat vital untuk penyimpanan bahan baku dan produk jadi.

Selain itu, standar teknis dan perizinan edar produk juga menjadi sorotan. Ariyadi menekankan pentingnya ketiga aspek ini dalam perjanjian kerja sama. "Ketika disewakan, pabrik harus layak operasi dan memiliki silo. Produk yang dihasilkan juga wajib memenuhi standardisasi serta memiliki izin edar. Namun, sejak saya menjabat Kepala BRIDA pada awal 2025, mesin-mesin di sana memang tidak pernah beroperasi," jelasnya. Ketiadaan standar operasional ini menjadi alasan kuat mengapa pabrik-pabrik tersebut tidak dapat beroperasi secara efektif.

Lebih lanjut, Ariyadi mengungkapkan bahwa meskipun sempat ada janji perbaikan dari pihak penyewa, komitmen tersebut ternyata tidak tertulis secara eksplisit dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini menyebabkan Pemprov NTB tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan janji perbaikan tersebut. Ketidakjelasan dalam PKS ini menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan.

Struktur Kepemilikan yang Mencurigakan dan Implikasi Perusahaan Cangkang

Aspek lain yang turut menambah kompleksitas persoalan ini adalah struktur kepemilikan PT Taza Industri Internasional. Ariyadi mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa perusahaan tersebut disokong oleh penyandang dana yang berasal dari Malaysia. Sementara itu, jajaran pengelola yang berada di Indonesia dilaporkan tidak memiliki kewenangan yang memadai atas keputusan-keputusan terkait keuangan perusahaan.

"Penyandang dananya dari Malaysia, sedangkan manajerial di sini diisi orang lokal yang tidak tahu-menahu soal keuangan. Kondisinya menyerupai perusahaan cangkang. Saat dipanggil, pengelola di sini beralasan masih menunggu petunjuk dari Malaysia," tegas Ariyadi. Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan praktik perusahaan cangkang (shell company) yang digunakan untuk menutupi pemilik sebenarnya dan mengaburkan tanggung jawab finansial. Fenomena ini seringkali menjadi modus operandi untuk menghindari kewajiban atau melakukan praktik bisnis yang tidak transparan.

Somasi Ketiga dan Ancaman Jalur Hukum

Proses penagihan tunggakan ini bukanlah kali pertama. Penyampaian somasi ketiga yang akan segera dilayangkan merupakan langkah hukum lanjutan setelah dua upaya somasi sebelumnya yang ditempuh Pemprov NTB pada tahun lalu tidak membuahkan hasil. Kegagalan somasi sebelumnya menunjukkan betapa alotnya upaya Pemprov NTB dalam menagih kewajiban perusahaan tersebut.

Menanggapi tawaran adendum kontrak yang mungkin diajukan oleh pihak perusahaan, Pemprov NTB memberikan penegasan sikap yang tegas. Opsi tersebut ditolak mentah-mentah sebelum seluruh tunggakan sebesar Rp 3,7 miliar tersebut dilunasi. "Jika mereka mengajukan adendum kontrak, kewajiban berjalan sebesar Rp 3,7 miliar itu harus diselesaikan terlebih dahulu," tegas Ariyadi. Sikap ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB untuk tidak memberikan kelonggaran sebelum kewajiban pokok dipenuhi.

Ariyadi menekankan urgensi penanganan kasus ini demi menyelamatkan aset daerah yang merupakan milik seluruh masyarakat NTB. Ia menyatakan bahwa jika somasi ketiga ini kembali diabaikan oleh PT Taza Industri Internasional, Pemprov NTB siap untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Ini menyangkut aset daerah dan aset rakyat yang harus dipertahankan serta dipertanggungjawabkan. Jika kewajiban tidak dipenuhi, kami siap mengikuti petunjuk pimpinan dan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku," pungkas Ariyadi. Pernyataan ini menggarisbawahi keseriusan Pemprov NTB dalam menjaga aset daerah dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara.

Dampak dan Implikasi Lebih Luas

Kasus mangkraknya tiga pabrik pakan ini menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi Pemprov NTB dan masyarakat. Pertama, hilangnya potensi pendapatan daerah dari sewa aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Kedua, terhentinya potensi penciptaan lapangan kerja yang seharusnya dapat diciptakan oleh operasional pabrik-pabrik tersebut. Ketiga, merosotnya nilai aset daerah akibat tidak terawatnya fasilitas dan kemungkinan kerusakan lebih lanjut.

Selain itu, kasus ini juga membuka mata terhadap pentingnya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah. Pemilihan mitra strategis harus dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas finansial, dan integritas perusahaan. Proses due diligence yang mendalam sebelum menandatangani PKS menjadi sangat krusial untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Pemerintah daerah perlu belajar dari pengalaman ini untuk memperkuat kerangka hukum dan prosedur dalam pengelolaan aset daerah. Sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel harus terus ditingkatkan untuk memastikan setiap aset daerah dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Keputusan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum, jika somasi terakhir gagal, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban terhadap aset daerah.

Data Pendukung dan Konteks Latar Belakang

Pentingnya industri pakan dan pengolahan hasil pertanian bagi NTB tidak dapat dipandang sebelah mata. Provinsi ini memiliki potensi pertanian yang besar, khususnya dalam komoditas jagung dan peternakan. Pabrik pakan ternak berperan vital dalam menyediakan nutrisi yang dibutuhkan hewan ternak, yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sektor peternakan. Pabrik pengolahan benih jagung dan fasilitas pengering jagung juga sangat krusial untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen jagung, yang merupakan salah satu komoditas unggulan NTB.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian di NTB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, keberadaan fasilitas pengolahan dan produksi yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Perjanjian sewa aset daerah biasanya dilakukan melalui proses lelang atau tender terbuka untuk memastikan transparansi dan mendapatkan penawar terbaik. Namun, dalam kasus ini, detail mengenai proses lelang atau penunjukan langsung PT Taza Industri Internasional belum diungkapkan secara rinci. Adanya dugaan perusahaan cangkang semakin memperkuat kebutuhan akan transparansi dalam setiap tahapan proses sewa aset.

Investasi pada industri pakan dan pengolahan hasil pertanian diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi produk-produk pertanian NTB, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Mangkraknya tiga pabrik ini jelas merupakan kerugian besar bagi upaya pengembangan sektor-sektor strategis tersebut.

Penanganan kasus ini tidak hanya sekadar menuntut pembayaran tunggakan, tetapi juga merupakan upaya pemulihan aset daerah dan pengembalian potensi ekonomi yang hilang. Keberhasilan Pemprov NTB dalam menyelesaikan masalah ini akan menjadi tolok ukur efektivitas tata kelola aset daerah di masa depan.