Pemerintah Pusat Hadiri Forum SPI PTKN, Kepala SPI UIN Mataram Dorong Kolaborasi Pengawasan yang Lebih Kuat

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa tata kelola di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah dengan memperkuat peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai garda terdepan dalam sistem pengendalian intern di kampus. Hal ini menjadi fokus utama dalam Pertemuan Nasional Forum Satuan Pengawasan Internal (SPI) PTKN se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Aston Inn Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 8 hingga 11 September 2026. Acara ini menjadi momentum krusial bagi para praktisi pengawasan internal untuk menyelaraskan langkah dalam menghadapi tantangan birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.

Pertemuan berskala nasional ini dihadiri oleh para Kepala SPI dari berbagai institusi PTKN di seluruh pelosok negeri, mulai dari Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), hingga perguruan tinggi keagamaan lainnya yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Tidak hanya terbatas pada lingkungan internal Kemenag, forum ini juga menunjukkan semangat inklusivitas dengan melibatkan perwakilan dari Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kehadiran berbagai elemen ini bertujuan untuk membangun ekosistem pengawasan yang integratif dan saling berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi.

Kehadiran tokoh-tokoh kunci dalam pembukaan dan sesi diskusi memberikan bobot strategis pada forum ini. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI hadir untuk memberikan arahan langsung mengenai kebijakan pengawasan terkini, sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turut hadir sebagai narasumber utama untuk memberikan perspektif mengenai pencegahan korupsi sektor pendidikan. Kehadiran KPK menegaskan bahwa pengawasan di perguruan tinggi bukan lagi sekadar urusan administratif internal, melainkan bagian dari agenda nasional dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan integritas bangsa.

Urgensi Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud

Dalam dinamika pengelolaan perguruan tinggi, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan mutu akademik, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola keuangan dan aset. Seiring dengan peningkatan status banyak PTKN menjadi Badan Layanan Umum (BLU), fleksibilitas pengelolaan keuangan menuntut pengawasan yang lebih ketat. Isu utama yang dibahas dalam forum ini mencakup penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemetaan risiko fraud (kecurangan), serta efektivitas audit berbasis risiko.

SPI didorong untuk tidak lagi berfungsi secara tradisional yang hanya berfokus pada audit kepatuhan setelah sebuah kegiatan selesai (post-audit). Sebaliknya, SPI diharapkan mampu menjalankan peran konsultatif dan penjaminan kualitas (quality assurance) sejak tahap perencanaan. Pencegahan fraud menjadi poin yang sangat ditekankan, mengingat sektor pendidikan tidak luput dari potensi penyimpangan, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah, hingga integritas dalam penerimaan mahasiswa baru. Sinergi antara SPI dan lembaga penegak hukum serta pengawas eksternal seperti BPK dan BPKP menjadi kunci untuk menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Pandangan Kepala SPI UIN Mataram Mengenai Benteng Moral Institusi

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan, UIN Mataram memainkan peran aktif dalam mengorkestrasi diskusi-diskusi produktif selama forum berlangsung. Kepala SPI UIN Mataram, Dr. H. Ahmad Muhasim, M.HI., dalam pernyataannya pada Jumat, 11 September 2026, menekankan bahwa pengawasan internal adalah fondasi dari reputasi sebuah universitas. Menurutnya, integritas institusi tidak bisa hanya dibangun melalui retorika, melainkan harus diwujudkan melalui sistem pengawasan yang kedap terhadap intervensi dan penyimpangan.

Dr. Ahmad Muhasim menegaskan bahwa tugas SPI jauh melampaui sekadar memeriksa angka-angka dalam laporan keuangan atau kelengkapan dokumen administratif. Ia memandang SPI sebagai benteng moral dan sistemik yang melindungi institusi dari degradasi nilai. Pengawasan yang kuat akan melahirkan kepercayaan publik, dan kepercayaan publik adalah aset terpenting bagi lembaga pendidikan. Ia juga mengajak seluruh anggota forum untuk menjadikan wadah ini sebagai "rumah bersama" di mana setiap anggota dapat saling menguatkan, berbagi solusi atas kendala di lapangan, dan memastikan bahwa budaya integritas hidup dalam setiap napas pengambilan keputusan di kampus.

Kronologi dan Dinamika Forum Nasional

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini dirancang dengan agenda yang padat dan terstruktur. Pada hari pertama, rangkaian acara dimulai dengan sesi pembukaan formal yang dihadiri oleh pimpinan daerah dan pejabat teras Kementerian Agama. Agenda hari kedua difokuskan pada sesi panel bersama KPK dan Irjen Kemenag yang membahas peta jalan penguatan integritas kampus. Di sini, para peserta diajak membedah berbagai kasus (case studies) mengenai celah-celah korupsi yang sering muncul di lingkungan akademis.

Memasuki hari ketiga, forum dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja (working groups) untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang lebih modern, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit atau e-audit. Digitalisasi pengawasan dianggap mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, mengingat luasnya cakupan kerja SPI di masing-masing kampus. Pada hari terakhir, forum ditutup dengan pembacaan rekomendasi Mataram, yang berisi poin-poin komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola PTKN di masa depan.

Tantangan Tata Kelola di Era Transformasi Digital

Salah satu topik yang menyita perhatian adalah bagaimana SPI beradaptasi dengan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi. Penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan, akademik, dan kepegawaian mengharuskan auditor internal memiliki literasi digital yang tinggi. Forum ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan SPI. Tanpa kompetensi yang mumpuni, pengawasan akan selalu tertinggal dari perkembangan modus operandi kecurangan yang semakin canggih.

Selain itu, tantangan independensi SPI di tingkat universitas juga menjadi bahan diskusi hangat. Sebagai unit yang berada di bawah rektor, SPI seringkali menghadapi dilema etis ketika harus mengaudit kebijakan pimpinan. Oleh karena itu, forum ini menekankan pentingnya penguatan kedudukan organisasi SPI agar memiliki independensi yang cukup dalam memberikan laporan yang objektif dan tidak memihak. Dukungan dari Kementerian Agama sebagai instansi pembina pusat sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan dan legitimasi bagi kerja-kerja SPI di daerah.

Implikasi dan Dampak Jangka Panjang bagi PTKN

Keberhasilan pertemuan nasional di Mataram ini diharapkan membawa dampak nyata bagi perubahan budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Dengan sistem pengawasan yang lebih solid, PTKN diharapkan mampu mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra institusi di mata masyarakat, tetapi juga secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa.

Secara lebih luas, penguatan SPI berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Ketika dana negara dikelola dengan benar tanpa adanya kebocoran, fasilitas pendidikan dapat dibangun dengan lebih baik, riset-riset inovatif dapat didanai secara maksimal, dan kesejahteraan civitas akademika dapat ditingkatkan. Inilah esensi dari tata kelola yang baik (Good University Governance) yang menjadi cita-cita bersama seluruh peserta forum.

Sinergi Lintas Sektor untuk Budaya Antikorupsi

Kolaborasi antara SPI PTKN, KPK, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menandakan adanya kesatuan visi dalam pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. KPK melalui program-program pencegahannya melihat perguruan tinggi sebagai mitra strategis, bukan hanya dalam hal pengawasan anggaran, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Jika kampus sebagai institusi gagal menunjukkan integritas, maka sulit mengharapkan lulusannya akan menjadi pribadi yang berintegritas.

Pertemuan di Mataram ini menjadi pengingat bahwa pengawasan bukanlah beban birokrasi, melainkan instrumen untuk menjaga marwah institusi pendidikan keagamaan. Rekomendasi-rekomendasi teknis yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi acuan bagi masing-masing SPI dalam menyusun rencana kerja tahunan mereka. Dengan semangat kolaborasi yang telah terbangun, Forum SPI PTKN siap bertransformasi menjadi katalisator perubahan yang membawa perguruan tinggi keagamaan negeri menuju era baru tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penutupan acara di Mataram bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari implementasi komitmen yang telah disepakati. Tantangan ke depan memang berat, namun dengan sinergi yang kuat antar-SPI di seluruh Indonesia, optimisme untuk mewujudkan kampus yang bersih dan berintegritas tetap terjaga. Forum ini telah meletakkan batu pijakan yang kokoh bagi masa depan pengawasan internal yang lebih profesional dan berdampak luas bagi kemajuan pendidikan tinggi keagamaan di tanah air. (rl)