Rakor Awal GTRA Lombok Barat 2026 Perkuat Sinergi Penataan Aset dan Akses

Lombok Barat – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lombok Barat telah secara resmi memulai agenda kerja tahun 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi Awal Tahun. Pertemuan strategis ini berlangsung pada hari Jumat, 28 Agustus 2026, di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, menandai komitmen serius pemerintah daerah dalam menyelaraskan visi dan langkah-langkah konkret untuk implementasi reforma agraria. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Catur Bowo Susbiarto, ini bertujuan untuk memastikan setiap program reforma agraria yang direncanakan dapat memberikan dampak nyata bagi kepastian hukum atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait menegaskan pendekatan kolaboratif yang menjadi landasan utama keberhasilan GTRA.

Visi dan Arah GTRA Lombok Barat 2026: Membangun Tata Kelola Pertanahan yang Terarah

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menggarisbawahi peran fundamental GTRA sebagai instrumen vital bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih sistematis dan terarah. Beliau menegaskan bahwa keberadaan GTRA bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memberikan arah yang jelas dalam penataan dan pemanfaatan aset di Kabupaten Lombok Barat. "GTRA sangat krusial dalam membantu kita membangun kerangka kerja pengelolaan aset tanah yang efektif. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan setiap jengkal tanah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan daerah," ujar Hj. Nurul Adha. Beliau menambahkan bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan tanah secara produktif. Tanpa kepastian hukum, potensi konflik agraria akan terus membayangi, menghambat investasi, dan merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi antara penataan aset dan pembukaan akses bagi masyarakat. Penataan aset yang hanya berfokus pada legalitas tanpa diikuti oleh upaya peningkatan akses produktif dinilai belum maksimal. "Tanah yang sudah memiliki kepastian hukum harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria harus dikaitkan erat dengan potensi dan rencana pembangunan daerah," jelasnya. Ini mencakup sektor-sektor kunci seperti pariwisata yang menjadi andalan Lombok Barat, pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal, pengembangan industri, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan dari setiap jengkal tanah yang direformasi, tidak hanya bagi pemilik tanah tetapi juga bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.

Memahami Esensi Reforma Agraria: Pilar Keadilan Sosial dan Pembangunan Nasional

Untuk memahami konteks Rapat Koordinasi GTRA Lombok Barat, penting untuk meninjau kembali esensi dari Reforma Agraria itu sendiri. Reforma Agraria di Indonesia adalah sebuah program strategis nasional yang bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi tercapainya keadilan agraria dan kesejahteraan rakyat. Dasar hukum utama Reforma Agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUPA menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi setiap kebijakan pertanahan di Indonesia, termasuk reforma agraria.

Seiring berjalannya waktu, implementasi UUPA mengalami berbagai tantangan, termasuk ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria yang berkepanjangan, dan ketidakpastian hukum atas jutaan bidang tanah. Untuk mengatasi masalah struktural ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menjadi payung hukum operasional bagi percepatan pelaksanaannya. Perpres ini mendefinisikan Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Perpres 86/2018 juga membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria di berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan koordinasi dan implementasi yang efektif.

Dalam konteks nasional, target Reforma Agraria sangat ambisius, meliputi redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dan legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar. Redistribusi tanah berfokus pada pendistribusian tanah-tanah terlantar, tanah bekas hak guna usaha (HGU) yang habis, atau tanah negara lainnya kepada masyarakat petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat yang membutuhkan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat untuk memiliki dan mengelola tanah. Sementara itu, legalisasi aset bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai masyarakat namun belum bersertifikat, seringkali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digalakkan pemerintah. Kedua pilar ini, penataan aset dan penataan akses, adalah jantung dari Reforma Agraria. Penataan aset berorientasi pada aspek legalitas dan kepastian hukum, sedangkan penataan akses berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara produktif.

Peran Krusial Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA): Mesin Penggerak di Tingkat Daerah

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk sebagai forum koordinasi lintas sektor di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Di tingkat kabupaten, seperti Lombok Barat, GTRA memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dan koordinator utama. Anggota GTRA Kabupaten Lombok Barat terdiri dari perwakilan berbagai instansi pemerintah daerah, seperti Kantor Pertanahan sebagai leading sector, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta perwakilan dari kepolisian dan kejaksaan untuk aspek penegakan hukum. Seringkali, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat juga dilibatkan untuk memastikan inklusivitas dan mengakomodasi aspirasi lokal. Komposisi multi-pihak ini memastikan bahwa setiap aspek yang terkait dengan tanah, mulai dari legalitas, produktivitas, hingga dampak sosial dan lingkungan, dapat ditangani secara komprehensif.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Catur Bowo Susbiarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian GTRA Kabupaten Lombok Barat, memaparkan secara rinci rencana pelaksanaan kegiatan GTRA Tahun 2026. Paparan ini mencakup target-target spesifik, alokasi sumber daya, dan mekanisme kerja yang akan diterapkan sepanjang tahun berjalan. "Rencana ini menjadi bahan awal bagi seluruh anggota GTRA untuk memiliki pemahaman yang seragam mengenai agenda dan langkah-langkah yang akan kita ambil," ujar Catur Bowo Susbiarto. Beliau menekankan bahwa kolaborasi yang kuat dan pemahaman yang sama di antara seluruh anggota adalah kunci untuk menerjemahkan kebijakan pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Tanpa pemahaman yang terkoordinasi, implementasi di tingkat daerah akan menghadapi hambatan dan ketidakpastian.

Tantangan dan Potensi di Lombok Barat: Harmonisasi Pembangunan dan Keadilan Agraria

Lombok Barat, dengan kekayaan alam dan potensi pariwisata yang melimpah, menghadapi tantangan unik dalam konteks reforma agraria. Di satu sisi, pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat, seperti di kawasan Senggigi dan rencana pengembangan destinasi baru di wilayah pesisir dan pegunungan, membutuhkan kepastian hukum atas lahan untuk investasi. Proyek-proyek infrastruktur pariwisata seringkali memerlukan lahan dalam skala besar, sehingga kepastian hak atas tanah menjadi krusial bagi investor. Di sisi lain, sektor pertanian yang masih menjadi mata pencarian utama sebagian besar penduduk juga memerlukan penataan lahan yang adil dan produktif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menyumbang sekitar 20-25% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara sektor pariwisata terus berkembang pesat dan menjadi salah satu lokomotif ekonomi.

Konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan, dan tanah-tanah yang belum bersertifikat masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius di beberapa wilayah Lombok Barat. Misalnya, sengketa batas tanah antar desa, klaim lahan oleh masyarakat adat yang belum memiliki pengakuan hukum formal, atau perselisihan antara masyarakat dan investor seringkali menghambat pembangunan. Harmonisasi antara kepentingan konservasi lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan pengembangan pariwisata menjadi krusial. GTRA diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan ini, memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat atas tanah, dan sebaliknya, pemanfaatan tanah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penataan aset, tanah-tanah yang berpotensi menjadi objek sengketa dapat diselesaikan, memberikan kepastian bagi investor maupun masyarakat. Sementara melalui penataan akses, masyarakat lokal dapat diberdayakan untuk mengelola lahan mereka secara produktif, baik untuk pertanian, peternakan, maupun pengembangan usaha pendukung pariwisata seperti homestay, kerajinan tangan, atau kuliner lokal.

Strategi Penataan Aset: Menjamin Kepastian Hukum dan Mengurangi Konflik

Salah satu pilar utama reforma agraria yang dibahas intensif dalam rapat koordinasi adalah penataan aset. Penataan aset mencakup serangkaian upaya komprehens